"TNI adalah sebagai alat pertahanan, bukannya keamanan."

Prajurit TNI (foto ilustrasi) (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
 
Pemerintah kembali menggodok draf peraturan presiden (perpres) tentang susunan organisasi TNI. Dalam Perpres tersebut, diatur penambahan peran baru TNI sebagai alat keamanan.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan, wewenang baru tersebut dikhawatirkan akan mengembalikan peran TNI seperti rezim otoritarian dan rezim represif orde baru.

"Jika hal itu disahkan, maka TNI bisa terlibat dalam mengatasi masalah keamanan dalam negeri seperti mengatasi masalah demo buruh, petani, dan mahasiswa" kata Poengky dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2015.

Menurut Poengky, mengembalikan fungsi TNI sebagai alat keamanan seperti Orde Baru merupakan pengingkaran atas proses Reformasi 1998 yang salah satu tuntutannya, mengembalikan fungsi asli TNI sebagai alat pertahanan.

Selain itu, penempatan TNI tidak di bawah Kementerian Pertahanan juga bertentangan dengan rumusan kedudukan TNI dalam pasal 3 UU TNI yang meletakkan posisi TNI di bawah koordinaasi Kemenhnan.

''Draf ini juga bertentangan UU Pertahanan dan UU TNI yang menyatakan bahwa TNI adalah sebagai alat pertahanan, bukannya keamanan," ujarnya.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepada Presiden Jokowi agar tidak menandatangani draf Perpres tentang Susunan Organisasi TNI. Sudah sepatutnya draf Perpres tersebut diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Viva 

Jadi Alat Keamanan, TNI Bakal Ambil Alih Peran Polisi

TNI dianggap ingin mengembalikan supremasi militer

Presiden Jokowi Inspeksi Pasukan TNI (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Pemerintah sedang menggodok draft peraturan presiden (perpres) tentang susunan organisasi TNI. Perpres mengatur penambahan peran baru TNI sebagai alat keamanan.

Anggota Dewan Pengurus KontraS, Mufti Makarim menilai peran baru itu bisa mengembalikan supremasi militer. Padahal dalam undang-undang telah diatur  peran keamanan berada di bawah Kepolisian.

"Beberapa pasal dalm draft ini diseludupkan untuk mengembalikan supremasi militer, tidak supremasi sipil. Ini penyeludupan kepentingan," kata Mufti dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis 22 Oktober 2015.

Selain itu, lanjut Mufti, bukan tidak mungkin jika perpres tersebut menjadi legitimasi bagi TNI untuk berkuasa. Apalagi kepemimpinan Jokowi secara legitimasi elektoral juga lemah.

"Militer pasti akan kembali jika otoritas sipil lemah, itu sudah teori. Ini bahaya," katanya.

Untuk itu, Presiden Jokowi diminta untuk tidak terburu-buru menandatangi draft perpres tersebut sebelum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebelumnya, draft perpres tentang susunan organisaasi TNI telah dibuat
sejak zaman Panglima TNI dijabat Jenderal Moeldoko. Menurutnya, perpres dimaksudkan untuk meningkatkan peran TNI pada operasi non militer.

Viva 

Menhan: Program Bela Negara Buat Negara Lain "Bergetar"

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memberikan pengarahan kepada peserta calon pembina bela negara, di Badiklat Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015). Menhan membuka kegiatan pembentukan kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota di Seluruh Indonesia, yang diikuti 4500 kader.

 Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan, program bela negara yang resmi diluncurkan pada Kamis ini akan memberikan 'deterrent effect' atau daya getar kepada negara lain. 

"Bela negara merupakan 'soft power'. Ini memberikan daya getar agar negara lain tidak bisa main-main untuk mengganggu keutuhan dan kedaulatan negara kita," kata Menhan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan, Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
"Kalau kita beli alutsista, negara lain akan mencari celah untuk mengkonternya. Namun, bila bela negara, intelijen mereka akan bingung untuk mencari celahnya. Bayangkan, mereka harus melawan 100 juta orang," katanya.

Menurut Ryamizard, pendidikan bela negara penting untuk menyiapkan masyarakat yang siap membela dan mengutamakan negaranya di atas kepentingan asing. Pasalnya, sekarang ini bukan lagi era perang fisik dengan angkat senjata, melainkan perang terhadap pemikiran.

"Perang ke depan adalah mengubah pemikiran atau kita sebut cuci otak, kekuatan kita persatuan dan kesatuan. Bela negara itu adalah roh suatu bangsa. Hak kita boleh demo-demo, tapi kewajiban untuk negaranya apa? Negara menunggu," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini.

Menhan tidak menginginkan negara Indonesia lemah dan hancur, namun dirinya menginginkan agara negara Indonesia kuat, sehingga disegani oleh negara lain.

Ryamizard menegaskan, program Bela Negara bukanlah wajib militer. Membela negara, secara fisik dilakukan oleh TNI. Namun program Bela Negara ini lebih menyasar pada soft power, bukan hard power.

"Membela negara secara fisik jelas ada TNI. Tapi perang ke depan bukan tembak-menembak, tapi mengubah pemikiran atau yang kita sebut cuci otak. Oleh karena itu, otak kita harus kuat yang berisi tentang bela negara," katanya.

Ryamizard juga tak menginginkan Indonesia di ambang kehancuran, seperti halnya negara-negara di Timur Tengah yang hancur akibat perang. Saya tak ingin melihat negara hancur, di mana warganya mengungsi ke negara lain, tegasnya.

Menhan mengatakan, masalah bela negara bukan hanya tanggung jawab Kemhan, melainkan seluruh aspek kehidupan berbagsa dan bernegara, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, kementerian, dan pemerintah pusat.

Bela negara adalah sikap dan perilaku kecintaan terhadap NKRI. Itu sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Sikap bela negara merupakan kehormatan setiap warga negara, yang dilaksanakan penuh tanggung jawan dan pengabdian bagi negara. 

Bela negara, kata dia, juga bagian dari penguatan karakter jati diri bangsa. Program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2014-2019. Selain itu, ini juga merupakan kebijakan umum pertahanan negara 2014-2019.

"Oleh karena itu, sebagai realisasinya, Kemhan dan Kemendagri membentuk kader bina negara tahun 2015," tuturnya.

Menhan berharap, kader pembina bela negara mampu menyebarluaskan bela negara di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian akan terwujud kesadaran bela negara sebagai bentuk revolusi mental.

"Pembentukan kader bela negara buka wajib militer atau militerisasi dan juga bukan bentuk pembelaan negara secara fisik dari ancaman militer," tuturnya. 

Akan tetapi, lanjut Ryamizard, upaya kesadaran bangsa guna menjamin kesadaran hidup negara dalam menghadapi ancaman multidimensi. Sebab, ancaman ke depan bukanlah dalam bentuk fisik namun berbagai bentuk ancaman nirmiliter yang dapat membahayakan keutuhan NKRI.

"Bagaimana rakyat dilatih untuk menghadapi segala bentuk kejahatan kemanusiaan, melawan kemiskinan, kebodohan, narkoba, dan lain sebagainya. Hal ini seharusnya dimengerti seluruh rakyat. Karena lewat kemajuan teknologi dan informasi, paradigma ancaman berubah," katanya. 

Ryamizard melanjutkan, bela negara merupakan bentuk dan upaya membangun kekuatan untuk kepentingan pembangunan nasional. Kesadaran bela negara penting untuk ditanamkan sebagai bentuk revolusi mental, membangun ketahanan nasional, dan dapat memberikan efek deterence bagi negara lain yang ingin coba mengganggu keutuhan bangsa dan negara.

"Bela negara menjadi penentu kemajuan bangsa, kepribadian, dan kebudayaan, dan sejajar dengan negara maju di dunia," ucapnya.

Oleh karena itu, setiap warga negara apa pun profesinya mulai dari petani hingga mereka yang duduk di parlemen dan pemerintahan agar dapat mewujudkan bela negara sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara.

kompas 

[Dunia] Rusia Bangun Pangkalan Militer Raksasa di Arktika

Rusia membangun pangkalan militer raksasa di wilayah utara Arktika. Sebanyak 150 prajurit dapat tinggal di pangkalan tersebut secara mandiri selama 18 bulan.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kompleks bangunan itu berdiri di Alexandra Land, bagian dari kepulauan Franz Josef Land. Status pembangunan sudah mencapai 97 persen.

Dinamakan "Arctic Trefoil," pangkalan militer terbaru ini diberi warna merah putih dan biru seperti bendera Rusia. Pangkalan permanen ini memiliki luas 140 ribu meter per segi.

Prajurit dapat bergerak dari satu gedung ke gedung lainnya di Arctic Foil tanpa perlu ke area terbuka. Pangkalan didesain agar tentara tidak perlu terkena suhu ekstrem Arctica yang mencapai minus 47 derajat Celcius.

Franz Josef Land adalah kepulauan antara Laut Barents dan Kara dari utara Novaya Zemlya. Rusia memperkuat infrastruktur militer di area ini, yang kaya akan mineral dan dianggap memiliki posisi strategis.

Selama bertahun-tahun, Rusia ingin menegaskan diri sebagai negara Arktika, dengan mengklaim banyak wilayah termasuk Kutub Utara. WIL 

metrotvnews 

Swedia Tawarkan Jet Tempur ke Indonesia

Saingi Sukhoi

Jet tempur Gripen produksi Saab Swedia. (Flickr/Milan Nykodym) 

Svenska Aeroplan Aktiebolag (Saab), sebuah perusahaan industri dan manufaktur Swedia yang bergerak di bidang pembuatan produk militer, secara resmi menawarkan pesawat tempur multiperan JAS 39 Gripen kepada pemerintah Republik Indonesia. 

Tawaran SAAB tersebut meramaikan kompetisi antarpabrikan pada tender pengadaan pewasat tempur yang digelar Kementerian Pertahanan. Kemhan saat ini sedang mencari satu skuadron pesawat tempur baru untuk menggantikan Northrop F-5E/F Tiger II yang telah uzur. Sebelumnya, perusahaan asal Amerika Serikat, Lockheed Martin, secara terang-terangan juga menunjukkan minat mereka untuk masuk ke proses tender tersebut dengan menawarkan F-16 Viper.

Namun dalam dua bulan terakhir, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kerap menyebut Sukhoi Su-35 sebagai kandidat kuat pengganti F-5 Tiger yang dioperasionalkan Skuadron Udara 14 di Pangkalan Udara Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur. Kepala Perwakilan Saab Indonesia, Peter Carlqvist, mengatakan perusahaannya sudah mengajukan proposal penjualan Gripen kepada Kemhan. Ia berharap pemerintah RI dapat memperhatikan dan mempertimbangkan pelbagai keuntungan pada tawaran kontrak kerja sama tersebut.

Peter menuturkan, perusahaannya percaya diri dapat memenangkan tender yang digelar Kemhan. Menurut dia, Saab menawarkan sejumlah keuntungan yang tidak diajukan Sukhoi maupun Lockheed. "Kami tidak hanya menawarkan jet tempur. Itu bukan tipikal perusahaan kami," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/10). Peter memaparkan, proposal Saab mencakup satu paket sistem pertahanan udara. Tidak hanya pesawat tempur, Saab juga menyertakan sistem pengintaian udara menggunakan radar Erieye.

Ada pula Tactical Data Links yang memungkinkan Tentara Nasional Indonesia mengontrol komunikasi antarkendaraan tempur, baik di udara, laut, dan darat melalui satu pintu. Pemerintah Swedia mendukung penuh langkah Saab masuk ke proses lelang pengadaan pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismer Skoog, mengatakan selama ini pemerintahannya tidak pernah memberikan dukungan kepada perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk.

"Ketika saya melihat tawaran ini, saya yakin ini merupakan paket teknologi yang sangat komprehensif bagi Indonesia," ujarnya pada kesempatan yang sama dengan Peter

 Johanna berkata, jual-beli pesawat tempur antara Swedia dan Indonesia berpotensi mulus. Apalagi, menurutnya selama ini perusahaan-perusahaan asal negara Skandinavia seperti Volvo, Ericsson, Electrolux dan Ikea telah membuktikan komitmen bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. "Mereka telah menunjukkan seperti apa nilai-nilai yang dianut Swedia. Mereka tidak sekedar mengejar keuntungan belaka," kata Johanna. (agk) 

CNN 

[Foto] Dirgahayu Ke-68 Tahun Korpaskhas

Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Agus Supriyatna bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Upacara Parade dan Devile peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Korpaskhas, yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Mako Korpaskhas, Lanud Sulaiman, Margahayu, Bandung, Senin (19/10).

 

Kepala Staf dan atas nama seluruh jajaran TNI Angkatan Udara, mengucapkan Selamat Hari ulang tahun kepada segenap warga Korps Baret Jingga dimanapun saudara berada dan bertugas. Kiranya makna peringatan hari ulang tahun ini dapat memacu motivasi, semangat juang dan profesionalisme seluruh prajurit paskhas, dalam upaya memantapkan pelaksanaan tugas, tekad dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negaramelalui TNI Angkatan Udara.

 

Kasau mengingatkan, pengabdian 68 tahun, bukan merupakan waktu yang singkat. bagi Paskhas yang merupakan salah satu organisasi besar dan berada pada tataran yang sangat strategis di jajaran TNI Angkatan Udara, perlu kiranya untuk terus membangun selalu kesiapan satuan dan kesiapsiagaan seluruh unsur-unsurnya. 

 

Sebagai satuan yang dirancang untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dan bersifat strategis, maka tuntutan untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme, kepekaan dan kepeduliannya dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa, demi menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kehormatan bangsa. Tekan Kasau.

 

Kepercayaan serta pengakuan terhadap kemampuan dan profesionalitas yang telah dimiliki saat ini, harus tetap terjaga dan selalu diasah dengan terus belajar dan berlatih. Ingat, hanya dengan belajar dan berlatihlah maka kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki akan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Tegas Kasau.

 

Dengan demikian maka, Korpaskhas akan dapat menunjukan performance jati dirinya sebagai pasukan elit yang handal sehingga pada akhirnya akan mampu melaksanakan setiap tugas dengan paripurna. Lanjutnya.

 

Kasau juga mengingatkan bahwa, salah satu kesejahteraan bagi prajurit profesional adalah dengan berlatih dan berlatih. Oleh karena itu kepada seluruh Prajurit baret jingga, agar tidak pernah merasa bosan dan lelah untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalismenya.Disamping itu sebagai prajurit komando, tekad kuat untuk berbuat yang terbaik dan selalu ingin mengukir prestasi serta keberhasilan terbaik bagi satuan, masyarakat, bangsa dan negaranya selalu tertanam dalam jiwa dan raganya.

Terkait dengan peringatan hari jadi ke 68 tahun 2015 ini, Kasau memberikan tiga hal yang perlu untuk di camkan, untuk dilaksanakan, Pertama. Laksanakan evaluasi secara menyeluruh, baik secara pribadi dalam konteksnya sebagai prajurit dan evaluasi secara keorganisasian dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 

Kedua. Profesionalisme yang telah dimiliki agar tetap dilatih dan dipelihara terus menerus, baik secara perorangan maupun satuan, agar kecepatan bergerak, ketepatan bertindak serta ketangguhan dan keunggulan moral yang menjadi ciri utama Korpaskhas, dapat terus terjaga.

 

Ketiga. Tanamkan dalam diri setiap prajurit baret jingga bahwa kalian sebagai Tentara Pejuang, Tentara Rakyat dan Tentara Nasional dengan selalu menunjukan semangat pengabdian dan jiwa juang yang tinggi, berbudi luhur, berwatak teguh dan berdisiplin tinggi.

 

Kasau menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya, para pimpinan satuan baik di jajaran sipil, TNI dan Polri, yang selama ini telah membantu dan menjalin kerjasama dengan Korpaskhas sehingga berbagai tugas yang diembannya dapat berjalan dengan baik.

 

Kepada para sesepuh dan senior, Kasau menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi serta mengucapkan terima kasih yang tulus atas kepeduliannya, yang diwujudkan berupa penyampaian pandangan, pemikiran, gagasan bahkan kritik membangun bagi kemajuan Korpaskhas.

 

Dalam upacara tersebut dilaksanakan parade defile pasukan dan persenjataan korpaskhas diantaranya dipamerkan senjata pertahanan udara skyshield 35 mm mk-2 dan berbagai kendaraan taktis yang telah dipesan ke pindad.

 

Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Hadi Prasojo, Pejabat Teras TNI AU, dan Pejabat Tinggi TNI/Polri.

 

 

 Paskhas

Pesawat N219 Made In Bandung Diluncurkan Ke Publik November

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) berencana meluncurkan pesawat terbang baling-baling N219 pada bulan November 2015. Wujud pesawat penumpang karya insinyur penerbangan di Bandung, Jawa Barat, ini bakal ditampilkan ke publik (roll out). ”N219 pada bulan depan akan roll out.

Dia dikeluarkan dari hanggar dengan desain sudah freeze," kata Deputi BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno kepada detikFinance, Rabu (21/10/2015).

Setelah ditampilkan ke publik, PTDI sebagai pengembang akan melakukan uji terbang hingga mengurus sertifikasi nasionall. Proses ini berlangsung 1 tahun. Selanjutnya, diikuti oleh produksi massal. "Saat uji terbang dibuat beberapa tipe," ujarnya. Selain mengurus sertifikasi di tanah air, N219 akan didaftarkan ke badan keselamatan penerbangan Uni Eropa (European Aviation Safety Agency/EASA). "Kita langsung sertifikasi EASA juga. Ini nggak sertifikasi FAA karena kita nggak terbang (dijual) ke Amerika" ujarnya. Saat diperkenalkan pada November nanti, komponen lokal masih berkontribusi 35% terhadap produk N219.

Kontribusi komponen lokal akan ditingkatkan 60% sampai 70%, seiring selesainya pembuatan komponen aluminium yang dibuat oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). "Kita rencanakan 60-70% komponen lokal. Engine dan landing gear, kita masih impor. Ada Inalum buat alumunium sehingga komponen lokal naik. Terus LEN (BUMN) buat avionic," ujarnya. Harry menyebut N219 akan membidik pasar di Indonesia dan Asia Tenggara.

Untuk Indonesia saja, Harry memperkirakan kebutuhan N219 mencapai 500 unit. Pesawat yang mampu membawa 19 orang penumpang ini diperuntukan melayani penerbangan perintis dan daerah terpencil. "Ini belum kebutuhan ASEAN," jelasnya. (feb/ang)

Detik 

Kekuatan Amerika Yang Semakin Tua Dan Melemah

Kemampuan militer ‘musuh’ Amerika seperti China, Rusia, dan Iran berkembang pesat dan menimbulkan ancaman bagi pasukan Amerika, yang semakin tertinggal dan ketinggalan zaman, analis dari American Enterprise Institute dan Inisiatif Kebijakan Luar Negeri dalam sebuah laporan baru-baru ini.

Dalam makalah Potensi Angkatan Bersenjata AS, para ahli mengecam Amerika karena tidak cukup berinvestasi dalam inovasi militer. Sejak akhir Perang Dingin, jumlah skuadron Angkatan Udara AS telah menyusut drastis, menurut penelitian kurang dari setengah dari 54 skuadron yang ada siap tempur.

Bomber jarak jauh B-52, A-10 Warthog dan jet tempur F-15 Eagle, berusia lebih dari 20 tahun dan pesawat tempur generasi keempat Amerika lainnya akan menjadi target yang mudah bagi sistem pertahanan udara yang modern. Banyak pesawat yang sudah tua menjadi rentan ketika beroperasi melawan pesawat musuh dan sistem pertahanan udara canggih seperti jet tempur siluman J-20 China dan sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia, tulis laporan itu.

Keadaan menjadi lebih buruk ketika jumlah kapal perang Angkatan Laut AS juga menyusut selama periode yang sama dari 566 menjadi 271, yang hampir tidak cukup untuk mempertahankan kehadiran AS di Pasifik, Teluk Persia dan Mediterania.
Adapun pasukan darat Amerika juga mengurangi kehadiran mereka di seluruh dunia karena pemotongan anggaran. Pasukan militer AS di luar negeri telah berkurang menjadi 200.000 sejak Perang Dingin.

Kemampuan militer Amerika telah menurun dibandingkan kekuatan musuh seperti China, Rusia, dan Iran, ulas laporan itu. Para analis mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa jika AS terus memotong anggaran pertahanan, ia tidak akan mampu memenangkan kembali kepemimpinan militernya.

Tidak semua orang setuju dengan ulasan DC Conservatif mengenai pengeluaran militer Amerika. Business Insider menunjukkan dalam sebuah artikel DC Conserfatif tanggal 29 Agustus bahwa anggaran militer dan pertahanan AS pada tahun 2015 mencapai $ 601 milyar atau lebih besar dari gabungan anggaran 7 negara dengan pengeluaran tertinggi. Namun, timbul pertanyaan apakah uang ini dibelanjakan secara efisien?

F-35 Joint Strike Fighter, masih mengalami masalah teknis dan pembengkakan biaya, dan akan menjadi pesawat paling mahal dalam sejarah.

Menurut kolumnis pertahanan Patrick Tucker, “jika dihitung faktor biaya penuh untuk menerbangkan pesawat F-35 selama 56 tahun, harga satuan pesawat tempur ini menjadi lebih dari $ 670 juta, jika dihitung dengan keseluruhan harga dan biaya operasional armada F-35, maka pesawat ini jauh lebih mahal dibandingkan harga cadangan emas diseluruh dunia.

jakartagreater 

[Foto] MIG-25 Sang Interceptor dan Penghancur

MiG-25 lahir pertama dalam varian MiG-25P adalah pesawat pencegat untuk melawan target udara di semua kondisi cuaca, siang dan malam, dan di lingkungan bermusuhan yang diwarnai peperangan elektronik sangat ketat. MiG-25P merupakan bagian dari sistem rudal pencegat S-155P Rusia. 

MiG-25P diproduksi oleh RSK MiG, yang berbasis di Moskow dan Sokol. MiG-25 seri yang dikenal dengan nama sandi NATO Foxbat dan dalam pelayanan Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Azerbaijan, India, Irak, Aljazair, Suriah dan Libya.

MiG-25 adalah salah satu pesawat tempur tercepat yang pernah diproduksi, mampu mencapai kecepatan lebih dari Mach 2,83. Produksi berakhir pada tahun 1984.

jakartagreater 

Kisah Presiden Soekarno Mau Dikerjai Mata-mata Seksi Rusia

Kasus penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat membuat hubungan Indonesia dan Australia menghangat. Presiden SBY langsung menghentikan pertukaran informasi, latihan militer dan kerja sama di bidang people smuggling.

Sadap menyadap sejatinya merupakan kegiatan intelijen. Dunia intelijen dan spionase penuh intrik, tipu daya dan strategi. Spionase atau mata-mata juga tak bisa dipisahkan dari para agen rahasia yang cantik.

Saat perang dingin di era 60an, Uni Soviet dan Blok Timur terkenal dengan mata-mata cantik berkode Burung Layang-Layang. Para wanita cantik ini menggoda diplomat asing hingga naik ke atas ranjang. Si korban tak sadar, wanita yang sangat memikat itu agen rahasia.

Para pria baru sadar saat beberapa hari kemudian video atau foto rekaman mesum mereka dikirim melalui surat khusus. Plus permintaan' untuk bekerja sama atau video mesum itu akan disebarluaskan.

Nah, Presiden Soekarno pun pernah hampir jadi korban salah satu mata-mata cantik ini. Cerita ini ditulis Roger Boar dan Nigel Blundell dalam buku The World's Greatest Spies and Spymasters.

Zaman Orde Lama, hubungan Soekarno dan Rusia sangat dekat. Presiden pertama ini cukup sering berkunjung ke Rusia dan negara-negara Uni Soviet. Suatu hari para petinggi KGB mencoba memeras Soekarno .

"Presiden Indonesia Achmed Soekarno mempunyai reputasi dunia sebagai pengagum wanita, sehingga pantas saja KGB mencoba memfitnahnya dengan perangkap seks ketika ia berkunjung ke Moskow," tulis Boar dan Blundell.

Saat itu kecantikan wanita-wanita Rusia juga sudah tersohor ke seluruh dunia. Seorang wanita yang luar biasa cantik dan seksi dipilih untuk melayani Soekarno . Tentu saja kemesraan mereka direkam oleh KGB.

Para agen KKB pun mencoba menggertak Soekarno dengan memperlihatkan film rekaman mereka. Tapi jawaban Soekarno membuat para agen terperangah.

"Bisa berikan lagi beberapa copy? Rakyat saya pasti akan benar-benar bangga melihat saya!" jawab Soekarno santai.

Para agen KGB pun tak jadi memeras Soekarno . Mereka lupa Soekarno tak bisa digertak dengan cara apa pun.

 merdeka

Abad Kejayaan Militer Indonesia

Abad Kejayaan Kerinduan adalah suatu gambaran di mana masa atau kejadian yang yang pernah kita alami serta atas dorongan yang teramat kuat ingin sesegera mungkin untuk mengulangnya kembali.

Dewasa ini muncul kembali beberapa pertanyaan dari putra-putri bangsa yang sangat merasa dahaga akan masa-masa kejayaan Republik Indonesia khususnya dalam hal kekuatan dunia militer. Kekuatan militer? Apakah hidup bangsa ini hanya untuk kekuatan militer?

Rasa aman atau merdeka adalah perasaan dimana kita secara leluasa bisa berkarya tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas golongan atau negara tertentu, tentunya jika rasa aman dan merdeka itu sudah tercipta maka untuk memulai segala sesuatunya akan terasa lebih mudah baik itu negoisasi, ekonomi, kedaulatan maupun kedamaian.

Konsentrasi dalam hal kekuatan militer baiknya tidak dikategorikan dalam ruang lingkup yang sempit dan bukan serta-merta karena kita cinta perang, justru itu adalah hal yang sebaliknya jika kita cinta damai maka kita harus siap secara militer guna menangkis keinginan negara lain untuk memerangi kita, kira-kira begitu.

Kita pernah berada pada masa-masa kejayaan tepatnya pada tahun 60an melalui sentuhan sang negoisator ulung presiden Soekarno, dimana kala itu kita telah menganut peperangan modern pada saat itu yaitu dengan menitik beratkan untuk memperkuat armada udara dan laut.

 Izinkan saya untuk menghela nafas. Lain dulu lain pula sekarang dimana saat ini begitu sering kita baca dimedia bahwa pesawat asing melintas dengan santai tanpa sadar yang mereka lewati adalah sebuah negara besar yang tidak mungkin luput dari mata begitu memandang peta dunia, dimana saat ini negoisasi-negosiasi bidang ekonomi maupun tapal batas NKRI kerap kali menuai hasil yang jauh dari keinginan kita, dimana saat ini warga kita sering dilecehkan dinegeri orang serta banyak berita lainnya yang isinya begitu memerkosa kami. Apa salah kami? Satu kesalahan kita, garuda kita tidak memiliki paruh yang tajam untuk melindungi dirinya sendiri.

Burung garuda bisa bertahan hingga 70th lamanya namun harus melalui seleksi alam dahulu untuk menempunya, sang gatuda ketika umur 40th paruhnya akan memanjang dan hampir melingkar itu akan mempersulitnya untuk makan, ditumbuhi bulu-bulu tua yang begitu memberatkan untuk terbang dan juga cakarnya pun tidak setajam dulu karena sudah mulai melingkar, sang garuda tua harus melewati masa-masa sakit dengan membenturkan paruhnya pada batu untuk kembali tajam, garuda hatus mencabuti bulu-bulu tuanya satu demi satu agar dapat tergantikan oleh bulu baru, serta garuda harus menahan sakit dengan mematuk cakarnya agar kembali tajam, jika sang garuda berhasil melewati itu semua maka suatu keperkasaan akan kembali menghampirinya.

jakartagreater 

Tekan Pencurian Ikan, Sulsel Usul Pengoperasian Kapal Induk

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan penggunaan kapal induk yang akan digunakan untuk mendukung sektor perikanan nasional.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, latar belakang munculnya gagasan pengadaan kapal induk disebabkan maraknya pencurian ikan (ilegal fishing) oleh nelayan asing di perarian Indonesia, khususnya di Sulsel.

"Kita perkirakan kerugian yang dicapai akibat ilegal fishing itu mencapai Rp285 triliun setiap tahunnya. Kok, mau dibiarin," kata Syahrul, akhir pekan ini.

Menurutnya, untuk pengadaan kapal induk, pemerintah tidak perlu melakukan pembelian kapal baru, melainkan menggunakan kapal militer milik TNI. Sehingga dilengkapi dengan persenjataan canggih untuk memerangi ilegal fishing.

Selain itu, untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan para nelayan lokal, kapal induk tersebut juga akan dijadikan sebagai mother ship dan dipasangi alat berteknologi canggih untuk mendeteksi keberadaan ikan di dalam lautan.

Di dalam kapal tersebut juga akan disediakan ‎berbagai fasilitas seperti lemari pendingin, alat pengolahan, dan alat pengemasan. Dengan demikian, diharapkan kapal-kapal kecil milik nelayan dapat menyetorkan hasil tangkapan ikan tanpa harus kembali ke daratan terlebih dahulu.

"‎Dalam waktu dekat ini saya akan segera bicarakan gagasan pengadaan kapal induk dengan Panglima TNI," ujarnya.

Syahrul berharap gagasan pengadaan kapal induk ini bisa mendapatkan restu dan dukungan dari pemerintah pusat. Pasalnya, dibutuhkan adanya regulasi dari pemerintah pusat untuk pengadaan kapal induk yang mendukung sektor perikanan di Sulsel.

Regulasi yang dimaksud dapat berupa Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Instruksi Presiden (Inpres). Selain itu, dibutuhkan juga ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengadaan berbagai fasilitas di kapal induk.

Bisnis 

[Dunia] Assad Berterima Kasih atas Serangan Udara Rusia di Suriah

Presiden Suriah, Bashar al-Assad berterima kasih kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin atas serangan udara Rusia melawan sejumlah kelompok pemberontak di Suriah. (Reuters/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin) 

Presiden Suriah, Bashar al-Assad melakukan kunjungan dadakan ke Moskow pada Selasa (20/10) malam untuk berterima kasih kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin atas peluncuran serangan udara Rusia kepada sejumlah kelompok pemerontak yang menentang rezimnya, termasuk kelompok militan ISIS.

Dilaporkan Reuters, Kremlin membuat rincian publik terkait kunjungan Assad ke Moskow pada Rabu (21/10).

Meski demikian, pemerintah Rusia tidak menyebutkan apakah Assad kini masih berada di Moskow, atau telah kembali ke Suriah. 

Kunjungan ini diyakini menjadi perjalanan luar negeri pertama Assad sejak pecahnya krisis Suriah pada 2011 silam.

Kunjungan Assad ke Moskow terjadi tiga pekan setelah Rusia meluncurkan kampanye serangan udara terhadap ISIS di Suriah pada 30 September lalu.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kepemimpinan Federasi Rusia atas bantuan yang mereka berikan Suriah," kata Assad kepada Putin, menurut transkrip pertemuan yang dirilis Kremlin.

"Jika bukan karena tindakan dan keputusan Anda, terorisme yang menyebar di wilayah tersebut akan menjadi jauh lebih besar dan menyebar ke wilayah yang lebih besar," kata Assad kepada Putin.

Sementara, Putin memuji rakyat Suriah yang dinilai melawan pemberontakan kelompok militan "hampir dengan usahanya sendiri."

Putin menyatakan tentara Suriah telah membukukan kesuksesan besar di medan pertempuran selama beberapa kali. (ama)

 CNN

[Dunia] AS dan Rusia Teken Kesepakatan Serangan Udara di Suriah

Rusia memulai serangan udara menggempur ISIS di Suriah demi membela pemerintahan Presiden Bashar al-Assad awal bulan ini. (Reuters/Ministry of Defence of the Russian Federation) 

Militer Amerika Serikat dan Rusia pada Selasa (20/10) akhirnya menandatangani nota kesepahaman yang salah satu poinnya mengatur langkah pilot untuk menghindari tabrakan di langit Suriah dalam kampanye mereka menggempur ISIS.

Seperti dilansir Reuters, isu mengenai keselamatan penerbangan ini mulai menjadi sorotan setelah Rusia memulai serangan udara menggempur ISIS di Suriah demi membela pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada awal Oktober.

Di langit Suriah sendiri sudah beroperasi serangan udara di bawah komando Amerika Serikat yang juga menggempur ISIS. 
 Sebelumnya, Pentagon mengatakan bahwa koalisi AS sempat harus melakukan manuver memutar untuk menghindari berpapasan langsung dengan pesawat Rusia.

Juru bicara Pentagon, Peter Cook, mengatakan bahwa rincian nota kesepahaman tersebut tidak akan dirilis secara lengkap atas permintaan Rusia. Namun, nota tersebut mencakup protokol spesifik bagi awak pesawat.

Selain itu, terdapat pula kesepakatan mengenai hubungan komunikasi di lapangan agar tak terjadi kesalahpahaman di udara antara kedua koalisi.

"AS dan Rusia akan membentuk kelompok kerja untuk mendiskusikan impelentasi selanjutnya," ujar Cook.

Cook kemudian menekankan bahwa AS dan Rusia memang satu visi dalam penggempuran ISIS. Namun, AS tak sependapat dengan dukungan Rusia terhadap pemerintahan Assad. Menurut AS, Assad adalah dalang dari segala masalah di Suriah.

"Fakta bahwa kami menandatangani nota kesepahaman, memberikan indikasi bahwa kami memerhatikan aktivitas Rusia, juga keinginan kami untuk bekerja dengan Rusia jika ada yang menyangkut kepentingan kami," kata Cook.

AS juga menekankan kembali, persetujuan ini hanya sebatas menjaga keselamatan pilot.

"Ini bukan perjanjian kerja sama atau semacamnya. Ini bukan berarti kerja sama atau berkoordinasi untuk mencapai target bersama," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby. (stu)

CNN 

Tiga KRI Jajaran Koarmabar Menjadi KAL

KRI Boa 807 [Kaskus] 

Tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) masing-masing KRI Boa-807, KRI Viber-820 dan KRI Tarihu-829 berubah status menjadi Kapal Angkatan Laut (KAL) untuk memperkuat jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal I) Belawan.

Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor KEP/1171/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Yudo Margono,S.E., dalam Upacara Penurunan Ular-ular Perang ketiga KRI tersebut, di Lapangan Apel Mako Lantamal I Belawan, Sumatera Utara, baru-baru ini.

Upacara yang dihadiri antara lain oleh Wakil Komandan Lantamal I Kolonel Marinir Prasodjo Sumarto, para Asisten Danlantamal I, Kasatker Lantamal I, serta Peleton Pama, Bintara, Tamtama dan PNS diawali dengan memberikan penghormatan kepada ketiga KRI tersebut. Sebagai mana diketahui bahwa KRI Boa-807 dibuat di galangan kapal Fasharkan Mentigi pada tahun 2003, diresmikan pada tanggal 12 juli 2004.

KRI Viper-820 dibuat di galangan kapal Fasharkan Jakarta pada tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 20 oktober 2006. Adapun KRI Tarihu-829 dibuat di galangan kapal Fasharkan Mentigi pada tahun 2009 diresmikan pada tanggal 7 Januari 2009. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal patroli cepat hasil karya anak bangsa Indonesia.

Dalam amanatnya Danlantamal I Belawan antara lain berharap dengan beralihnya ketiga kapal tersebut menjadi KAL tidak menurunkan semangat para prajurit pengawaknya, bahkan dapat memperkuat jajaran Lantamal I Belawan dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum dan kedaulatan di laut. Dengan persenjataan dan profesionalisme prajurit pengawak kapal ini akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Pemimpin TNI Angkatan Laut juga sudah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas baik dari segi operasi maupun pemeliharaan. Terlebih bila dihadapkan dengan keterbatasan anggaran dan kondisi alusista, sudah selayaknya ketiga kapal tersebut masuk dalam unsur patroli Lantamal I.Belawan.

koarmabar

Jokowi Akan Teken Enam Nota Kesepahaman Pertahanan di AS

Kegiatan Jokowi di Amerika Serikat akan terbagi menjadi dua segmen, yaitu di East Coast pada 25-27 Oktober dan West Coast pada 27-29 Oktober. (Detikcom/Bagus Prihantoro Nugroho)



Dalam lawatannya ke Amerika Serikat pada 25-29 Oktober, Presiden Joko Widodo akan menandatangani enam nota kesepahaman bidang pertahanan.

"Yang pertama tentu maritim termasuk dengan keamanannnya, professionalization, termasuk pertukaran informasi militer, military assistance and disaster response, peace keeping, dan masalah transnasional," ujar Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Dian Triansyah Djani, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, dalam kunjungan kali ini, Jokowi akan melakukan tujuh kegiatan utama dalam rangka memperkenalkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Kegiatan Jokowi di Amerika Serikat akan terbagi menjadi dua segmen, yaitu di East Coast pada 25-27 Oktober dan West Coast pada 27-29 Oktober.

Pada segmen pertama, Jokowi akan bertemu dengan Presiden Barack Obama dan memperkuat komitmen kerja sama.

Pada segmen kedua, Jokowi akan bertemu dengan beberapa petinggi perusahaan teknologi, seperti Facebook, Google, dan Apple.

"Hingga sekarang ada 15 kesepakatan bisnis dan kemungkinan masih akan berkembang," kata Retno.

Sebelum Jokowi memulai rangkaian acara kunjungannya, Retno akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry.

"Ada 4 kesepakatan yang akan ditandatangani dan nanti akan dielaborasi lebih lanjut," kata Retno. (ama)

CNN 

Girangnya Susi, Jokowi Teken Perpres Satgas Anti Illegal Fishing

Satgas Anti Illegal Fishing
 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Susi mengumumkan hal ini dengan wajah sumringah.

"Hari ini kita telah menerima masukan dari Setkab (Sekretaris Kabinet) dimana Perpres tentang Satgas Illegal Fishing sudah resmi dan ditandatangani Presiden. Perpres Nomor 115 tahun 2015. Ini menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK benar-benar serius menangani Illegal fishing di seantero Indonesia," kata Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Perpres ini, sambungnya, merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan illegal fishing di perairan Indonesia.

‎"Perpres ini upaya menegakan hukum terhadap illegal fishing. Satgas bertanggung jawab langsung pada Presiden. Ini bendera kemenangan pemberantasan terhadap illegal fishing di Indonesia," tandasnya.

Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya.

Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian.

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Susi sebagai Komandan Satgas, Wakilnya yaitu Kasal TNI AL sebagai Ketua Pelaksana Harian, ‎Kepala Bakamla sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Kepala Pelaksana Harian 2, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3.

Susi menuturkan, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres ini karena ‎kini banyak kapal asing yang kembali mencoba-coba mencuri ikan lagi di perairan Indonesia menjelang berakhirnya moratorium kapal eks asing pada akhir Oktober ini. Diharapkan semua pihak mendukung pemberantasan illegal fishing, apalagi setelah keluarnya Perpres ini.

‎"Kenapa Presiden keluarkan Perpres? Sekarang banyak lagi, mereka pikir bisa coba-coba lagi. Kalau masih ada main-main dari aparat, baik KKP, TNI AL, Kepolisian, tokoh masyarakat dengan illegal fishing, tentu efek jera tidak ada," tutupnya.

Satgas Anti Illegal Fishing Bisa Langsung Tenggelamkan Kapal

Persiapan penghancuran kapal ilegal fishing

Hari ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan gembira mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Susi mengungkapkan Perpres ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan yang tertangkap tanpa melalui proses pengadilan.

"Kapal tanpa izin di teritorial kita, langsung tenggelamkan!" seru Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015). Sebelum adanya satgas, kapal-kapal pencuri ikan harus dibawa dulu ke darat dan menunggu keputusan pengadilan. Banyak kapal pencuri yang akhirnya lolos dari sanksi penenggelaman kapal berkat keputusan pengadilan, misalnya MV Hai Fa yang hanya terkena denda Rp 200 juta‎.

"Sekarang nggak usah nunggu berbulan-bulan, langsung kita tenggelamkan saja," ucap Susi. Selain itu, keberadaan Satgas ini juga mempermudah koordinasi antar aparat terkait. Di dalam Satgas ada unsur ‎KKP, TNI AL, Kejaksaan Agung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi terkait lainnya. Pengambilan keputusan bisa dilakukan langsung dalam Satgas, tak perlu menunggu keputusan dari masing-masing institusi. Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya.

Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian. Dalam operasinya nanti, Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi berdasarkan data intelijen.

Tim Gabungan ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Komandan Satgas. Komandan Satgas yang dijabat Menteri Susi akan mendapat arahan dan evaluasi dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. "Satgas bertanggung jawab langsung pada Presiden dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden RI," tutupnya.

Susi akan Lebur 2 Satgas Anti Illegal Fishing

Susi menjelaskan bahwa Satgas yang dibentuk berdasarkan Perpres 115 tahun 2015 memiliki kewenangan yang jauh lebih besar daripada Satgas yang dibentuknya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Rencananya dua tim ini akan dilebur menjadi satgas yang lebih besar. 

Satgas baru memiliki kewenangan untuk menegakan hukum di laut Indonesia, bahkan boleh menenggelamkan kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan. Sedangkan Satgas yang dibentuk sebelumnya hanya punya kewenangan untuk mengkaji dan memberi rekomendasi kebijakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ‎terkait pemberantasan illegal fishing.

"Satgas yang lama kan hanya rekomendasi-rekomendasi saja, tidak bisa melakukan penegakan hukum," kata Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015). "Kalau Satgas (baru) uni bisa melakukan penindakan. Bisa langsung tenggelamkan kapal tanpa melalui pengadilan. Tidak ada penyitaan, langsung tenggelamkan," Susi menambahkan. Di samping itu, Satgas yang lama hanya bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Satgas yang dibentuk berdasarkan Perpres dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Susi menambahkan, Satgas yang telah dibentuk sebelumnya akan dilebur ke dalam Satgas baru dan dilibatkan dalam urusan administrasi. ‎Dengan demikian, hanya akan ada 1 Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. "Satgas di KKP itu akan melebur ke sini (Satgas baru) untuk urusan administrasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Satgas Pemberantasan Illegal Fishing yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya. Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian.

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Susi sebagai Komandan Satgas, Wakil Kasal TNI AL sebagai Ketua Pelaksana Harian, ‎Kepala Bakamla sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Kepala Pelaksana Harian 2, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3. Dalam operasinya nanti, Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi berdasarkan data intelijen.

Tim Gabungan ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Komandan Satgas. Komandan Satgas yang dijabat Menteri Susi akan mendapat arahan dan evaluasi dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. (hen/hen) 

Susi Jadi Komandan Satgas Anti Illegal Fishing

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. 

Dalam Satgas yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum bisa langsung menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti duduk sebagai Komandan Satgas ini.

Berikut susunan lengkap organisasi Satgas Pemberantasan Illegal Fishing:
★ Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan
★ Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kasal TNI AL
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Bakamla
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Baharkam Polri
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI ‎

"Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya," ujar Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Detik

Situasi Memanas, TNI Kerahkan Tujuh KRI

Salah satu kapal perang milik TNI AL sedang unjuk kebolehan

Situasi di Laut China Selatan makin panas. TNI pun mengerahkan sejumlah alutsista berupa KRI dan pesawat. Tujuannya, untuk memberi deterrent effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan tersebut.
 

"Kita siagakan tiga KRI dan Pesut Patmar (pesawat udara patroli maritim, red)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Muda (Laksma) Muhammad Zainuddin kepada Jawa Pos kemarin (20/10).

Bahkan, tiga KRI tersebut sudah berada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Tanjung Pinang, yang merupakan Lantamal terdekat yang dimiliki Komando Armada Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar). Namun, Zainuddin tidak bisa menyebutkan nama ketiga KRI tambahan tersebut.

Dengan penambahan tiga KRI tersebut, sudah tujuh kapal perang yang disiagakan untuk memberikan deterrent effect di kawasan tersebut. Sebelumnya, sudah ada empat KRI yang disiagakan. Selain itu, lanjut Zainuddin, intensitas patroli udara di kawasan juga akan ditingkatkan.

Untuk diketahui, ketegangan di Laut China Selatan belakangan memanas seiring pembangunan tujuh pulau reklamasi yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spartly. Serta pembangunan landasan udara dan fasilitas militer di Karang Fiery Cross. Kedua tempat tersebut merupakan kawasan yang menjadi sengketa Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir.

Belakangan Indonesia juga masuk dalam pusaran konflik Laut China Selatan setelah pemerintah Tiongkok mamasukkan sebagian wilayah Natuna ke peta wilayahnya. Meski belum berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing, sikap keras diperlihatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam beberapa kesempatan.

Terakhir, Gatot menolak ajakan Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan untuk menggelar latihan bersama di Laut China Selatan. Gatot beralasan, semua negara harus menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas militer di kawasan tersebut.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (pur) Marsetio mengatakan, penguatan keamanan di kawasan Laut China Selatan sebagai hal yang mutlak dilakukan. "Di situ terdapat sumber energi yang besar," ujarnya di Kantor Lemhannas, Jakarta.

Sebab, lanjutnya, persoalan energi akan menjadi sumber utama pertikaian antar bangsa di masa mendatang. Sebagai kawasan penyimpan energi, Laut China Selatan menjadi daerah yang rawan. "Perang tidak di eropa lagi, tapi di kawasan yang menyimpan energi," ujarnya. (far/agm)

jpnn 

Kasdam IV Diponegoro Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 400 Raider

Sebanyak 450 prajurit Yonif 400/Raider tiba di Semarang usai melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG di Papua. Mereka telah bertugas di perbatasan selama 10 bulan.

Sukses berlabuh di bibir dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, ratusan prajurit Yonif 400/Raider berseragam lengkap menuruni tangga KRI Teluk Hading, Selasa (20/10). Mereka membentuk barisan kemudian meletakkan sejumlah perlengkapannya di atas lantai dermaga. 

Mereka baru saja menyelesaikan tugas negara yaitu mengamankan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, dan kini tiba di Semarang. Genap sembilan bulan mereka meninggalkan satuan Kodam IV/ Diponegoro, demi menunaikan tugas pengamanan perbatasan.

Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Joni Supriyanto selaku instruktur upacara penyambutan prajurit, berjalan naik panggung utama. Prosesi upacara pun dimulai dengan nyanyian Mars Kodam IV/ Diponegoro.

"Selaku Panglima Kodam IV/ Diponegoro saya ucapkan selamat kembali ke kesatuan. Saya terima kembali para prajurit Yonif 400/ Raider kembali ke lingkungan Kodam," ucap Brigjen TNI Joni Supriyanto membacakan sambutan Pangdam IV/ Diponegoro, Mayjen TNI Jaswandi.
Joni mengucap syukur, seluruh pasukan dapat kembali ke kesatuan, setelah menjaga keamanan perbatasan di Papua. Menurutnya, prestasi itu secara tidak langsung mengangkat harkat dan martabat Kodam IV/ Diponegoro.

"Setelah ini, kalian akan diberikan cuti selama 12 hari. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Laksanakan pengecekan atas alat-alat perlengkapan. Ingat, tidak boleh ada prajurit membawa senjata, amunisi, maupun bahan peledak ke rumah masing-masing," tegas Joni di hadapan para prajurit Yonif 400/ Raider, sekaligus menutup upacara penyambutan.

Terpisah, Danyon 400/ Raider, Letkol Infantri Heri Bambang Wahyudi mengatakan jumlah prajurit Yonif 400/ Raider yang ditugaskan sebanyak 450 orang. Perjalanan dari Papua menuju Jawa menumpangi KRI Teluk Hading milik TNI AL, selama dua minggu.

"Selain menjaga keamanan daerah perbatasan, kami juga melakukan kegiatan bakti sosial dan bina teritorial. Tidak ada kesulitan selama kami bertugas sembilan bulan," ucapnya. 

tribunnews