Showing posts with label TNI AU. Show all posts
Showing posts with label TNI AU. Show all posts

Tuesday, 8 December 2015

Megawati Bilang Indonesia Keok jika Diserang Singapura

Presiden Indonesia Kelima, Megawati Soekarnoputri. (Dok. Sindo).

Kekuatan tempur TNI dinilai tidak mampu menahan serangan negara tetanggap seperti Singapura. Maka itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta segera memperbarui peralatan tempur milik TNI.

Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri menceritakan pengalamannya ketika berlayar menggunakan kapal perang milik TNI. Pada kesempatan itu dia dikabarkan akan ada penyerangan dari sebuah kapal selam.

"Saya diminta pura-pura kalau ada penyerangan dari kapal selam. Tapi saya tanya kepada Jenderal TNI, kapal selam dari mana," ujar Megawati ketika memberikan sambutan dalam Simposium Kebangsaan, Refleksi Nasional Praktek Konstitusi dan Ketatanegaraan Pasca Reformasi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/12/2015).

Kemudian dia mendapat kabar dari seorang Master of Ceremony (MC) kapal perang yang ditumpangi akan melakukan tembakan ke bawah laut untuk membidik kapal selam musuh. Beberapa saat kemudian bom diluncurkan. "Tapi setelah ditunggu beberapa saat, kok sepi. Bom tidak meledak," ucapnya.

Dia menambahkan, peralatan tempur milik TNIyang sudah usang bukan hanya di Angkatan Laut (AL) saja. Menurutnya, peralatan tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Darat (AD) juga banyak yang sudah usang.

"Saya bilang kalau Singapura pesawatnya serang Indonesia, bisa keok kita. Ini bukan menghina, tapi begitu memang nyatanya," tandasnya.


Sindonews

Sunday, 22 November 2015

Heli Jokowi Memantik Protes

Helikopter VVIP AgustaWestland

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mendapatkan tunggangan baru. Yaitu satu unit helikopter AgustaWestland (AW-101). Capung besi ini akan siap mengantar Jokowi blusukan ke pelosok negeri. Namun PT Dirgantara Indonesia (DI) menyayangkan karena tunggangan Presiden itu produk luar negeri.

Ditemui di Jakarta kemarin Dirut PT DI Budi Santoso menuturkan sangat kecewa dengan rencana pembelian helikopter kepresidenan itu. Helikopter yang dipesan oleh TNI AU itu merupakan gabungan dari dua perusahaan; Westland Helicopters di Inggris dan Agusta dari negeri pizza Italia. 

"Sebenarnya Presiden itu adalah bintang iklan yang sangat bagus untuk promosi kemajuan industri dirgantara dalam negeri," katanya.

Budi menuturkan yang muncul saat ini adalah militer Indonesia mengklaim heli AW-101 jauh lebih unggul dibandingkan dengan heli Super Puma yang menjadi heli kepresidenan sekarang. Dia tidak memungkiri klaim tentara itu. Namun dia meminta kalau mau membuat perbandingan TNI AU harus fair.

"Jangan membandingkan antara heli Super Puma yang dibuat sejak zaman Pak Harto (Soeharto, red) tahun 90-an dulu, dengan AW-101 yang gres. Tentu kalah," katanya.

Budi meminta kalau TNI AU ingin membandingkan, harus dengan helikopter generasi terbaru keluarga Super Puma. Dia menuturkan generasi Super Puma yang paling baru adalah Airbus Helicopters EC725 Cougar. Budi menuturkan bodi mulai dari moncong hingga ekor helikopter Cougar ini dibuat oleh PT DI. Sedangkan untuk mesin dan sejumlah komponen lainnya, digarap di Airbus, Perancis.

"Kita sebenarnya bisa membuat 100 persen di Indonesia," kata dia. Namun, karena pertimbangan bisnis, finalisasi pembuatan heli Cougar itu dilanjutkan di markas Airbus. Pertimbangan itu diantaranya disebabkan karena order heli Cougar kurang dari 10 unit, sehingga cukup mahal jika seluruh proses digarap di markas PT DI di Bandung.

Secara teknis perbedaan paling mendasar antara heli AW-101 dengan Cougar terbaru ada di jumlah mesin. Dia mengatakan heli AW-101 dilengkapi tiga buah mesin. Sedangkan heli Cougar dibekali dua buah mesin. Perkembangan teknologi heli, katanya, adalah efektifitas bobot kosong heli. Semakin besar bobot kosong heli, dinilai tidak efektif karena menyedot bahan bakar lebih besar. 

"Tentu heli dengan dua mesin, lebih hemat bahan bakar" katanya. Untuk urusan kecepatan dan daya jelajah, Budi mengatakan tidak ada perbedaan yang krusial. Sementara soal interior heli AW-101 yang beredar di dunia maya dan terkesan mewah, Budi mengatakan urusan sepele. Dia mengatakan heli Cougar juga bisa dibuatkan interior yang lebih mewah dengan bantuan ahli desainer atau pakar mebel dalam negeri.

"Pesawat kepresidenan yang dibeli di masa Pak SBY (Boeing 737-800 Business Jet, red), itu interiornya juga tidak dibuat oleh Boeing. Tetapi dibuat oleh rekanan Boeing yang spesialis urusan interior pesawat," urai dia.

Budi menuturkan heli Cougar yang dibuat antara PT DI dengan Airbus sudah dipakai banyak kepala negara. Catatannya saat ini ada lebih dari 32 kepala negara yang menggunakan keluarga/seri heli EC725. Diantaranya Presiden Singapura, Perdana Menteri Tiongkok, Presiden Perancis, Raja Spanyol, Kaisar Jepang, dan Presiden Korea Selatan.

Sementara itu hanya ada empat kepala negara yang menggunakan keluarga heli AW-101. Keempat kepala negara itu dari Turkmenistan, Arab Saudi, Algeria, dan Nigeria. Dan bakal ditambah satu lagi, jika jadi, Presiden Indonesia Jokowi. Budi berharap pemerintah konsisten ingin mengembangkan industri strategis nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Bagarmanto mengaku siap mengakomodasi Pesawat Super Puma terbaru buatan PT DI. Namun, dengan catatan, spesifikasi pesawat sesuai dengan kebutuhan TNI AU.

"Kalau punya kemampuan sesuai yang kita inginkan ya kenapa tidak," ujanya saat dihubungi tadi malam. Namun, karena belum adanya pembicaraan dari PT DI, hingga saat ini, TNI AU hanya memiliki pilihan Pesawat AW 101 guna melengkapi skuadron VVIP. "Tapi belum ada pembicaraan dengan PT DI," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga menjelaskan, jika pembelian peswat AW 101 bukan semata-mata memenuhi kebutuhan kunjungan RI 1, melainkan untuk mengganti Skuadron VVIP. Sebab, beberapa pesawat Super Puma lama sudah harus dikandangkan.

"Jadi bisa digunakan Wapres, panglima TNI atau tamu VVIP lain," pungkasnya. Dosen aerodinamika ITB Djoko Sardjadi menuturkan pemerintah harus memberikan kesempatan terhadap PT DI. "Kalau direksi PT DI sudah mengeluarkan statement bisa membuat helikopter kepresidenan, harus diberikan kesempatan" katanya.

Supaya muncul kepercayaan dini untuk meningkatkan kualitas industri penerbangan nasional. Djoko menuturkan pemerintah harus memenag komitmen untuk meningkatkan industri strategis nasional. Terkait dengan spesifikasi teknis, seperti keamanan dan dekorasi kabin, Djoko mengatakan bisa dibuat di dalam negeri juga.

Bahkan dia mengatakan jaminan keamanan justru lebih bagus ketika pembuatan interior dan fasilitas keamanan presiden dilakukan di dalam negeri. Kalaupun ada spesifikasi yang belum bisa dipenuhi oleh helikopter buatan PT DI, pemerintah yang harus perlahan menyesuaikan.

"Standar keamanan untuk helikopter presiden Indonesia tentu tidak harus sama dengan presiden Amerika dengan Marine One-nya," kata dia. Djoko menyebutkan selama masa Soeharto sampai sekarang presiden juga aman menggunakan helikopter Super Puma.

Lombok Post

Saturday, 21 November 2015

Tahun 2016-2019 TNI AU Banyak Beli Arsenal Baru

Pada 2016-2019 nanti, kata Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Agus Supriatna, banyak peralatan perang alias arsenal militer baru yang dibeli. 

Ini diharapkan bisa sesuai dengan skema Kekuatan Efektif Minimum Tahap II, 2014-2019, yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. 
Belum semua target Kekuatan Efektif Minimum ini bisa dipenuhi negara, terutama karena keterbatasan anggaran belanja militer dari negara. 

Begitupun, peralatan perang yang memerlukan dana operasi dan biaya perawatan tinggi alias boros biaya menjadi salah satu pilihan utama militer Indonesia untuk dibeli. 

Seusai melantik lulusan Sekolah Pembentukan Perwira TNI AU 2015 di Lapangan Dirgantara Pangkalan Udara Utama TNI AU Adi Sumarmo, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, Supriatna mengungkap salah satu yang disasar adalah satu skuadron pesawat tempur pengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU. Disebut-sebut calon penggantinya adalah Sukhoi Su-35 atau F-16 Viper. Kedua merek ini sudah lama disebut, namun sampai sekarang kontrak pembelian belum pernah ditandatangani. 

Publik mencermati proses pengadaan pesawat tempur ini, baik di media massa atau media sosial. 
Pasal 43 UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan, menyatakan, sepanjang produk pertahanan dan jasa itu belum bisa diproduksi di Tanah Air, maka boleh ditunjuk langsung. 

Penunjukan langsung ini bukan tanpa kewajiban berat, tapi harus dibarengi transfer teknologi (yang relevan dengan arsenal yang dibeli), imbal dagang, penyertaan industri dalam negeri, dan kandungan komponen buatan dalam negeri minimal 85 persen.
 
Masih ditambah kandungan produk dalam negeri sebagaimana disebut di depan itu minimal 35 persen dengan peningkatan 10 persen setiap lima tahun, dan pemberlakuan offset paling lama 18 tahun sejak UU Nomor 16/2012 ini diberlakukan. 

Hal-hal inilah yang tidak pernah diungkap pabrikan kepada publik secara terbuka, demikian juga dari pemerintah padahal dana pengadaan itu semua memakai dana rakyat dari APBN. 

"Kami akan membeli pesawat tempur yang generasinya lebih modern di atas sekarang yang dimiliki TNI AU. Pesawat jenis F-16 juga yang lebih canggih dari sebelumnya atau jenis Sukhoi tipe 35," kata Supriatna. 

Selain itu, TNI AU juga akan membeli helikopter angkut, pesawat angkutan berat C-130 Hercules, dan pesawat terbang multi fungsi antara lain dapat digunakan untuk SAR serta pemadam kebakaran yang dapat membawa air hingga 15 ton.

"Kami juga akan menambah pemasangan alat radar untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia. Pada 2016-2019 banyak peralatan akan dibeli dan kondisi baru dan lengkap," kata dia.

Menyinggung soal helikopter untuk VVIP, Supriatna mengatakan rencana sesuai anggaran akan membeli tiga unit helikopter kepresidenan, yang juga dipergunakan untuk transportasi tamu negara. 
Tentang ini, disebut-sebut Agusta-Westland AW-101 Merlin yang dipilih --juga proses tender tidak diungkap kepada publik-- untuk menggantikan NAS-332 Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia yang selama ini dioperasikan di Skuadron Udara 45 VVIP. 

Salah satu alasan pemilihan AW-101 Merlin adalah bisa dipasangi pelampung sehingga dalam keadaan darurat bisa mendarat dan mengapung di perairan. Padahal, NAS-332 Super Puma yang juga sudah dipesan beberapa negara dari hanggar produksinya di PT Dirgantara Indonesia di Bandung, juga dipasangi pelampung itu. AW-101 Merlin digadang-gadang tahan peluru, sementara plat-plat baja tahan peluru bisa dipasangkan pada helikopter lain sesuai keperluan. 


Sumber : Antara

Setiap Blusukan, Jokowi Bakal Pakai Helikopter Baru AW-101

Jokowi kunjungi pameran alutsista di monas.

Presiden Joko Widodo akan menggunakan helikopter baru jika menggelar kunjungan ke daerah terpencil. Heli baru itu adalah AgustaWestland AW-101, hasil joint venture antara Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia. Heli ini tengah direncakan untuk didatangkan ke Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Dwi Badarmato mengatakan, helikopter ini akan dipakai untuk kepentingan VVIP, termasuk presiden dan wakil presiden. Terdapat sejumlah keunggulan dibandingkan heli SuperPuma yang dipakai Jokowi sebelumnya.

"Helikopter ini di atasnya SuperPuma, punya daya angkut lebih besar dan endurance lebih baik," ungkap Badarmanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11).


Heli baru ini ditempatkan di Lanud Halim Perdanakusuma. TNI Angkatan Udara berencana menambah lebih banyak helikopter jenis ini hingga menjadi satu skadron khusus.

"Kita ingin melengkapi satu skadron dengan bermacam-macam pesawat," tandasnya.

Dari penelusuran merdeka.com, AgustaWestland AW101 dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, di mana terdapat beberapa fasilitas kelas VVIP. Tak hanya itu, heli ini memiliki standar keamanan seperti perahu karet, sarana bantalan udara seperti airbag saat terjadi benturan. Sekali terbang, heli ini mampu mengangkut 13 orang di dalamnya.

 

merdeka

Friday, 20 November 2015

Helikopter Mewah TNI AU Untuk Jokowi

 AgustaWestland AW-101

Guna menunjang kegiatan kepresidenan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berencana membeli helikopter baru. Heli yang diincar tersebut adalah AgustaWestland AW101, yang diklaim sebagai kendaraan udara jenis terbaru di dunia.

Pembelian helikopter ini dilakukan untuk menggantikan peran SuperPuma yang biasa dipakai presiden dan wakil presiden saat berkunjung ke daerah. Pemilihan heli sebagai alat transportasi udara dilakukan karena bisa menjangkau daerah sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

Helikopter menawarkan pelbagai kenyamanan kepada penumpangnya, terutama tamu VVIP. Mulai dari sofa, ruangan yang lebih luas, dan mampu memuat lebih banyak penumpang.

"Helikopter ini di atasnya SuperPuma, punya daya angkut lebih besar dan endurance lebih baik," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11).

Berikut fakta-fakta soal helikopter mewah yang dibeli TNI AU buat Jokowi:
 


1. Desain mewah dan keamanan terjamin

Selain digunakan untuk kepentingan militer, AgustaWestland AW-101 juga didesain khusus bagi orang-orang penting. Tranportasi udara jenis rotary wing ini merupakan hasil joint venture antara Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia.

AgustaWestland AW101 dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, di mana terdapat beberapa fasilitas kelas VVIP. Tak hanya itu, heli ini memiliki standar keamanan seperti perahu karet, sarana bantalan udara seperti airbag saat terjadi benturan.

Terdapat dua ruangan di dalam helikopter ini, keduanya hanya dipisahkan satu buah dinding salah satunya bisa dibuat sebagai ruang rapat. Untuk memberikan kenyamanan, produsen memasang 13 unit kursi.

Untuk keamanan, terpasang pelat anti-peluru di setiap sisinya. Bahkan, Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama Umar Sugeng Hariyono meyakini pelat tersebut lebih baik dibandingkan SuperPuma.

"Pastinya ada pelat anti-peluru, SuperPuma juga ada, tapi Agusta lebih baik," katanya.
 


2. Dibeli atas inisiatif TNI AU, bukan Jokowi


Jokowi kunjungi pameran alutsista di monas.
Sekretaris Militer Kepresidenan (Sesmilpres) Marsekal Madya Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah tak terlibat sama sekali dalam pembelian helikopter mewah tersebut. Pengadaan itu sepenuhnya inisiatif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

"Pengadaannya dilakukan TNI AU. Sedangkan kami hanya pengguna saja," ungkap Hadi saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11).

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto mengungkapkan pembelian pesawat ini dilakukan untuk menggantikan helikopter VVIP SuperPuma. Heli tersebut sebelumnya kerap mengantarkan Jokowi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

"Kita kan punya SuperPuma dan sudah lama sekali. Kalau Presiden yang pakai itu lain urusan," jelas Badarmanto saat dihubungi merdeka.com.
 

3. Kabin lebih luas dibanding SuperPuma
 
 AgustaWestland AW-101. 

Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama Umar Sugeng Hariyono melihat ada banyak kelebihan yang dimiliki heli hasil joint venture antara perusahaan Italia dan Inggris tersebut. Apalagi, AW-101 merupakan heli generasi terbaru yang akan didatangkan Indonesia.

"Heli Augusta ini Lebih besar kabinnya, masuk ke dalam berdiri enggak sampai nunduk. Enggak seperti naik heli biasanya, dan canggih," ungkap Umar saat dihubungi.

Dia menjelaskan, heli ini bisa memuat hingga 13 orang penumpang. Sedangkan SuperPuma hanya memuat penumpang lebih sedikit, yakni 12 orang.

Jika tak berhalangan, Umar berharap heli tersebut tiba di Jakarta pada 9 April mendatang, atau tepatnya saat hari jadi TNI AU. Kehadiran SuperPuma ini juga bakal menambah jumlah helikopter VVIP di Lanud Halim Perdanakusuma.

Pangkalan TNI AU Natuna Jadi Pearl Harbour Indonesia 2016

Operasi Senyap, memantau kapal-kapal penangkap ikan di perairan Natuna menggunakan pesawat jenis Pilatus. TEMPO/Ijar Karim

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan pangkalan udara TNI AU Natuna dirancang untuk menjadi pangkalan militer terpadu.

"Kami memang bercita-cita membangun Pangkalan Udara TNI AU Natuna menjadi pangkalan militer terpadu, menjadi Pearl Harbor-nya Indonesia," kata Agus di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2015.


Menurut Agus, Pearl Harbor merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Kepulauan Hawaii. Sedangkan, Pangkalan Udara TNI AU Natuna kini tipenya masih C dan akan ditingkatkan menjadi tipe B, yang dikomandani seorang kolonel.


Untuk saat ini, kata Agus, Kementerian Pertahanan menurunkan lebih dari Rp 200 miliar sebagai dana penguatan Pangkalan Udara TNI AU Natuna dan diharapkan sudah selesai pada 2016.


Pangkalan Udara TNI AU Natuna diperkuat karena perairan di sana jalur pelayaran strategis dan juga untuk memantau keamanan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain. "Jika ada negara lain yang saling mengklaim, tapi Indonesia berdiri di wilayah itu sebagai pihak ketiga, akan ikut menjaga keamanan," katanya.


Pearl Harbour di Pulau Oahu, Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat, berada sangat jauh dari tanah induk Amerika Serikat. Pulau Natuna juga berada di tepi Laut Cina Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir makin menghangat sejalan klaim sepihak Cina atas hampir seluruh perairan itu.

Jadilah Pulau Natuna dan Kepulauan Natuna menjadi pagar penting bangsa ini menghadapi berbagai dampak dinamika di Laut Cina Selatan.
 

Tuesday, 17 November 2015

Ada Anggota DPR yang Mau Atur Pembelian Alutsista TNI

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengkritisi keberadaan anggota parlemen yang berusaha mengatur-atur pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan pemindahan pangkalan militer.

"Akhir-akhir ini muncul adanya anggota DPR yang mulai ikut-ikutan campur tangan dalam proses pembelian jenis alutsista. Bahkan ada yang meminta TNI AU untuk memindahkan pangkalan-pangkalan udaranya ke wilayah perbatasan," kata Hasanuddin, Senin (16/11).

"Dengan segala hormat, peran itu menurut saya tidak sesuai dengan tupoksi anggota DPR yaitu legislasi, controlling pemerintah, dan budgeting," tegasnya.

Menurut purnawirawan TNI bintang dua ini, penentuan spesifikasi teknis alutsista, apalagi menentukan jenis dan mereknya, merupakan tanggung jawab penggunanya, yaitu angkatan masing masing. Merekalah yang memiliki kompetensi menguji alutsista yang cocok. "Bukan anggota DPR yang tidak memiliki keahlian untuk itu," tegas Hasanuddin tanpa bersedia menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.

Begitu juga dengan disposisi dan dislokasi pasukan atau pangkalan. Menurut Hasanuddin, biarkanlah hal itu diputuskan TNI berdasarkan kemampuan alutsista, ancaman, dan strategi yang dipilih."Saya yakin TNI akan lebih profesional dalam menentukan lokasi-lokasi pangkalannya," tegas dia.

Friday, 13 November 2015

TNI AU Rancang Dua Skadron Pemburu

Kohanudnas merencanakan punya sendiri dua skadron tempur sergap (photo : Lysenko Sergey)

Kebutuhan skadron tempur pemburu sangat dirasakan oleh Kohanudnas untuk bisa melakukan intersepsi pesawat asing secara cepat. 

kurangnya armada pesawat tempur strategis di TNI AU jadi kendala mengapa selama ini para pelanggar kedaulatan udara di Indonesia banyak yang lolos.
Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja menyatakan, Kohanudnas butuh minimal dua skadron tempur strategis (pemburu) secara mandiri. Artinya, skadron tempur berada di bawah naungan Kohanudnas agar penggelaran kekuatannya tidak terganggu oleh misi-misi lain yang juga diemban TNI AU (Koopsau I dan II).

"Dulu Kohanudnas punya Wing 300 yang memang kekuatannya didedikasikan khusus untuk tugas pertahanan udara nasional. Ide memiliki lagi skadron tempur sendiri ini sebenarnya sudah digulirkan sejak lama menyusul penonaktifan Wing 300 tahun 1985,"ujarnya.

Saat ini Kohanudnas sering terkendala ketika mau menempatkan kekuatan pesawat pemburu di enam pangkalan udara terdepan dan di jantung ibukota negara. "Istilahnya, kami kalau mau pakai pesawat itu kan pinjam ke Koopsau. Kohanudnas memang diberi kewenangan penuh untuk meng-airborne-kan pesawat setiap saat. Tapi Koopsau juga kan punya program sendiri yang juga butuh pesawat. Akan ideal kalau Kohanudnas juga punya armada sendiri." ujar Hadiyan menjelaskan.
 
Tujuh pangkalan udara di luar pangkalan induk pesawat tempur (lanud Iswahjudi, Lanud Abdulrachman Saleh, Lanud Sultan Hasanuddin, Lanud Supadio, dan Lanud Roesmin Nurjadin) yang dimaksud Pangkohanudnas, memiliki posisi strategis dalam menangkal berbagai pelanggaran wilayah udara dan pengamanan. Ketujuh lanud tersebut adalah Medan, Natuna, Tarakan, Biak, Merauke, Kupang, dan Jakarta. Mengapa Jakarta masuk? Karena ini adalah ibukota negara yang setiap saat harus terjaga. Serangan 11 September di Amerika Serikat memberikan pelajaran. Bahkan Pentagon pun jadi sasaran.

Pangkohanudnas menjabarkan, bila di tujuh pangkalan di luar pangkalan induk pesawat tempur itu harus ditempatkan satu flight pesawat pemburu (minimal tiga pesawat), maka kebutuhan untuk itu adalah 21 pesawat yang harus siap setiap saat. "Saat ini masih sulit tercapai. Jumlah F-16 dan Su-27/30 yang siap saja masih kurang untuk mendukung misi itu karena pesawat melaksanakan program lain dari Koopsau,"ujarnya.

Dicontohkan, misalnya ada sasaran terdeteksi radar melakukan pelanggaran wilayah udara di suatu tempat, namun karena pesawat yang dibutuhkan sedang tidak berada di posisi terdekat dan sedang melaksanakan misi lain, maka upaya intersepsi pun tidak bisa dilaksanakan. "Makanya, saya ingin agar setiap hari ada pesawat yang ditempatkan di wilayah-wilayah strategis yang sering terjadi pelanggaran itu," kata Hadiyan.

Amankan Perbatasan, 4 Senjata Penangkis Serangan Udara Disiagakan

Senjata penangkis serangan udara Oerlikon Skyshield Mark II yang disiagakan di Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat (11/11/2015)

 TNI Angkatan Udara menambah kekuatan 4 unit senjata penangkis serangan udara Oerlikon Skyshield Mark II untuk memperkuat alutsista Detasemen Hanud 473 Paskhas Pontianak.

Komandan Detasemen Hanud 473 Paskhas Mayor Pas Anang Baskoro mengatakan, senjata buatan Swiss tahun 2014 tersebut diklaim sebagai yang tercanggih di dunia dan dimiliki Indonesia saat ini.

Bahkan Indonesia juga disebut sebagai pembeli pertama senjata tersebut yang dibeli langsung dari pabrik Rheinmetall Air Defance Swiss.

“Oerlikon Skyshield MK2 yang didatangkan di Detasemen Hanud 473 Paskhas Pontianak, sebanyak 2 satuan tembak. Setiap satu satuan tembak terdiri dua meriam kaliber 35 mm, satu sensor unit atau radar mobile dan satu Camend Pos yang berfungsi pengedali tembakan  dan satu pembantu radar secara visual,” kata Anang.

Senjata penangkis udara ini dapat bekerja efektif sejauh empat kilomoter, dan mampu menghancurkan sasaran udara berupa pesawat apapun, menghancurkan rudal, roket dan mortir yang datang menyerang.

“Di dalam prinsip kerjanya, senjata ini yang mampu mendeteksi benda apapun yang berada di angkasa untuk menyerang obyek sasaran yang dilindungi sejauh 30 kilometer. Ketika obyek sasaran yang telah di-lock, meriam akan ditembakkan akan terus mengikuti sasaran hingga sasaran hancur,” katanya.

Detasmen Hanud 473 Paskhas Pontianak bertugas untuk menjaga pangkalan TNI AU, mengingat adanya keberadaan skadron tempur di Lanud Supadio.

Selain itu, juga bertugas untuk melindungi obyek vital selain pangkalan militer atas kebijakan dari Panglima Komanda Pertahanan Nasional. 

Senjata penangkis serangan udara, dengan jarak efektif 4 km. Dilengkapi dengan sensor unit dan mampu mengunci target 20 unit sekaligus dengan 1.050 meter/detik.

Dalam 1 menit, Oerlikon Shield bisa menembakkan 1000 butir peluru, dan setiap butirnya akan pecah menjadi 152 butir peluru lagi.

Komandan Lanud Supadio, Marsma Tatang Harlyansyah mengatakan, salah satu alasan pertimbangan dipilihnya Kalbar sebagai lokasi diperkuat oleh Oerlikon Skyshield karena merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN.  

"Selain itu, Lanud Supadio memiliki skadron tempur taktis Hawk 100/20, dan skadron pesawat tanpa awak. Ke depan juga barangkali akan kembali ada penambahan skadron udara lagi, karena rencananya Supadio kelak akan menjadi pangkalan induk sehingga dipandang perlu adanya alutsisa seperti Oerlikon Skyshield untu melindungi pangkalan milter dari serangan udara," ujar Tatang. 


Thursday, 12 November 2015

[Foto] Inilah Senjata Penangkis Serangan Udara Milik TNI AU


Senjata penangkis serangan udara Oerlikon Sky Shield MK-2 milik Detasemen Hanud 473 Paskhas Pontianak akhirnya tiba di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jl Pak Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (10/11/2015) pukul 10.40 WIB. Senjata ini diklaim sebagai senjata tercanggih di dunia, bahkan Indonesia merupakan negara pertama yang membeli langsung dari pabrik Rheinmetall Air Defance dari Swiss. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI





Penerbangan Tak Berizin Akan Ditindak

ilustrasi :Aparat TNI AU Balikpapan memeriksa pilot pesawat Cessna 208

Setiap pesawat asing yang melintas wilayah udara Indonesia, harus lah mengantongi izin, kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Walaupun pesawat tersebut diterbangkan oleh seorang penerbang angkatan laut, Amerika Serikat (AS).

"Tiap penerbangan di atas wilayah suatu negara harus ada izinnya," kata Jusuf Kalla kepada wartawan, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2015).

Bila ternyata suatu penerbangan yang melintas wilayah Indonesia tidak mengantongi izin, maka pemerintah Indonesia akan bertindak tegas. Pesawat TNI AU akan memakaa pesawat tersebut turun.
"Tentu ada aturannya," ujar Jusuf Kalla.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, TNI AU memaksa pesawat kecil Cessna bernomor lambung N96706 mendarat di Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (9/11/2015) sekitar pukul 14.31 Wita.

Tindakan tegas itu dilakukan, karena diketahui penerbangan tersebut tidak berizin.
Pesawat asing yang diawaki satu orang tersebut sebelumnya melintas di wilayah perbatasan udara Indonesia-Malaysia-Filipina, dan terpantau pada radar TNI-AU.


Indonesia Perlu Kirim Surat Nota Keberatan ke AS

Letnan Kolonel Angkatan Laut Amerika (US Navy) James Patrik Murphy digiring petugas TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk pemeriksaan di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (9/11). Pesawat tersebut disergap dua Pesawat Tempur Sukhoi karena memasuki wilayah Teritorial kedaulatan NKRI tanpa dilengkapi dokumen Flight Clearance (FC), Flight Approva atau MOT, dan Ministry of Foreign Affairs (MFA). (ANTARA FOTO/Fadlansyah)

Anggota I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah untuk segera mengirim surat nota keberatan kepada Amerika Serikat karena pesawat Cessna yang dipiloti warga AS melintas wilayah Indonesia tanpa izin.

"Segera juga kirim surat peringatan diplomat kepada negara tersebut untuk tidak mengulangi lagi," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Rabu.

Terkait keberanian TNI AU menghadang pesawat tersebut, ia mengapresiasi dan sudah selayaknya TNI AU menjaga kedaulatan udara NKRI dari berbagai ancaman dan gangguan pihak asing.

"Saya bangga dan salut atas dedikasi dan jiwa juang para anggota TNI AU khususnya para pilot yang menghadang upaya-upaya pengintaian yang dilakukan pihak negara asing di wilayah teritori kita," kata purnawirawan TNI AD itu.

Sebuah pesawat Cessna yang dipiloti oleh warga negara berkebangsaan Amerika Serikat yang berprofesi sebagai tentara Angkatan Laut Amerika serta satu orang penumpang lainnya berkewarganegaraan Filipina terdeteksi radar Angkatan Udara Indonesia memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin.

Melihat itu, TNI AU dengan cepat mengerahkan dua pesawat tempur Shukoi menghadang dan memaksa mendarat pesawat di Tarakan Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.


Wednesday, 11 November 2015

TNI AU Miliki Pilot Helikopter Wanita Pertama di Asia Tenggara

Lettu Penerbang Fariana Dewi Djakaria Putri.
Rambutnya pendek, ringkas, praktis. Namanya Fariana Dewi Djakaria. Di jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), mudah dikenali sebab dia satu-satunya pilot helikopter tempur wanita. Fariana, kelahiran Pariaman, Sumatera Barat itu juga tak menyangka dirinya bakal memiliki profesi yang luar biasa ini.

Awalnya Fariana tercatat sebagai mahasiswi jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung. Hingga dia duduk di semester IV, nasibnya terbalik. Seorang saudaranya yang bekerja di TNI AU mengabarkan bakal ada perekrutan Wanita Angkatan Udara (WARA). Saat itulah dia tergerak untuk mencoba lantaran tawaran ajaib ini tak bakal datang dua kali.

 Lettu Penerbang Fariana Dewi Djakaria Putri bersama helikopter EC-120B Colibri di Skadron Udara 7, Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, Jawa Barat

Seleksi demi seleksi diikutinya. Fariana pun lulus menjadi WARA. Namun tidak langsung diberikan hak untuk terbang. Dia ditempatkan di bagian keuangan, baru ikutan tes seleksi penerbang. Dari 14 WARA, hanya 2 orang yang lolos termasuk Fariana.


Dibandingkan pesawat, Fariana memilih menerbangkan helikopter. Tak sembarangan, yakni helikopter tempur! Ternyata menerbangkan helikopter lebih sulit dari pesawat. Bahkan Fariana tercatat sebagai satu-satunya wanita pengendara helikopter di Indonesia dan Asia Tenggara. Sungguh prestasi yang membanggakan dan mendobrak arus dominasi para lelaki.

TNI Lanjutkan Pemeriksaan Pilot Pesawat Penyusup

Pilot pesawat asing Cessna N 96706 Letnan Kolonel Angkatan Laut Amerika (US Navy) James Patrik Murphy digiring petugas TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk pemeriksaan di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (9/11). Pesawat tersebut disergap dua Pesawat Tempur Sukhoi karena memasuki wilayah Teritorial kedaulatan NKRI tanpa dilengkapi dokumen Flight Clearance (FC), Flight Approva atau MOT, dan Ministry of Foreign Affairs (MFA). (ANTARA FOTO/Fadlansyah)

TNI Angkatan Udara masih melakukan pemeriksaan terhadap pilot pesawat kecil jenis Propeler First Engine Cessna dengan nomor lambung N96706, Letkol James Patrick Murphy. Dia diketahui terdaftar sebagai penerbang Angkatan Laut Amerika Serikat.

"Pilot diamankan di Pangkalan Udara Tarakan, dan tetap diperlakukan dengan baik. Hari ini pemeriksaan masih dilanjutkan," kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) VI/Mulawarman, Kolonel Inf Andi Gunawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dilansir dari Antara, Selasa (10/11).

Andi mengatakan, hingga kini pihak perusahaan penerbangan penyewaan Aircraft Guarantee yang memiliki pesawat itu, enggan memberikan konfirmasinya terkait izin rute penerbangan dari Filipina ke Singapura dengan menggunakan rute darurat.


"Pilot menghindari cuaca buruk sebagaimana yang diakui oleh pilot tersebut saat pemeriksaan tadi sore," kata Andi.

Pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat dan perusahaan penerbangan Aircraft Guarantee sampat saat ini belum dapat mengkonfirmasi masalah pelanggaran rute penerbangan dari Filipina ke Bandara Selectar Singapura, yang menyebabkan pesawat itu keluar dari rute yang seharusnya.

"Terkait status pilot sebagai anggota militer Amerika Serikat masih menunggu proses pemeriksaan security clearance yang ditangani Mabes TNI, dan hasilnya disampaikan ke Mabes TNI AU diteruskan kepada Pangkalan TNI AU Tarakan," kata Andi.

Selain itu, Andi mengatakan, proses izin exit permit juga masih diurus oleh Kedutaan Besar AS ke Kementerian Luar Negeri RI.

"Semalam pilot Murphy, setelah menjalani pemeriksaan BO Air Nav Bandara Juwata Tarakan sampai pukul 19.45 WITA dikawal oleh pihak provost TNI AU ke tempat istirahat sementara di mess TNI AU Tarakan dengan pengawasan ketat oleh TNI," ujar Andi. 

Pilot Penyusup AS Arahkan Pesawat ke Ambalat

Pilot pesawat propeller first engine Cessna bernomor N96706 yang tertangkap menyusup di zona udara Indonesia, Letkol James Patrick Murphy, berkeras tak memiliki maksud apapun dengan melanggar kedaulatan wilayah RI.

Hal tersebut mengemuka dalam interogasi yang dilakukan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia terhadapnya sejak kemarin hingga hari ini, Selasa (10/11).

“Dia (Murphy) berkata tidak ada maksud apa-apa. Tapi saya sebagai tentara tentu memiliki kecurigaan. Kami dalami terus, kenapa pesawat yang dia piloti mengarah ke Ambalat?” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto kepada CNN Indonesia.

Ambalat merupakan wilayah yang kerap disusupi pesawat-pesawat tempur asing. Murphy, ujar Dwi, tidak seharusnya melintasi rute menuju Ambalat itu. “Berdasarkan pengakuan dia, mestinya dia tidak lewat Indonesia, tapi via Brunei,” kata Dwi.


Dalam pemeriksaan, Murphy yang merupakan tentara cadangan Angkatan Laut Amerika Serikat mengaku menerbangkan pesawatnya dari Jeep Island di Mikronesia menuju Seletar, Singapura.

Pesawat Murphy yang mestinya terbang via Brunei tertangkap radar masuk wilayah udara RI sejak dari Manado, Sulawesi Utara, dan mengarah ke Ambalat –blok laut kaya minyak di Selat Makassar yang berbatasan dengan Malaysia.

TNI AU pun mengirim dua pesawat Sukhoi dari Pangkalan Udara Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mencegat atau mengintersepsi Cessna yang diawaki Murphy tersebut.

“Oleh karena pangkalan terdekat berada di Tarakan, Kalimantan Utara, maka kami paksa pesawatnya turun di sana,” ujar Dwi.

Mantan Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri Kementerian Politik Hukum dan Keamanan itu mengatakan, TNI tak mau mengambil risiko terhadap penyusup, sekecil atau sesederhana apapun jenis pesawatnya.

“Pesawat bisa terlihat tidak berbahaya, tapi kalau ada teknologi di dalamnya bagaimana? Pesawat siapapun, akan kami paksa turun. Namun saat ini kami belum menemukan apapun dalam pesawat (Murphy),” kata Dwi.

Pemeriksaan terhadap Murphy kembali dilanjutkan hari ini, dan Kedutaan Besar AS telah diinformasikan soal ditangkapnya warga mereka karena melanggar kedaulatan udara RI.

“Siang ini dua orang perwakilan Kedutaan AS akan tiba di Tarakan. Pemeriksaan mungkin membutuhkan waktu satu-dua hari lagi,” ujar Dwi.

Secara terpisah, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsekal Muda Abdul Muis mengatakan pihaknya masih menunggu laporan lengkap hasil pemeriksaan terhadap Murphy di Tarakan.

Hingga saat ini tindakan lanjutan belum diambil karena interogasi masih berlangsung. “Masuk kategori pelanggaran berat apabila melanggar wilayah udara RI karena sengaja untuk memata-matai. Namun bisa juga pesawat itu melakukan pelanggaran karena darurat, misalnya cuaca buruk,” kata Abdul.

Cuaca buruk, menurut Kepala Penerangan Komando Daerah Militer VI/Mulawarman, Kolonel Infanteri Andi Gunawan, menjadi alasan Murphy masuk wilayah RI tanpa izin.

Murphy diperlakukan dengan baik selama pemeriksaan. Sementara perusahaan penerbangan yang memiliki pesawat yang dikemudikan Murphy, Aircraft Guaranty, belum memberikan konfirmasi soal izin rute penerbangan pesawat tersebut.

CNN 

TNI Masih Tunggu Jawaban Kedubes AS

Pemeriksaan Pilot Asing di Lanud Tarakan

TNI masih memeriksa pilot pesawat kecil jenis Propeler First Engine Cessna dengan nomor lambung N96706 dengan pilot Letkol James Patrick Murphy (US Navy/Penerbang AL Amerika Serikat) yang dipaksa mendarat di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara, Senin.

"Pangkalan TNI Angkatan Udara Tarakan masih menunggu jawaban dan kelengkapan surat-surat izin dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta untuk ditindaklanjuti oleh Mabes TNI AU ke Lanud Tarakan," kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) VI/Mulawarman, Kolonel Inf Andi Gunawan, di Balikpapan, Selasa.

Danlanud Tarakan, Letkol Pnb Tiopan Hutapea bersama Kaintel Lanud Tarakan, Kapten Sus Zainal A dan Sintel Pam Lanud Tarakan masih berada di Kantor BO Air Nav Bandara Kelas I Khusus Juwata Tarakan menunggu jawaban dari komando atas, katanya.

"Penyampaian dari Sintelpam Lanud Tarakan, jika kelengkapan surat-surat izin dari Kedubes AS di Jakarat telah terpenuhi, pilot James Patrick Murphy dapat diberikan izin melakukan penerbangan keluar dari wilayah RI melalui Bandara Juwata Tarakan," kata Andi Gunawan.

Danlanud Tarakan, Letkol Pnb Tiopan Hutapea memaparkan rute awal penerbangan pesawat asing tersebut sebelum masuk ke wilayah RI di daerah Ambalat dengan menunjukkan arah pergerakan pesawat melalui peta penerbangan, katanya.

"Danlanud Tarakan memaparkan tentang jalur rute pesawat asing tersebut di Peta Penerbangan yang telah masuk ke wilayah udara RI melintas di sepanjang perbatasan Ambalat dan sudah masuk jauh ke dalam wilayah udara RI di Utara Kalimantan," kata Andi.

Pihak Lanud Tarakan masih menunggu perwakilan delegasi Kedubes AS yang rencana akan datang dari Jakarta ke Tarakan bersama dari Penyidik Penerbangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memberikan jawaban dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pesawat dan pilot asing tersebut, katanya.

"Jika semua kelengkapan surat ijin telah terpenuhi pihak Lanud Tarakan akan memberikan izin untuk terbang kembali meninggalkan wilayah RI dari Bandara Juwata Tarakan sesuai rute awal pesawat tersebut," kata Andi.

Dalam peraturan Undang - Undang Penerbangan tidak disebutkan tentang adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran pesawat luar atau asing memasuki wilayah udara RI, katanya.

"Namun ada beberapa peringatan teguran dan denda bagi si pelanggar jika tidak mempunyai surat-surat izin penerbangan pesawat," kata Andi.


Baca juga : Kronologi TNI AU Paksa Pesawat Asing Mendarat di Tarakan

Tuesday, 10 November 2015

Kronologi TNI AU Paksa Pesawat Asing Mendarat di Tarakan

Pemeriksaan Pilot Asing di Lanud Tarakan

TNI Angkatan Udara berhasil menyergap dan memaksa pesawat asing yang terbang tanpa izin di wilayah Indonesia. Pesawat itu dikendalikan oleh pilot bernama Letkol James Patrick Murphy yang merupakan prajurit US Navy (resauorch). Bagaimana kronologinya?

Danlanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea menjelaskan, pesawat asing dengan nomor N-90676 itu sudah terdeteksi melintasi langit Kalimantan Utara pada Senin (9/11/2015) sekitar pukul 12.17 WIB. Penerbangan itu tidak tercatat rencana penerbangan Flight Cleareance Information System (FCIS) sehingga dikategorikan penerbangan gelap dan melanggar keamanan nasional Indonesia.

"Melalui komunikasi radio, TNI Angkatan Udara sudah berupaya meminta agar pesawat mendarat di Tarakan, tetapi pilot pesawat Cirrus Fixed Wing Single  masih tetap membandel dan tidak mau mendaratkan pesawat di Lanud Tarakan," kata Tiopan dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom Senin (9/11/2015).

Karena itu, lanjut Tiopan, dua pesawat buru sergap Sukhoi yang selalu siaga di Lanud Hasanudin, Makassar, langsung diberi komando untuk melakukan pencegatan. Pesawat asing tersebut dipaksa turun (forced down) di Lanud Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), pada pukul 14.25 Wita.

"Pesawat Pilatus N-90676 yang diawaki seorang penerbang berkebangsaan AS seharusnya hanya boleh melintasi wilayah udara flight information region (FIR) Filipina dan Malaysia, tetapi dalam kenyataannya melakukan pelanggaran dengan memotong jalan melintasi wilayah udara FIR Indonesia," ujarnya.

Menurut keterangan pilot pesawat Cirrus Fixed Wing Single, kata Tiopan, misi penerbangan itu adalah Private Flight Charter. Pesawat tersebut berkapasitas maksimal 1 penumpang.

"Pesawat berangkat tanggal 08 November dari Honolulu (Hawai)-Tarawah (Kiribara Island), selanjutnya pada tanggal 09 November melanjutkan perjalanan dari Tarawah (Kiribata Island)-YAT (Micronesia Island) dan mendarat di Bandara Changi Singapura lewat wilayah udara Filipina Mindanao dan Serawak Malaysia," jelasnya.

Namun selepas Wilayah Udara Mindanao Filipina, pilot pesawat memotong wilayah udara Ambalat Kalimantan Utara dan hendak melintasi Kalimantan menuju Serawak dan Singapura. Pilot mengaku memasuki wilayah udara Indonesia untuk menghindari cuaca buruk. Sementara agen dari Honolulu Jet Company yang memberikan nomor perizinan ternyata tidak termasuk melintasi wilayah udara FIR Indonesia, tetapi hanya izin melintasi FIR Filipina, Singapura, dan Malaysia.

"Perintah penyergapan diinstruksikan langsung oleh Panglima Kohanudnas Marsekal Muda Abdul Muis berdasarkan laporan bahwa pesawat asing ini tidak mematuhi perintah mendarat lewat komunikasi dengan air traffic controller (ATC).

Tiopan menegaskan, dua pesawat Sukhoi yang dikerahkan berhasil menyergap dan memaksa pesawat tersebut mendarat tanpa perlawanan di Bandara Juwata Tarakan. Setelah mendarat, anggota Lanud Tarakan dengan bersenjatakan senapan segera membawa pilot untuk diperiksa.
(idh/rvk)


TNI AU Masih Periksa Pilot Militer AS yang Masuki Kawasan Udara RI

TNI Angkatan Udara masih melakukan pemeriksaan terhadap pilot pesawat kecil jenis Propeler First Engine Cessna nomor lambung N96706, dengan pilot Letkol James Patrick Murphy (US Navy-penerbang AL Amerika Serikat).

"Pilot diamankan di Pangkalan Udara Tarakan, dan tetap diperlakukan dengan baik, serta hari ini pemeriksaan masih dilanjutkan," kata Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) VI/Mulawarman, Kolonel Inf Andi Gunawan, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (10/11).

Pihak perusahaan penerbangan penyewaan Aircraft Guarantee yang memiliki pesawat itu, enggan mengkonfirmasi terkait izin rute penerbangan dari Filipina ke Singapura dengan menggunakan rute darurat.

"Pilot menghindari cuaca buruk sebagaimana yang diakui oleh pilot tersebut saat pemeriksaan tadi sore," kata Andi.

Pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat dan perusahaan penerbangan Aircraft Guarantee belum bisa mengkonfirmasi masalah pelanggaran rute penerbangan dari Filipina ke Bandara Selectar Singapura, sehingga pesawat itu keluar dari rute yang seharusnya.

Terkait status pilot sebagai anggota militer Amerika Serikat masih menunggu proses pemeriksaan security clearance yang ditangani Mabes TNI. Hasilnya akan disampaikan ke Mabes TNI AU diteruskan kepada Pangkalan TNI AU Tarakan. Proses izin exit permit masih diurus oleh Kedubes AS ke Kementerian Luar Negeri RI, dan hasilnya masih menunggu.

"Semalam pilot Murphy, setelah menjalani pemeriksaan BO Air Nav Bandara Juwata Tarakan sampai pukul 19.45 WITA dikawal oleh pihak provost TNI AU ke tempat istirahat sementara di mess TNI AU Tarakan dengan pengawasan ketat oleh TNI," ujar Andi.

Baca juga : MPR Apresiasi Kesigapan TNI Halau Pesawat Asing

MPR Apresiasi Kesigapan TNI Halau Pesawat Asing

Ketika Sukhoi mengawal pesawat Ilegal mendarat di Tarakan [defense.pk]

Wakil ketua MPR Mahyudin mengapresiasi kesigapan TNI AU dalam melakukan penindakan terhadap pesawat asing yang masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Sebab, dalam dua hari terakhir, sudah ada dua pesawat asing yang dipaksa mendarat karena melanggar wilayah udara NKRI.

''Saya apresiasi TNI AU yang sigap dalam mengahalau pesawat-pesawat asing yang melanggar wilayah udara NKRI,'' kata Mahyudin kepada Republika, Selasa (10/11).

Menurut Mahyudin, dengan masuknya dua pesawat asing dalam dua hari ini, menandakan bahwa kawasan perbatasan rawan disusupi. Sehingga, perlu pengawalan khusus wilayah perbatasan, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.

''Saya berharap, jika keuangan kita mampu, TNI membuat Skuadron khusus TNI di tarakan,'' ujar dia.

Sebab, jika ada pihak-pihak yang berniat tidak baik terhadap NKRI, Indonesia bisa kelimpungan menghadapi musuh, karena lokasi skuadron yang jauh dari perbatasan. Padahal, kata politisi Golkar tersebut, Indonesia menganut sistem defensif aktif. Sehingga, pengawasan terhadap wilayah-wilayah perbatasan dipandang perlu. Apalagi wilayah seperti Papua dengan kalimantan, serta Riau dan Kep. Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga.

''Saya pikir apa yang dilakukan TNI sudah tepat,'' tegas dia.

Sebelumnya, pada Senin (9/11) pukul 19.04 Wita, telah Divert (Pengalihan Landing) di Baseops Lanud Sultan Hasanuddin dari Subang (Malaysia), pesawat milik Air Tahiti type ATR/72-600/ F ORVN. Capt. Pilot: Bill Johnston, dengan crew 5 org. Pesawat tersebut rute awal: Subang (Malaysia)-Denpasar(Bali)-Asutralia.

Adapun alasan terjadi Divert (Pengalihan Landing) dikarenakan Cuaca Denpasar Buruk (Diselimuti kabut asap) keterangan dri Capt. Pilot. Lalu pada Jam 14.25 dilakukan pendaratan paksa  pesawat cessna callsign: N-96706 type : fixed wing single engine SR-20 di Tarakan, dengan Crew 1 orang berkebangsaan Amerika, yang kemudian dilakukan pemeriksaan kepada crew.


Baca juga : Pesawat Penyusup di Tarakan Diterbangkan Pilot AS

Korpaskhas Prioritaskan Pengembangan Pertahan Udara


Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI AU perlu melakukan peremajaan dan pembaruan alat utama sistem pertahanan (alutsista), mengingat berkembangnya kemajuan zaman dan makin tingginya ragam ancaman pertahanan keamanan negara. Alutsista buatan dalam negeri menjadi andalan bagi pasukan khusus tersebut.

“Kami cinta produk dalam negeri. Maka kami mengutamakan (alutsista) produksi dalam negeri,” kata Komandan Korpaskhas Marsekal Muda TNI Adrian Wattimena usai acara pengangkatan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu sebagai Warga Kehormatan Korpaskhas di Mako Paskhas TNI AU, Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2015).
Menurut Adrian, Korpaskhas tetap setia dengan produk made in Indonesia yang tak kalah bagus kualitasnya dengan produksi luar negeri. Tentu saja, sambung dia, mengandalkan alutsista buatan bangsa sendiri bisa menciptakan industri atau perusahaan negara atau swasta dalam negeri semakin berkembang.

TNI AU secara bertahap akan memperbarui alutsista. Adrian menegaskan, sebanyak 119 tipe alutsista yang tengah diproses pemerintah.

“Standar kita ialah produk buatan Pindad dan perusahaan dalam negeri lainnya. Karena kekuatan militer suatu negara itu tergantung dari kemampuan negara memproduksi sistem pertahanannya,” kata Adrian.

Jenis alutsista dimaksud Adrian antara lain kendaraan tempur Anoa produksi PT Pindad serta P2-Commando buatan PT Sentra Surya Ekajaya. “Kini prioritas kami mengembangkan pertahanan udara, yaitu merencanakan peluru kendali,” ujar Adrian.

Menhan Ryamizard Ryacudu beserta Adrian dan rombongan sempat melihat aneka produk alutsista yang dipamerkan sejumlah perusahaan antara lain PT Pindad, PT Sentra Surya Ekajaya dan PT Indo Pacific Communication & Defence di area lapangan upacara Mako Paskhas TNI AU. Produk itu terdiri berbagai kendaraan tempur, senjata api dan pesawat.

Ryamizard mengatakan pada era modern saat ini pasukan khusus seperti Korpaskhas TNI AU perlu alutsista berbasis teknologi canggih atau sistem kerja komputer. “Untuk saat ini alutsista pasukan khusus sudah ideal. Tapi ada hal perlu ditambah, karena sudah lama. Lalu IT (berbasis Informasi Teknologi) yang sudah ketinggalan, kami perbarui,” ujar Ryamizard.

Lebih lanjut Ryamizard menyebutkan jenis alutsista yang diperlukan pasukan khusus di antaranya senjata untuk penembak runduk, sistem jammer untuk pertahanan dan lainnya. “Kita mampu beli, dananya tidak besar. Anggaran sudah ada, tapi apakah oleh DPR bisa ditambah, kami nanti lihat lagi,” kata Ryamizard. 
Detik

Monday, 9 November 2015

Pengangkatan Warga Kehormatan Korpaskhas


Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kedua kiri), melakukan pemeriksaan pasukan saat memimpin upacara pengangkatan warga kehormatan Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI AU di Markas Komando Korpaskhas, Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11). Selain menerima penobatan sebagai warga kehormatan Korpaskhas, Menhan Ryamizard Ryacudu juga meninjau sejumlah alutsista yang dimiliki Korpaskhas Lanud Sulaiman. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)


Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) melakukan salam komando dengan Komandan Korpaskhas Marsekal Muda TNI Adrian Wattimena (kedua kanan) usai upacara pengangkatan warga kehormatan Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI AU di Markas Komando Korpaskhas Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11). Selain menerima penobatan sebagai warga kehormatan Korpaskhas, Menhan Ryamizard Ryacudu juga meninjau sejumlah alutsista yang dimiliki Korpaskhas Lanud Sulaiman. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Baca juga :  Korpaskhas Berencana Beli Rantis Baja

TNI Cegat Pesawat Penyusup di Langit Tarakan

Pesawat Sukhoi TNI AU. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia mengirim dua pesawat Sukhoi untuk mencegat (intersepsi) pesawat asing yang melanggar wilayah udara Republik Indonesia di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin siang (9/11).

“Peristiwa terjadi jam 14.28 WITA. Ada pesawat asing tertangkap radar melintas wilayah Indonesia di Tarakan tanpa izin,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto kepada CNN Indonesia.


Peristiwa itu, ujar Dwi, bukan pertama kali terjadi. TNI pun segera menjalankan prosedur tetap yang telah ada. Dua Sukhoi diterbangkan dari pangkalan udara terdekat di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengejar pesawat asing jenis propeller first engine Cessna itu.

“Kami paksa pesawat itu mendarat di Tarakan. Sekarang sedang dalam penyelidikan kenapa dia lewat situ,” kata Dwi.


Menurutnya, bukan sekali ini saja pelanggaran udara terjadi di langit Tarakan. TNI AU, ujar Dwi, tak bakal menolerir pelanggaran wilayah apapun di langit Indonesia.

CNN