Presiden Joko Widodo resmi meneken Perpres
No 115 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal.
Perpres ini pun menuai tanggapan dari kalangan militer. Mengapa?
Perpres
ini sebenarnya mengatur tentang Satgas yang bisa langsung
menenggelamkan kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan. Hanya
saja dalam pasal 6 huruf b tentang pedoman umum pelaksanaan operasi,
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Komandan Satgas
diberi kewenangan atau otoritas untuk melaksanakan komando dan kendala
terhadap unsur-unsur satgas. Termasuk TNI AL maupun kapal-kapalnya.
Sejumlah
pihak menyebut aturan ini bertentangan dengan UU pertahanan dan
mencederai TNI. Padahal untuk kendali TNI maupun unsur-unsurnya, TNI
harus bertanggung jawab terhadap Panglima TNI.
"Hanya masalahnya
berkaitan dengan organisasi saja dengan dibentuknya satgas dalam Perpres
No 115. Selama ini illegal fishing secara tidak langsung kita juga
melaksanakan kegiatan amanah dari UU perikanan, itu pendekatan hukum
publik," ungkap KSAL Laksamana Ade Supandi saat dimintai tanggapan dalam
gathering media di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat
(6/11/2015).
Dalam Perpres ini diatur bahwa Satgas terdiri dari
lintas instansi dan aparat terkait dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri,
Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina dan lainnya. Komandan adalah
Menteri KP, Kepala Pelaksana Harian adalah Wakil KSAL, dan 3 wakil
kepala pelaksana harian yaitu Kepala Bakamla, Kepala Baharkam Polri, dan
Jaksa Agung Tindak Pidana Umum.
"Itu kalau kita analogikan, kita
juga di bawahnya Basarnas waktu itu. Jadi sebenarnya ini (TNI AL) di
bawah koordinasi (KKP). Toh selama ini nggak ada masalah. Misalnya
illegal fishing sama kan. Makanya sekarang ditentukan di Perpres ini,"
kata Ade.
Terkait kewenangan menggerakan kapal TNI AL atau KRI
yang diberikan kepada Menteri Susi, Ade mencoba menjelaskan. Bahwa
memang untuk tugas operasi maupun misi, unsur-unsur TNI berada dalam
otoritas Panglima TNI. Jika nantinya terjadi dualisme komando dalam
penegakan hukum terkait ilegal fishing, dalam Perpres ini disebut KSAL
sudah diatur.
"Jadi ada tugas-tugas KRI yang soal pertahanan
negara di bawah Panglima TNI, dan ada juga tugas-tugas operasi yang
berkaitan dengan kapal, kalau itu berkaitan operasi contohnya dengan
keamanan laut, itu juga di bawah panglima TNI. Kemudian kalau dalam
tugas-tugas tertentu melaksanakan tugas penegakkan hukum sipil, terkait
masalah UU perikanan, ini di pasal 5 dari Perpres No 115 sudah ada,"
jelas Ade.
"Bahwa dalam satgas ini dalam perencanaan itu mendapat
arahan dari Menkopolhukam, Panglima TNI. Kalau Panglima TNI memandang
bahwa ada dualisme dalam pergerakkan unsur, nanti itu juga akan
ditentukan di sana," sambung mantan Pangarmatim itu.
Jadi apakah ini artinya TNI AL tidak masalah mendapat komando dari Menteri Susi?
"Toh, selama ini AL juga melaksanakan tugas penegakkan hukum di laut," tukas Ade.
Sebelumnya
pada menjelang pertengahan Oktober 2015 lalu, Presiden Joko Widodo
sudah menandatangani Perpres No 155 tahun 2015 tentang Satgas
Pemberantasan Illegal Fishing. Saat mengumumkannya, Susi terlihat sangat
girang.
"Kapal tanpa izin di teritorial kita, langsung
tenggelamkan. Sekarang enggak usah nunggu berbulan-bulan (proses
pengadilan), langsung kita tenggelamkan saja. Satgas bertanggung jawab
langsung pada Presiden," ujar Susi, Rabu (21/10).
Dalam tugasnya
nanti, satgas berwenang menentukan target operasi. Kemudian juga
melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk
serta memerintahkan unsur-unsur satgas untuk melakukan penegakan hukum.
Lantas yang terakhir adalah melaksanakan komando dan pengendalian. (elz/bag)
Satgas Anti Illegal Fishing
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengumumkan bahwa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Susi mengumumkan hal ini dengan wajah sumringah.
"Hari
ini kita telah menerima masukan dari Setkab (Sekretaris Kabinet) dimana
Perpres tentang Satgas Illegal Fishing sudah resmi dan ditandatangani
Presiden. Perpres Nomor 115 tahun 2015. Ini menunjukkan pemerintahan
Jokowi-JK benar-benar serius menangani Illegal fishing di seantero
Indonesia," kata Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu
(21/10/2015).
Perpres ini, sambungnya, merupakan upaya
pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan
illegal fishing di perairan Indonesia.
"Perpres ini upaya
menegakan hukum terhadap illegal fishing. Satgas bertanggung jawab
langsung pada Presiden. Ini bendera kemenangan pemberantasan terhadap
illegal fishing di Indonesia," tandasnya.
Satgas Pemberantasan
Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia
dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas,
Pertamina, dan institusi lainnya.
Satgas berwenang menentukan
target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan
informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk
melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian.
Satgas
ini dipimpin oleh Menteri Susi sebagai Komandan Satgas, Wakilnya yaitu
Kasal TNI AL sebagai Ketua Pelaksana Harian, Kepala Bakamla sebagai
Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Kepala
Pelaksana Harian 2, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum sebagai Wakil Kepala
Pelaksana Harian 3.
Susi menuturkan, Presiden Jokowi menerbitkan
Perpres ini karena kini banyak kapal asing yang kembali mencoba-coba
mencuri ikan lagi di perairan Indonesia menjelang berakhirnya moratorium
kapal eks asing pada akhir Oktober ini. Diharapkan semua pihak
mendukung pemberantasan illegal fishing, apalagi setelah keluarnya
Perpres ini.
"Kenapa Presiden keluarkan Perpres? Sekarang banyak
lagi, mereka pikir bisa coba-coba lagi. Kalau masih ada main-main dari
aparat, baik KKP, TNI AL, Kepolisian, tokoh masyarakat dengan illegal
fishing, tentu efek jera tidak ada," tutupnya.
Satgas Anti Illegal Fishing Bisa Langsung Tenggelamkan Kapal
Persiapan penghancuran kapal ilegal fishing
Hari ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan gembira mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Susi mengungkapkan Perpres ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan yang tertangkap tanpa melalui proses pengadilan.
"Kapal tanpa izin di teritorial kita, langsung tenggelamkan!" seru Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015). Sebelum adanya satgas, kapal-kapal pencuri ikan harus dibawa dulu ke darat dan menunggu keputusan pengadilan. Banyak kapal pencuri yang akhirnya lolos dari sanksi penenggelaman kapal berkat keputusan pengadilan, misalnya MV Hai Fa yang hanya terkena denda Rp 200 juta.
"Sekarang nggak usah nunggu berbulan-bulan, langsung kita tenggelamkan saja," ucap Susi. Selain itu, keberadaan Satgas ini juga mempermudah koordinasi antar aparat terkait. Di dalam Satgas ada unsur KKP, TNI AL, Kejaksaan Agung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi terkait lainnya. Pengambilan keputusan bisa dilakukan langsung dalam Satgas, tak perlu menunggu keputusan dari masing-masing institusi. Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya.
Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian. Dalam operasinya nanti, Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi berdasarkan data intelijen.
Tim Gabungan ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Komandan Satgas. Komandan Satgas yang dijabat Menteri Susi akan mendapat arahan dan evaluasi dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. "Satgas bertanggung jawab langsung pada Presiden dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden RI," tutupnya.
Susi akan Lebur 2 Satgas Anti Illegal Fishing
Susi menjelaskan bahwa Satgas yang dibentuk berdasarkan Perpres 115 tahun 2015 memiliki kewenangan yang jauh lebih besar daripada Satgas yang dibentuknya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Rencananya dua tim ini akan dilebur menjadi satgas yang lebih besar.
Satgas baru memiliki kewenangan untuk menegakan hukum di laut Indonesia, bahkan boleh menenggelamkan kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan. Sedangkan Satgas yang dibentuk sebelumnya hanya punya kewenangan untuk mengkaji dan memberi rekomendasi kebijakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pemberantasan illegal fishing.
"Satgas yang lama kan hanya rekomendasi-rekomendasi saja, tidak bisa melakukan penegakan hukum," kata Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015). "Kalau Satgas (baru) uni bisa melakukan penindakan. Bisa langsung tenggelamkan kapal tanpa melalui pengadilan. Tidak ada penyitaan, langsung tenggelamkan," Susi menambahkan. Di samping itu, Satgas yang lama hanya bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Satgas yang dibentuk berdasarkan Perpres dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Susi menambahkan, Satgas yang telah dibentuk sebelumnya akan dilebur ke dalam Satgas baru dan dilibatkan dalam urusan administrasi. Dengan demikian, hanya akan ada 1 Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. "Satgas di KKP itu akan melebur ke sini (Satgas baru) untuk urusan administrasi," pungkasnya.
Sebagai informasi, Satgas Pemberantasan Illegal Fishing yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya. Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian.
Satgas ini dipimpin oleh Menteri Susi sebagai Komandan Satgas, Wakil Kasal TNI AL sebagai Ketua Pelaksana Harian, Kepala Bakamla sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Kepala Pelaksana Harian 2, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3. Dalam operasinya nanti, Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi berdasarkan data intelijen.
Tim Gabungan ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Komandan Satgas. Komandan Satgas yang dijabat Menteri Susi akan mendapat arahan dan evaluasi dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. (hen/hen)
Susi Jadi Komandan Satgas Anti Illegal Fishing
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing.
Dalam Satgas yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum bisa langsung menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti duduk sebagai Komandan Satgas ini.
Berikut susunan lengkap organisasi Satgas Pemberantasan Illegal Fishing:
★ Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan
★ Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kasal TNI AL
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Bakamla
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Baharkam Polri
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI
"Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya," ujar Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Detik
