Perbedaan CN-235 Persuader Buatan Indonesia dan Spanyol

Pesawat patroli maritim CN-235 dikembangkan dalam dua versi dengan sistem avionik yang berbeda. Pertama CN-235MP Persuader yang dikembangkan di Spanyol oleh CASA EADS dan yang kedua adalah versi CN-235MPA yang dibangun dan dikembangkan di Indonesia oleh PT Dirgantara Indonesia .

Pesawat ini melayani Spanyol, Irlandia dan Turki (diproduksi oleh EADS CASA) dan Indonesia, Brunei dan UAE (diproduksi oleh Indonesia).

Program dan pengembangan

AirTech atau Aircraft Technology Industries, dibentuk oleh CASA (sekarang EADS CASA Spanyol) dan IPTN (sekarang PTDI) dari Indonesia untuk mengembangkan pesawat CN-235 yang telah membangun banyak versi untuk misi sipil dan militer. Penerbangan pertama CN-235 dilakukan pada 1983 dan pesawat mulai beroperasi pada tahun 1988. Lebih dari 230 pesawat dari semua versi CN-235 dalam pelayanan dan telah mengumpulkan lebih dari 500.000 jam terbang.

Pada bulan Juli 2002, tim Lockheed Martin / Northrop Grumman memberikan kontrak untuk program Deepwater AS Coastguard, yang mencakup 35 pesawat patroli maritim baru. USCG memilih EADS CASA CN-235-300M untuk kebutuhan ini. Pada bulan Februari 2004, kontraktor utama Lockheed Martin menerima kontrak untuk memberikan dua CN-235-300. Lima pesawat lagi dipesan pada Mei 2007. Pesawat pertama, ditunjuk HC-144A Ocean Sentry , disampaikan kepada Lockheed Martin, untuk integrasi sistem misi, pada bulan Desember 2006. Keenam pesawat disampaikan pada bulan November 2008. Ke-36 pesawat berada di layanan pada 2017.

Pada bulan Desember 2002, Angkatan Laut Kolombia memerintahkan dua CN-235 untuk misipatroli dan perdagangan anti-narkoba.

Pada bulan April 2005, Venezuela memerintahkan dua pesawat pengintai maritim CN-235 dan pada bulan Januari 2006, Thailand memesan kepada PTDI sepuluh pesawat, enam untuk Departemen Pertahanan dan empat untuk Departemen Pertanian.

Pada bulan Desember 2007, Spanyol memerintahkan dua pesawat patroli maritim CN-235 untuk Guardia Civil, untuk pengiriman 2008-2009.
\
Satu pesawat CN-235 MPA disampaikan PTDI untuk kementerian pertahanan Indonesia pada bulan Juni 2008.

PERSUADER INDONESIA

 

CN-235 MP / MPA PERSUADER INDONESIA

Pesawat ini desain semi-monocoque konvensional dan konstruksi utama aluminium alloy . Bahan komposit, Kevlar dan serat kaca telah digunakan secara luas dalam pembangunan sayap dan ekor terkemuka dan trailing tepi, nacelles mesin dan radome hidung. 

CASA EADS dan PTDI menyediakan pesawat dengan sistem misi yang berbeda. CN-235 MP Buatan Spanyol dilengkapi dengan radar Northrop Grumman APS-504 (V) 5 . Sementara yang dikembangkan Indonesian yakni CN-235 MPA dilengkapi dengan Seaspray 4000 dari BAE Systems, AN / APS-134 dari Raytheon atau Ocean Master 100 dari Thales.

Kementerian Pertahanan Indonesia memerintahkan 24 pesawat CN-235, termasuk enam untuk skuadron pengintaian maritim Angkatan Laut dan tiga untuk Angkatan Udara Indonesia.
THALES dan IPTN menandatangani nota kesepakatan Mei 2000 untuk penyediaan tiga pesawat CN235 yang diproduksi oleh PTDI dan dilengkapi dengan AMASCOS dari Thales Airborne Systems, Angkatan Udara Indonesia. Sistem kontrol udara AMASCOS termasuk radar Ocean Master diproduksi oleh Thales dan EADS Deutschland, radar penerima peringatan Elettronica ALR 733 , imager termal Chlio dikembangkan oleh Thales Optronique, komputer navigasi Gemini dari Thales (sebelumnya Sextant) Avionics dan AN / ASQ-508 deteksi anomali magnetik (MAD) sistem dari CAE.

Ada tiga cantelan bawah setiap sayap yang dapat membawa rudal anti-kapal Harpoon . Versi patroli maritim Indonesia dapat dipasang dengan dua torpedo mk46 atau Exocet M-39 udara-peluncuran rudal anti-kapal.

CN-235 MPA untuk Brunei dan UEA
 
Brunei telah memerintahkan tiga versi pesawat buatan Indonesia. Boeing dikontrak sebagai Argo Sistem Integrator. Pesawat dilengkapi dengan FLIR Systems AN / AAQ-21 Safire FLIR, sebuah BAE Systems Sky Guardian electronic support measures electronic warfare system dan sebuah radar AN/APS-134. Sedangkan untuk mendeteksi kawan atau lawan menggunakan Cossor 3500 IFF. Uni Emirat Arab menaruh pesanan untuk empat CN-235 MPA Indonesia pada tahun 1998. Pesawat ini dilengkapi dengan Thales AMASCOS 300 dengan radar Ocean Master 100 untuk pengawasan, patroli maritim, anti-permukaan dan anti-kapal selam.

PERSUADER SPANYOL

 CN-235 MP PERSUADER SPANYOL 

Persuader yang dibangun Spanyol telah dalam pelayanan dengan Irlandia Air Corps sejak 1991. Spanyol telah memerintahkan empat Persuaders. Pada tahun 1998 Turki memerintahkan enam untuk Angkatan Laut Turki dan tiga untuk Turki Coast Guard, yang pertama disampaikan pada November 2001. 

Pesawat ini dilengkapi dengan FLIR Systems FLIR-2000HP sistem visi malam hari. Pod FLIR dipasang di bawah hidung pesawat. Northrop Grumman (Litton) memasok AN / ALR-86 (V) untuk dukungan elektronik dan radar APS-504 (V) 5. 

Sembilan pesawat CN-235 Angkatan Laut Turki dan penjaga yang akan dilengkapi dengan sistem Thales AMASCOS, yang juga melengkapi pesawat Angkatan Udara Indonesia. Penerbangan pertama CN-235 untuk Angkatan Laut Turki berlangsung pada bulan Desember 2008.  

Varian HC-235A US Coastguard
 
Pesawat HC-235A untuk penjaga pantai AS memiliki Rockwell Collins avionik suite, termasuk empat 6in × 8in multi-fungsi matriks aktif kristal cair display dan komunikasi, navigasi dan sistem pengawasan untuk memenuhi kebutuhan manajemen lalu lintas udara.
Sensor termasuk bintang FLIR Systems Safire III sistem thermal imaging dan Telephonics APS-143C pencarian radar.

Navigasi Pesawat ini dilengkapi dengan Trimble TNL7900 Omega global positioning system dan cincin LN92 giroskop laser sistem navigasi inersia Northrop Grumman (sebelumnya Litton).
Untuk urusan mesin kedua varian menggunakan mesin sama yakni turboprop General Electric CT & -9C3. Mesin menghasilkan 1,394kW dengan cadangan daya otomatis.

jejaktapak 

Harus Diakui, F-15 Singapura Salah Satu Eagle Terbaik di Dunia

Satu-satunya negara di Asia Tenggara hanya Singapura yang memiliki pesawat tangguh ini. Ya, F-15E, pesawat superioritas udara yang masih menjadi tulang punggung kekuatan udara Amerika dan tidak pernah absent dalam setiap konflik di berbagai dunia.

Di Angkatan Udara Singapura, Eagle menjadit unit yang unik dengan misi khusus, yakni unit pelatihan Singapore Air Force (RSAF) pilot dan WSO. Pesawat ini menjadi bagian dari 366 Fighter Wing di Mountain Home AFB. , Fighter Squadron 428 Buccaneers mengoperasikan Boeing F-15SG Strike Eagle, sebuah versi dari F-15 yang hanya diterbangkan oleh Amerika.

 Fighter Squadron 428 sendiri telah memiliki panjang bahkan akarnya telah ada sejak 1943 ketika unit mulai mengoperasikan Lockheed P-38 Lighting di bawah Angkatan Udara 9 di Eropa, dan mengambil bagian dalam invasi D-Day ke Prancis yang diduduki Jerman.

Setelah Perang Dunia II unit ini dinonaktifkan sekitar tujuh tahun.
Diaktifkan kembali selama Perang Korea, FS 428 sibuk untuk beberapa decade kemudian dengan beberapa penyebaran ke Vietnam saat terbang dengan F-111 Aardvark. Skuadron menemukan rumah pada tahun 1975 dan beralih dari F-111 ke F-4 Phantom II untuk waktu yang singkat.

Pada tahun 1980 pertama F-16 telah tiba di Mountain Home, dan 428FS mengoperasionalkan Viper sampai mereka dipindahkan ke Cannon AFB pada tahun 1990 dan beralih kembali ke F-111 sampai pensiun jenis ini pada tahun 1995.

Pada tahun 1998 FS 428 diaktifkan kembali sebagai bagian dari Perdamaian Carvin III dan mulai hubungan dengan RSAF, pelatihan awak pesawat dalam pengoperasian blok F-16 52. Pengaturan ini ditambah dengan FS 425 sudah di Luke AFB yang memiliki F-16 tua pada saat itu. Pada tahun 2005, inisiatif perdamaian Carvin III selesai, dan dengan transfer Cannon AFB atas ke AFSOC, FS 428 mundur.

Hingga raksasa F-15SG datang. Diaktifkan menjelang akhir akhir tahun 2008 dan sekali lagi kembali di Mountain Home. FS 428mengoperasikan selusin pesawat mendukung pelatihan RSAF bawah program Peace Carvin V.

Aircrew RSAF dan pengelola melekat pada Buccaneers, sepenuhnya mengintegrasikan dengan rekan-rekan Amerika mereka, untuk jangka waktu dua tahun sebelum kembali pulang ke Singapura dan bergabung dengan Unit F-15SG milik Squadron 149 di Paya Lebar Air Base.

Sebagaimana ditulis Fightersweep.com Jet itu sendiri dikemas dnegan avionik upgrade, sensor, dan kemampuan senjata. Di hidung mereka diinstal radar AESA AN / APG-63v3, sebuah radar paling canggih yang ditawarkan AS ke negara lain. Untuk menambahkan kesadaran situasional juga dipasang versi Link 16 dan Sistem isyarat Joint Helmet Mounted-(JHMCS).

F-15SG juga dilengkapi serangkaian sensor termasuk Lockheed Sniper penargetan dan navigasi pod Tiger Eyes Infra-Red Search and Tracking (IRST) sistem. Sementara mesin menggunakan General Electric F110-GE-129 afterburning turbofan yang masing-masing menawarkan daya dorong 29.000 pounds. Ini memberikan kekuatan lebih dari rekan-rekan F-15E di Mountain Home.

Semua ini membuat F-15SG menjadi jet tempur tangguh dan sangat mematikan.  Kedua skuadron pelatihan RSAF adalah peserta aktif dalam setiap latihan besar di seluruh Amerika Utara Maple dan Red Flag. Tahun lalu Buccaneers membuat debut mereka di Nellis untuk Red Flag.

jejaktapak

[Dunia] Mengapa Pesawat Rusia Turun 31.000 Kaki dalam 23 Menit?

Pasukan militer Mesir berjalan di dekat puing-puing pesawat Metrojet asal Rusia yang hancur berkeping usai jatuh di semenanjung Sinai, Mesir, 1 November 2015. Sebelum hilang dari Radar, pilot pesawat tersebut telah meminta untuk melakukan pendaratan darurat. REUTERS

Tim investigasi dari empat negara kini sedang menyisir setiap petunjuk untuk melihat mengapa pesawat Metrojet Rusia nomor penerbangan 9268 milik Kogalymavia jatuh di Semenanjung Sinai, Mesir, Sabtu 31 Oktober 2015. Insiden jatuhnya pesawat itu membuat 224 penumpang dalam pesawat itu tewas seketika.

Pemerintah Mesir, seperti dikutip Chicago Tribune menyebut, tim evakuasi berhasil menyelamatkan 163 mayat. Jenazah itu berhasil ditemukan setelah tim menyisir area seluas 16 kilometer persegi atau lebih dari 6 mil persegi. Proses pencarian ditujukan untuk menemukan mayat dan puing pesawat.

Reuters menulis, para pakar penerbangan yang ada dalam tim investigasi di wilayah terpencil di Sinai mencari setiap petunjuk untuk apa yang menyebabkan pesawat jenis Airbus A321-200 milik Metrojet yang tiba-tiba turun dari 31.000 kaki hanya 23 menit. Insiden itu terjadi setelah lepas landas dari Sharm el-Sheikh menuju St Petersburg, Rusia.

Seorang pejabat senior penerbangan Rusia seperti dikutip sejumlah media seperti Bloomberg, The Guardian dan Post, menyebut kecurigaan, pesawat patah di udara.  Dugaan itu muncul melihat puing-puing pesawat yang ditemukan tercecer di lokasi dengan luas mendekati 15 km persegi.  Namun Victor Sorochenko, pejabat otoritas penerbangan sipil Rusia, Interstate Aviation Committee (IAC) menyatakan, terlalu dini mengenali penyebab kecelakaan.

Kemungkinan faktor kendala teknis pesawat menjadi penyebab muncul setelah mendenagr pengakuan istri kopilot Metrojet yang menelpon suaminya, sesaat sebelum lepas landas. Kopilot Airbus 321-200 mengeluhkan kondisi pesawat, yang sepertinya tidak baik, kepada istrinya.

Tempo 

[Foto] TNI AU Kerahkan Hercules untuk Modifikasi Hujan Buatan

Tim BPPT dan TNI AU mengangkut peralatan modifikasi cuaca untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan di Bandara Halim PK, Jakarta, 1 November 2015. Pesawat Hercules C-130 ini berdaya jelajah lebih dari delapan jam dan mampu mengangkut bahan semai seberat empat ton. [ANTARA/Reno Esnir]

Tim BPPT dan TNI AU melakukan persiapan modifikasi cuaca untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan dan lahan di Bandara Halim PK, Jakarta, 1 November 2015. TNI AU menyiapkan satu unit pesawat Hercules C-130 sebagai armada modifikasi cuaca. [ANTARA/Reno Esnir]

Tim dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan TNI AU melakukan persiapan modifikasi cuaca untuk penanggulangan bencana asap kebakaran hutan dan lahan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 1 November 2015. Modifikasi cuaca ini dilakukan dengan membuat hujan buatan. [ANTARA/Reno Esnir]

Seorang kru pesawat berdoa di depan pesawat Hercules sebelum memberangkatkan prajurit yang tergabung dalam Satgas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, 27 Oktober 2015. Ribuan prajurit dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Riau. [ANTARA/M Agung Rajasa]

Prajurit TNI memasuki pesawat Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 27 Oktober 2015. Sebanyak 670 prajurit Kostrad dari 2 Satuan Setingkat Batalyon (SSY) dan 330 prajurit Korps Marinir TNI AL dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Riau. [ANTARA/M Agung Rajasa]

Prajurit TNI yang tergabung dalam Tim Satgas Kebakaran Lahan dan Hutan Propinsi Riau tiba di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau, 27 Oktober 2015. Sebanyak 1059 prajurit TNI yang telah bertugas memadamkan kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Propinsi Riau. [ANTARA/Rony Muharrman]

tempo

Rusia Berlayar Kembali untuk Memastikan Keamanan Maritim Indonesia

Dengan memasok perangkat marinir beroktan tinggi untuk Indonesia, Rusia tak hanya memperkuat cengkeramannya di Asia Pasifik, tapi juga berkontribusi secara signifikan bagi keamanan jangka panjang negara kepulauan tersebut.

Pada Mei 2014, ketika Presiden Indonesia Joko Widodo naik jabatan, ia mengulang ajakannya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dan menggaungkan kembali slogan Sansekerta, Jalesveva Jayamahe atau “Di Laut, Kita Jaya”.

“Kita melupakan laut, samudera, selat, dan teluk terlalu lama,” katanya. “Ini waktunya untuk menyadari merealisasikan ‘Jalesveva Jayamahe’, moto yang digaungkan oleh leluhur kita di masa lalu.”

Jokowi menyebutkan bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang hebat, Indonesia harus memiliki hati Cakrawarti Samudera, istilah Sansekerta lainnya yang berarti Kaisar Laut.

Jokowi tak mengada-ada. Indonesia memiliki lingkungan strategis yang kompleks baik secara internal maupun eksternal. Tema dominan di area Asia Timur adalah mengurai sengketa wilayah yang mengancam stabilitas regional. Di saat yang sama, pembajakan maritim di perairan Indonesia sungguh mengkhawatirkan selama berpuluh-puluh tahun. Berdasarkan beberapa perkiraan, negara ini setiap tahunnya kehilangan hampir tiga miliar dolar AS dari penebangan liar dan delapan miliar dolar AS dari penangkapan ikan liar. Jelas, Indonesia sungguh membutuhkan Angkatan Laut yang kuat.

Koneksi Rusia

Sang presiden baru membangun koneksi dengan sejumlah negar Asia Timur serta kekuatan nonregional lain untuk memperkuat pertahanan negara. Rusia salah satunya. Hubungan pertahanan Rusia-Indonesia saat ini sama seperti kejayaan masa silam.

Hubungan Rusia-Indonesia mencapai puncaknya pada akhir 1950-an dan awal 1960-an ketika Moskow menyediakan sejumlah perangkat militer untuk Indonesia, membuat pasukan pertahanan negara tersebut menjadi salah satu yang terbaik di Asia Timur.

Antara 1959 dan 1965, Rusia memberi Indonesia sebuah kapal jelajah, 14 kapal penghancur, 14 kapal selam, delapan kapal patroli antikapal selam, 20 kapal misil, serta sejumlah kapal torpedo dan kapal perang. Pasukan marinir Indonesia juga diperkuat dengan kendaraan lapis baja dan amfibi, serta aviasi marinir seperti helikopter ASW dan pembom Il-28.

AL Indonesia sangat senang dengan kapal selam kelas Whiskey mereka yang baru. Kapal tersebut segera dioperasikan untuk melawan Papua Barat Belanda pada 1961-1962, dan melawan pasukan Malaysia serta Persemakmuran Inggris pada konfrontasi 1963-1966.

Namun, masa-masa “bulan madu” tersebut berakhir saat hubungan Rusia-Indonesia membeku kala presiden Indonesia selanjutnya, Suharto, yang antikomunis bersekutu dengan AS.

Kehangatan Pasca-Komunis

Moskow dan Jakarta kembali memulihkan hubungan pada tahun 2000-an. Ingo Wandelt dari Universitas Giessen, Jerman, menulis dalam artikel berjudul “Antara Kepentingan Ekonomi dan Keamanan Nasional: Kembalinya Rusia ke Kepulauan Indonesia”.

“Perkembangan hubungan Rusia-Indonesia merupakan studi kasus yang cocok untuk menggambarkan bagaimana negara bekas kekaisaraan tersebut (Rusia) bangkit untuk menjejakkan kaki kembali di negara kepulauan terbesar yang pernah berada di bawah pengaruh Barat.”

Ia menambahkan, “Kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia pada 6 September 2007, menunjukkan kembalinya Rusia ke negara terbesar di Asia Tenggara. Penandatanganan delapan kesepakatan politik antara kedua negara dalam bidang kerja sama strategis memberi pencerahan dalam kepentingan strategis, baik bagi Rusia maupun Indonesia dalam politik dunia.”

Putin mengenang hubungan manis antara kedua negara dan menyampaikan hal tersebut pada Presiden Yudhoyono. Ia menyebut masa-masa awal 1960-an sebagai “masa keemasan hubungan Rusia-Indonesia.” Hal itu juga menegaskan bahwa hubungan antara kedua negara di bidang persenjataan mengindikasikan bahwa hubungan tersebut tak seutuhnya hanya dalam konteks ekonomi, tutur Wandelt.

Indonesia memasuki abad ke-21 dengan perasaan terabaikan oleh “teman-teman” Baratnya. Ia merasa dikhianati oleh AS, Austarlia, dan negara-negara Barat yang mencoba melepaskan Timor Timur dari Indonesia.

“Masuklah Rusia dengan tawaran yang menarik, kondisi yang menguntungkan, serta pernyataan yang jelas terkait tak akan campur tangan dalam hubungan dalam negeri, dan itu mudah dipahami dampak psikologis tawaran Putin terhadap Indonesia," terang Wandelt.

Kekuatan Raksasa Jakarta

AL Indonesia akan mendapatkan keuntungan terbesar dari membaiknya hubungan Rusia-Indonesia. Indonesia memiliki pasukan laut terbesar di Asia Tenggara, dengan 75 ribu marinir aktif dan lebih dari 150 kapal laut. Selain itu, AL Indonesia juga merupakan salah satu pasukan di wilayah tersebut yang disokong oleh industri pertahanan domestik, korps marinir, serta memiliki misil supersonik serta kapal selam penyerang.

Namun, AL Indonesia sudah mulai “berkarat”. Menurut laporan yang ditulis oleh Iis Gindarsah dari Pusat Studi Internasional dan Strategis yang berbasis di Jakarta, 59 persen aset AL Indonesia telah berusia lebih dari tiga puluh tahun.

Pendanaan merupakan masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Rusia kemudian menawarkan pinjaman lunak untuk memperbaharui armada Indonesia. “Rusia siap menyediakan pinjaman lunak dengan suku bunga rendah untuk membeli perangkat pertahanan,” kata Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Indonesia pada 1 Sepetember 2015. 

Hasanuddin berbicara tentang diskusi bilateral pinjaman senilai lebih dari tiga miliar dolar AS bagi Indonesia guna mengakusisi perangkat militer Rusia. Meski detil mengenai perangkat militer tersebut tak dibocorkan, Hasanuddin menyebutkan bahwa pinjaman tersebut diberikan dengan suku bunga yang preferensial.

Perangkat yang diincar oleh Jakarta antara lain empat kapal selam kelas Kilo Rusia dan dua kapal selam kelas Lada yang sedikit lebih kecil. Kapal selam Kilo yang bertenaga disel-elektrik adalah salah satu kapal selam bertenaga konvensional yang dilengkapi dengan persenjataan canggih, termasuk misil antikapal misil jelajah darat. Kapal selam tersebut merupakan salah satu kapal selam konvensional tercanggih di Asia Tenggara.

Meski ada pemotongan anggaran pertahanan tahun depan sebesar 490 juta dolar AS, AL Indonesia mengumumkan pada September 2015 bahwa mereka akan mendapatkan kapal selam kelas Kilo dari Rusia sebagai bagian dari rencana strategis 2015-2019. “Terdapat banyak jenis kapal selam kelas Kilo. Kami belum memutuskan tipe mana yang akan kami beli,” kata juru bicara AL Indonesia Muhammad Zainuddin.

AL Indonesia dilaporkan hendak membeli 12 kapal hingga 2024, dengan demikian potensi Rusia cukup besar di sini. “Sejauh ini, kami memiliki dua kapal selam dan tiga kapal selam kelas Chang Bogo yang masih dibangun di Korea Selatan. Jadi, kami butuh setidaknya tujuh kapal selam tambahan,” tuturnya, menyebutkan bahwa tujuh kapal tersebut kemungkinan kapal selam kelas Kilo.

Kapal selam kelas Kilo Rusia merupakan pembelian terbaru. Pada November 2010, marinir Indonesia membeli 17 tank amfibi BMP-3F dari Russia.

Saat ini, kapal fregat Indonesia Ahmad Yani telah dipasang misil Yakhont supersonik asal Rusia yang mampu menghancrkan kapal dari jarak 300 kilometer. Yakhont, yang merupakan versi ekspor misil P800 Oniks, dapat berlayar dengan kecepatan Mach 2,5 (dua kali lipat kecepatan suara), membuatnya sulit dideteksi.

Pada 2011, kapal fregat AL Indonesia KRI Oswald Siahaan melakukan uji penembakan misil Yakhont dalam latihan di Samudera Hindia. Misil tersebut hanya butuh waktu enam menit untuk melaju sejauh 250 kilometer dan menembak target. Kala itu, mayoritas negara Asia Tenggara, kecuali Vietnam, hanya memiliki kapal selam misil subsonik, dan peluncuran Yakhont menandai terobosan terbaru di wilayah tersebut.

Di Papan Gambar

Meski hubungan Rusia dan Indonesia sedikit tertahan, rencana yang lebih besar telah menanti. Moskow menawarkan diri untuk memperluas kolaborasi industri pertahanan. Menurut laporan Janes, rencana tersebut terpusat pada 'pembangunan skema ofset pertahanan' yang fokus pada transfer teknologi, produksi gabungan komponen dan struktur Indonesia, serta pembangunan layanan perawatan, perbaikan, dan pembongkaran perangkat di negara tersebut.

Menurut Kementerian Pertahanan Indonesia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah menyampaikan tawaran tersebut pada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 15 Januari 2015. Ini menyusul proposal sejenis yang disampaikan Putin pada Jokowi dalam Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Tiongkok pada akhir 2014.

Teka-teki strategis Indonesia adalah apakah Pemerintah Indonesia akan terus melihat keamanan internal lebih penting dari manuver yang terjadi di wilayahnya. Anggaran pertahanan Indonesia saat ini hanya 0,8 persen dari PDB, yang merupakan angka terendah di wilayah tersebut. Moskow berhasil menjejakkan kesepakatan pertahanan dalam konteks ini sebagai tiga kunci indikator perkembangan.

Pertama, hal itu mengukur pengaruh diplomasi Rusia di wilayah tersebut. Kedua, Indonesia yakin bahwa senjata Rusia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Seperti yang telah dibuktikan di Suriah, senjata Rusia bekerja dengan sangat baik. Dan terakhir, tak seperti AS yang memberi sanksi militer terhadap Indonesia saat krisis Timur Tengah, Rusia dapat diandalkan untuk memasok suku cadang jika perang pecah di sana.

Jelas, pendekatan Rusia melalui kesepakatan keamanan nasional merupakan hal yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai kontrak pembelian senjata baru, hal ini juga meniupkan nafas bagi sector pertahanan Rusia dan membantu Rusia menjejakan langkah mantap di wilayah yang paling berkembang di dunia secara ekonomi, dan mereka berkontribusi terhadap keamanan nasional Indonesia jangka panjang.

rbth 

Kisah Persahabatan Jakarta dan Moskow: 65 Tahun Pasang-Surut Relasi Dua Negara

Sejak resmi menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950, barulah enam tahun kemudian Presiden RI Soekarno menginjakkan kaki di Uni Soviet. Sejak kunjungan itulah, hubungan persahabatan antara kedua negara terus berkembang. Namun, itu tak berarti bahwa hubungan antara kedua negara tidak pernah mengalami kemunduran.

Dari kiri ke kanan: kosmonot legendaris Uni Soviet Yuri Gagarin, Nikita Khruchev, Presiden RI Soekarno, dan Leonid Brezhnev di Kremlin, Moskow, Juni 1961. Foto: RIA Novosti 

Awal Terbukanya Pintu Hubungan Diplomatik

Nama ”Indonesia” sudah dikenal di Uni Soviet lama sebelum Indonesia merdeka. Dalam buku karangan Aleksander Guber yang ditulis pada 1933, nama “Indonesia” sudah tercantum. Saat itu, Indonesia sebenarnya masih disebut Hindia Belanda, namun Uni Soviet memilih menyebut negara ini sesuai dengan sebutan yang digunakan oleh para pejuang Indonesia. 

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Perjuangan menjaga kemerdekaan tidak otomatis selesai setelah proklamasi. Belanda dan pihak sekutu berusaha untuk merebut Indonesia dengan melancarkan agresi-agresi militer.

Di tengah tekanan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, sejarah mencatat Uni Soviet, Ukraina, Belarus, dan sekutu-sekutu Uni Soviet di PBB secara konsisten mengecam keras agresi Belanda terhadap Indonesia. 

Pada 1948, Uni Soviet berupaya membuka hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan, perwakilan Indonesia dan Uni Soviet pernah menandatangani kesepakatan di Praha, Ceko. Namun, kesepakatan tersebut dibatalkan karena Indonesia mendapat tekanan kuat dari Belanda.

Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vyshinsky. Foto: Wikipedia

Pada 24 Desember 1949, Uni Soviet menerima informasi resmi mengenai kesepakatan hubungan Belanda dan Indonesia. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Vyshinsky langsung mengirimkan telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mohammad Hatta yang berbunyi, 

“Atas nama pemerintah Uni Soviet, saya dengan hormat memberitahukan kepada Anda, sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda, pemerintah Uni Soviet memutuskan mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan bersedia membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia.”

Telegram tersebut kemudian dibalas oleh Hatta pada 3 Februari 1950 untuk mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerima pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan dari Uni Soviet dan siap membina hubungan dipolomatik dengan pihak Soviet. Tanggal telegram yang dikirim oleh Hatta itu kemudian dikenang sebagai tanggal bermulanya hubungan diplomatik Indonesia dan Soviet.

Sempat Ditolak AS

Pada akhir 1950-an, Indonesia hendak memodernisasi angkatan bersenjatanya. Saat itu, angkatan bersenjata Indonesia hanya memiliki sisa persenjataan dari Perang Dunia II. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kekuatan persenjataan Indonesia tidak memenuhi persyaratan untuk melindungi ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Saat itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution berkunjung ke Amerika Serikat dengan membawa proposal agar mendapat bantuan untuk mereformasi angkatan bersenjata Indonesia. Namun, AS menolak proposal tersebut dengan alasan Indonesia masih memiliki konflik yang belum terselesaikan dengan Belanda, yakni terkait masalah Irian Barat. AS menolak memberi bantuan persenjataan bagi Indonesia karena khawatir senjata tersebut akan digunakan untuk berperang melawan sekutu AS di NATO, yaitu Belanda.

Ditolak AS, Indonesia kemudian berpaling ke Uni Soviet. Ternyata, Indonesia tidak hanya mendapatkan apa yang dibutuhkan, tetapi dengan dukungan Uni Soviet, Indonesia mampu mengembangkan teknologi dan pengetahuannya di bidang militer.

Uni Soviet memasok banyak peralatan militer pada Indonesia, mulai dari tank, kapal perang, dan berbagai jenis pesawat tempur. Tentu saja semua itu tidak gratis. Pemberian tersebut merupakan bagian dari kredit sebesar satu miliar dolar AS. Namun, Indonesia telah membayar lunas semuanya pinjaman tersebut pada pertengahan 1990-an.

Selain memasok peralatan militer, Uni Soviet juga memberikan pelatihan teknis untuk para tentara Indonesia di akademi militer di Moskow, Sankt Petersburg, Sevastopol, dan Vladivostok. Rusia juga mengirim seribu instruktur ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Madiun untuk melatih tentara Indonesia. Rusia sadar bahwa sebagai negara baru, militer Indonesia memiliki pengalaman yang sangat terbatas, terutama terkait pengalaman teknis. Belanda tidak mewariskan budaya yang berkaitan kemampuan teknis pada rakyat Indonesia. Padahal, perlu beberapa generasi agar Indonesia dapat benar-benar menguasai hal tersebut.

Kunjungan Soekarno ke Uni Soviet

Pada 1956, Indonesia dan Soviet memulai kerja sama bilateral di bidang perdagangan. Presiden RI Soekarno mengunjungi Uni Soviet untuk pertama kalinya. Sejak itu, hubungan kedua negara terus berkembang.

Awalnya, perbedaan ideologi politik dan sistem ekonomi kedua negara sempat membuat hubungan kedua negara tidak berjalan mulus. Namun, perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk memperkuat hubungan bilateral mereka.

Ketika itu, ketegangan terasa di seluruh belahan dunia akibat pertentangan ideologi antara Blok Barat dan Timur. Selain itu, revolusi sosialis tengah terjadi di beberapa negara, dan berdampak sangat luas.

Pemerintah Uni Soviet paham bahwa mereka tidak dapat memaksakan kehendak dalam hal ideologi negara atau mengklaim posisi dominan terhadap Indonesia. Baik Indonesia maupun Uni Soviet saling menyadari bahwa kedua negara dapat fokus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, tanpa mempermasalahkan ideologi politik.

Presiden Soekarno kembali mengunjungi Uni Soviet pada 12 April 1961. Foto: arsip Igor L. Kashmadze

Pasang-Surut Hubungan Dua Sahabat

Beberapa dekade setelah 1950-an, hubungan Indonesia dan Uni Soviet berkembang secara signifikan. Namun, bukan berarti hubungan baik kedua negara hanya terkait hubungan militer semata. Uni Soviet juga banyak bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun infrastruktur sipil, seperti Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, stadion, dan reaktor nuklir percobaan di Serpong.

Sayangnya, kondisi dalam dan luar negeri Indonesia tidak mendukung kelancaran proyek-proyek ini. Beberapa proyek terpaksa ditinggalkan karena ketiadaan dana. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hubungan kedua negara sempat mengalami kemunduran.  

Namun, gejolak politik yang sempat terjadi pada masa itu bukan berarti hubungan kedua negara tidak terjaga. Kedua negara sadar akan perbedaan ideologinya, namun tetap menjaga hubungan dalam batas-batas yang wajar. 

Kini, 65 tahun telah berlalu sejak Hatta mengirimkan telegram ke Uni Soviet yang menandai dibukanya pintu kerja sama antara kedua negara. Hari ini semakin banyak warga negara Indonesia yang belajar di universitas-universitas di Rusia, begitu pula sebaliknya. Hubungan baik yang telah terbina ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian Rusia.

Di masa depan, sangatlah penting bagi Indonesia untuk mencari format baru dalam hubungan internasional. Dalam kaitannya dengan kerja sama Rusia-Indonesia, hubungan kedua negara harus berkembang ke level yang lebih tinggi, tidak hanya terbatas pada hubungan antarpemerintah, tetapi juga pada tataran hubungan masyarakat sipil.

rbth 

Jurus Kepala BIN Hingga Menteri Susi Hantam Kapal Asing Pencuri Ikan

kapal asing ditenggelamkan. ©handout/puspen tni

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut pencurian ikan membuat Indonesia merugi sekitar Rp 3.000 triliun. Menteri Susi mengungkapkan, berdasarkan penglihatan dari satelit, setidaknya ada sekitar 50 hingga 200 kapal asing melaut bebas hanya di kawasan Laut Arafuru saja.

"Sekarang dari hasil satelit setiap hari di Laut Arafuru ini ada sekitar 50-200 kapal di atas 20-30 meter, bahkan ada yang 50 meter beroperasi tanpa VMS dan tanpa AIS," jelasnya di Kantornya, Jakarta.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengungkapkan komitmennya untuk memberantas pencurian ikan. Dia kembali menegaskan bila pemerintah tidak akan kompromi dengan praktik-praktik pencurian ikan, tambang dan perusakan lingkungan. Menurut Jokowi, tindakan tersebut sangat membahayakan lingkungan khususnya dalam jangka panjang.

"Saya hanya ingin menegaskan kembali, bahwa tidak ada kompromi untuk illegal fishing, illegal mining, illegal logging, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa," kata Jokowi di Istana Bogor.

Mentan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel sewaktu menjabat sempat mengungkapkan jika praktik illegal fishing atau pencurian ikan mampu ditekan, maka akan berimbas peningkatan ekspor non-migas sebesar 500 persen. Peningkatan tersebut dinilai Rachmat mampu dicapai dalam 5 tahun.

"Kalau illegal fishing ini bisa dihilangkan, mungkin naiknya bisa 500 persen," ujar Rahmat kepada wartawan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat.

Rachmat mengungkapkan, upaya praktik illegal fishing yang ditekan tak hanya menambah pasokan ikan di dalam negeri, melainkan juga mampu menggenjot ekspor Indonesia.

"Jadi bagaimana kita memperbaiki ini supaya pasar domestik bisa dipenuhi dan ekspornya juga bisa dilaksanakan," tandasnya.

Atas dasar itulah, pemerintah menseriusi pemberantasan pencurian ikan ini. Berikut merdeka.com merangkum sejumlah jurus pemerintah untuk menghancurkan praktik ini. 

TNI tambah pasukan jaga laut Indonesia

Latihan perang Paskhas TNI-tentara China.

Kasus pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, kian hari semakin marak. Bukan hanya merugikan nelayan, tindakan itu pun mencederai kedaulatan negara.

Atas berbagai kasus itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko berencana menambah jumlah pasukan untuk mengamankan laut Indonesia. Hal itu sekaligus bentuk tindakan tegas terhadap para pencuri ikan yang berasal dari negara asing tersebut.

"Oh ya ada penambahan kekuatan, kekuatan kapal," kata Jenderal Moeldoko di Istana Bogor.

Dia pun enggan menyebutkan jumlah pasti kapal yang akan diterjunkan guna menindak para pencuri ikan. Pasalnya, penambahan kapal itu tak lain agar kasus-kasus ilegal fishing yang sering terjadi di wilayah perbatasan laut Indonesia dapat segera dicegah.

"Enggak perlu itu (jumlah penambahan kapal). Penambahan kekuatan untuk mencegah yang kemarin (kasus ilegal fishing)," terang dia. 

BIN telah kantongi data intelijen pintu masuk kapal asing pencuri ikan 

 Kapal asing direkam pesawat TNI AU.

Presiden telah memerintahkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pencurian ikan yang saban tahun telah merugikan negara sekitar Rp 300 triliun. Pada hari ini, satgas tersebut rapat perdana yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pada rapat kali ini, Satgas menyepakati untuk menutup titik rawan sebagai pintu masuk para pencuri ikan. Nantinya Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan mengeksekusinya dan melakukan patroli sesuai informasi yang didapat dari Badan Intelejen Nasional (BIN).

Kepala BIN Sutiyoso mengungkapkan pihaknya telah memetakan titik-titik pintu masuk yang kerap digunakan oleh kapal asing pencuri ikan. Data ini nantinya akan diserahkan kepada Bakamla.

"Memang secara geografis kita sangat sulit. Dengan negara kepulauan seperti itu ada jutaan titik bisa diterobos. Tapi ada rute klasik mereka. Dari Thailand (titik) ini dari Filipina (titik) ini," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Dia juga menambahkan personil BIN dan Bakamla akan menyebar di daerah untuk memberikan data intelejen yang dibutuhkan.

Menteri Susi pelototi perairan perbatasan

Menteri Susi Pudjiastuti.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal memprioritaskan pengamanan di wilayah perbatasan. Ini didasari karena banyaknya pencurian ikan ilegal di perairan perbatasan.

Menurut Susi, wilayah perbatasan saat ini rawan pencurian ikan kapal-kapal asing. Terbukti, puluhan kapal pencuri ikan pernah ditangkap di wilayah perbatasan.

"Kita tiap minggu tangkap banyak kapal. Dari Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara, sampai ke Utara Sorong dan Biak. Yang di Natuna, masih banyak kapal kapal China, Thailand dan Vietnam. Kemudian di laut Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara banyak kapal kapal Filipina," jelas Susi di kantornya, Jakarta.

Menteri Susi juga membuat dua wilayah merah seperti Papua Nugini dan TImor Leste. Lantaran, kedua wilayah tersebut banyak disinggahi kapal asing saat adanya kebijakan moratorium kapal.

Indonesia terapkan aplikasi pertama di dunia pantau penangkapan ikan online

Global Fishing Watch [siliconangle]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkenalkan sistem Pemantauan Perikanan Global atau Global Fishing Watch. Sistem ini merupakan hasil kerja sama dengan SkyTruth, Oceana dan Google.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem tersebut. Nantinya sistem ini mampu menampilkan kegiatan penangkapan ikan komersial di seluruh dunia secara daring yang belum pernah ada sebelumnya.

"Kita harus menggunakan perangkat yang kita punya untuk memastikan bahwa kita bisa mengawasi dan mencatat semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan kita," ujarnya di Kantornya, Jakarta.

Dia menjelaskan, penerapan sistem ini akan menjadi langkah awal untuk mewujudkan reformasi pemerintahan yang baik dalam sektor perikanan. Langkah ini memungkinkan negara untuk membuka data perikanan swasta pada pihak yang berkepentingan sesuai aturan dan pada akhirnya dapat dibuka secara publik.

"Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing adalah kejahatan global," jelas dia.

Diharapkan Global Fishing Watch ini dapat diakses secara umum pada 2016. "Nantinya masyarakat bisa mendapatkan analisa data dari jaringan Automatic Identification System (AIS) yang dapat menyiarkan secara akurat identitas kapal, lokasi, kecepatan, arah tujuan dan sebagainya," ungkapnya.

AIS pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme keamanan untuk menghindari tabrakan di laut. Namun, informasi lain tentang perilaku kapal seperti kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dapat diunduh dari Global Fishing Watch.

Tenggelamkan kapal asing yang tertangkap

 TNI AL tenggelamkan 35 kapal asing.

Sepanjang 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 54 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Jumlah ini termasuk yang akan ditenggelamkan di perairan Batam dan Langsa, Aceh pada Selasa (20/10) nanti.

"Yang sudah dan akan ditenggelamkan KKP di 2015 54 kapal, sedangkan TNI AL 49. Total yang sudah ditenggelamkan 91, ditambah empat oleh TNI AL di Tarakan, empat di Batam besok dan satu di Aceh," ucap Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Abdur Rouf Sam seperti dilansir Antara di Pontianak, Kalimantan Barat.

Abdur Rouf menuturkan kapal yang masih dan sudah melalui proses hukum hasil tangkapan KKP, TNI AL, dan pihak terkait lain sebanyak 117 kapal pada 2015. Kapal-kapal tersebut sebagian besar ditangkap di perairan Laut China Selatan atau sekitar perairan Natuna serta perairan Arafura.

merdeka 

Tidak Sesuai UU, Jokowi Diminta Batalkan Perpres Satgas PPII

Ilustrasi Kapal Bakamla

Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS) menyarankan agar Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Presiden No 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas PPII). Saran ini disampaikan karena peraturan itu dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Ketua IIMS Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh mengatakan, Perpres No 115 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 Oktober 2015, bertentangan dengan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta tidak sesuai dengan KUHAP.

Apalagi, kata dia, Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah memberikan arahan untuk fokus memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab di laut, dengan mengubah nama menjadi Coast Guard sesuai Perpres No 178 Tahun 2014.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini menjelaskan, pembentukan organisasi, pelaporan, dan masa tugas yang menempatkan Menteri Kelautan sebagai Komandan Satuan Tugas dan Wakil Kepala Staf TNI AL sebagai kepala pelaksana harian dengan kewenangan memegang komando dan pengendalian terhadap kapal, pesawat udara, serta teknologi lainnya dari TNI AL, adalah tidak sejalan dengan UU No 3 Tahun 2002.

Pada pasal 18 ayat (2) UU No 3 Tahun 2002 menyatakan, Panglima TNI sebagai penyelenggara perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional. 

Wewenang Panglima TNI
Bernard menegaskan, penggunaan kekuatan TNI merupakan kewenangan Panglima TNI sesuai Pasal 19 ayat (1) UU No 34 Tahun 2004 yang menyatakan, tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, kata dia, patut dipahami bahwa Wakasal tidak memiliki otoritas pelaksanaan komando dan pengendalian, karena otoritas itu ada pada Panglima Armada atas perintah Panglima TNI.

Mantan Irjen TNI ini juga mengingatkan, bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan dan memelihara keamanan laut wilayah dan laut di bawah yurisdiksinya merupakan sebuah perjalanan panjang, dimulai dengan Deklarasi Juanda pada 1957 yang dicetuskan Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja.

"Deklarasi Djuanda menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah laut sekitar, di antara dan di dalam wilayah NKRI, sehingga laut harus dimaknai sebagai pemersatu, bukan pemisah antara satu pulau dengan pulau lainnya," kata Bernard seperti dikutip dari Antaranews, Selasa (3/11/2015).

Menurut dia, Deklarasi Djuanda ini diterima dunia internasional dan ditetapkan sebagai konvensi hukum laut PBB ketiga pada 1982, yang diratifikasi dengan UU Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Guna mengoptimalkan penegakan hukum di laut, kata dia, pada 1972 dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 4 Menteri yakni Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung.

Namun dalam implementasinya, menurut dia, Barkorkamla tidak berjalan optimal karena lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut tetap berjalan sendiri-sendiri.

Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perpres No 115 Tahun 2015. "Ironisnya Perpres tersebut bukannya memperkuat Bakamla, tapi malah membentuk Satgas," ujar Bernard. (Sun/Ans)

liputan6 

India Ingin Terus Kembangkan Kerjasama Pertahanan dengan RI

Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari. (Victor Maulana/Sindonews)
 
India berharap dapat terus mengembangkan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari kala menyampaikan pernyataan publiknya di Jakarta, Senin (2/11).

Ansari menuturkan, Indonesia dan India sudah lebih dari satu dekade menjalin kerjasama pertahanan, khususnya dalam bidang pertahanan maritim. Kedua negara setidaknya sudah 13 tahun melakukan patroli bersama di wilayah perbatasan maritim kedua negara, yakni Balawan di sisi Indonesia, dan Andaman dari sisi India.

Indonesia dan India, lanjut wakil Pranab Mukherjee itu, saat ini bahkan sudah mulai melakukan latihan militer bersama di wilayah perbatasan maritim kedua negara. Dirinya berharap, kerjasama pertahanan kedua negara tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tapi juga non teknis, seperti pengembangan sumber daya manusia.

"Ada potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kita. Indonesia dalam beberapa kesempatan sudah menjadi tuan rumah yang baik kala menyambut kapal Angkatan Luat dan penjaga pantai kami. India juga senang kapal-kapal Indonesia semakin sering merapat ke pelabuhan kami. Patroli terkoordinasi kita di laut Balawan dan Andaman sudah berjalan selama 13 tahun, dan saat ini sudah meningkat menjadi latihan bersama," ucap Ansari.

"Angkatan Laut dan Penjaga Pantai India sangat menghormati Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Indonesia, dan kami berharap bisa melanjutkan kerjasama melalui bidang teknik, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kapastitas, dan berkontribusi dalam pengembangan kapasitas Indonesia, baik pengembangan manusia atau atapun infrastuktur," sambungnya. (esn)

sindonews

India Siap Bantu Indonesia Bangun Kapal Perang

Ilustrasi

Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari mengatakan, pihaknya siap membantu Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi pusat maritim dunia. Salah satu caranya adalah, India siap berbagi ilmu bagaimana cara mengembangkan dan membangun sebuah kapal perang ukuran sedang.

Berbicara saat menyampaikan pernyataan publik di salah satu hotel di bilangan Sudirman, Jakarta, Senin (2/11), Ansari mengatakan, India memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa dibagi dengan Indonesia soal pengembangan kapal perang ukuran sedang.

"Pengalaman dan kemampuan yang dimiliki India selalu siap dibagikan kepada sahabat kami Indonesia dalam bidang ini (maritim). Kami siap untuk mendukung tranfer teknologi dan kami siap bekerjasama untuk membangun sebuah kapal ukuran sedang, sebagai kontribusi kami terhadap kebijakan maritim Indonesia," ucap Ansari.

"Kami siap memberikan dukungan dengan melakukan survey hidrografik dan melakukan kerjasama antar lembaga kedua negara," sambung wakil dari Pranab Mukherjee tersebut.

Sektor pertahanan maritim nampaknya menjadi salah satu fokus Ansari kala melakukan kunjungan ke Indonesia. Sebelumnya, di kesempatan yang sama dirinya juga sempat menyampaikan harapan akan adanya kerjasama Angkatan Laut dan Penjaga Pantai antara kedua negara, yang saat ini masih terbatas pada kerjasama teknis. (esn)

sindonews

Cari MH370, Malaysia Sudah Keluarkan Dana Rp735,4 Miliar

Ilustrasi pesawat Malaysian Airlines. (Flightlevel 80)

Pencarian pesawat Malaysian Airlines penerbangan MH370 yang menghilang Maret tahun lalu masih terus dilanjutkan. Hingga akhir Oktober ini, Malaysia sudah mengucurkan dana 231,45 juta ringgit atau setara Rp735,4 miliar.

Seperti diberitakan The Malaysian Insider, biaya total operasi pencarian ini belum dapat dipastikan karena pencarian masih terus dilakukan.

Sementara itu, Kementerian Transportasi Malaysia juga telah menggelontorkan dana sekitar 12,87 juta ringgit atau setara Rp40,8 miliar untuk menangani kasus jatuhnya pesawat Malaysian Airlines penerbangan MH17 pada Juli tahun lalu.

Kementerian Transportasi akhirnya melansir data penanganan kedua kasus ini atas permintaan Anggota Parlemen daerah Seputeh dari Partai Aksi Demokrasi (DAP), Teresa Kok.

Selain itu, pihak kementerian juga menjabarkan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan kepada kerabat korban sesuai dengan Konvensi Montreal tahun 1999.

Hingga kini, Malaysian Airlines Bhd sudah memberikan dana kompensasi lanjutan (ACP) dan Paket Bantuan Kru (CAP) sekitar US$50 ribu atau setara Rp683 juta bagi anggota keluarga korban sebagai bagian dari kompensasi keseluruhan.

Hingga kini, 236 dan 74 keluarga dari penumpang MH17 dan MH370 sudah mendapatkan dana kompensasi yang mencapai angka total US$16,6 juta atau setara Rp226,7 miliar.

Dua kecelakaan mematikan Malaysian Airlines ini dimulai pada Maret tahun lalu, ketika MH17 hilang tanpa jejak setelah lepas landas dari Malaysia menuju Beijing.

Pada Juli 2014, dunia kembali gempar ketika Malaysian Airlines penerbangan MH17 yang lepas landas dari Belanda menuju Malaysia dikabarkan ditembak jatuh di perbatasan Ukraina dan Rusia. Sebanyak 283 penumpang dan 15 awak kabin tewas.

Menurut data penerbangan, pesawat hilang kontak sekitar 50 kilometer dari perbatasan Rusia dan Ukraina di dekat Torez di Donetsk.

Pertengahan Oktober lalu, Dewan Keamanan Belanda mengumumkan hasil investigasinya terkait insiden ini. Menurut mereka, pesawat tersebut jatuh akibat ditembak rudal Buk buatan Rusia, tapi tak mengungkap pelakunya.

Namun, masih banyak pihak yang menganggap hasil penyelidikan ini tak komperhensif, termasuk Indonesia.

"Proses yang di Belanda itu belum komprehensif sehingga kita masih harus terus melakukan investigasi," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (15/10).

Menurut Tata, demikian Arrmanatha akrab disapa, penyelidikan tersebut seharusnya dilakukan secara transparan, komprehensif, dan independen. Agar penyelidikan tersebut tercapai, pemerintah Indonesia mendukung terbentuknya Tim Investigasi Bersama, besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagian besar korban dalam penerbangan MH17 memang merupakan warga Belanda. Namun, terdapat pula 12 warga negara Indonesia dalam penerbangan tersebut.

Sementara itu, investigasi kriminal internasional pimpinan Belanda lainnya juga masih berlangsung. Hakim Fred Westerbeke mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti sampai pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan MH17 diadili.

Namun, jaksa tidak dapat mengajukan perkara jika institusi peradilannya belum ditetapkan. Pada Juli, Rusia memveto proposal Belanda untuk mengadakan pengadilan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kini, pemerintah Belanda sedang mencari alternatif lain. (stu)

CNN 

Soal Laut China Selatan, India Minta Semua Pihak Menahan Diri

Ilustrasi

Dalam pidatonya di Jakarta, Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari melemparkan sindiran halus pada China soal Laut China Selatan. Ansari mengatakan, jalur perdagangan internasional harus terbebas dari segala macam ancaman dan semua pihak harus mampu menahan diri dari melakukan tindakan yang bisa memancing keributan di wilayah tersebut.

"India memiliki visi untuk bersama-sama menjaga kedamaian di laut dan wilayah di sekitar kita. Kami percaya semua jalur dagang dan jalur laut harus terlindungi dari ancaman tradisional dan non-tradisional. Dan, semua negara yang menggunakan jalur internasional itu harus melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan menahan diri," ucap Ansari pada Senin (2/11).

Seperti diketahui, China saat ini menjadi negara yang mengklaim memiliki hak penuh atas wilayah tersebut. Untuk memperkuat klaim, China membangun pangkalan militer di wilayah tersebut, yang memancing emosi beberapa negara yang turut merasa memiliki hak atas jalur perdagangan internasional tersebut.

Di kesempatan yang sama, Ansari juga mendukung upaya yang diambil ASEAN untuk menyelesaikan konflik di wilayah Laut China Selatan. ASEAN saat ini tengah berusaha mencapai kata sepakat soal Code of Conduct (CoC) atau kode prilaku di wilayah sengketa tersebut dengan China.

"Perkembangan terbaru situasi di Laut China Selatan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Kami mendukung penuh upaya bersama negara-neagra anggota ASEAN dan China untuk menyelesaikan CoC, untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut," sambung pria berambut putih tersebut. (esn)

sindonews

Polisi Aceh Timur Kontak Senjata dengan Din Minimi

Ilustrasi penyisiran kelompok bersenjata di Aceh. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Kelompok sipil Aceh, Din Minimi, kembali melakukan kontak senjata dengan personel polisi di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Senin (2/11) pagi. Dalam kontak kali ini, polisi memastikan tidak ada korban jiwa.

Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman saat dihubungi dari Lhokseumawe mengatakan, kontak tembak terjadi pada pukul 08.00 hingga pukul 09.00 WIB, saat petugas melakukan penggerebekan di tempat persembunyian kelompok Din Minimi di Desa Tualang Geudong.

"Pagi tadi sejumlah personel melakukan penggrebekan tempat persembunyian anggota kelompok bersenjata tersebut, kemudian saling baku tembak. Bahkan satu unit mobil polisi juga ikut tertembak," ujar Hendri Budiman seperti dikutip dari Antara.

Hendri menambahkan, mengetahui kedatangan polisi, kelompok bersenjata itu melakukan perlawanan dengan menembak ke arah polisi, sehingga baku tembak tak bisa dihindarkan.

Dalam baku tembak tersebut, kelompok bersenjata yang dipimpin Din Minimi berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi yang berkekuatan 40 personil. Hingga kini, puluhan petugas pun masih terus melakukan pengejaran.

"Waktu terjadi baku tembak tadi, kelompok bersenjata itu berhasil meloloskan diri. Hingga sampai sekarang kami terus melakukan pengejaran dan kita juga dibantu oleh kepolisian dari Polres Aceh Utara," tutur Hendri.

Tambahnya, menurut informasi yang diperoleh, di lokasi penggrebekan tersebut juga ada Din Minimi bersama anggotanya. Memang, untuk di Aceh Timur mereka belum pernah melakukan kegiatan, hanya menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat persembunyian saja.

Kapolres Hendri Budiman mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila ada melihat kelompok kriminal bersejata tersebut dan identitas pelapor akan dirahasiakan.

"Kita harapkan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada aparat keamanan, apabila ada melihat atau mengetahui kelompok kriminal bersenjata itu. Bagi yang melapor indetitasnya akan dirahasiakan dan tidak perlu takut," kata Hendri. (Antara)

CNN 

Indonesia Masih Pikir-pikir Beli 32 Jet Tempur Su-35 Rusia

Indonesia masih pikir-pikir untuk membeli pesawat jet tempur Su-35 Rusia untuk menggantikan pesawat tempur AS. | (Sputnik)

Pemerintah Indonesia masih pikir-pikir dan belum membuat keputusan akhir soal rencana pembelian 32 pesawat jet tempur Rusia, Sukhoi Su-35. Indonesia belum terlibat negosiasi dengan Rusia soal rencana pembelian pesawat tempur canggih Kremlin itu.

Pada bulan September lalu, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa Indonesia siap memutuskan untuk mengganti pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat (AS), Northrop F-5 Tiger II, dengan pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia.

Direktur Kerjsama Internasional Kementerian Pertahanan Indoneisa, Jan Pieter Ate, kepada media Rusia, RIA Novosti, pada Senin (2/11/2015) mengatakan bahwa Indonesia memang tertarik untuk membeli 32 pesawat canggih Rusia itu. Hanya saja, keputusan tentang pemasokannya belum dibuat.

Jan Pieter melanjutkan, bahwa menurut hukum Indonesia, kontrak untuk pembelian persenjataan asing harus memerlukan transfer teknologi minimal 35 persen ke Indonesia. Perjanjian soal transfer teknologi itu masih dibahas lagi dengan Rusia.

Bulan lalu, Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunai yang berbasis di Moskow, mengutip sumber-sumber terkait melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Barat telah mengintensifkan upaya mereka untuk membujuk Indonesia agar membeli pesawat mereka. Hal itu terjadi setelah Indonesia mengumumkan keputusan akan membeli pesawat jet tempur Rusia, Su-35.

Su-35 merupakan pesawat tempur Rusia yang pertama kali diperkenalkan kepada khalayak asing pada tahun 2013 di Paris Air Show. Pesawa itu merupakan pesawat jet tempur generasi empat yang merupakan upgrade dari pesawat tempur multirole Su-27.

sindonews

Sindiran Menteri Susi: Masak Ikan Teri Saja Impor?

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali angkat bicara soal ketentuan impor produk tertentu yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Produk perikanan masuk dalam kategori produk tertentu.

Beberapa produk makanan jenis ikan teri masuk dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 87 Tahun 2015 tentang impor produk tertentu.

"Hasil laut kita kan melimpah. Masa pemerintah ingin produk laut masuk ke dalam negeri, teri, tongkol, cakalang kenapa harus dibebaskan. Masak teri saja harus impor?" kata Susi ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Permendag Nomor 87 Tahun 2015 yang menghapus ketentuan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT). Impor produk-produk tersebut tidak memerlukan IT lagi, hanya perlu Angka Pengenal Importir Umum (API-U) saja. Aturan ini membuka peluang importir mudah mendatangkan produk impor termasuk produk perikanan.

Aturan tersebut, sambung Susi, justru kontra dengan usahanya membangun industri pengolahan ikan di dalam negeri. "Ikan kita lagi banyak, impor dikasih mudah, mau dikamanakan ikan kita," ujarnya.

Menurutnya, semangat aturan baru Kemendag tersebut hanya akan memberi kesempatan luas Indonesia jadi pasar produk olahan, di sisi lain industri pengolahan ikan dalam negeri belum berkembang.

"Kalau salmon bolehlah silakan. Apalagi kalau untuk reekspor, silakan banyakin. Sekarang ikan kita banyak, bagaimana agar itu bisa diserap buat diolah di dalam negeri, kalau untuk teri saja masa harus impor," tutupnya.

Seperti diketahui dalam Permendag 87, ketentuan penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu. Produk Tertentu yang dimaksud adalah kosmetik, pakaian jadi, obat tradisional, elektronik, alas kaki, mainan anak.

Dengan begitu, impor produk-produk tersebut tidak memerlukan IT lagi, hanya perlu Angka Pengenal Importir Umum (API-U) saja. Hal ini dianggap akan mempermudah barang impor masuk termasuk produk perikanan.

Menteri Susi menyoroti soal kemudahan impor produk makanan dalam Permendag tersebut antara lain produk olahan ikan. Susi mengungkapkan kementeriannya tidak diikutsertakan dalam penggodokan aturan tersebut yang sudah beberapa kali direvisi sejak 2012.

Menurut Susi, kementerian teknis terkait seharusnya perlu diikutsertakan dalam penyusunan aturan itu. Sebab, ‎produk yang diatur dalam Permendag 87/2015 diantaranya adalah makanan dan minuman, termasuk produk ikan olahan seperti teri, tuna, cakalang, belut.

Berikut daftar produk perikanan yang boleh diimpor namun dibatasi impornya berdasarkan lampiran Permendag 87/2015:

• Salmon dalam kemasan kedap udara
• Herring dalam kemasan kedap udara
• Sardine dalam kemasan kedap udara
• Ikan tuna, cakalang, bonito dalam kemasan kedap udara
• Makerel dalam kemasan kedap udara
• Teri dalam kemasan kedap udara
• Belut dalam kemasan kedap udara
• Makerel kuda dalam kemasan kedap udara
• Sirip ikan hiu siap konsumsi
• Sosis ikan dalam kemasan kedap udara
• Bakso ikan dan udang kaviar
• Krustasea lainnya-molusca
• Kepiting dalam kemasan kedap udara
• Udang kecil, udang biasa, pasta udang, pasta ikan

(hen/hen)

Detik