Sikap militer yang sudah terlalu tunduk kepada sipil dinilai sudah kebablasan. Karena itu sekarang tidak perlu melakukan reformasi lagi di tubuh TNI, sebaliknya kalangan sipil yang harus direformasi. "Lihat saja sekarang ini ada Prajurit TNI yang tunduk pada otoritas bandara dan pelabuhan, karena dia bertugas sebagai satpam di situ. Perilaku seperti ini jelas harus diluruskan," ujar Kepala Staf Umum (Kasum) TNI 2011-2012 Letnan Jenderal Purnawirawan J Suryo Prabowo dalam pernyataannya, Kamis(19/11/2015).
Menurut Suryo Prabowo rasanya berlebihan apabila banyak pihak saat ini mempertanyakan realisasi dari reformasi TNI. Secara faktual, lanjut Suryo Prabowo reformasi di tubuh TNI sudah tuntas.
"Sepertinya berlebihan, bila hari gini masih ada yang mempertanyakan realisasi dari reformasi TNI. Secara faktual Reformasi TNI ini sudah tuntas," ujar Suryo Prabowo.
Lebih jauh Suryo Prabowo menjelaskan penilaian dirinya terhadap sudah tuntasnya reformasi TNI bukan penilaian subjektif semata. Sebelumnya,kata dia Presiden keenam SBY sudah menyebut hal tersebut.
"Itu (reformasi di TNI sudah tuntas, red) bukan penilaian subyektif saya, melainkan penilaian Presiden SBY setahun lalu saat HUT TNI. Saat itu ditegaskan bahwa Reformasi TNI dapat diselesaikan dan dituntaskan,"ujarnya.
Menurut Mantan Pangdam Jaya ini, bila reformasi hanya diartikan tunduknya militer pada otoritas sipil, maka TNI sudah berperilaku lebih dari itu. Malah sudah kebablasan. Peraih Adhi Makayasa 1986 ini menambahkan sekarang ini yang perlu direformasi justru pemerintah (otoritas sipil) di pusat dan di daerah yang senang bergaya militeristik.
Hal seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja agar mereka tidak menyalahgunakan TNI untuk melindungi kekuasaannya, dan tidak seenaknya minta TNI untuk menyelesaikan tugas-tugas kementeriannya yang terbengkalai.
"TNI itu alat negara. Bukan alatnya menteri. Bukan juga alatnya gubernur yang bisa seenaknya diperintah seperti Satpol PP untuk ngawal truk sampah," pungkas Suryo.
Menurut Mantan Pangdam Jaya ini, bila reformasi hanya diartikan tunduknya militer pada otoritas sipil, maka TNI sudah berperilaku lebih dari itu. Malah sudah kebablasan. Peraih Adhi Makayasa 1986 ini menambahkan sekarang ini yang perlu direformasi justru pemerintah (otoritas sipil) di pusat dan di daerah yang senang bergaya militeristik.
Hal seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja agar mereka tidak menyalahgunakan TNI untuk melindungi kekuasaannya, dan tidak seenaknya minta TNI untuk menyelesaikan tugas-tugas kementeriannya yang terbengkalai.
"TNI itu alat negara. Bukan alatnya menteri. Bukan juga alatnya gubernur yang bisa seenaknya diperintah seperti Satpol PP untuk ngawal truk sampah," pungkas Suryo.
Tribunnews
