100 Prajurit Satgas MTF TNI Terima Penghargaan

Sebanyak 100 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-G/Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) menerima penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Santi Dharma dari Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 54/TK/Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 atas dedikasi serta kontribusi terhadap misi perdamaian PBB Unifil di Lebanon.

Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam suatu upacara militer yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jum’at (6/11/2015).

Satgas MTF TNI Konga XXVIII-G/Unifil yang dipimpin oleh Letkol Laut (P) I.G.P. Alit Jaya sehari hari menjabat Komandan KRI SIM-367 terdiri dari Kobangdikal 85 personel, Koarmatim 1 personel, Lantamal V 1 personel, Lantamal VII 1 personel, Penerbal 7 personel , telah berhasil melaksanakan tugas menjaga laut di dalam wilayah yurisdiksi Lebanon dengan menggunakan KRI Sultan Iskandar Muda 367 dan turut membawa alutsista Helly Bollkow BO-105/NV-410.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam upacara penerimaan ini, atas nama komando saya ucapkan selamat kembali ke tanah air dan terima kasih yang tulus, serta penghargaan yang tinggi atas dedikasi, loyalitas dan prestasi, kepada para prajurit Satgas MTF TNI Konga XXVIII-G/Unifil, yang telah melaksanakan tugas pada misi PBB Unifil dengan baik dan sukses. Adalah suatu keniscayaan bahwa prestasi yang para prajurit sekalian capai telah semakin mengukuhkan kepercayaan dan pengakuan dunia terhadap TNI dan negara atas komitmen dan tugas-tugas Misi Perdamaian PBB.

“Prestasi-prestasi tersebut harus dijaga dan ditingkatkan di masa yang akan datang, baik dari aspek manajerial maupun operasional, baik di bidang pengetahuan daerah operasi, kepemimpinan dan komuniksasi sosial maupun keterampilam keprajuritan”, ujar Panglima TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pilkada 2015. Untuk itu, kepada segenap prajurit untuk senantiasa mempedomani komitmen netralitas TNI, dan senantiasa menjaga kesiapsiagaan satuan, serta jaga dan tingkatkan kebersamaan serta koordinasi yang baik TNI-Polri dalam melaksanakan tugas-tugas keamanan bersama.

“Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan prajurit TNI yang merusak hubungan baik TNI-Polri, hal ini penting untuk menjadi perhatian para Komandan Satuan dan seluruh prajurit TNI, karena netralitas TNI kesiapsiagaan satuan dan kebersamaan TNI-Polri, adalah jaminan terciptanya situasi nasional yang kondusif dan jaminan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia”, tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Kabidpenum Puspen TNI
Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M.

poskota 

[Dunia] Helikopter Baru Andalan Korsel, Apache AH-64E

Apache AH-64E. (Istimewa)

Korea Selatan (Korsel) telah memesan 36 helikopter tempur buatan Amerika Serikat (AS) Apache AH-64E. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pertahanan terhadap ancaman Korea Utara (Korut). Unit pertama Apache AH-64E akan dikirim dari AS ke Korsel pada awal tahun depan.

Secanggih dan sehebat apa sebenarnya capung besi buatan AS tersebut, sehingga dipercaya Korsel untuk melindungi negaranya? Merangkum dari sejumlah sumber, Sindonews mencoba mengulas mengenai helikopter tersebut.

Apache AH-64E pada awalnya dirancang oleh perusahaan Hughes Helicopters. Namun, Firma McDonnell Douglas kemudian membeli Hughes Helicopters dan melanjutkan pembangunan helikopter ini.

Helikopter ini merupakan pengembangan dari Apache 64D. Apache AH-64E masuk ke dalam kategori heli serang berat yang memiliki transmisi lebih baik dibanding seri D. Apache E juga menggunakan baling-baling dari bahan komposit, yang membuatnya bisa terbang lebih cepat dibanding Apache D Block II.

Capung besi berjuluk Guardian ini mampu mendeteksi panas tubuh manusia yang berada di balik pepohonan dan mampu melakukan penghancuran dari jarak jauh, baik untuk lapis baja maupun infanteri.

Apache AH-64E juga dilengkapi pengendalian drone dari dalam kokpit, sehingga meningkatkan kemampuan, baik dalam pengawasan maupun tempur. Helikopter ini mampu terbang tinggi dan menembak dari jarak jauh, sehingga sulit untuk ditembak oleh rudal jarak pendek yang dibawa infanteri atau kendaraan lapis baja lawan.

Guardian dilengkapi dengan sejumlah senjata kelas berat, seperti rudal AGM-114 HELLFIRE fire-and-forget yang dijuluki tank-killer. Senjata ini merupakan senjata utama Apache AH-64E. Setidaknya 16 rudal HELLFIRE yang dibagi ke dalam 4 stub wing hardpoint dengan jangkauan tembak hingga 12 km dibawa oleh helikopter tersebut.

Apache juga dilengkapi dengan rocket pod, Roket Hydra 70mm series Folding-Fin Aerial Rocket (FFAR) dengan 19 roket dalam satu pod, dan dilengkapi rudal AIM-9 Sidewinder dan AIM-92 Stinger.

Helikopter ini disebut bisa juga membawa rudal anti radiasi AGM-122 untuk menghancurkan instalasi radar musuh yang secara efektif akan membutakan kekuatan lawan.

Selain itu, helikopter ini juga dilengkapi dengan sejumlah senjata lainnya, seperti empat rudal penghancur presisi, roket berpandu laser CRV7 70mm, serta senapan otomatis 30 mm dengan kecepatan menembak 625 peluru dalam satu menit.

Apache AH-64E dilengkapi Radar Longbow, dan sistem Pilot Night Vision Sensor (PVNS) serta Target Acquition Designation Sight (TADS) yang dapat menyajikan image dari target dalam bentuk direct-view-optic.

Selian Korsel, Israel, Belanda, Inggris dan Indonesia adalah beberapa negara yang juga menggunakan helikopter Apache AH-64E, dan varian lagi dari helikopter tersebut. (esn)

sindonews

Ketua MPR Dukung Industri Kapal Dalam Negeri

Pembangunan geladak mesin kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) pesanan Filipina di PT PAL Indonesia, Surabaya, 14 Agustus 2015

Industri pembangunan kapal di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar. Selain masalah kompetitor dari luar, produsen kapal dalam negeri juga dihadapkan pada persoalan sistem adminstrasi dan perizinan yang berbelit.

"Bahkan, tak jarang izin yang diberikan kepada industri kapal dalam negeri lebih sulit dibanding produsen luar," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberikan ceramah di hadapan civitas akademika Perguruan Tinggi Teknokrat Bandar Lampung, Provinsi Lampung, seperti siaran pers Sabtu (7/11/2015).

Harusnya menurut Zulkifli, produsen kapal dalam negeri mendapatkan kemudahan. Karena industri lokal jelas-jelas sudah berkontribusi dalam pembangunan. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Negara harus berani memanfaatkan indutri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kapal, kalau kurang barulah impor dari luar", tambah Zulkifli.

Apalagi, menurut Zulkifli produk kapal dalam negeri sudah mampu  bersaing dengan produk serupa dari luar. Bahkan harga kapal dalam negeri relatif lebih murah dibanding luar.

"Sudah saatnya kita lebih berpihak pada produk dalam negeri, dan itu harus menjadi semangat kita bersama, termasuk Presiden Jokowi", terang Zulkifli.

Sebelumnya pada Jumat (6/11) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi meninjau  perusahaan pembuatan kapal  PT.   Daya Radar Utama, Srengsem Panjang Bandar Lampung. Di tempat tersebut Zulkifli dan Jokowi menerima berbagai keluhan dari para pengusaha kapal terkait perizinan dalam pembuatan kapal. PT.   Daya Radar Utama sendiri merupakan salah satu produsen kapal dalam negeri yang kerap menerima pesanan kapal baik dari dalam maupun luar negeri.

Sebelum kunjungan ke Lampung Zulkifli sempat memberikan keynote speech dalam gelaran acara Malam Pembukaan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Indonesia ( APHTN-HAN Indonesia ), di aula gedung Bapedda Pemprov Jawa Timur, Jumat ( 6/11 ). Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk 'curhat' soal kenegaraan kepada para pakar tata negara.

"Saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini untuk menyampaikan kerisauan bangsa ini soal ketatanegaraan Indonesia.  Banyak sekali elemen masyarakat dan di berbagai daerah yang mempertanyakan soal sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah sudah paripurna sudah bagus ataukah harus dilakulan perubahan lagi," ungkapnya.

Ada beberapa contoh antara lain soal otonomi daerah. Hubungan kordinasi pemerintahan antara Gubernur dan Bupati terlihat kurang ada nuansa ego sektoral.  Padahal, sila keempat dalam Pancasila adalah mengedepankan permusyawaratan semua harus bermusyawarah dan kebersamaan. Selain soal otonomi daerah, soal lain yang menjadi curhatan Ketua MPR adalah soal sistem presidensiil dan parlementer.  (tor/van)

Detik

Garangnya TNI Hadapi Agresi China di Laut China Selatan

Gladi Resik HUT TNI

Kehadiran kapal perang Amerika Serikat (AS) membuat situasi di Laut China Selatan semakin memanas. Apalagi, militer dari negeri Paman Sam tersebut menolak permintaan China untuk angkat kaki dari area yang tengah dilanda konflik dengan beberapa negara itu.

Rupanya, agresivitas yang dilakukan China juga menimbulkan kekhawatiran di tanah air. Kondisi ini membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut ambil bagian dalam mengamankan wilayahnya, terutama kawasan Natuna.

Banyak pihak yang beranggapan, China juga mengincar kawasan kaya minyak tersebut untuk masuk ke dalam wilayah yang diklaim negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, tudingan tersebut telah dibantah.

Meski begitu, TNI tak mau begitu saja percaya. Berbagai cara dilakukan untuk menegakkan kedaulatan RI di Natuna.

Berikut kebijakan TNI dalam menghadapi agresi China di Laut China Selatan:

1. Bangun Pangkalan Sukhoi
 

Sukhoi TNI AU. k3vithk.blogspot.com

Sejak 2014, TNI sudah membangun pangkalan jet tempur di Natuna. Tujuannya, agar unit Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di kepulauan kaya minyak itu.

Pangkalan khusus Sukhoi akan dibangun dekat Bandar Udara Ranai yang memiliki landasan pacu 2,5 kilometer. Rencana itu disampaikan Komandan Pangkalan Udara Ranai Letkol Andry Gandi.

"Bandara ini sudah bisa dioperasikan malam hari dan memiliki radar yang terintegrasi," ujar Andry (27/3/2014) seperti dilansir Antara.

Shelter Sukhoi di Natuna sudah masuk APBN, melalui anggaran Kementerian Pertahanan. Perlu tambahan suplai listrik, serta area pendaratan yang lebih luas agar Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di Natuna. Selain itu, Sukhoi Su-30 juga dirancang bisa mendarat di Ranai untuk operasi militer sewaktu-waktu.

Seri Sukhoi sejauh ini masih diparkir di Pangkalan Militer Makassar.

2. Perketat Keamanan di Natuna
 

Geladi resik HUT TNI

The Diplomat mencatat personel TNI menjaga ketat wilayah darat Natuna. Secara resmi TNI AD, mengakui menambah satu batalion infanteri untuk mengamankan pulau kaya kandungan gas tersebut.

Victor Robert Lee dari the Diplomat mengatakan penjagaan di Natuna sangat ketat. Setiap pengunjung yang tiba di Bandara Ranai diperiksa identitas dan keperluan lawatannya.

Selain di Ranai, kehadiran pasukan TNI disebar di pulau-pulau sekitar Bunguran. "Jadi tidak terfokus di Ranai atau Pulau Bunguran ini," kata Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Lodewijk F. Paulus (18/6/2012).

Markas batalion tersebut di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135.

3. Tolak Ajakan Latihan Bersama 

 Geladi resik HUT TNI

Menteri Pertahanan China Chang Wanquan mengajak negara anggota ASEAN (Asosiasi Negara Asia Tenggara) untuk menggelar latihan perang bersama di Laut China Selatan. Ajakan latihan perang itu guna mengantisipasi kawasan yang memang dikenal rawan konflik.

Menanggapi itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan ajakan Menhan China itu harus dipikirkan secara matang. Sebab, latihan perang bersama, kata dia, justru akan meningkatkan tensi instabilitas di Laut China Selatan.

"TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah. Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan peace and stability, keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan," kata Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10).

Gatot menegaskan, pemerintah telah menginstruksikan agar menjaga sikap untuk tidak ikut dalam kegiatan yang cenderung memicu instabilitas. Oleh sebab itu, TNI harus mematuhi instruksi tersebut.

"Pemerintah mengimbau agar semuanya tak menghadiri pelaksanaan kegiatan-kegiatan laut China Selatan yang dapatkan tingkatkan tensi stabilitas. Artinya diajak negara manapun di China Selatan karena untuk tingkatkan stabilitas di sana sebaiknya TNI tak laksanakan itu," ujarnya.

4. Kerahkan 7 Kapal Perang ke Natuna
 

Pelepasan KRI Bung Tomo ke Lebanon 

TNI Angkatan Laut mengerahkan 7 kapal KRI untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Ketujuh kapal KRI tersebut sudah berada di Lanal Ranai, Natuna.

"Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan, ZTE. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerjasama bersama tetangga, patroli koordinasi," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat (6/11).

Namun Laksamana Ade Supandi, tak menyebutkan tujuh KRI tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan mengamankan jalur laut.

"Mengamankan jalur-jalur pendekat ke kita, jadi tidak bisa sembarangan. Terus ada kegiatan inventionaly belakangan ini dan baru menggerakkan unsur, sebenarnya kan nggak. Kalau di lihat dari laporan-laporan AL ke Mabes TNI itu adalah bagian dari komitmen dari Mabes TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di Laut Sulawesi," kata mantan Pangarmatim ini.

merdeka 

Susi Bisa Kendalikan TNI AL di Satgas Anti Illegal Fishing

Presiden Joko Widodo resmi meneken Perpres No 115 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal. Perpres ini pun menuai tanggapan dari kalangan militer. Mengapa?

Perpres ini sebenarnya mengatur tentang Satgas yang bisa langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan. Hanya saja dalam pasal 6 huruf b tentang pedoman umum pelaksanaan operasi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Komandan Satgas diberi kewenangan atau otoritas untuk melaksanakan komando dan kendala terhadap unsur-unsur satgas. Termasuk TNI AL maupun kapal-kapalnya.

Sejumlah pihak menyebut aturan ini bertentangan dengan UU pertahanan dan mencederai TNI. Padahal untuk kendali TNI maupun unsur-unsurnya, TNI harus bertanggung jawab terhadap Panglima TNI.

"Hanya masalahnya berkaitan dengan organisasi saja dengan dibentuknya satgas dalam Perpres No 115. Selama ini illegal fishing secara tidak langsung kita juga melaksanakan kegiatan amanah dari UU perikanan, itu pendekatan hukum publik," ungkap KSAL Laksamana Ade Supandi saat dimintai tanggapan dalam gathering media di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (6/11/2015).

Dalam Perpres ini diatur bahwa Satgas terdiri dari lintas instansi dan aparat terkait dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina dan lainnya. Komandan adalah Menteri KP, Kepala Pelaksana Harian adalah Wakil KSAL, dan 3 wakil kepala pelaksana harian yaitu Kepala Bakamla, Kepala Baharkam Polri, dan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum.

"Itu kalau kita analogikan, kita juga di bawahnya Basarnas waktu itu. Jadi sebenarnya ini (TNI AL) di bawah koordinasi (KKP). Toh selama ini nggak ada masalah. Misalnya illegal fishing sama kan. Makanya sekarang ditentukan di Perpres ini," kata Ade.

Terkait kewenangan menggerakan kapal TNI AL atau KRI yang diberikan kepada Menteri Susi, Ade mencoba menjelaskan. Bahwa memang untuk tugas operasi maupun misi, unsur-unsur TNI berada dalam otoritas Panglima TNI. Jika nantinya terjadi dualisme komando dalam penegakan hukum terkait ilegal fishing, dalam Perpres ini disebut KSAL sudah diatur.

"Jadi ada tugas-tugas KRI yang soal pertahanan negara di bawah Panglima TNI, dan ada juga tugas-tugas operasi yang berkaitan dengan kapal, kalau itu berkaitan operasi contohnya dengan keamanan laut, itu juga di bawah panglima TNI. Kemudian kalau dalam tugas-tugas tertentu melaksanakan tugas penegakkan hukum sipil, terkait masalah UU perikanan, ini di pasal 5 dari Perpres No 115 sudah ada," jelas Ade.

"Bahwa dalam satgas ini dalam perencanaan itu mendapat arahan dari Menkopolhukam, Panglima TNI. Kalau Panglima TNI memandang bahwa ada dualisme dalam pergerakkan unsur, nanti itu juga akan ditentukan di sana," sambung mantan Pangarmatim itu.

Jadi apakah ini artinya TNI AL tidak masalah mendapat komando dari Menteri Susi?

"Toh, selama ini AL juga melaksanakan tugas penegakkan hukum di laut," tukas Ade.

Sebelumnya pada menjelang pertengahan Oktober 2015 lalu, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perpres No 155 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Saat mengumumkannya, Susi terlihat sangat girang.

"Kapal tanpa izin di teritorial kita, langsung tenggelamkan. Sekarang enggak usah nunggu berbulan-bulan (proses pengadilan), langsung kita tenggelamkan saja. Satgas bertanggung jawab langsung pada Presiden," ujar Susi, Rabu (21/10).

Dalam tugasnya nanti, satgas berwenang menentukan target operasi. Kemudian juga melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk serta memerintahkan unsur-unsur satgas untuk melakukan penegakan hukum. Lantas yang terakhir adalah melaksanakan komando dan pengendalian. (elz/bag)

Detik 

Menhub Jonan akan panggil pilot Batik Air tergelincir

Batik Air tergelincir di Yogyakarta. ©2015 merdeka.com

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta supaya PT Angkasa Pura I membantu proses evakuasi pesawat Batik Air yang tergelincir di Bandara Adi Sucipto, Yogjykarta.

"Saya minta apa AP I membantu supaya pesawat yang tergelincir bisa dievakuasi secepatnya. Yang saya dapat laporan sekarang runwaynya tidak terpengaruh jadi saya kira oke. Supaya bisa digeser semaksimal mungkin dan secepat mungkin," ujar Jonan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat (6/11).

Selain itu, lanjutnya, ia juga meminta agar KNKT segera menyelidiki penyebab tergelincirnya maskapai Lion Air Group itu.

"Yang lain, Saya sudah minta KNKT untuk investiogasi ini penyebabnya apa. Kita akan panggil pilotnya segala macam untuk ditanya kenapa bisa tergelincir," tegasnya.

Mantan Dirut PT KAI ini menilai jika peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang memerlukan penyelidikan lebih jauh. Untuk itu ia akan membekukan sementara izin terbang si pilot.

"Kalau hari ini yang tergelincirnya 10 boleh diskusi, tetapi kalau satu saya kira kita akan panggil pilotnya kenapa bisa tergelincir dan lain sebagainya," jelasnya.

"Akan kita periksa (pilotnya). Izin terbangnya akan kita suspend untuk sembilan puluh hari maksimum lalu akan kita lihat kenapa sampai tergelincir," tambah Jonan.

Jonan mengakui masih diperlukan banyak perbaikan terhadap seluruh bandara di dalam negeri. Apalagi, di saat menghadapi musim penghujan.

"Kalau hari ini hujan gitu ada sepuluh tergelincir itu kita cek. Apa runwaynya terlalu licin atau apa. Memang harus diperbaiki dibanyak airport alat mengukur air yang ada di atas Runway. Itu yang harus disediakan, tapi itu bukan alasan pesawat tergelincir atau tidak tergelincir. Masa harus tergelincir tiap hari, sehari saja ada 800 penerbangan dengan 1.800 movement," jelasnya.

"Kita lagi cek. Saya masih tanya Dirjen Perhubungan Udara," tandasnya.

 Merdeka

Pelajaran Berharga Perang Suriah

Prototype Bom produksi Indonesia

Ada pelajaran yang menarik bila melihat kampanye udara yang dilakukan Rusia di Suriah. Selama ini militer Suriah pimpinan Bashar Al Assad, kesulitan memukul mundur pemberontak FSA maupun ISIS. Gerakan militer Suriah lebih terfokus ke operasi Angkatan Darat.
Namun semua berubah dengan cepat, ketika Rusia datang dan melakukan serangan lewat udara maupun rudal jarak jauh.

Serangan Rusia ini efektif. Gerakan FSA dan ISIS berhasil dipukul mundur. 

Kini inisatif peperangan ada di Angkatan Darat Suriah. Bahkan mereka terlihat mulai leluasa bergerak karena mendapatkan bantuan udara dari Rusia. Pesawat pesawat Rusia, dengan cepat melumat, bila ada pergerakan FSA maunpun ISIS. Persembunyian dan depot logistik FSA/ISIS juga dihancurkan.

Teater model perang seperti ini sebenanrnya, pertama kali digelar AS dalam perang Teluk di Irak dan berhasil menggulingkan Saddam Hussein.

Saya jadi teringat ke situasi di dalam negeri, bagaimana TNI memberantas gerakan separatis GAM di Aceh. Sulit bagi TNI bisa memulul GAM dalam waktu yang cepat. GAM melakukan peperangan hit and run.

Sesekali TNI menggunakan roket FFAR yang ditembakkan lewat helikopter NBO-105. Tentu efek dari roket itu tidak signifikan. Selain efek ledak yang kecil, helikopter itu, tidak bisa cepat datang ke lokasi.

Dalam operasi militer di Aceh, tidak terdengar ada skenario, pemngeboman lewat udara, untuk posisiatau markas GAM. Yang ada tentara di darat, gabungan Angkatan Darat dan Marinir, bergerak susah payah, mengejar persembunyian GAM, antara lain ke pegunungan Bukit Barisan.
Cara peperangan yang ditunjukkan Rusia di Suriah, bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia di kemudian hari. Kalau bisa menggempur musuh dengan mudah, mengapa harus memilih langkah yang sulit.

Tentu untuk melakukan teater peperangan udara seperti Rusia di Suriah, membutuhkan teknologi UAV, komunikasi dan satelit yang canggih. Tapi itu semua, bisa dilakukan Indonesia jika mau.
Gambar di atas menunjukkan prototype sejumlah bom yang dibuat di dalam negeri. Next kalau ada gerakan separatis di Papua yang angkat senjata dan sudah terdeteksi UAV, bisa saja langsung dibombardir lewat jet tempur Sukhoi atau pesawat tempur Super Tucano.

 jakartagreater

Australia Terima Globemaster III Terakhir

C-17 Globemaster III kedelapan atau terakhir Angkatan Udara Australia

Royal Australian Air Force (RAAF) menerima C-17 Globemaster III kedelapan  atau terakhir dengan kedatangan pesawat A41-212 ke homebase mereka di RAAF Amberley Basis pada 2 November.
Pesawat ini adalah yang terakhir dari dua pesawat tambahan pembelian Australia yang ditandatangani untuk awal tahun ini, untuk menambah enam pesawat yang sudah beroperasi. Dua pesawat tambahan ini dibeli dengan harga US$713 juta.

RAAF menerima C-17 pertama pada bulan Desember 2006, sejak itu pesawat tersebut telah melayani berbagai kapan operasi di seluruh dunia; terutama dalam mendukung pasukan Australia yang bertugas di Irak dan Suriah serta membawa korban pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di atas timur Ukraina serta upaya bantuan banjir Queensland.

Sebagaimana dikutip IHS Jane Jumat 6 November 2015, pengadaan C-17 Australia merupakan bagian dari perombakan besar kemampuan airlift RAAF di mana layanan telah memperkenalkan empat jenis transportasi baru sejak sebelum pergantian abad.

Pada tahun 1999, yang pertama dari 12 pesawat Lockheed Martin C-130J-30 Hercules disampaikan, diikuti pada tahun 2006 mereka menerima pertama dari delapan C-17. Sementara pada 2011 mereka menerima KC-30 MRTT pertama dari lima yang dipesan. Sedangkan pada 2014 RAAF juga menerima Alenia Aermacchi C-27J Spartan pertama dari 10 yang diperintahkan.

 jejaktapak

[Dunia] Jet C919 China Pesaing Boeing dan Airbus Terbang Perdana di 2016

Pesawat C919

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat asal China, Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) telah meluncurkan pesawat C919 ke publik pada 2 November 2015 kemarin.

Saat diluncurkan perdana ke publik atau familiar disebut roll out di Shanghai China, pesawat belum bisa terbang.

Setelah proses roll out, pesawat harus menjalani uji struktur hingga uji sistem. Setelah itu, baru C919 bisa melakukan terbang perdana (first flight).

Dikutip dari BBC, Rabu (3/11/2015), COMAC menargetkan first flight baru bisa terlaksana di 2016. Proses pengujian dilakukan selama beberapa tahun. Proses ini diproyeksi memakan waktu 3 tahun, sebelum pesawat diproduksi secara massal.

Pesawat C919, diklaim akan masuk ke pasat jet komersial di atas 150 penumpang. C919 akan menantang dominasi produsen pesawat dunia, Boeing dan Airbus.

Hingga saat ini, COMAC telah mengantongi order 517 unit pesawat C919. Umumnya, pemesanan datang dari maskapai pelat merah asal China dan perusahaan pembiayaan pesawat lokal.

Pesawat Jet C919 berpenumpang pertama yang dibuat oleh Commercial Aircraft Corp of China (Comac) dipertunjukan di pabrik pembuatan pesawat tersebut di Shanghai, (2/11/2015). Stringer/Reuters/detikcom

Detik 

Mitsubishi T-2

Pesawat Jet Trainer Buatan Jepang 

Mitsubishi T-2

Boleh saja Jepang jadi pecundang dalam PD II dan berujung semua teknologi militernya diberangus. Tapi semangat untuk membangun teknologi militer garapan negeri sendiri harus tetap ada. Caranya sedapat mungkin dicari celah agar lolos dari pembatasan pengembangan teknologi yang diberlakukan oleh Amerika, si pemenang perang. Untuk itu kebutuhan jet latih bagi kepentingan transisi AU Jepang dari F-104J Starfighter ke F-4EJ Phantom II jadi kedok untuk mengembangkan sebuah jet militer.

Agar sesuai dengan kebutuhan, maka kemampuan terbang diatas kecepatan suara (supersonik) jadi syaratnya. Adalah pabrikan industri berat Mitsubishi akhirnya dipercaya untuk melahirkan jet latih sekaligus jet supersonik pertama asli Jepang. Sebagai catatan, pabrikan ini sudah punya pengalaman ketika melahirkan jet latih di era 50-an.

Dengan memakai basis SEPECAT Jaguar, jet serang (attack) hasil kerja bareng Inggris-Perancis, maka muncullah Mitsubishi T-2. Maka tak heran, kalau bentuknya pun mirip dengan Jaguar. Punya konfigurasi “sayap atas” (high wing) serta badan panjang (long fuselage) yang meruncing ke depan. Hasil tangan dingin Dr. Kenji Ikeda ini terbang untuk pertama kali pada 20 Juli 1971.

Mitsubishi T-2 ini bukanlah copy paste Jaguar. Sangat banyak perbedaan mendasar antara keduanya, Jaguar digunakan hanya sebagai basis pengembangan agar tidak terjadi “re-invent the wheel”.

 Mitsubishi T-2, upaya Jepang merebut teknologi jet fighterditengah segala pembatasan.

Sebagai tenaga dorong dipercaya pada dua turbofan ber-after-burner, Ishikawajima-Harima TF40-801A yang mampu membesut T-2 hingga menembus angka Mach 1,6. Kedua mesin tadi sebenarnya tak lain merupakan jiplakan resmi dari Roll-Royce/Turbomecca Adour 102, mesin yang dipakai oleh SEPECAT Jaguar. Setelah itu kedua awaknya ditempatkan pada kanopi terpisah dengan kelengkapan kursi lontar Weber ES-7J yang dilisensi dalam negeri Jepang oleh Daiseru.

Selain sebagai jet latih, T-2 juga dipercaya untuk menjalankan tugas sebagai close air support (bantuan tembakan udara), menggantikan jet veteran F-86 Sabre. Untuk itu kode pesawat pun akhirnya dirubah menjadi (Fighter Strike Trainer] FST-2. Berbagai jenis persenjataan sanggup dibawa.

Sebagai senjata tetap (fixed armament) adalah kanon multi laras Vulcan JM-61 kaliber 20 milimeter yang tertanam pada bodi bawah depan sebelah kiri. Sedang kelima cantelan, empat di sayap dan sebuah di bawah badan, bisa digantungi senjata sampai seberat satu ton (T-2) . Sedang untuk FST-2, beban bawaan tadi bisa bertambah hingga total seberat 2,7 ton. Sebagai opsi adalah fasilitas pemasangan rudal udara-udara AIM-9 Sidewinder pada ujung sayap (wing tip mounted).

T-2 kemudian masuk dalam jajaran Wing Udara ke 4 Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF-fapanesse Self Defence Force) di Pangkalan Mitsushima tahun 1976. Selain itu dengan memakai jenis pesawat yang sama, Negeri Samurai itu juga melakukan uji coba sistem kontrol digital fly-by-wire. Oleh karenanya sirip vertikal, horisontal serta perangkat uji coba ditambahkan pada jet T-2. Pesawat uji coba berkode T-2 CCV (Control-Configured Vehicle) ini pertama kali mengudara pada awal Agustus 1983.

Saat ini, seluruh armada Mitsubishi T-2 sudah pensiun dan digantikan oleh adiknya, Mitsubishi F-2B.

hobbymiliter