China: Kebebasan Navigasi di LCS Tak Pernah Jadi Masalah

China menyatakan tidak mempermasalahan kebebasan navigasi di Laut China Selatan

Pemerintah China menyatakan, tidak ada masalah dengan kebebasan navigasi dan overflight di atas Laut China Selatan. Namun, China menegaskan bahwa sengketa wilayah di perairan strategis itu harus diselesaikan oleh negara-negera yang bersangkutan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri China, Liu Zhenmin, saat pertemuan para pemimpin Asia Pasifik yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Kebebasan navigasi dan overflight tidak pernah menjadi masalah," katanya saat berbicara mengenai Laut China Selatan saat konferensi pers seperti dikutip dari laman Reuters, Minggu (22/11/). Liu juga mengatakan bahwa China telah mengajukan proposal untuk menangani silang sengkarut Laut China Selatan.

China telah mengklaim Laut China Selatan dan mengubah terumbu karang di wilayah tersebut menjadi pulau buatan. Klaim China ini pun mendapat tentangan dari sejumlah negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei yang juga memiliki klaim teritorial atas wilayah tersebut.

Sindonews

Indonesia Kunci Bagi Pembangunan Kawasan

Presiden Jokowi bertemu dengan PM Jepang, Shinzo Abe, di Kuala Lumpur, Malaysia | (Setneg)

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela pertemuan Asia Pasifik yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam rilis yang diterima redaksi Sindonews, Minggu (22/11/2015), kedua Kepala Negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang dapat mempererat hubungan kedua negara, terutama di bidang infrastruktur, seperti pembangkit listrik, pelabuhan dan lainnya.

PM Abe mengakui bahwa hubungan kedua negara sangat baik dan Indonesia merupakan mitra strategis bagi Jepang. PM Abe pun berharap kedua negara dapat bekerjasama dengan erat di berbagai sektor.

"Khususnya mengenai infrastruktur, saya berpikir bahwa pembangunan di Indonesia penting bagi kemakmuran kawasan," ucap PM Abe.

Selain infrastruktur, kerjasama juga dilakukan di bidang politik dan pertahanan, dimana Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang akan dilakukan di Jepang pada Desember 2015.

"Pertemuan itu akan memberikan kontribusi penguatan kerjasama politik dan pertahanan kedua negara," ucap Presiden Jokowi.

Tentang Laut Cina Selatan, kedua Kepala Negara juga melakukan tukar pikiran mengenai situasi Laut Cina Selatan. "Pentingnya stabilitas dan keamanan kawasan serta hukum internasional juga harus dihormati di kawasan itu," kata Presiden.

Sindonews

Setelah Diancam Ini oleh Menteri Luhut Cina Akui RI di Natuna

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Subekti

Pemerintah Cina akhirnya memberikan pernyataan resmi mengakui hak Indonesia atas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi bilateral dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, bersama empat negara ASEAN lain, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, membantah klaim maritim Cina.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyatakan menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun pemerintah Cina sengaja menghindari diskusi publik terkait dengan isu ZEE, yang memicu keraguan pemerintah Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat, Cina menggunakan strategi Fabian terhadap Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap.

Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu pemerintah Cina terkait dengan ZEE. Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tapi juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi menimbulkan konflik dan melibatkan angkatan laut dari beberapa negara di dunia.

Sebelumnya, Filipina menjadi penentang ambisi Cina di Laut Cina Selatan setelah membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Cina marah atas gugatan tersebut. Media resmi Cina telah mengecam Manila, dan pemerintah Cina tegas menolak berpartisipasi dalam proses hukum. Bulan lalu, Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag menolak yurisdiksi atas masalah ini.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kekuatan militer di Kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo memerintahkan pesawat tempur SU-27, SU-30, F-16, P3-C, pengawas maritim, dan pesawat antikapal selam ke pulau-pulau. Presiden juga menambah pasukan ke pangkalan militer di sana untuk menunjukkan tekad Indonesia melindungi wilayah dan ZEE di Natuna.

Namun, pada 11 November 2015, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menuturkan, jika dialog dengan Cina atas Kepulauan Natuna tidak membuahkan hasil, Indonesia mungkin akan mengikuti jejak Filipina membawa Cina ke Pengadilan Arbitrase Internasional.

Akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Li, mengumumkan kesediaan Cina menerima klaim kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun Hong tidak menyebutkan dalam keterangan mengenai Nine Dash Line atau ZEE di wilayah tersebut. Menurut dia, itu tidak perlu. Sebab, ujar dia, selama Cina mengakui klaim Indonesia, perairan 200 mil laut otomatis berada dalam area Indonesia, berpotensi menantang legitimasi Cina atas garis klaimnya.

Tempo

Cina Tegaskan Natuna Milik Indonesia

Satgas Natuna TNI AL

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna, bahkan Tiongkok sudah dengan jelas menyatakan bahwa kepulauan tersebut milik Indonesia.

"Beberapa waktu lalu ada berita soal klaim Natuna. Itu sama sekali tidak benar," kata Retno dalam keterangannya kepada media massa di Kuala Lumpur, Jumat.

Kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna, lanjut dia, sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk Tiongkok.

Sebagai bukti terakhir, Menlu mengutip pernyataan juru bicara Menlu Tiongkok, yang dengan jelas menyebutkan soal kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia.

"Ini adalah wilayah Indonesia. Titik," tegas dia.

Ditambahkannya bahwa penentuan delimitasi, termasuk zona ekonomi eksklusif dan batas kontinental, ditarik dari garis-garis tersebut, karena yang disengketakan antara beberapa negara adalah masalah fitur berupa pulau, atol, bebatuan, dan sebagainya.

"Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih klaim dengan negara mana pun," katanya.

Di Natuna, Indonesia mempunyai tumpang tindih batas kontinental dengan Malaysia, namun masalah tersebut sudah diselesaikan dan dicatatkan ke PBB.

Sementara soal tumpang tindih kawasan ZEE dengan Malaysia di barat dan Vietnam di utara, saat ini masih dinegosiasikan.

Indonesia dan Malaysia sudah menunjuk utusan khusus untuk mempercepat proses negosiasi. Sedangkan dengan Vietnam, negosiasi yang sudah lama berhenti telah dihidupkan kembali dan akhir 2015 akan ada pertemuan lagi.

Indonesia mengajak semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memantik ketegangan di kawasan, kata Menlu.

Senada dengan Retno, Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah tersebut.

"Soal nine-dash line, kami sepakat bahwa kebebasan pelayaran, code of conduct mengemuka. Namun kita ingin mengedepankan dialog untuk mengatasi masalah itu," katanya.

Luhut menambahkan bahwa Indonesia telah merencanakan kerja sama eksplorasi di ladang potensial energi di Natuna, namun rencana itu ditunda karena harga gas turun. 

Sumber: Antara

[Dunia] 2 Pesawat Pengebom AS Terbang di Atas Laut Cina Selatan

Kapal China tampak melakukan upaya reklamasi di sebuah pulau karang di Laut China Selatan

Dua pesawat pengebom milik Amerika Serikat, B-52, terbang di dekat pulau buatan yang dibangun China di wilayah sengketa Laut Cina Selatan, kata Pentagon.

Misi mereka tetap dilanjutkan meskipun telah diperingatkan oleh pengawas daratan pihak China.

Peristiwa ini terjadi menjelang kunjungan Presiden Barack Obama untuk menghadiri KTT APEC di Manila, Filipina, minggu depan, yang juga akan dihadiri Presiden China, Xi Jinping.

China terlibat sengketa wilayah laut dengan sejumlah negara tetangga di Laut Cina Selatan.

Beijing mengklaim wilayah kaya sumber daya alam dan secara agresif menguasai daratan dan mendirikan bangunan di karang sengketa. Amerika dan pihak-pihak lain menentang aksi ini.

AS menyatakan rencana menunjukkan prinsip kebebasan navigasi di laut, yang mempertanyakan "klaim berlebihan" wilayah laut dan udara dunia.

Patroli Amerika, yang dilakukan pada hari Minggu malam di dekat Kepulauan Spratly, adalah "misi rutin di SCS (Laut Cina Selatan)," kata juru bicara Pentagon, Bill Urban

kompas 

[Dunia] Membaca kekuatan Militer Cina

Baru-baru ini Cina meningkatkan anggaran pertahanan. Kebijakan itu dinilai sebagai persiapan Beijing atas konflik di Laut Cina Selatan. Cina sejak lama berambisi menguasai jalur dagang paling gemuk di dunia itu. Kekuatan militer Cina meresahkan banyak negara.

 Kapal Induk Liaoning

Berjuta Serdadu, Minim Pengalaman

Cina yang memiliki hampir dua juta serdadu tercatat sebagai kekuatan tempur terbesar di dunia. Ditambah dengan usia generasi muda yang mencapai usia wajib militer setiap tahun sebesar 19 juta orang, Beijing tidak pernah kekurangan serdadu. Kelemahan terbesar Cina adalah pengalaman. Sebab itu Beijing kini mulai mengirimkan tentaranya ke berbagai misi PBB di seluruh dunia.

Pesawat Tempur

Saat ini sekitar 2500 pesawat tempur dimiliki oleh Angkatan Udara Cina. Kebanyakan berasal dari produksi dalam negeri yang mencontoh jet tempur Rusia, seperti Sukhoi Su-27 dan Su-33 untuk Angakatan Laut. Tapi baru-baru ini Cina menuntaskan produksi pesawat tempur siluman J-31. Kehadiran jet besi berwarna hitam ini membuat banyak negara Asia mempertimbangkan membeli pesawat siluman F-35 dari AS.

Meriam Api

Militer Cina dilengkapi dengan 1770 sistem peluncur roket dan sekitar 6000 meriam artileri. Tapi bukan itu yang membuat Tentara Pembebasan Rakyat Cina ditakuti, melainkan roket berhulu ledak nuklir yang dimilikinya. Dari sekitar 400 roket peluncur, Cina memiliki 20 Peluru kendali balistik antar benua, Dongfeng 5, yang berdaya jelajah 13.000 kilometer.

Kendaraan Lapis Baja

Setelah Rusia, Cina adalah negara ke-dua di dunia yang paling banyak memiliki kendaraan tempur lapis baja. Saat ini jumlahnya sekitar 10.000 unit. Tidak jelas berapa yang masih layak tempur. Namun Main Battle Tank teranyar milik Cina, yakni Tipe 99, diakui oleh berbagai pakar sebagai satu dari 12 tank tempur terbaik di dunia.

Kapal Induk Liaoning

Sejak beberapa tahun lalu Cina akhirnya memiliki kapal induk sendiri yang berasal dari kelas Admiral Kutznesov bernama Liaoning. Dalam sebuah ujicoba di Laut Cina Selatan, kapal berbobot 61 ribu ton ini mengangkut pesawat tempur Shenyang J-15 yang mirip Sukhoi Su-33, serta helikopter pengangkut Rusia Kamov Ka-31. Kehadiran Liaoning yang membuat kekuatan militer cina terlihat kokoh, dianggap menegaskan ambisi Beijing menguasai Laut Cina Selatan.

 jakartagreater

Wapres Bicara Soal Konflik Laut Cina Selatan

Vietnam dan Cina bersitegang atas sengketa perbatasan Laut Cina Selatan.

Ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat beberapa pekan terakhir. Amerika Serikat mengirim kapal perangnya untuk memantau pergerakan pasukan Tiongkok dan kapal tersebut dibuntuti oleh kapal Tiongkok.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan hal itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Pasalnya aksi kapal perang AS dan Tiongkok itu terjadi di perairan internasional, dan tidak mengganggu Indonesia.

"Ya selama berada di perairan internasional, tidak masalah kan," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2015).
Ketegangan di Laut Cina Selatan antara lain terjadi antara Tiongkok dengan sejumlah negara di Asean, atas klaim Tiongkok terhadap kepulauan Spartly. Sebelum konflik reda, Tiongkok menggelar latihan gabungan dengan tentara Malaysia.
Belakangan ketegangan kembali meningkat setelah AS mengirimkan kapal perangnya untuk memantau pergerakan Tiongkok, dan Tiongkok mengirimkan kapal nya untuk memantau kapal laut AS tersebut.

tribunnews 

Skenario Pertahanan Darat dan Udara di Riau, Jika Natuna Tiba-tiba Diserang Negara Asing

Kekuatan TNI di Riau

Konflik di pulau Natuna, kian memanas dalam beberapa pekan belakangan. China mengklaim kalau pulau strategis tersebut merupakan bagian dari negara mereka, dan menurunkan pasukan tempurnya untuk berjaga-jaga. Jika seandainya tiba-tiba ada pergerakan, apa yang bisa dilakukan Indonesia?

Terkait ini, dua orang pemimpin TNI di Provinsi Riau, yakni Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Nurendi, dan Danlanud Marsma TNI Henri Alfiandi, sudah mempersiapkan berbagai skenario. Dua Jenderal bintang satu tersebut mengklaim telah punya pergerakan taktis, kalau-kalau ada serangan mendadak.

"Kita sudah mempersiapkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), dan mereka masih latihan hingga sekarang. Jika ada kemungkinan terburuk, semua siap diturunkan dengan cepat, tidak butuh waktu lama," jawab Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Nurendi, Selasa (10/11/2015) pagi.

Ia meyakinkan, kalau Riau, siap ambil bagian, mengingat Negeri Lancang Kuning ini berada sangat dekat dengan wilayah Kepulauan Natuna, yang kini diklaim China merupakan wilayah teritorial mereka. "Dari sekarang kita antisipasi, kalau terjadi perang, kita lebih dari satu Matra yang siap mempertahankan NKRI," tegasnya.

Sementara itu, Jenderal Bintang Satu penguasa Matra udara, Danlanud Marsma TNI Henri Alfiandi, punya strategi lain. Di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, pihaknya sudah mensiagakan pesawat andalan, yakni F-16, yang jadi tonggak Matra udara.

"Kita sudah Siaga I. Ada dua skadron kita persiapkan kalau-kalau ada pergerakan tiba-tiba. Jarak tempuh udara dari Lanud ke sana (Natuna,red), butuh tempuh dua jam. Itu cukup cepat untuk memukul mundur," ujar Henri, usai menghadiri acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Pekanbaru, Riau.

Skadron ini, tegas dia, siap di delfoy kemana saja, sesuai intruksi pusat, termasuk ke Natuna, jika disana situasi semakin memanas. "Kita juga sudah meningkatkan patroli udara di wilayah perbatasan yang dirasa sangat vital. Kalau kita tarik garis lurus, ZEE memang jadi sembilan titik yang dikomplain China di wilayah Utara Natuna. Ini yang jadi fokus kita," tukasnya.
goriau

Pesawat Penyusup di Tarakan Diterbangkan Pilot AS

Ilustrasi. (Getty Images/Chris McGrath)

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia Marsekal Pertama Dwi Badarmanto menyatakan pesawat asing yang tertangkap radar menyusup di langit Tarakan, Kalimantan Utara, Senin siang (9/11), dipiloti oleh tentara Amerika Serikat.

“Pesawat itu diawaki oleh orang Amerika. Isinya satu pilot itu saja. Sekarang pesawat sudah dipaksa turun dan pilot dimintai keterangan kenapa dia terbang di situ, melanggar wilayah udara Indonesia,” kata Dwi kepada CNN Indonesia.

Pilot tersebut bernama James Patrick Murphy. Dia adalah penerbang Angkatan Laut AS. Saat ini Murphy sedang diinterogasi secara intensif oleh TNI AU di Tarakan, sementara pesawat jenis propeller first engine Cessna yang dia terbangkan diparkir di Pangkalan Udara TNI.

“Masih dalam penyidikan,” ujar Dwi. Murphy akan diperiksa sesuai proses hukum di Indonesia yang kemungkinan menghabiskan waktu satu-dua hari.

Dwi menyatakan pelanggaran wilayah udara di Indonesia telah berulang kali terjadi, termasuk di langit Tarakan. “Ini mungkin yang ke-19 sepanjang tahun ini. Pokoknya kami tak mau ambil risiko. Begitu ada pelanggaran, kami paksa dia turun,” kata Dwi.

Pelanggaran udara di wilayah Indonesia terjadi di saat konflik di Laut China Selatan tengah memanas. AS belum lama ini mengirimkan kapal perangnya berlayar di sekitar pulau reklamasi buatan China yang terletak dekat Kepulauan Spratly yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai miliknya, dan mengabaikan keberatan dari Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Klaim ini terus menyulut ketegangan di kawasan tersebut. (agk)

CNN 

Seharusnya Indonesia Jadi "Bridge Builders" di Kawasan

Pengamat militer dan intelijen Nuning Kertopati

Dalam pertemuan ASEAN Defence Ministry Meeting (ADMM) Plus atau pertemuan Menhan Se-ASEAN dan mitranya di Kuala Lumpur, Malaysia, 29 Oktober-5 November  2015, seharusnya Indonesia mampu menjadi ‘Bridge Builders’ atau pembangun jembatan bagi terciptanya perdamaian di kawasan. Demikian disampaikan oleh pengamat militer dan intelijen Nuning Kertopati kepada Jurnal Maritim, Jumat, 16/11/2015.
“Indonesia seharusnya bisa memainkan perannya sebagai “Bridge Builders” di kawasan dan mendorong sentralitas ASEAN,” tegas Nuning.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara non-claimant states di Laut China Selatan (LCS) yang memiliki pengaruh untuk menetapkan suatu keputusan bersama dalam pertemuan strategis antara Menhan Se-ASEAN itu.

“Tanpa suatu Pernyataan Bersama adalah  hal yang disesalkan dalam pertemuan itu,” ungkapnya dengan heran.

Memanasnya eskalasi konflik di LCS membuat ASEAN menjadi kawasan yang senantiasa diperebutkan pengaruhnya oleh negara-negara besar. Dengan kata lain, ASEAN menjadi tempat tarik menarik kepentingan untuk memperkuat hegemoni para negara adi daya.

“Hal ini menunjukkan sentralitas ASEAN yang semakin pudar dalam menghadapi kepentingan-kepntingan negara besar yang dapat mengancam perdamaian di kawasan,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh mantan Anggota Komisi I DPR RI ini bahwa perjalanan keikut sertaan Indonesia dalam forum itu selalu mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi strategis terkait penguatan kawasan dalam meredakan ketegangan, khususnya di LCS.

“Pernah terjadi dan berhasil diselesaikan upaya itu dengan shuttle diplomacy oleh Indonesia. Kini ditunggu kepiawaian dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di kawasan, atau apakah Indonesia hanya mengekor satu kepentingan negara besar tertentu saja?” selorohnya.

Wanita yang aktif juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi itu selanjutnya menegaskan meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional dan kawasan memerlukan strategi pertahanan yang matang, begitu juga dengan strategi diplomasinya.

“Ini adalah esensi ancaman yang ada di kawasan yang selama ini tidak dapat dilihat hanya secara gambling oleh penyusunan strategi pertahanan Indonesia,” keluhnya.

ADMM dihadiri para menteri pertahanan dari 10 negara anggota ASEAN dan rekan-rekan mereka dari negara lain, yakni Australia, Tiongkok, India, Jepang, dan AS.‎ Pertemuan berlangsung seminggu setelah kapal perang AS menantang batas teritorial di sekitar salah satu pulau buatan Tiongkok di kepulauan Spratly, dalam suatu operasi yang disebut patroli kebebasan navigasi.

Tiongkok mengklaim memiliki sebagian besar Laut China Selatan, di mana lebih dari US$ 5 triliun perdagangan global melintas setiap tahun. Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan juga melakukan klaim tandingan. Selama ini, Tiongkok keberatan dengan apa yang disebutnya sebagai gangguan luar dalam sengketa Laut China Selatan itu.

AS sebenarnya tidak memiliki posisi pada klaim Laut China Selatan itu. Tetapi, AS bersama sekutunya di ASEAN, seperti Filipina, merasa khawatir dengan aksi Tiongkok yang semakin keras, termasuk membangun pulau buatan di teritori yang disengketakan.

Di sini terlihat sekali pertarungan antara dua negara tersebut dalam ajang pertemuan Menhan Se-ASEAN itu. Sebelum pertemuan, Menhan RI Ryamizard Ryacuddu telah melakukan lawatan ke Tiongkok guna meningkatkan kerja sama pertahanan yang lebih intensif di antara kedua negara.
Termasuk poin pentingnya yang dibahas adalah adanya joint patrol di antara kedua negara yang juga melibatkan negara-negara lain di ASEAN.

Namun, di hampir waktu yang bersamaan, Presiden Jokowi juga melakukan kunjungan ke AS yang kemudian menghasilkan tawaran kepada Indonesia untuk masuk ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Sehingga muncul asumsi publik yang berfikir Indonesia sedang bermain di dua kaki dan tetap memerankan sebagai pihak netral.

Di akhir penyampaiannya, Nuning mengutarakan dalam perjalanan diplomasi Indonesia selalu berprinsip Non Blok atau lebih dikenal dengan prinsip yang tidak memihak alias netral, namun tetap harus vocal untuk mewujudkan perdamaian kawasan.

“Paling tidak kalaupun netral, harus ada suaranya dong, agar tercipta usulan-usulan yang strategis untuk perdamaian kawasan,” pungkasnya. [AN]

 jurnalmaritim

Garangnya TNI Hadapi Agresi China di Laut China Selatan

Gladi Resik HUT TNI

Kehadiran kapal perang Amerika Serikat (AS) membuat situasi di Laut China Selatan semakin memanas. Apalagi, militer dari negeri Paman Sam tersebut menolak permintaan China untuk angkat kaki dari area yang tengah dilanda konflik dengan beberapa negara itu.

Rupanya, agresivitas yang dilakukan China juga menimbulkan kekhawatiran di tanah air. Kondisi ini membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut ambil bagian dalam mengamankan wilayahnya, terutama kawasan Natuna.

Banyak pihak yang beranggapan, China juga mengincar kawasan kaya minyak tersebut untuk masuk ke dalam wilayah yang diklaim negeri Tirai Bambu tersebut. Namun, tudingan tersebut telah dibantah.

Meski begitu, TNI tak mau begitu saja percaya. Berbagai cara dilakukan untuk menegakkan kedaulatan RI di Natuna.

Berikut kebijakan TNI dalam menghadapi agresi China di Laut China Selatan:

1. Bangun Pangkalan Sukhoi
 

Sukhoi TNI AU. k3vithk.blogspot.com

Sejak 2014, TNI sudah membangun pangkalan jet tempur di Natuna. Tujuannya, agar unit Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di kepulauan kaya minyak itu.

Pangkalan khusus Sukhoi akan dibangun dekat Bandar Udara Ranai yang memiliki landasan pacu 2,5 kilometer. Rencana itu disampaikan Komandan Pangkalan Udara Ranai Letkol Andry Gandi.

"Bandara ini sudah bisa dioperasikan malam hari dan memiliki radar yang terintegrasi," ujar Andry (27/3/2014) seperti dilansir Antara.

Shelter Sukhoi di Natuna sudah masuk APBN, melalui anggaran Kementerian Pertahanan. Perlu tambahan suplai listrik, serta area pendaratan yang lebih luas agar Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di Natuna. Selain itu, Sukhoi Su-30 juga dirancang bisa mendarat di Ranai untuk operasi militer sewaktu-waktu.

Seri Sukhoi sejauh ini masih diparkir di Pangkalan Militer Makassar.

2. Perketat Keamanan di Natuna
 

Geladi resik HUT TNI

The Diplomat mencatat personel TNI menjaga ketat wilayah darat Natuna. Secara resmi TNI AD, mengakui menambah satu batalion infanteri untuk mengamankan pulau kaya kandungan gas tersebut.

Victor Robert Lee dari the Diplomat mengatakan penjagaan di Natuna sangat ketat. Setiap pengunjung yang tiba di Bandara Ranai diperiksa identitas dan keperluan lawatannya.

Selain di Ranai, kehadiran pasukan TNI disebar di pulau-pulau sekitar Bunguran. "Jadi tidak terfokus di Ranai atau Pulau Bunguran ini," kata Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Lodewijk F. Paulus (18/6/2012).

Markas batalion tersebut di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135.

3. Tolak Ajakan Latihan Bersama 

 Geladi resik HUT TNI

Menteri Pertahanan China Chang Wanquan mengajak negara anggota ASEAN (Asosiasi Negara Asia Tenggara) untuk menggelar latihan perang bersama di Laut China Selatan. Ajakan latihan perang itu guna mengantisipasi kawasan yang memang dikenal rawan konflik.

Menanggapi itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan ajakan Menhan China itu harus dipikirkan secara matang. Sebab, latihan perang bersama, kata dia, justru akan meningkatkan tensi instabilitas di Laut China Selatan.

"TNI itu harus segaris dan mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan politik luar negeri pemerintah. Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan peace and stability, keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan," kata Gatot di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/10).

Gatot menegaskan, pemerintah telah menginstruksikan agar menjaga sikap untuk tidak ikut dalam kegiatan yang cenderung memicu instabilitas. Oleh sebab itu, TNI harus mematuhi instruksi tersebut.

"Pemerintah mengimbau agar semuanya tak menghadiri pelaksanaan kegiatan-kegiatan laut China Selatan yang dapatkan tingkatkan tensi stabilitas. Artinya diajak negara manapun di China Selatan karena untuk tingkatkan stabilitas di sana sebaiknya TNI tak laksanakan itu," ujarnya.

4. Kerahkan 7 Kapal Perang ke Natuna
 

Pelepasan KRI Bung Tomo ke Lebanon 

TNI Angkatan Laut mengerahkan 7 kapal KRI untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Ketujuh kapal KRI tersebut sudah berada di Lanal Ranai, Natuna.

"Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan, ZTE. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerjasama bersama tetangga, patroli koordinasi," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat (6/11).

Namun Laksamana Ade Supandi, tak menyebutkan tujuh KRI tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan mengamankan jalur laut.

"Mengamankan jalur-jalur pendekat ke kita, jadi tidak bisa sembarangan. Terus ada kegiatan inventionaly belakangan ini dan baru menggerakkan unsur, sebenarnya kan nggak. Kalau di lihat dari laporan-laporan AL ke Mabes TNI itu adalah bagian dari komitmen dari Mabes TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di Laut Sulawesi," kata mantan Pangarmatim ini.

merdeka 

Laut Cina Memanas, TNI AL Kirim 7 KRI ke Natuna

Kapal Perang TNI AL

TNI Angkatan Laut mengerahkan 7 kapal KRI untuk memberi deterrence effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Ketujuh kapal KRI tersebut sudah berada di Lanal Ranai, Natuna.

“Itu kan operasi rutin, kita kan dalam 365 hari kegiatan patroli itu kegiatan patroli pengamanan perbatasan, ZTE. Dan juga kegiatan patroli yang berkenaan dengan keadilan di laut, baik di Laut Natuna, Sulawesi, maupun Samudera Hindia. Termasuk yang sudah tergelar berkaitan dengan kerjasama bersama tetangga, patroli koordinasi,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi di Mabes Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta, Jumat (6/11).

Namun Laksamana Ade Supandi, tak menyebutkan tujuh KRI tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan mengamankan jalur laut.

“Mengamankan jalur-jalur pendekat ke kita, jadi tidak bisa sembarangan. Terus ada kegiatan inventionaly belakangan ini dan baru menggerakkan unsur, sebenarnya kan nggak. Kalau di lihat dari laporan-laporan AL ke Mabes TNI itu adalah bagian dari komitmen dari Mabes TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk di Laut Sulawesi,” kata mantan Pangarmatim ini.
Sebelumnya, situasi di Laut China Selatan makin panas. Ketegangan di Laut China Selatan belakangan memanas seiring kapal perang Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut Cina Selatan.

Sementara Indonesia masuk dalam pusaran konflik Laut China Selatan setelah pemerintah Tiongkok memasukkan sebagian wilayah Natuna ke peta wilayahnya. Meski belum berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing, sikap keras diperlihatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menolak ajakan Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan untuk menggelar latihan bersama di Laut China Selatan.

Jenderal Gatot beralasan, semua negara harus menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas militer di kawasan tersebut.

 jakartagreater

[Dunia] Kapal Perang AS Bakal Manuver Lagi, China Kerahkan 2 Jet Tempur

China mengerahkan dua pesawat jet tempur untuk merespons patroli kapal perang AS di Laut China Selatan. | (Ilustrasi/Wikipedia)
 
Amerika Serikat (AS) hendak mengirim kapal perang lagi di kawasan Laut China Selatan setelah sebelumnya kapal perang mereka, USS Lassen, patroli di dekat pulau buatan China di kawasan sengketa itu. Sedangkan China mengerahkan dua pesawat jet tempur untuk merespons tindakan AS yang dianggap sebagai aksi “provokasi”.

Pekan lalu, kapal perang USS Lassen, bermanuver di wilayah yang berjarak 12 mil laut dari pulau-pulau buatan Beijing di Laut China Selatan. Tindakan itu dianggap menantang klaim teritorial China atas Laut China Selatan yang jadi sengketa.

Seorang pejabat pertahanan AS pada hari Senin mengatakan kepada Reuters, bahwa Angkatan Laut AS akan melakukan patroli serupa. “Di wilayah sekitar dua kali seperempat atau sedikit lebih dari itu,” kata pejabat itu mengacu pada wilayah Laut China Selatan.

”Itu jumlah yang tepat untuk membuatnya biasa, tapi bukan sodokan konstan di mata. Hal ini memenuhi maksud secara teratur tentang hak kami sesuai hukum internasional dan mengingatkan China dan orang lain tentang pandangan kami,” lanjut pejabat itu, yang dilansir Selasa (3/11/2015).

Washington tidak mengakui klaim Beijing atas hampir 90 persen kawasan Laut China Selatan. Klaim China itu juga ditentang Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan yang sama-sama mengklaim.

Sementara itu, dua pesawat jet tempur China telah dikerahkan dari sebuah landasan udara yang dibangun di kawasan Laut China Selatan untuk bermanuver guna merespons patroli kapal perang AS. Demikian dilaporkan South China Morning Post.

Pada Sabtu pekan lalu, Tentara Pembebasan Rakyat Angkatan Laut China mem-posting beberapa foto dari dua pesawat jet tempur China, Shenyang J-11, di situsnya. Dua pesawat itu tampak bermanuver di wilayah udara di atas Laut China Selatan. Foto lainnya menunjukkan pesawat tempur J-11 sedang take-off dan landing.

”Ini sinyal China yang dikirim ke AS, bahwa itu adalah (sinyal) serius tentang klaim (Beijing). Ini adalah tingkat respons minimum yang harus dilakukan China atau akan gagal memenuhi harapan rakyatnya,” tulis media itu mengutip Xu Guangyu, seorang pensiunan jenderal China. (mas)

sindonews

Soal Laut China Selatan, India Minta Semua Pihak Menahan Diri

Ilustrasi

Dalam pidatonya di Jakarta, Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari melemparkan sindiran halus pada China soal Laut China Selatan. Ansari mengatakan, jalur perdagangan internasional harus terbebas dari segala macam ancaman dan semua pihak harus mampu menahan diri dari melakukan tindakan yang bisa memancing keributan di wilayah tersebut.

"India memiliki visi untuk bersama-sama menjaga kedamaian di laut dan wilayah di sekitar kita. Kami percaya semua jalur dagang dan jalur laut harus terlindungi dari ancaman tradisional dan non-tradisional. Dan, semua negara yang menggunakan jalur internasional itu harus melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan menahan diri," ucap Ansari pada Senin (2/11).

Seperti diketahui, China saat ini menjadi negara yang mengklaim memiliki hak penuh atas wilayah tersebut. Untuk memperkuat klaim, China membangun pangkalan militer di wilayah tersebut, yang memancing emosi beberapa negara yang turut merasa memiliki hak atas jalur perdagangan internasional tersebut.

Di kesempatan yang sama, Ansari juga mendukung upaya yang diambil ASEAN untuk menyelesaikan konflik di wilayah Laut China Selatan. ASEAN saat ini tengah berusaha mencapai kata sepakat soal Code of Conduct (CoC) atau kode prilaku di wilayah sengketa tersebut dengan China.

"Perkembangan terbaru situasi di Laut China Selatan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Kami mendukung penuh upaya bersama negara-neagra anggota ASEAN dan China untuk menyelesaikan CoC, untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut," sambung pria berambut putih tersebut. (esn)

sindonews

19 Fakta Indonesia Berada Dekat Pusat Perang Dunia

Asia Maritime Transparency Initiative, partners dari the Center for Strategic and International Studies, memaparkan sejumlah isu yang menyebabkan wilayah Laut China Selatan menjadi sumber konflik dan bisu memicuk perang dunia berikutnya, jika tidak ditangani dengan benar. Apa saja yang menyebabkan Laut China Selatan menjadi wilayah mendidih yang bisa setiap saat meledak :

1. Peta Politik

Wilayah Indo–Pasifik terdiri dari lebih dari 20 negara. Ini mencakup wilayah dari Rusia di Utara ke Australia dan Selandia Baru di Selatan, dan dari India di Barat ke Papua Nugini di Timur.

2. Populasi di Asia

Asia adalah wilayah yang hidup dan dinamis dengan 4,3 miliar penduduk – 60% dari populasi global. China adalah negara yang paling padat penduduknya di wilayah ini dengan 1,4 miliar orang. India diproyeksikan untuk mengalahkan jumlah penduduk China dalam waktu sekitar 15 tahun, menjadi negara yang paling padat penduduknya di dunia dengan 1,5 miliar penduduk.

3. Rute Perdagangan dan Straits

Lebih dari setengah dari pelayaran komersial dunia melewati perairan wilayah Indo–Pasifik. Selat Malaka, khususnya, adalah salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia.

Selat menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik dan membawa sekitar 25% dari semua barang yang diperdagangkan. Hal ini juga membawa sekitar 25% dari semua minyak yang bergerak melalui laut. Pada titik tersempit hanya selatan Singapura, Selat Malaka hanya 1,5 mil laut yang luas, membuatnya menjadi salah satu chokepoints strategis yang paling penting di dunia.

4. Laut Cina Selatan Arus dari LNG

Sepertiga dari gas alam cair di dunia melewati Selat Malaka dan ke Laut Cina Selatan, dengan sebagian besar berasal dari Teluk Persia. LNG juga mengalir ke wilayah dari Asia Tenggara dan Oseania. Banyak dari LNG impor ini terikat untuk Jepang dan Korea Selatan.

5. Sumber Daya Alam di Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan mengandung cadangan minyak yang telah terbukti dan kemungkinan berjumlah signifikan, dan negara-negara di kawasan itu sangat ingin untuk mengekstrak ini.
Terutama jumlah besar terletak pada ZEE dari Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Laut Cina Timur juga rumah bagi ladang gas, tetapi sejauh mana cadangan tidak diketahui.

6. Arus Perdagangan Asia

Selain menyediakan bagian untuk komoditas yang masuk, negara-negara dari Asia Maritime juga memiliki hubungan dagang sangat saling tergantung antara mereka sendiri.
China dan ASEAN (Asia Tenggara), Cina dan Jepang, dan Jepang dan ASEAN negara memiliki hubungan dagang yang kuat. Hubungan perdagangan China–ASEAN sangat kuat.

 
7. TPP dan  Keanggotaan RCEP

Saat ini ada dua perjanjian perdagangan bebas dalam proses negosiasi di Asia Timur. Saat ini, Trans Pacific Partnership negosiasi mitra termasuk Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional negosiasi mitra termasuk Australia, Cina, India, Jepang, Korea, Selandia Baru, dan semua negara anggota ASEAN. Kedua perjanjian, dan fakta bahwa beberapa negara (Australia, Selandia Baru, Brunei, Jepang, Malaysia dan Singapura) adalah pihak kedua, menggambarkan saling ketergantungan ekonomi di wilayah yang padat.

 
8. Keanggotaan Multilateral

Ada banyak forum-forum multilateral di kawasan ini, dan negara-negara Asia bervariasi secara substansial dalam partisipasi mereka dalam organisasi ini. China, Jepang, Korea Selatan, dan Australia adalah negara yang paling partisipatif di wilayah ini dalam forum multinasional.

9. Konvensi PBB tentang Hukum Laut

Kebanyakan negara di Asia maritim telah menandatangani dan meratifikasi konvensi  PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut. UNCLOS mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara terhadap lautan di dunia, menetapkan pedoman penggunaan sumber daya alam, lingkungan, dan untuk urusan komersial. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994.

Amerika Serikat tidak menandatangani perjanjian itu, meskipun berikut ketentuan sebagai hukum kebiasaan internasional.

10. Kontrol Teritorial

Fakta bahwa negara yang mengklaim wilayah tertentu tidak berarti bahwa ia mengendalikan wilayah itu. Beberapa negara memiliki kontrol fisik atas banyak pulau yang mereka klaim, sementara yang lainnya tidak.

Lima negara yang berbeda mengontrol beberapa fitur di Kepulauan Spratly, sementara hanya satu negara mengontrol Kepulauan Kuril, Liancourt Rocks, Kepulauan Senkaku, dan Kepulauan Paracel.

11. Zona Ekonomi Eksklusif

Di bawah Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut, negara pantai dapat mengklaim “Zona Ekonomi Eksklusif” hingga 200 mil laut. Negara memiliki hak tunggal untuk ekstraksi sumber daya alam dalam ZEE mereka sendiri, tetapi juga harus memungkinkan untuk adanya lintas damai melalui zona ini, sesuai aturan UNCLOS. Karena kedekatan mereka, beberapa negara di Asia maritim mengklaim ZEE yang tumpang tindih.

Laut Cina Selatan adalah situs beberapa perselisihan ZEE yang sedang berlangsung antara tetangga. Lebih jauh ke utara, Jepang, China dan Korea Selatan juga memiliki sengketa batas ZEE. Di daerah berbayang kuning, namun, negara telah sepakat untuk bersama-sama menangkap ikan atau mengembangkan daerah meskipun sengketa ZEE sedang berlangsung.

12. The Nine-Dash Line

Satu klaim unik dari China, adalah The Nine-Dash Line , yang menggambarkan klaim Beijing di Laut Cina Selatan. Peta awalnya berisi 11 strip dan dikeluarkan oleh pemerintah China Nasionalis pada tahun 1947. Pemerintah Komunis mengadopsinya ketika mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, dan kemudian menghilangkan dua strip untuk memungkinkan China dan Vietnam menyelesaikan klaim mereka di Teluk Tonkin.

The Nine-Dash Liner meliputi mayoritas laut di Laut Cina Selatan, namun Beijing belum mengklarifikasi apakah itu klaim teritorial pada fitur dalam baris ini atau apakah itu menyatakan hak maritim juga. Pada tahun 2014, Beijing merilis peta baru yang menampilkan dash 10 tambahan di sebelah timur Taiwan. Karena The Nine-Dash Line mendahului munculnya UNCLOS dalam beberapa dekade, maka The Nine-Dash Line, tidak terkait dengan klaim ZEE.

13. Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ)

Beberapa negara di Asia Maritime telah menyatakan Zona Identifikasi Pertahanan Udara / Air Defense Identification Zones (ADIZ) di wilayah ini, termasuk India, Cina, Jepang, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, dan Taiwan. Sebuah ADIZ merupakan daerah teridentifikasi wilayah udara yang memperluas luar batas nasional di mana pesawat sipil diminta untuk mengidentifikasi diri mereka dan dapat dikenakan intersepsi untuk keamanan nasional negara itu.

Tidak ada perjanjian internasional atau hukum yang mengatur penggunaan ADIZ: mereka adalah zona yang masing-masing negara membangun untuk keselamatan dan keamanan mereka sendiri. Amerika Serikat mendirikan ADIZ pertama tak lama setelah Perang Dunia II.

Meskipun ADIZ secara umum meningkatkan transparansi dan mengurangi resiko kecelakaan, beberapa negara di Asia Timur memiliki ADIZ tumpang tindih. ADIZ China di Laut Cina Timur  yang diumumkan pada 2013, juga mencakup dua wilayah yang disengketakan. Menurut Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, negara memiliki kedaulatan atas wilayah udara di atas wilayah mereka, termasuk wilayah perairan. Sementara Zona Identifikasi Pertahanan Udara/ ADIZ  tidak memberikan hak berdaulat apapun.

14. Maritime Hotspot

Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi beberapa insiden tabrakan antar kendaraan, bentrokan bersenjata, pertemuan militer jarak dekat dan gesekan di perairan maritim  Asia . Insiden mayoritas terjadi di sekitar Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel dan Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan, Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur, dan Jalur Batas Utara di Laut Kuning.

Hotspot lainnya termasuk Kepulauan Kuril di Pasifik Utara, dan Rocks Liancourt di Laut Jepang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ini bisa menjadi wilayah sengketa serius atau potensi eskalasi  Flashpoint di masa depan.

15. Anggaran Militer Asia

Militer Asia juga bervariasi secara signifikan dalam hal pengeluaran persentase dari PDB. Menurut metrik ini, Rusia dan Myanmar adalah pemboros terbesar di wilayah ini, menghabiskan antara empat dan lima persen dari PDB pada pertahanan.

China, Vietnam, dan Korea Selatan berikutnya, menghabiskan antara tiga dan empat persen. Jepang, Filipina, Australia, dan Malaysia menghabiskan hanya 1-2 persen dari PDB pada militer mereka, sementara sebagian besar dari Asia Tenggara menghabiskan kurang dari satu persen.

16. Personil Militer Asia

Kekuatan militer dari negara-negara maritim Asia bervariasi secara signifikan, yang ditunjukkan oleh kesenjangan yang signifikan dalam jumlah personil tentara, angkatan laut, dan angkatan udara.
China, India, dan Korea Utara masing-masing memiliki lebih dari 1 juta pasukan darat, dan Rusia memiliki  jumlah yang  terbesar di Front Timur sendiriana. China juga memiliki angka tertinggi untuk personil angkatan udara dan personil angkatan laut.

Brunei, sebaliknya, memiliki angka angkatan bersenjata terendah dengan kurang dari 5.000 pasukan darat dan sekitar 1.000 angkatan laut dan personil angkatan udara.

17. Personil Militer AS di Asia Timur

Militer AS telah lama mempertahankan keberadaannya secara signifikan di Indo–Pasifik dan memelihara kekuatan darat, udara, angkatan laut, dan Marinir di banyak negara Asia. Kehadiran pasukan yang paling signifikan adalah di Korea Selatan dan Jepang. AS juga baru-baru ini mendirikan kehadiran rotasi militer dengan beberapa mitra Pacific, termasuk Filipina dan Australia.
Aset dan personil AS dikerahkan di Hawaii, Alaska, dan Guam, juga ditujukan untuk keselamatan dan keamanan kawasan.

18. Perdagangan dan Sumber Daya di Samudera Hindia

Samudera Hindia adalah wilayah yang tidak banyak sengketa teritorial atau maritim, tetapi tetap tidak dapat dipisahkan dari aset dan kepentingan Pasifik.

Delapan puluh persen dari impor Jepang dan 39 persen impor minyak China melewati Samudera Hindia usai melakukan perjalanan dari Timur Tengah. Perusahaan China juga memiliki miliaran dolar investasi di Afrika Timur, terkonsentrasi terutama di minyak dan gas, kereta api dan jalan, dan sektor pertambangan lainnya.

19. Peta ini menunjukkan mengapa Laut Cina Selatan bisa menyebabkan Perang Dunia berikutnya.

 jakartagreater

[Foto] Insiden Kecil Bisa Picu Perang AS-China

Angkatan Laut China

China memperingatkan Amerika Serikat, insiden kecil dapat memicu perang antarkedua negara di Laut China Selatan.

Pernyataan itu disampaikan, Komandan Angkatan Laut China Laksamana Wu Shengli saat berbicara dengan kepala operasi Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana John Richard melalui konferensi video.

Ini merupakan salah satu peringatan paling keras setelah insiden mendekatnya kapal militer AS di pulau sengketa Spratly yang diklaim China, Selasa lalu. Bagi China, AS telah melanggar kedaulatan mereka.

“Jika AS melanjutkan tindakan berbahaya ini, aksi provokasi, maka akan ada situasi serius di garis depan kedua pihak di lautan dan udara, bahkan insiden kecil dapat memicu perang,” ujar Wu.  “Kami harap AS bisa menghargai hubungan baik Angkatan Laut kedua negara, dan menghindari insiden seperti ini lagi.”

Sebelumnya pejabat AS mengatakan, kepala Angkatan Laut AS setuju untuk berdialog dan mengikuti protokol sehingga tidak terjadi bentrokan. AS selama ini bersikukuh, patroli mereka di Laut China Selatan telah sesuai  dengan prosedur.

Laut China Selatan menjadi perebutan sejumlah negara. Selain China, ada Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunesi Darussalam yang memperebutkan wilayah itu.

jejaktapak