Monday, 26 October 2015

[Dunia] Kapal Korut Lewati Batas, Korsel Lepas Tembakan Peringatan

Ilustrasi kapal perang Korea Selatan. (Getty Images/Song Kyung-Seok - Pool) 

Korea Selatan melepaskan tembakan peringatan saat kapal patroli Korea Utara melewati perbatasan. Kapal Korut tersebut langsung putar arah tanpa melakukan penembakan perlawanan.

Namun, Korut menganggap insiden tersebut sebagai provokasi militer serius. Mereka menuding Korsel ingin menghancurkan perbaikan hubungan antara kedua negara.


"Penembakan yang terjadi pada siang hari itu adalah provokasi untuk merebak konflik militer, dan sekali lagi menaikkan ketegangan di Semenanjung Korea," demikian kutipan pernyataan resmi dari Komite untuk Reunifikasi Damai Korea, seperti dikutip AsiaOne, Senin (26/10).

Menurut komite tersebut, insiden ini juga menghambat proses implementasi kesepakatan Korut-Korsel.

"Provokasi militer dari gangster Korsel ini merupakan tindakan berbahaya mengingat upaya untuk menenangkan atmosfer perang dan memperbaiki hubungan dan benar-benar menghambat proses implementasi kesepakatan Korut-Korsel," tulis komite ini.


Hubungan kedua negara mulai mencair ketika pada Agustus lalu mereka sepakat untuk mengurangi ketegangan militer dan mengadakan reuni bagi keluarga yang terpisah akibat perang.

Reuni kedua selama lima tahun belakangan ini mengambil latar tempat di Pegunungan Kumgang, Korea Utara. Sekitar seribu orang mengikuti reuni demi bertemu kerabat mereka yang sudah terpisah hampir tujuh dekade.

Reuni itupun berakhir dengan banjir air mata pada Senin (26/10). Bagi para warga lanjut usia, momen tersebut bisa menjadi pertemuan terakhir mereka dengan kerabatnya.

Acara yang awalnya digadang-gadang akan berlangsung selama tiga hari penuh ternyata tidak sesuai perkiraan. Nyatanya, reuni hanya dilakukan dalam enam sesi terpisah dengan durasi dua jam.

Namun, mereka tetap saja merupakan seribu orang beruntung yang terpilih untuk mengikuti reuni. Di masing-masing belahan Korea masih terdapat puluhan ribu orang yang kecewa karena aplikasi reuni mereka tak diterima. (den)  


CNN

[Dunia] AS dan Saudi Tingkatkan Bantuan Militer untuk Oposisi Suriah

Amerika Serikat dan Arab Saudi berkomitmen meningkatkan bantuan militer dan dukungan diplomatik untuk kelompok oposisi Suriah di tengah gempuran pasukan udara Rusia yang membantu rezim Bashar al-Assad.

Komitmen ini disampaikan dalam pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Raja Arab Saudi Salman di Riyadh selama akhir pekan, seperti diberitakan Reuters, Minggu (25/10).

"Mereka berjanji akan melanjutkan dan meningkatkan dukungan bagi oposisi moderat Suriah sementara jalur politik terus digencarkan," kata Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

Sebelumnya kelompok oposisi Suriah telah meminta lebih banyak dukungan militer dari negara-negara penyokong, termasuk Arab Saudi, untuk melawan pasukan Suriah yang didukung oleh Hizbullah Lebanon, tentara Iran dan serangan udara Rusia.Koalisi AS telah memberikan rudal anto-tank kepada kelompok-kelompok pemberontak bersenjata Suriah melalui Free Syrian Army sejak Rusia menurunkan jet tempur mereka akhir September lalu.

Saat ini penggunaan rudal TOW buatan AS telah meningkat lebih dari 800 persen, berhasil menahan laju rezim Assad yang dibantu oleh para sekutunya.

Kerry dalam pertemuan di Wina Jumat lalu mengatakan perundingan damai Suriah akan dimulai kembali pekan depan. Sejauh ini, perundingan masih mandek lantaran Assad menolak turun dari kekuasaan, seperti yang dituntut oleh AS dan negara-negara Arab.Arab Saudi mengatakan Assad harus lengser demi lancarnya operasi memberantas ISIS di Suriah. Pemerintah Riyadh juga mengkritisi serangan udara Rusia di Suriah yang kebanyakan membunuh warga sipil dan pasukan pemberontak moderat.

Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir setelah perundingan di Wina mengatakan bahwa dia dan koleganya belum mencapai kata sepakat soal masa depan politik Assad.

Sementara Rusia mengatakan bahwa Suriah harus mengadakan pemilihan umum untuk menentukan anggota parlemen dan presiden baru yang sudah pasti juga akan menyertakan Assad sebagai calonnya. Hal ini bertentangan dengan permintaan negara Barat dan Arab yang menginginkan Assad tidak terlibat lagi dalam politik Suriah di masa depan.

Sementara panggung perundingan digelar, pertempuran terus terjadi di Suriah. Minggu lalu, militan oposisi di dekat Damaskus mengatakan telah membunuh 173 tentara rezim dalam waktu tiga pekan. Mereka juga mengklaim sudah menghancurkan perangkat keras militer, seperti tank, buldozer dan drone.

Lebih dari empat tahun konflik Suriah berlangsung, korban tewas sudah melampaui 250 ribu orang, sekitar empat juta warganya mengungsi keluar negeri, ratusan ribu di antaranya membanjiri Eropa. (stu)


CNN 

Mengenal Laksamana Maeda

"Membantu" Indonesia Merdeka Tapi Hidup Sengsara Dihari Tua

Laksamana Maeda dan keluarga (kebudayaanindonesia.net)

Jumat 17 Agustus 1945 dini hari, kesibukan luar biasa tampak di sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Meiji Dori No 1, Jakarta Pusat. Di luar terlihat puluhan pemuda bergerombol dengan wajah serius bercampur tegang. Mereka tengah menunggu apa yang akan diputuskan para senior di lantai 1 rumah tersebut.

Di dalam rumah, suasana tak kalah tegang. Menjelang santap sahur hari ke-8 Ramadan itu, Sukarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Subardjo di ruang tengah rumah itu tengah merumuskan naskah Proklamasi yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka. Singkat cerita, ketika draft Proklamasi selesai dibuat pagi itu, masalah muncul.

Saat naskah akan diketik, di rumah itu tak ada mesin tik. Untungnya, Satsuki Mishima, anak buah Laksamana Muda Tadashi Maeda, mengetahui di mana bisa meminjam mesin ketik pada dini hari itu. Mishima pergi menggunakan mobil Jeep kepunyaan Maeda untuk meminjam mesin ketik kepunyaan Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) di Indonesia.

Teks Proklamasi kemudian diketik Sayuti Melik menggunakan mesin tik itu di dekat dapur kediaman Maeda. Pagi harinya, naskah hasil ketikan itu dibacakan Sukarno di rumahnya, Jlan Pegangsaan Timur No 56. Rumah tempat naskah Proklamasi itu disusun adalah tempat tinggal Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang.

Laksamana Maeda beserta rumah yang kini berada di Jalan Imam Bonjol No 1 Jakarta Pusat itu punya peran penting dan jasa tak terhingga dalam sejarah lahirnya Indonesia. Cerita kedekatan Laksamana Maeda dengan Indonesia sejatinya terjadi jauh sebelum malam jelang kemerdekaan itu. 

Maeda yang lahir pada 3 Maret 1898 di Kagoshima, Kyushu, Jepang, pernah menjadi atase militer Jepang di Den Haag, Belanda, dan Jerman pada masa sebelum perang atau sekitar 1930-an. Dalam diri Maeda muncul simpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia sejak dia bertugas di Belanda. Saat itu, Maeda kerap berhubungan dengan sejumlah tokoh pelajar dan mahasiswa Indonesia, seperti Nazir Pamuntjak, Ahmad Subardjo, Mohammad Hatta, dan AA Maramis.


Laksamana Tadashi Maeda (uniquecollection.wordpress.com)

Setelah bertugas di Den Haag dan Berlin, Maeda dipanggil pulang ke Jepang dan menerima tugas baru di Indonesia pada 1942. Saat berdinas di Jakarta inilah Maeda mendirikan sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka pada Oktober 1944 bagi para pemuda terpilih.

Ahmad Subardjo bersama Wikana menjadi penggerak Asrama Indonesia Merdeka, sedangkan Maeda menjadi sponsor sekolah itu. Maeda juga yang kemudian meresmikan asrama tersebut di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat dan dipindahkan ke Jalan Kebon Sirih 80 pada Oktober 1944.

Hampir semua figur nasionalis menjadi pengajar di sekolah ini. Seperti Soekarno yang mengajarkan politik, Hatta mengajarkan ekonomi, Sanoesi Pane mengajarkan Sejarah Indonesia, Sjahrir mengajarkan sosialisme, Iwa Kusuma Sumantri mengajarkan hukum pidana, dan Ahmad Subardjo mengajarkan hukum internasional.

Lulusan pertama (sekitar 30 orang) yang pendidikannya berlangsung selama 6 bulan tersebut adalah pada April 1945. Angkatan kedua (sekitar 80 orang) yang pembelajarannya dimulai Mei 1945 tidak sempat menyelesaikan pendidikan karena Perang Dunia II telah berakhir dan Jepang menyerah pada sekutu.

Memicu Deklarasi Kemerdekaan

Rumah di Meiji Dori Nomor 1 

Mohammad Hatta dalam Memoir (2002) sempat menceritakan jasa Maeda, khususnya pada waktu sebelum Proklamasi. Hatta bercerita saat itu pertengahan Agustus 1945, santer berita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, tetapi masih simpang siur. Akhirnya Hatta dan Sukarno bersama Soebardjo pada 15 Agustus 1945 mendatangi Maeda untuk mengonfirmasi berita itu.

"Sukarno menanyakan terus terang, 'Apa benarkah berita yang tersiar sekarang dalam masyarakat, bahwa Jepang sudah minta damai kepada Sekutu?' Maeda tidak terus menjawab dan menekur kira-kira satu menit lamanya. Aku beri isyarat kepada Sukarno, bahwa berita yang disampaikan Sjahrir itu memang benar. Dan Sukarno mengangguk," ujar Hatta.

"Setelah begitu lama berdiam diri dan wajah muka yang kelihatan sedih, Admiral Mayeda menjawab, bahwa berita itu memang disiarkan oleh Sekutu. Tetapi, di sini belum lagi memperoleh berita dari Tokyo. Kami meninggalkan kantor Rear-Admiral Mayeda dengan keyakinan, bahwa Jepang sungguh-sungguh menyerah," imbuh Hatta.

Si Bung memang menulis "Mayeda" dan bukan "Maeda." Jawaban Maeda itulah yang kemudian memicu munculnya gerakan dan desakan agar Indonesia segera mendeklarasikan kemerdekaan. Jawaban implisit Maeda seolah menjadi sebuah isyarat bagi pemimpin pergerakan bahwa sudah saatnya untuk memerdekakan Indonesia. Keinginan yang kemudian juga difasilitasi oleh Maeda dengan mempersilakan kediamannya dipakai tempat merumuskan naskah Proklamasi.

Kesediaan Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat rapat yang juga tempat merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu bukti simpati pribadi terhadap kemerdekaan Indonesia. Hatta merekam kejadian ketika dia dan Sukarno datang ke rumah Maeda ketika peristiwa Rengasdengklok berakhir.

Maeda sangat bergembira bertemu dengan mereka. Sukarno mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesediaan Maeda meminjamkan rumahnya untuk rapat PPKI malam itu. Maeda sontak menjawab, "Itu kewajiban saya yang mencintai Indonesia merdeka." Semestinya, Maeda berdasarkan perintah yang diberikan kepadanya harus menjaga status quo sebagaimana pernyataan Mayor Jenderal Nishimura dalam pertemuannya dengan Sukarno-Hatta yang diadakan tepat sebelum Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilangsungkan. Nishimura di kediamannya mengungkapkan kepada Sukarno dan Hatta bahwa telah ada perintah sejak Kamis 16 Otober pukul 13.00, tentara Jepang di Jawa tidak boleh lagi mengubah status quo.

Bukan berarti tak ada yang menduga keterlibatan Maeda dalam Proklamasi Kemerdekaan RI. Barbara Gifford Shimer dan Guy Hobbs di buku The Kenpeitai in Java and Sumatra (2010) menyatakan tentara Jepang samar-samar menyadari bahwa Maeda telah berkontribusi terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia.

Dipuja di Indonesia, Dicaci di Negaranya

Museum Perumusan Naskah Proklamasi | Liputan6.com/Yoppy Renato

Setelah Indonesia merdeka, Maeda ditangkap oleh Sekutu pada 1946 dan dipenjarakan di Gang Tengah selama 1 tahun. Setelah itu ia dikembalikan ke Jepang. Dalam interogasi di Changi Gaol, Singapura, antara 31 Mei sampai dengan 14 Juni 1946, sebagaimana dikutip R E Elson dalam The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan, Maeda mengatakan, "Jalan menuju kemerdekaan telah ditempuh begitu jauh sehingga [bangsa Indonesia] tidak mau melepaskan kemajuan yang telah didapat," ujar dia.

Nishijima dalam wawancara dengan Basyral Hamidy Harahap pada 10 Oktober 2000 di Meguroku, Tokyo. menceritakan dengan gamblang kejadian saat Maeda dan dirinya ditahan di Penjara Gang Tengah. Wawancara tersebut termuat dalam buku Kisah Istimewa Bung Karno (2010) dengan kutipan sebagai berikut: "Laksamana Muda Maeda dan saya berusaha sekeras-kerasnya untuk menjaga nama baik Republik Indonesia, agar jangan sampai Belanda bisa mengatakan RI itu sebagai bikinan Jepang. Biarpun pemeriksa berturut-turut 4 hari menekan saya sampai akhirnya mengeluarkan air kencing berdarah, saya tetap tidak mengaku. Umur saya waktu itu hampir 36 tahun dan masih bisa tahan," jelas Nishijima.

Tiba di negaranya, Maeda sama sekali tak mendapat penghormatan layaknya pahlawan yang pulang perang. Ia dikecam dan mendapat perlakuan hina di Jepang. Meskipun secara hati nurani, orang-orang Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia, namun kepatuhan kepada negara bagi mereka adalah segalanya. Ini adalah soal kehormatan dan harga diri bangsa.

Tidak aneh, ketika pulang ke Jepang, semua akses ditutup untuk Maeda dan ia mendapat kesulitan luar biasa selepas dari dinas militer hingga meninggal dunia dalam kondisi melarat. Atas jasa Maeda tersebut, pada 1973 dia diundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan Proklamasi 17 Agustus. Dalam kesempatan itu ia sempat bertemu dengan Mohammad Hatta.

Maeda juga merupakan penerima Bintang Jasa Nararya dari pemerintah Indonesia. Maeda meninggal dunia pada 13 Desember 1977 pada umur 79 tahun. Mengenang kepergian Maeda, Ahmad Subardjo menulis, "Pada detik-detik terpenting dalam melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Laksamana menunjukkan sifat Samurai Jepang, yang mengorbankan diri dengan rela demi tercapainya cita-cita luhur dari rakyat Indonesia, yakni Indonesia Merdeka". (Ado/Yus | Liputan6)

DPR Usulkan Utang untuk Beli Alutsista

GAGASAN berutang disebut menjadi salah satu opsi yang tengah diproses untuk pemenuhan anggaran pertahanan 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada Minimum Essential Force (MEF) Tahap II. Komitmen awal pemerintah untuk menambah anggaran di APBN-Perubahan 2016 dinilai tidak berdampak signifikan. 

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais, usulan pinjaman bagi anggaran Kementerian Pertahanan itu kepada pemerintah pernah dilontarkan dalam rapat dengar pendapat di Senayan untuk menyiasati alasan pelemahan ekonomi yang menyebabkan pemangkasan anggaran pertahanan

 "Kita usulkan ke Bappenas untuk (mengambil) pinjaman luar dan dalam negeri untuk penggunaan anggaran pertahanan ini. Cuma jawaban (pemerintah) biasa-biasa saja. Normatif. Bussines as usual," ujarnya saat dihubungi, kemarin. Komitmen awal pemerintah, lanjutnya, ialah penambahan anggaran di APBNP 2016. Akan tetapi, kata dia, pengalaman mengajarkan bahwa APBNP tak bakal signifikan memberi tambahan.

"Ya sudah, terpaksa menunggu, memegang komitmen secara verbal untuk ada tambahan di (APBN) Perubahan nanti. Cuma, ya enggak banyak. Paling bertambah Rp 3 triliun," papar Hanafi. Anggota Fraksi PAN itu juga menyoroti soal tidak satu visinya antara Kemenhan dan TNI dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas soal dana pertahanan ini.

Padahal, kata dia, program MEF tahap kedua (2015-2019) mensyaratkan adanya pemenuhan anggaran 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia dalam periode itu. "Saya belum melihat dua kementerian itu (Kemenkeu dan Bappenas) satu irama napas dengan pemenuhan MEF Tahap II. Itu kenapa diadakan rapat kemarin," cetus Hanafi. Terpisah,

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil tidak membantah ataupun mengiyakan saat ditanya usulan utang dari DPR itu. Ia cuma menyebut bahwa semuanya masih akan dibahas lebih jauh. "Masih akan kita bicarakan road map-nya. Ya, kan (lewat rapat) dengan Komisi I kemarin. Kita akan membuat road map menuju 1,5% GDP untuk anggaran pertahanan," akunya. Sofyan juga mengakui bahwa pintu peningkatan anggaran pertahanan di pembahasan RAPBN 2016 sudah tertutup. "Belum bisa (di APBN 2016), tapi nanti kalau ada APBNP, kita akan bicarakan lagi. Pemerintah commit menuju 1,5% GDP," tukasnya.

mediaindonesia

Pemerintah Akan Membeli Lima Pesawat Rusia

Kalau Jakarta ada kebakaran, kita minta bantuan saja TNI AU untuk padamkan

Pesawat Be200 Rusia

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) urung membeli helikopter yang membantu memadamkan kebakaran di permukiman padat. Ia kini memilih meminjam heli ke TNI AU.

Ini alasannya. "Kemarin saya juga ketemu KSAU (Marsekal TNI Agus Supriatna) dan Pak Presiden, kalau DKI mau beli helikopter tapi DKI mau batalin karena pemerintah melalui APBN telah memberikan kepada TNI AU untuk beli," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).

Menurut Ahok, pemerintah akan membeli lima pesawat Rusia yang sekali beroperasi dapat mengangkut 12 ton air hanya dalam 12 menit. Tak hanya itu, pemerintah pusat menganggarkan pembelian helikopter untuk digunakan berbagai hal seperti mengevakuasi korban dari Kepulauan Seribu dan sebagainya.

Ahok mengaku mendapat pesan dari Presiden untuk fokus terhadap pembangunan rumah susun (rusun) di DKI Jakarta, terutama bagi para prajurit TNI/Polri. "Lima pesawat Rusia yang begitu turun mengambil air langsung 12 ton, hanya 12 menit itu sudah terisi. Dia (Presiden) juga akan beli helikopter. Nah kalau sudah punya semua, lebih baik duitnya kami fokuskan membangu rumah-rumah prajurit berupa rusun-rusun," terangnya.

"Kalau ada rusun-rusun apartemen buat prajurit, kan prajurit yang kerjanya sekitar Jakarta tidak sewa rumah di luar. Kalau dia enggak sewa rumah di luar, ini bisa ada keseimbangan pasar sewa rumah. Prajurit juga akan cepat kalau bertindak," lanjut Ahok. Ahok menjelaskan jika ada kebakaran di Jakarta maka solusinya bisa dengan meminjam helikopter milik TNI AU.

Biaya sewa yang dibutuhkan tidak lebih mahal daripada biaya perawatan milik sendiri. "Kalau Jakarta ada kebakaran, kita minta bantuan saja TNI AU untuk padamkan. Intinya TNI AU yang akan beli, jadi lebih baik kita fokus duitnya bangun rusun sekarang. Kita bisa minjam dan bayar saja. 

Lebih murah kan enggak tiap hari kok. Kalau mereka udah beli mah lebih baik kita bantu operasional," pungkasnya. Ahok sebelumnya berniat membeli helikopter untuk memadamkan api di Ibu Kota. Sebab, banyak kawasan yang tidak dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran (damkar).

Ahok mengatakan harga heli ditaksir Rp 300 miliar lebih murah dibandingkan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang mencapai triliunan. (aan/nrl)

Pangeran Denmark Cek Kemampuan PAL Produksi Kapal

Ketika Pangeran Denmark melihat proses produksi kapal perang di Surabaya

Pangeran Denmark Prince Consort Henrik mengecek kemampuan PT PAL Indonesia dalam memproduksi kapal perang dengan mengunjungi galangan sekaligus proses pembuatan kapal, Sabtu. “Prince Consort Henrik ingin melihat kemampuan kita membuat kapal perang,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang ditemui saat mendampingi rombongan dari Denmark.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, didampingi Direktur Utama PT PAL Indonesia M. Firmansyah menyambut langsung kehadiran suami Ratu Margrethe II itu juga melihat langsung pembuatan kapal perang yang masih dalam proses produksi.

“Kami juga mengatakan ke Prince Consort Henrik bahwa PT PAL sekarang sedang membuat kapal perang pesanan Filipina yang Januari mendatang sudah diluncurkan,” ucap orang nomor satu di Jatim itu. Direktur PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin mengaku bangga atas kunjungan rombongan kerajaan Denmark dan berharap membawa angin segar dalam jalinan kerja sama yang menguatkan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim.

Selain melihat langsung aktivitas dan proses produksi pembuatan kapal perang, Prince Consort Henrik juga menapakkan kakinya pada kapal perang milik Kementerian Pertahanan RI yang digadang-gadang sebagai kapal tercanggih.

“Kapal perang ini jenisnya kapal penghancur. Kemudian juga melihat dua unit kapal hasil kerja sama dengan DAMEN, Belanda, dalam proses pembangunannya melalui transfer of technology,” katanya. Sementara itu, kedatangan Pangeran Denmark juga membawa tim bisnis, ekonomi sekaligus mengajak bekerja sama dalam bidang maritim, pertanian, dan teknologi hijau atau ramah lingkungan. 

Sebelum ke PT PAL, Prince Consort Henrik yang didampingi Menteri Energi, Layanan Umum dan Iklim Denmark Lars Christian Lilleholt juga mengunjungi Pabrik ECCO yang merupakan penghasil sepatu di Sidoarjo, Jawa Timur.

Usai dari Surabaya, Prince Consort Henrik menyusul istrinya yang dalam waktu sama berkunjung ke Yogyakarta menghadiri sejumlah agenda dan melihat langsung kekayaan budaya setempat, termasuk menggelar konferensi pers di kompleks Candi Prambanan.

Saling Tawarkan Jet Tempur

AS-Rusia Berebut Pengaruh di Indonesia

Flanker n Falcon Indonesia [Ani Yudhoyono]

Tawaran Pemerintah Amerika Serikat (AS) atas pembelian F-16V kepada Indonesia disinyalir untuk merebut perhatian Indonesia dari Rusia. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah lebih dahulu memutuskan untuk membeli pesawat tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia sebagai pengganti F-5 Tiger sebelum adanya tawaran AS tersebut.

"Wajar saja, mereka (AS dan Rusia) sedang berebut pengaruh sama kita. Ini pinter-pinter pemerintah kita saja melihat kualitasnya," ujar Pengamat penerbangan Chappy Hakim saat dihubungi Sindonews, Sabtu (24/10/2015).

Lalu apa kecanggihan dari pesawat tempur AS dan Rusia yang ditawarkan kepada Indonesia?

Menurutnya Chappy, jet tempur dengan tipe F-16 dan variannya lebih mudah mendapatkan suku cadangnya. Berbeda dengan Sukhoi buatan Rusia yang memiliki suku cadang khusus dan tak mudah didapatkan. Dari segi spesifikasinya, Chappy enggan membandingkan lebih jauh. Terpenting, jet-jet tempur yang dibeli pemerintah Indonesia dari AS dan Rusia mampu menjadi alat pertahanan yang modern dan mumpuni dimiliki bangsa ini.

"Jadi menurut saya beli-beli saja, enggak papa. Asal membantu sistem pertahanan kita," tutupnya. (ris)

Sukhoi SU-35 Rusia atau F-16 Viper Amerika?

Flanker n Falcon Indonesia [CNN]

Pemerintah Indonesia berencana membeli pesawat tempur asal Rusia, Sukhoi jenis terbaru SU-35. Namun di tengah rencana tersebut pemerintah Amerika Serikat menawarkan pembelian pesawat tempurnya, F-16 Viper. Amerika Serikat mengklaim F-16 Viper, atau biasa disebut F-16V, merupakan pesawat tempur paling canggih.

Amerika Serikat juga mengklaim hanya menawarkan F-16V kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia pun tergiur dengan tawaran tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertolak ke Amerika Serikat pada sore hari Sabtu (24/10/2015), kabarnya akan membahas tawaran tersebut dengan Presiden Barack Obama.

Jika Presiden Jokowi menyambut tawaran pembelian F-16V, ditambah pembelian SU-35 dari Rusia, maka Indonesia memiliki skuadron udara yang mumpuni. Namun jika tawaran pembelian F-16V membuat Indonesia harus memilih, pesawat tempur manakah yang akan mengawal udara Bumi Pertiwi, F-16V atau SU-35?

Spesifikasi F-16V Tak Istimewa

Pesawat F-16V. (Foto: www.lockheedmartin.com)

Pesawat tempur F-16 Viper atau F-16V, yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, ternyata tidak bisa dikatakan istimewa. Pengamat Penerbangan Chappy Hakim menjelaskan, spesifikasi pesawat jenis F-16V tidak memiliki keunggulan khusus selain sebagai varian tipe F-16 yang sudah diproduksi sebelumnya.

"Itu varian saja dari F-16 yang sudah ada. Kalau yang baru kan harusnya sudah sampai 26 (V)," ujar Chappy saat dihubungi Sindonews, Sabtu (24/10/2015). Klaim AS bahwa F-16V sebagai jet tempur tipe baru, nyatanya F-16 dan variannya sudah banyak dimiliki Indonesia. Meski begitu, Chappy mengakui pesawat ini cocok untuk kawasan Asia Tenggara.

"Tipe itu (F-16V) yang penting bisa untuk mendeteksi ancaman negara dari penyelundup-penyelundup kejahatan di wilayah perbatasan kita. Kalau soal spesifikasi saya tidak terlalu tertarik, karena itu varian-varian saja," pungkasnya. Seperti diketahui, Presiden Jokowi akan bertolak ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden AS, Barack Obama.

Salah satu agenda pertemuan juga disinyalir terkait penawaran Amerika Serikat menjual jet tempur F-16V. Hal itu sempat disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake Jr di kantornya, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Selain itu, Amerika Serikat juga menawarkan transfer teknologi militer. (ris)


sindonews

TNI Jadi Institusi Paling Dipercaya Publik

Prajurit TNI saat Peringatan ke-70 Hari TNI di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, 5 Oktober 2015. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Center for Strategic and International Studies merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik dan hukum. Berdasarkan hasil survei tersebut, Tentara Nasional Indonesia memperoleh kepercayaan tertinggi mengalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di peringkat dua.

"Kepercayaan publik terhadap TNI sebesar 90 persen, disusul KPK sebesar 80,8 persen," kata Philips Jusario Vermonte, Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (25/10).

Reformasi di tubuh TNI secara terus-menerus untuk tidak berpolitik, kata Philips, menjadi faktor kuat yang membuat TNI dipercaya publik. Selain itu, peran TNI dalam menjaga keamanan juga berkontribusi meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, peneliti CSIS Joseph Kristiadi mengatakan TNI meraih kepercayaan tinggi karena diandalkan dalam berbagai hal yang dinilai tidak mampu dilakukan oleh masyarakat sipil.

"Misalnya ketika terjadi kabut asap dan kebakaran hutan, TNI masuk untuk memadamkan api dan mengatasinya," ujar Kristiadi. Kristiadi menyatakan besarnya kepercayaan terhadap TNI bukan berarti pertanda publik ingin TNI kembali berkuasa seperti ketika Orde Baru. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepolisian menjadi institusi politik dan hukum yang memperoleh kepercayaan terendah dari masyarakat.

"Polisi mendapat kepercayaan 63,5 persen, sedangkan DPR 53 persen," ujar Philips. Ketidakpuasaan publik kepada DPR juga tinggi, yakni 67,5 persen. Hal tersebut karena fungsi DPR dinilai tidak berjalan dengan maksimal. Dalam fungsi legislasi, 52,4 persen responden menyatakan DPR buruk. Terkait fungsi anggaran, 54,7 persen responden juga menyatakan kinerja DPR buruk. Hal serupa juga berlaku dalam fungsi pengawasan, di mana 48,7 persen responden mengatakan pengawasan DPR selama ini buruk.

Namun meski kinerja DPR buruk, publik mengapresiasi keberadaan partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sebesar 57,6 persen responden berpendapat KMP memberi manfaat. Namun publik menilai hubungan eksekutif dan legislatif tidak harmonis setahun ini. "Saya kira ini potret menarik dari politik Indonesia, di mana masyarakat mengapresiasi keberadaan partai oposisi. Publik kita semakin lama makin rasional.

Mereka bisa melihat manfaat partai oposisi untuk mengimbangi pemerintah," ujar Philips. Selanjutnya, 79,7 persen responden lebih percaya kepada Presiden Jokowi ketimbang Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dipercaya 75,2 persen responden. Survei CSIS ini dilakukan terhadap 1.183 orang di 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (agk)

CNN