Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin,
mengkritisi keberadaan anggota parlemen yang berusaha mengatur-atur
pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan pemindahan
pangkalan militer.
"Akhir-akhir ini muncul adanya anggota DPR yang mulai ikut-ikutan
campur tangan dalam proses pembelian jenis alutsista. Bahkan ada yang
meminta TNI AU untuk memindahkan pangkalan-pangkalan udaranya ke wilayah
perbatasan," kata Hasanuddin, Senin (16/11).
"Dengan segala hormat, peran itu menurut saya tidak sesuai dengan
tupoksi anggota DPR yaitu legislasi, controlling pemerintah, dan
budgeting," tegasnya.
Menurut purnawirawan TNI bintang dua ini, penentuan spesifikasi
teknis alutsista, apalagi menentukan jenis dan mereknya, merupakan
tanggung jawab penggunanya, yaitu angkatan masing masing. Merekalah yang
memiliki kompetensi menguji alutsista yang cocok. "Bukan anggota DPR
yang tidak memiliki keahlian untuk itu," tegas Hasanuddin tanpa bersedia
menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.
Begitu juga dengan disposisi dan dislokasi pasukan atau pangkalan.
Menurut Hasanuddin, biarkanlah hal itu diputuskan TNI berdasarkan
kemampuan alutsista, ancaman, dan strategi yang dipilih."Saya yakin TNI
akan lebih profesional dalam menentukan lokasi-lokasi pangkalannya,"
tegas dia.
No comments:
Post a Comment