DPR Sarankan Beli Helikopter Kepresiden Dari PT DI

AgustaWestland AW-101

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyarankan Sekretariat Negara membeli helikopter kepresidenan milik PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat.

BUMN kedirgantaraan ini memiliki lisensi perakitan dan modifikasi helikopter angkut sedang Aerospatiale NAS-330 Puma dan NAS-332 Super Puma. Huruf N dalam nama NAS itu berarti Nurtanio (saat kesepakatan kerja sama ini ditandatangani dengan Aerospatiale Prancis). 

Ia menyebutkan, membeli helikopter jenis Agusta-Westland AW-101 Merlin, yang harganya sekitar 55 juta dolar Amerika Serikat. Sementara helikopter jenis NAS-332 Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia jauh lebih murah, yakni sekitar 35 juta dolar Amerika Serikat.

Katanya lagi, bila helikopter NAS-332 Super Puma diberi perlengkapan tambahan sebagaimana AW-101 Merlin, Sekretariat Negara hanya menambah 5 juta dolar. Uang segitu bisa untuk memasang FLIR (forward looking infra red), chaff and flare dispenser untuk mengecoh peluru kendali, pengacak infra merah, dan sistem peringatan laser. 

"Dengan membeli produk dalam negeri, maka negara untung sebesar 30 persen dari harga dasar setidaknya dalam bentuk material dari dalam negeri. Dan mampu mempekerjakan minimal 700 orang selama setahun , dengan investasi skill untuk anak bangsa yang terus berkembang," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, dikatakan Sekretaris Militer Presiden, Marsekal Madya TNI Hadi Tjahjanto, helikopter baru kepresidenan itu akan dioperasikan dan dirawat di Skuadron Udara 45 VIP TNI AU. Ini berarti helikopter itu adalah perlengkapan militer, yang proses pengadaannya juga tunduk pada UU Nomor 16/2012. 

Pada pasal 43 UU Nomor 16/2012 itu, disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pertahanan negara boleh melalui penunjukan langsung dengan sejumlah prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pejabat pembuat kesepakatan dan pabrikan pembuat. 

Yang pokok juga adalah produk barang dan jasa itu belum bisa dibuat di Tanah Air. Juga di antaranya adalah transfer teknologi, imbal beli, imbal dagang, kandungan dalam negeri, dan lain-lain. 

Pada kasus AW-101 Merlin ini, Indonesia sudah menguasai teknologi perakitan dan pembuatan helikopter angkut sedang dan sudah ada industri nasional tentang itu. Pun, proses tender pengadaan juga tidak pernah diungkap kepada publik. 

"Sesuai dengan amanah UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan, pasal 43, tidak dibenarkan membeli alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri selama negara sudah mampu memproduksinya," kata Hasanuddin.

Wacana pembelian helikopter baru kepresidenan ini sempat menjadi topik mengemuka bagi netizen, bahkan ada tanda pagar #PapaMintaHelikopter dan memenya, setelah sebelumnya #PapaMintaSaham.

Antara

Heli Jokowi Memantik Protes

Helikopter VVIP AgustaWestland

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mendapatkan tunggangan baru. Yaitu satu unit helikopter AgustaWestland (AW-101). Capung besi ini akan siap mengantar Jokowi blusukan ke pelosok negeri. Namun PT Dirgantara Indonesia (DI) menyayangkan karena tunggangan Presiden itu produk luar negeri.

Ditemui di Jakarta kemarin Dirut PT DI Budi Santoso menuturkan sangat kecewa dengan rencana pembelian helikopter kepresidenan itu. Helikopter yang dipesan oleh TNI AU itu merupakan gabungan dari dua perusahaan; Westland Helicopters di Inggris dan Agusta dari negeri pizza Italia. 

"Sebenarnya Presiden itu adalah bintang iklan yang sangat bagus untuk promosi kemajuan industri dirgantara dalam negeri," katanya.

Budi menuturkan yang muncul saat ini adalah militer Indonesia mengklaim heli AW-101 jauh lebih unggul dibandingkan dengan heli Super Puma yang menjadi heli kepresidenan sekarang. Dia tidak memungkiri klaim tentara itu. Namun dia meminta kalau mau membuat perbandingan TNI AU harus fair.

"Jangan membandingkan antara heli Super Puma yang dibuat sejak zaman Pak Harto (Soeharto, red) tahun 90-an dulu, dengan AW-101 yang gres. Tentu kalah," katanya.

Budi meminta kalau TNI AU ingin membandingkan, harus dengan helikopter generasi terbaru keluarga Super Puma. Dia menuturkan generasi Super Puma yang paling baru adalah Airbus Helicopters EC725 Cougar. Budi menuturkan bodi mulai dari moncong hingga ekor helikopter Cougar ini dibuat oleh PT DI. Sedangkan untuk mesin dan sejumlah komponen lainnya, digarap di Airbus, Perancis.

"Kita sebenarnya bisa membuat 100 persen di Indonesia," kata dia. Namun, karena pertimbangan bisnis, finalisasi pembuatan heli Cougar itu dilanjutkan di markas Airbus. Pertimbangan itu diantaranya disebabkan karena order heli Cougar kurang dari 10 unit, sehingga cukup mahal jika seluruh proses digarap di markas PT DI di Bandung.

Secara teknis perbedaan paling mendasar antara heli AW-101 dengan Cougar terbaru ada di jumlah mesin. Dia mengatakan heli AW-101 dilengkapi tiga buah mesin. Sedangkan heli Cougar dibekali dua buah mesin. Perkembangan teknologi heli, katanya, adalah efektifitas bobot kosong heli. Semakin besar bobot kosong heli, dinilai tidak efektif karena menyedot bahan bakar lebih besar. 

"Tentu heli dengan dua mesin, lebih hemat bahan bakar" katanya. Untuk urusan kecepatan dan daya jelajah, Budi mengatakan tidak ada perbedaan yang krusial. Sementara soal interior heli AW-101 yang beredar di dunia maya dan terkesan mewah, Budi mengatakan urusan sepele. Dia mengatakan heli Cougar juga bisa dibuatkan interior yang lebih mewah dengan bantuan ahli desainer atau pakar mebel dalam negeri.

"Pesawat kepresidenan yang dibeli di masa Pak SBY (Boeing 737-800 Business Jet, red), itu interiornya juga tidak dibuat oleh Boeing. Tetapi dibuat oleh rekanan Boeing yang spesialis urusan interior pesawat," urai dia.

Budi menuturkan heli Cougar yang dibuat antara PT DI dengan Airbus sudah dipakai banyak kepala negara. Catatannya saat ini ada lebih dari 32 kepala negara yang menggunakan keluarga/seri heli EC725. Diantaranya Presiden Singapura, Perdana Menteri Tiongkok, Presiden Perancis, Raja Spanyol, Kaisar Jepang, dan Presiden Korea Selatan.

Sementara itu hanya ada empat kepala negara yang menggunakan keluarga heli AW-101. Keempat kepala negara itu dari Turkmenistan, Arab Saudi, Algeria, dan Nigeria. Dan bakal ditambah satu lagi, jika jadi, Presiden Indonesia Jokowi. Budi berharap pemerintah konsisten ingin mengembangkan industri strategis nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Bagarmanto mengaku siap mengakomodasi Pesawat Super Puma terbaru buatan PT DI. Namun, dengan catatan, spesifikasi pesawat sesuai dengan kebutuhan TNI AU.

"Kalau punya kemampuan sesuai yang kita inginkan ya kenapa tidak," ujanya saat dihubungi tadi malam. Namun, karena belum adanya pembicaraan dari PT DI, hingga saat ini, TNI AU hanya memiliki pilihan Pesawat AW 101 guna melengkapi skuadron VVIP. "Tapi belum ada pembicaraan dengan PT DI," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga menjelaskan, jika pembelian peswat AW 101 bukan semata-mata memenuhi kebutuhan kunjungan RI 1, melainkan untuk mengganti Skuadron VVIP. Sebab, beberapa pesawat Super Puma lama sudah harus dikandangkan.

"Jadi bisa digunakan Wapres, panglima TNI atau tamu VVIP lain," pungkasnya. Dosen aerodinamika ITB Djoko Sardjadi menuturkan pemerintah harus memberikan kesempatan terhadap PT DI. "Kalau direksi PT DI sudah mengeluarkan statement bisa membuat helikopter kepresidenan, harus diberikan kesempatan" katanya.

Supaya muncul kepercayaan dini untuk meningkatkan kualitas industri penerbangan nasional. Djoko menuturkan pemerintah harus memenag komitmen untuk meningkatkan industri strategis nasional. Terkait dengan spesifikasi teknis, seperti keamanan dan dekorasi kabin, Djoko mengatakan bisa dibuat di dalam negeri juga.

Bahkan dia mengatakan jaminan keamanan justru lebih bagus ketika pembuatan interior dan fasilitas keamanan presiden dilakukan di dalam negeri. Kalaupun ada spesifikasi yang belum bisa dipenuhi oleh helikopter buatan PT DI, pemerintah yang harus perlahan menyesuaikan.

"Standar keamanan untuk helikopter presiden Indonesia tentu tidak harus sama dengan presiden Amerika dengan Marine One-nya," kata dia. Djoko menyebutkan selama masa Soeharto sampai sekarang presiden juga aman menggunakan helikopter Super Puma.

Lombok Post