TNI AL Usir Kapal Tiongkok dari Laut Natuna

Panglima Kawasan Armada Barat RI Laksamana Muda (Laksda) TNI. A. Taufiq menegaskan, armada laut RI tidak akan gentar mengusir siapa saja yang melanggar ZEE. 

Yang terbaru, sebuah kapal milik Tiongkok diketahui masuk wilayah ZEE. Kontan saja armada TNI AL langsung melakukan pengusiran.  Pemilik kapal itupun dipaksa menyampaikan permintaan maaf.

”Kami sedang fokus di wilayah Natuna, di sana ada kapal Tiongkok yang masuk di wilayah ZEE kita. Karena melanggar, mereka akhirnya minta maaf kepada kita”,  kata Taufiq dalam kunjungan kerjanya ke Simeulue, kemarin (22/11).

Selain di wilayah kawasan laut Natuna, Taufiq mengatakan armada TNI AU juga tengah serius memberantas aksi kejahatan dan kriminal di Selat Malaka, yang dinilai sebagai wilayah laut paling rawan di dunia.

Kawasan ZEE kini memang tengah mendapat perhatian. Terlebih setelah muncul pemberitaan klaim Tiongkok yang memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, ke dalam peta wilayah mereka. (ahi/afz/JPG)

BatamPos

Setelah Diancam Ini oleh Menteri Luhut Cina Akui RI di Natuna

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Subekti

Pemerintah Cina akhirnya memberikan pernyataan resmi mengakui hak Indonesia atas Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi bilateral dengan Cina mengenai Natuna. Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, bersama empat negara ASEAN lain, yakni Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, membantah klaim maritim Cina.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyatakan menerima jaminan dari Cina karena kedua negara tidak memiliki sengketa dalam wilayah tersebut. Cina tidak membantah kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun pemerintah Cina sengaja menghindari diskusi publik terkait dengan isu ZEE, yang memicu keraguan pemerintah Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat, Cina menggunakan strategi Fabian terhadap Indonesia sehingga masalah ZEE seolah menguap.

Indonesia tidak sabar dengan sikap ambigu pemerintah Cina terkait dengan ZEE. Cina memulai proyek reklamasi untuk merebut kawasan di sekitar Spratly. Ini memicu kemarahan, tidak hanya Vietnam dan Filipina, tapi juga Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia. Perairan Kepulauan Natuna berpotensi menimbulkan konflik dan melibatkan angkatan laut dari beberapa negara di dunia.

Sebelumnya, Filipina menjadi penentang ambisi Cina di Laut Cina Selatan setelah membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag. Cina marah atas gugatan tersebut. Media resmi Cina telah mengecam Manila, dan pemerintah Cina tegas menolak berpartisipasi dalam proses hukum. Bulan lalu, Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag menolak yurisdiksi atas masalah ini.

Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kekuatan militer di Kepulauan Natuna. Presiden Joko Widodo memerintahkan pesawat tempur SU-27, SU-30, F-16, P3-C, pengawas maritim, dan pesawat antikapal selam ke pulau-pulau. Presiden juga menambah pasukan ke pangkalan militer di sana untuk menunjukkan tekad Indonesia melindungi wilayah dan ZEE di Natuna.

Namun, pada 11 November 2015, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menuturkan, jika dialog dengan Cina atas Kepulauan Natuna tidak membuahkan hasil, Indonesia mungkin akan mengikuti jejak Filipina membawa Cina ke Pengadilan Arbitrase Internasional.

Akhirnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Li, mengumumkan kesediaan Cina menerima klaim kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun Hong tidak menyebutkan dalam keterangan mengenai Nine Dash Line atau ZEE di wilayah tersebut. Menurut dia, itu tidak perlu. Sebab, ujar dia, selama Cina mengakui klaim Indonesia, perairan 200 mil laut otomatis berada dalam area Indonesia, berpotensi menantang legitimasi Cina atas garis klaimnya.

Tempo

Cina Tegaskan Natuna Milik Indonesia

Satgas Natuna TNI AL

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna, bahkan Tiongkok sudah dengan jelas menyatakan bahwa kepulauan tersebut milik Indonesia.

"Beberapa waktu lalu ada berita soal klaim Natuna. Itu sama sekali tidak benar," kata Retno dalam keterangannya kepada media massa di Kuala Lumpur, Jumat.

Kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna, lanjut dia, sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk Tiongkok.

Sebagai bukti terakhir, Menlu mengutip pernyataan juru bicara Menlu Tiongkok, yang dengan jelas menyebutkan soal kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia.

"Ini adalah wilayah Indonesia. Titik," tegas dia.

Ditambahkannya bahwa penentuan delimitasi, termasuk zona ekonomi eksklusif dan batas kontinental, ditarik dari garis-garis tersebut, karena yang disengketakan antara beberapa negara adalah masalah fitur berupa pulau, atol, bebatuan, dan sebagainya.

"Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih klaim dengan negara mana pun," katanya.

Di Natuna, Indonesia mempunyai tumpang tindih batas kontinental dengan Malaysia, namun masalah tersebut sudah diselesaikan dan dicatatkan ke PBB.

Sementara soal tumpang tindih kawasan ZEE dengan Malaysia di barat dan Vietnam di utara, saat ini masih dinegosiasikan.

Indonesia dan Malaysia sudah menunjuk utusan khusus untuk mempercepat proses negosiasi. Sedangkan dengan Vietnam, negosiasi yang sudah lama berhenti telah dihidupkan kembali dan akhir 2015 akan ada pertemuan lagi.

Indonesia mengajak semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memantik ketegangan di kawasan, kata Menlu.

Senada dengan Retno, Menkopolhukam Luhut Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah tersebut.

"Soal nine-dash line, kami sepakat bahwa kebebasan pelayaran, code of conduct mengemuka. Namun kita ingin mengedepankan dialog untuk mengatasi masalah itu," katanya.

Luhut menambahkan bahwa Indonesia telah merencanakan kerja sama eksplorasi di ladang potensial energi di Natuna, namun rencana itu ditunda karena harga gas turun. 

Sumber: Antara

Pangkalan TNI AU Natuna Jadi Pearl Harbour Indonesia 2016

Operasi Senyap, memantau kapal-kapal penangkap ikan di perairan Natuna menggunakan pesawat jenis Pilatus. TEMPO/Ijar Karim

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan pangkalan udara TNI AU Natuna dirancang untuk menjadi pangkalan militer terpadu.

"Kami memang bercita-cita membangun Pangkalan Udara TNI AU Natuna menjadi pangkalan militer terpadu, menjadi Pearl Harbor-nya Indonesia," kata Agus di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2015.

Menurut Agus, Pearl Harbor merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Kepulauan Hawaii. Sedangkan, Pangkalan Udara TNI AU Natuna kini tipenya masih C dan akan ditingkatkan menjadi tipe B, yang dikomandani seorang kolonel.

Untuk saat ini, kata Agus, Kementerian Pertahanan menurunkan lebih dari Rp 200 miliar sebagai dana penguatan Pangkalan Udara TNI AU Natuna dan diharapkan sudah selesai pada 2016.

Pangkalan Udara TNI AU Natuna diperkuat karena perairan di sana jalur pelayaran strategis dan juga untuk memantau keamanan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain. "Jika ada negara lain yang saling mengklaim, tapi Indonesia berdiri di wilayah itu sebagai pihak ketiga, akan ikut menjaga keamanan," katanya.

Pearl Harbour di Pulau Oahu, Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat, berada sangat jauh dari tanah induk Amerika Serikat. Pulau Natuna juga berada di tepi Laut Cina Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir makin menghangat sejalan klaim sepihak Cina atas hampir seluruh perairan itu.
Jadilah Pulau Natuna dan Kepulauan Natuna menjadi pagar penting bangsa ini menghadapi berbagai dampak dinamika di Laut Cina Selatan.
 

tempo 

Skenario Pertahanan Darat dan Udara di Riau, Jika Natuna Tiba-tiba Diserang Negara Asing

Kekuatan TNI di Riau

Konflik di pulau Natuna, kian memanas dalam beberapa pekan belakangan. China mengklaim kalau pulau strategis tersebut merupakan bagian dari negara mereka, dan menurunkan pasukan tempurnya untuk berjaga-jaga. Jika seandainya tiba-tiba ada pergerakan, apa yang bisa dilakukan Indonesia?

Terkait ini, dua orang pemimpin TNI di Provinsi Riau, yakni Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Nurendi, dan Danlanud Marsma TNI Henri Alfiandi, sudah mempersiapkan berbagai skenario. Dua Jenderal bintang satu tersebut mengklaim telah punya pergerakan taktis, kalau-kalau ada serangan mendadak.

"Kita sudah mempersiapkan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), dan mereka masih latihan hingga sekarang. Jika ada kemungkinan terburuk, semua siap diturunkan dengan cepat, tidak butuh waktu lama," jawab Danrem 031 Wirabima, Brigjen TNI Nurendi, Selasa (10/11/2015) pagi.

Ia meyakinkan, kalau Riau, siap ambil bagian, mengingat Negeri Lancang Kuning ini berada sangat dekat dengan wilayah Kepulauan Natuna, yang kini diklaim China merupakan wilayah teritorial mereka. "Dari sekarang kita antisipasi, kalau terjadi perang, kita lebih dari satu Matra yang siap mempertahankan NKRI," tegasnya.

Sementara itu, Jenderal Bintang Satu penguasa Matra udara, Danlanud Marsma TNI Henri Alfiandi, punya strategi lain. Di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, pihaknya sudah mensiagakan pesawat andalan, yakni F-16, yang jadi tonggak Matra udara.

"Kita sudah Siaga I. Ada dua skadron kita persiapkan kalau-kalau ada pergerakan tiba-tiba. Jarak tempuh udara dari Lanud ke sana (Natuna,red), butuh tempuh dua jam. Itu cukup cepat untuk memukul mundur," ujar Henri, usai menghadiri acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Pekanbaru, Riau.

Skadron ini, tegas dia, siap di delfoy kemana saja, sesuai intruksi pusat, termasuk ke Natuna, jika disana situasi semakin memanas. "Kita juga sudah meningkatkan patroli udara di wilayah perbatasan yang dirasa sangat vital. Kalau kita tarik garis lurus, ZEE memang jadi sembilan titik yang dikomplain China di wilayah Utara Natuna. Ini yang jadi fokus kita," tukasnya.
goriau