Papua Jangan Dilupakan

Salah satu agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) adalah bertemu para eksekutif Freeport McMoran Inc, perusahaan induk PT Freeport Indonesia.

Agenda perjalanan Presiden selama lima hari di Negeri Paman Sam itu telah tersebar luas di media sosial secara rinci dengan pihak mana saja yang akan ditemui. Namun, setelah Presiden dan rombongan berada di AS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membantah bahwa tidak ada agenda khusus dengan petinggi Freeport McMoran.

Ilustrasi

Dalam kunjungan tersebut, Presiden yang didampingi sejumlah anggota Kabinet Kerja akan memaksimalkan kerja sama investasi antara AS dan Indonesia pada sektor energi meliputi bidang kelistrikan, energi baru terbarukan, serta minyak dan gas bumi. Semula, banyak yang menduga agenda pertemuan dengan eksekutif Freeport McMoran patut diduga tak lepas dari persoalan divestasi saham sebesar 20%,

rencana investasi yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar AS, dan soal perpanjangan kontrak anak perusahaan tambang tersebut yang sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia. Tiga poin penting yang menyangkut keberadaan Freeport Indonesia di Papua telah menjadi polemik yang tajam belakangan ini, baik di kalangan pengelola negara maupun publik yang menyatakan peduli terhadap negeri ini.

Namun, manajemen Inalum masih merahasiakan komposisi antara pendanaan internal dan pinjaman bank. Di tengah persiapan Inalum dan Antam untuk membeli saham divestasi Freeport Indonesia kini muncul wacana untuk melepas lewat penawaran saham perdana atau ini tialpublicoffering (IPO).

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro termasuk merekomendasi pelepasan saham tersebut melalui IPO. ”Saya sih lebih baik masuk market supaya pendalaman pasar kita, khususnya pasar modal sehingga menjadi kuat,” tegasnya belum lama ini. Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said telah menyampaikan pandangan senada untuk melepas saham divestasi perusahaan tambang emas itu melalui mekanisme IPO.

Pandangan dua pembantu Presiden itu diamini oleh Freeport Indonesia karena dinilai lebih akuntabel dan transparan. Sayangnya, mekanisme IPO tersebut belum memiliki payung hukum. Wacana pelepasan saham lewat IPO ditentang sejumlah pihak di antaranya datang dari Anggota Komisi VII DPR Kurtubi.

Pria yang dikenal sebagai pengamat migas itu menyatakan negara tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali, apalagi Freeport berkesempatan mengambil kembali sahamnya dipasar. Pihak yang tidak setuju dengan mekanisme IPO malah meminta agar pemerintah pusat (BUMN) tetap tampil sebagai pembeli utama dengan melibatkan pemerintah daerah (BUMD).

Sekadar mengingatkan, jangan sampai pemerintah daerah Papua diabaikan untuk mendapatkan bagian saham divestasi Freeport Indonesia, yang bisa menumbuhkan benih-benih perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (bhr)

sindonews