Industri pembangunan kapal di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar. Selain masalah kompetitor dari luar, produsen kapal dalam negeri juga dihadapkan pada persoalan sistem adminstrasi dan perizinan yang berbelit.
"Bahkan, tak jarang izin yang diberikan kepada industri kapal dalam negeri lebih sulit dibanding produsen luar," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memberikan ceramah di hadapan civitas akademika Perguruan Tinggi Teknokrat Bandar Lampung, Provinsi Lampung, seperti siaran pers Sabtu (7/11/2015).
Harusnya menurut Zulkifli, produsen kapal dalam negeri mendapatkan kemudahan. Karena industri lokal jelas-jelas sudah berkontribusi dalam pembangunan. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Negara harus berani memanfaatkan indutri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kapal, kalau kurang barulah impor dari luar", tambah Zulkifli.
Apalagi, menurut Zulkifli produk kapal dalam negeri sudah mampu bersaing dengan produk serupa dari luar. Bahkan harga kapal dalam negeri relatif lebih murah dibanding luar.
"Sudah saatnya kita lebih berpihak pada produk dalam negeri, dan itu harus menjadi semangat kita bersama, termasuk Presiden Jokowi", terang Zulkifli.
Sebelumnya pada Jumat (6/11) Ketua MPR RI Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi meninjau perusahaan pembuatan kapal PT. Daya Radar Utama, Srengsem Panjang Bandar Lampung. Di tempat tersebut Zulkifli dan Jokowi menerima berbagai keluhan dari para pengusaha kapal terkait perizinan dalam pembuatan kapal. PT. Daya Radar Utama sendiri merupakan salah satu produsen kapal dalam negeri yang kerap menerima pesanan kapal baik dari dalam maupun luar negeri.
Sebelum kunjungan ke Lampung Zulkifli sempat memberikan keynote speech dalam gelaran acara Malam Pembukaan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Indonesia ( APHTN-HAN Indonesia ), di aula gedung Bapedda Pemprov Jawa Timur, Jumat ( 6/11 ). Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk 'curhat' soal kenegaraan kepada para pakar tata negara.
"Saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini untuk menyampaikan kerisauan bangsa ini soal ketatanegaraan Indonesia. Banyak sekali elemen masyarakat dan di berbagai daerah yang mempertanyakan soal sistem ketatanegaraan Indonesia, apakah sudah paripurna sudah bagus ataukah harus dilakulan perubahan lagi," ungkapnya.
Ada beberapa contoh antara lain soal otonomi daerah. Hubungan kordinasi pemerintahan antara Gubernur dan Bupati terlihat kurang ada nuansa ego sektoral. Padahal, sila keempat dalam Pancasila adalah mengedepankan permusyawaratan semua harus bermusyawarah dan kebersamaan. Selain soal otonomi daerah, soal lain yang menjadi curhatan Ketua MPR adalah soal sistem presidensiil dan parlementer. (tor/van)
No comments:
Post a Comment