Pembangunan Kapal Layar Latih TNI AL Dimulai

Kapal layar kelas Bark akan selesai pada Mei 2017 dan akan tiba di Indonesia pada Juli 2017 (Freire)

Sejarah pembuatan kapal layar latih telah dimulai. Tepat jam 09.30 waktu Vigo atau 17.30 WIB hari Senin (16/11) lalu, dilaksanakan pemotongan perdana baja (steel cutting) sebagai tanda dimulainya pembangunan kapal layar latih TNI AL.

Pemotongan plat baja pertama disaksikan langsung Dansatgas Laksma TNI Didin Zainal Abidin beserta seluruh Staf Satgas serta General Manajer Galangan Contruccion Navales Freire Shipyard Bapak Guillermo Freire Garcia. Kapal layar latih yang akan dibuat adalah kelas Bark, yaitu kapal layar yang memiliki dua tiang dengan layar persegi.

Memiliki panjang 111,20 meter dan lebar 78,37 meter, kapal layar yang menjadi penerus generasi KRI Dewaruci tersebut, dibangun oleh Galangan Kapal Freire di Kota Vigo Spanyol berjarak 550 km dari ibukota Madrid. Vigo merupakan kota kecil yang indah di pantai barat Spanyol menghadap ke Samudera Atlantik.

“Sejarah baru untuk TNI AL dan dunia maritim Indonesia dimulai. Setelah KRI Dewaruci memasuki usia 63 tahun, Indonesia akan memiliki kapal layar latih baru untuk taruna TNI AL dan pemuda Indonesia. Pemotongan plat baja pertama ini menjadi catatan tersendiri dan merupakan bagian dari penulisan sejarah pembuatan kapal layar baru ini”, ujar perwira tinggi lulusan AAL tahun 1986 tersebut.

Guillermo mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Indonesia atas pembangunan kapal di galangannya, karena kapal ini akan menjadi duta bangsa yang mencetak calon pemimpin Indonesia di masa mendatang, sebagaimana yang telah dipersembahkan oleh pendahulunya, KRI Dewaruci.

“Saya yang akan mengawasi langsung pembangunan kapal layar latih ini hingga selesai dan siap dilayarkan pada bulan Mei 2017, serta diharapkan tiba di Indonesia pada Juli 2017”, ujar Guillermo sambil menyalami Laksma Didin, disaksikan anggota Satgas yang tersenyum gembira atas pelaksanaan steel cutting ini.

TNI AL

DPR Sarankan Beli Helikopter Kepresiden Dari PT DI

AgustaWestland AW-101

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyarankan Sekretariat Negara membeli helikopter kepresidenan milik PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat.

BUMN kedirgantaraan ini memiliki lisensi perakitan dan modifikasi helikopter angkut sedang Aerospatiale NAS-330 Puma dan NAS-332 Super Puma. Huruf N dalam nama NAS itu berarti Nurtanio (saat kesepakatan kerja sama ini ditandatangani dengan Aerospatiale Prancis). 

Ia menyebutkan, membeli helikopter jenis Agusta-Westland AW-101 Merlin, yang harganya sekitar 55 juta dolar Amerika Serikat. Sementara helikopter jenis NAS-332 Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia jauh lebih murah, yakni sekitar 35 juta dolar Amerika Serikat.

Katanya lagi, bila helikopter NAS-332 Super Puma diberi perlengkapan tambahan sebagaimana AW-101 Merlin, Sekretariat Negara hanya menambah 5 juta dolar. Uang segitu bisa untuk memasang FLIR (forward looking infra red), chaff and flare dispenser untuk mengecoh peluru kendali, pengacak infra merah, dan sistem peringatan laser. 

"Dengan membeli produk dalam negeri, maka negara untung sebesar 30 persen dari harga dasar setidaknya dalam bentuk material dari dalam negeri. Dan mampu mempekerjakan minimal 700 orang selama setahun , dengan investasi skill untuk anak bangsa yang terus berkembang," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, dikatakan Sekretaris Militer Presiden, Marsekal Madya TNI Hadi Tjahjanto, helikopter baru kepresidenan itu akan dioperasikan dan dirawat di Skuadron Udara 45 VIP TNI AU. Ini berarti helikopter itu adalah perlengkapan militer, yang proses pengadaannya juga tunduk pada UU Nomor 16/2012. 

Pada pasal 43 UU Nomor 16/2012 itu, disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pertahanan negara boleh melalui penunjukan langsung dengan sejumlah prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi pejabat pembuat kesepakatan dan pabrikan pembuat. 

Yang pokok juga adalah produk barang dan jasa itu belum bisa dibuat di Tanah Air. Juga di antaranya adalah transfer teknologi, imbal beli, imbal dagang, kandungan dalam negeri, dan lain-lain. 

Pada kasus AW-101 Merlin ini, Indonesia sudah menguasai teknologi perakitan dan pembuatan helikopter angkut sedang dan sudah ada industri nasional tentang itu. Pun, proses tender pengadaan juga tidak pernah diungkap kepada publik. 

"Sesuai dengan amanah UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan, pasal 43, tidak dibenarkan membeli alat pertahanan dan keamanan dari luar negeri selama negara sudah mampu memproduksinya," kata Hasanuddin.

Wacana pembelian helikopter baru kepresidenan ini sempat menjadi topik mengemuka bagi netizen, bahkan ada tanda pagar #PapaMintaHelikopter dan memenya, setelah sebelumnya #PapaMintaSaham.

Antara

Helikopter Kepresidenan Sudah Layak Diganti

Helikopter NAS-332 Super Puma (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai, helikopter kepresidenan sudah layak untuk diganti.

"Helikopter jenis Super Puma yang digunakan oleh presiden selama ini dibuat tahun 2000 dan dipakai sejak tahun 2002, jadi sudah dipakai selama13 tahun. Menurut saya demi keamanan sudah selayaknya diganti," kata TB Hasanuddin dalam rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan proses pembelian helikopter kepresidenan pada prinsipnya diajukan dan diproses oleh Sekretariat Negara setelah meminta saran dan pendapat dari TNI AU. "Untuk anggaran tahun 2016, Setneg setelah mendapat saran dari TNI AU dan merencanakan membeli helikopter pengganti yang ada dengan jenis AW 101 Agusta buatan Italia," kata purnawirawan TNI AD itu.

Ia menyebutkan, helikopter ini memang cukup canggih dengan interior yang mewah dan ruang yang lebar sehingga cukup nyaman untuk dipakai oleh VVIP.

"Tapi harganya menurut informasi sekitar 55 juta dolar AS. Cukup mahal bila dibandingkan dengan jenis Super Puma produk PT Dirgantara Indonesia, yang harganya 'hanya' 35 juta dolar AS. Bila Super Puma mau dilengkapi seperti AW 101 Agusta sesungguhnya tinggal menambah saja seperti FLIR (forward looking infra), chaff and flare dispencer ( proteksi /anti peluru kendali), infra red jammer dan laser warning, semua alat ini seluruhnya diperkirakan seharga 5 juta dolar. Sehingga harga satu unit Super Puma maksimal sekitar 40 juta dolar," kata TB Hasanuddin.

Antara

China: Kebebasan Navigasi di LCS Tak Pernah Jadi Masalah

China menyatakan tidak mempermasalahan kebebasan navigasi di Laut China Selatan

Pemerintah China menyatakan, tidak ada masalah dengan kebebasan navigasi dan overflight di atas Laut China Selatan. Namun, China menegaskan bahwa sengketa wilayah di perairan strategis itu harus diselesaikan oleh negara-negera yang bersangkutan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri China, Liu Zhenmin, saat pertemuan para pemimpin Asia Pasifik yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Kebebasan navigasi dan overflight tidak pernah menjadi masalah," katanya saat berbicara mengenai Laut China Selatan saat konferensi pers seperti dikutip dari laman Reuters, Minggu (22/11/). Liu juga mengatakan bahwa China telah mengajukan proposal untuk menangani silang sengkarut Laut China Selatan.

China telah mengklaim Laut China Selatan dan mengubah terumbu karang di wilayah tersebut menjadi pulau buatan. Klaim China ini pun mendapat tentangan dari sejumlah negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei yang juga memiliki klaim teritorial atas wilayah tersebut.

Sindonews

Indonesia Kunci Bagi Pembangunan Kawasan

Presiden Jokowi bertemu dengan PM Jepang, Shinzo Abe, di Kuala Lumpur, Malaysia | (Setneg)

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela pertemuan Asia Pasifik yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam rilis yang diterima redaksi Sindonews, Minggu (22/11/2015), kedua Kepala Negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang dapat mempererat hubungan kedua negara, terutama di bidang infrastruktur, seperti pembangkit listrik, pelabuhan dan lainnya.

PM Abe mengakui bahwa hubungan kedua negara sangat baik dan Indonesia merupakan mitra strategis bagi Jepang. PM Abe pun berharap kedua negara dapat bekerjasama dengan erat di berbagai sektor.

"Khususnya mengenai infrastruktur, saya berpikir bahwa pembangunan di Indonesia penting bagi kemakmuran kawasan," ucap PM Abe.

Selain infrastruktur, kerjasama juga dilakukan di bidang politik dan pertahanan, dimana Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara yang akan dilakukan di Jepang pada Desember 2015.

"Pertemuan itu akan memberikan kontribusi penguatan kerjasama politik dan pertahanan kedua negara," ucap Presiden Jokowi.

Tentang Laut Cina Selatan, kedua Kepala Negara juga melakukan tukar pikiran mengenai situasi Laut Cina Selatan. "Pentingnya stabilitas dan keamanan kawasan serta hukum internasional juga harus dihormati di kawasan itu," kata Presiden.

Sindonews

ISIS Rencanakan Serangan di Indonesia

Kelompok Anonymous membocorkan rencana serangan serentak ISIS di sejumlah negara, termasuk Indonesia | (Sindonews/Ian)

Grup peretas Anonymous menyatakan ISIS telah merencanakan aksi serangan teror di seluruh dunia pada hari ini, Minggu (22/11/2015). Hal itu terungkap setelah kelompok ini berhasil meretas jaringan data rahasia milik ISIS.

Seperti dikutuip dari laman Expres, bersamaan dengan hashtags #22Daesh#OpParis, Anonymous merilis daftar target serangan teror di Prancis, Amerika Serikat (AS), Indonesia, Italia, dan Lebanon.

"Akan ada acara besar di seluruh dunia pada tanggal 22, jika ada pergi maka itu adalah risiko Anda sendiri," begitu pesan peringatan Anonymous.

Berikut adalah daftar lengkap kegiatan yang menjadi target serangan ISIS:
• Acara Cigales Electroniques with Vocodecks, RE-Play & Rawtor at Le Bizen (Paris)
• Acara Concrete Invites Drumcode: Adam Beyer, Alan Fitzpatrick, Joel Mull at Concrete (Paris)
• Aksi Demonstrasi kelompok hak-hak perempuan (Paris)
• Perayaan Raja Kristus (Roma/Seluruh Dunia)
• Kegiatan Al-Jihad, One Day One Juz (Indonesia)
• Konser grup musik Five Finger Death Punch (Milan)
• Kampus University Pastoral Day (Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon)
• Acara gulat profesional WWE Survival Series (AS)

Anonymous mengatakan bahwa daftar kegiatan yang menjadi target serangan ISIS ini telah diberikan kepada pihak keamanan seluruh dunia dan sudah menjadi tanggung jawab pihak keamanan untuk menindaklanjutinya.

"Namun karena mereka belum melakukan apa-apa dengan hal itu dan ini telah tanggal 22 maka kami melakukannya dengan tangan kami. Kami hanya mengambil tanggung jawab kami sebagai warga sipil (dalam kasus pemerintah tidak bertindak dengan cukup benar)," demikian Anonymous.

Asia Tenggara Terancam Serangan ISIS

Pasukan Syiah dan tentara Irak berfoto dengan bendera Negara Islam (ISIS) yang dibalik saat berhasil memasuki pusat kota Tikrit, 1 April 2015. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Militan dari kelompok Islamic State mengidentifikasi sejumlah negara di Asia Tenggara sebagai kemungkinan target serangan, kata seorang analis dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, dalam sebuah laporan yang dirilis awal pekan ini. Laporan itu muncul pada saat pihak berwenang di Singapura waspada menyusul penangkapan dua remaja atas tuduhan terorisme.

"Saat kehadiran pejuang Asia Tenggara dalam ISIS kelompok yang mendeklarasikan ISIS cukup diketahui, apa yang kurang diperhatikan adalah pentingnya peningkatan strategi ISIS melancarkan jihad secara global," kata Singh, penulis laporan itu, dalam analisisnya, seperti dimuat ibtimes.com edisi 29 Mei 2015.

Laporan awal dari pembentukan unit yang akan digunakan untuk melakukan serangan terdiri dari pejuang Asia Tenggara -dilaporkan disebut Katibah Nusantara - bisa dilacak pada September tahun lalu. Pada saat itu, analis kontraterorisme percaya bahwa tujuan dari unit ini adalah untuk "merekrut dan memfasilitasi" orang-orang yang ingin berjuang untuk ISIS di Irak dan Suriah. Sekarang, menurut laporan terbaru, kelompok ini menghadirkan ancaman yang signifikan untuk negara-negara di Kepulauan Melayu, termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina dan Singapura.

Menurut Singh, militan dari Katibah Nusantara telah berperan dalam menghubungkan jaringan ekstrimis lokal, yang mengarah ke apa yang disebut sebagai "glocalisation" pengaruh ISIS.

"Katibah Nusantara juga telah memperluas perekrutan untuk pejuang dan pendukungnya melalui video dan cetakan dalam bahasa Melayu," kata Singh. Mereka menggunakan anak-anak Melayu dan Indonesia untuk menyebarkan pesan di media sosial. "Katibah Nusantara kemungkinan akan kian penting dalam tujuan strategis ISIS mendirikan kekhalifahan di seluruh dunia. Para pejuang yang kembali untuk ISIS dapat dimobilisasi untuk melakukan serangan di Asia Tenggara."

Dalam beberapa bulan terakhir, puluhan orang -yang diduga memiliki hubungan dengan ISIS - di Indonesia dan Malaysia telah ditangkap oleh pihak berwenang. Bulan lalu, sekitar 70 anggota pasukan bersenjata Malaysia diidentifikasi oleh polisi telah bergabung dengan kelompok militan ini.

"Selain penangkapan lebih dari 100 IS pendukung di Malaysia dan sejumlah kecil di Indonesia, digagalkannya serangan yang direncanakan di Malaysia oleh pendukung ISIS merupakan indikasi dari bahaya Katibah Nusantara yang mengancam wilayah tersebut," tulis Singh. 

Sindonews & Tempo

Heli Jokowi Memantik Protes

Helikopter VVIP AgustaWestland

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mendapatkan tunggangan baru. Yaitu satu unit helikopter AgustaWestland (AW-101). Capung besi ini akan siap mengantar Jokowi blusukan ke pelosok negeri. Namun PT Dirgantara Indonesia (DI) menyayangkan karena tunggangan Presiden itu produk luar negeri.

Ditemui di Jakarta kemarin Dirut PT DI Budi Santoso menuturkan sangat kecewa dengan rencana pembelian helikopter kepresidenan itu. Helikopter yang dipesan oleh TNI AU itu merupakan gabungan dari dua perusahaan; Westland Helicopters di Inggris dan Agusta dari negeri pizza Italia. 

"Sebenarnya Presiden itu adalah bintang iklan yang sangat bagus untuk promosi kemajuan industri dirgantara dalam negeri," katanya.

Budi menuturkan yang muncul saat ini adalah militer Indonesia mengklaim heli AW-101 jauh lebih unggul dibandingkan dengan heli Super Puma yang menjadi heli kepresidenan sekarang. Dia tidak memungkiri klaim tentara itu. Namun dia meminta kalau mau membuat perbandingan TNI AU harus fair.

"Jangan membandingkan antara heli Super Puma yang dibuat sejak zaman Pak Harto (Soeharto, red) tahun 90-an dulu, dengan AW-101 yang gres. Tentu kalah," katanya.

Budi meminta kalau TNI AU ingin membandingkan, harus dengan helikopter generasi terbaru keluarga Super Puma. Dia menuturkan generasi Super Puma yang paling baru adalah Airbus Helicopters EC725 Cougar. Budi menuturkan bodi mulai dari moncong hingga ekor helikopter Cougar ini dibuat oleh PT DI. Sedangkan untuk mesin dan sejumlah komponen lainnya, digarap di Airbus, Perancis.

"Kita sebenarnya bisa membuat 100 persen di Indonesia," kata dia. Namun, karena pertimbangan bisnis, finalisasi pembuatan heli Cougar itu dilanjutkan di markas Airbus. Pertimbangan itu diantaranya disebabkan karena order heli Cougar kurang dari 10 unit, sehingga cukup mahal jika seluruh proses digarap di markas PT DI di Bandung.

Secara teknis perbedaan paling mendasar antara heli AW-101 dengan Cougar terbaru ada di jumlah mesin. Dia mengatakan heli AW-101 dilengkapi tiga buah mesin. Sedangkan heli Cougar dibekali dua buah mesin. Perkembangan teknologi heli, katanya, adalah efektifitas bobot kosong heli. Semakin besar bobot kosong heli, dinilai tidak efektif karena menyedot bahan bakar lebih besar. 

"Tentu heli dengan dua mesin, lebih hemat bahan bakar" katanya. Untuk urusan kecepatan dan daya jelajah, Budi mengatakan tidak ada perbedaan yang krusial. Sementara soal interior heli AW-101 yang beredar di dunia maya dan terkesan mewah, Budi mengatakan urusan sepele. Dia mengatakan heli Cougar juga bisa dibuatkan interior yang lebih mewah dengan bantuan ahli desainer atau pakar mebel dalam negeri.

"Pesawat kepresidenan yang dibeli di masa Pak SBY (Boeing 737-800 Business Jet, red), itu interiornya juga tidak dibuat oleh Boeing. Tetapi dibuat oleh rekanan Boeing yang spesialis urusan interior pesawat," urai dia.

Budi menuturkan heli Cougar yang dibuat antara PT DI dengan Airbus sudah dipakai banyak kepala negara. Catatannya saat ini ada lebih dari 32 kepala negara yang menggunakan keluarga/seri heli EC725. Diantaranya Presiden Singapura, Perdana Menteri Tiongkok, Presiden Perancis, Raja Spanyol, Kaisar Jepang, dan Presiden Korea Selatan.

Sementara itu hanya ada empat kepala negara yang menggunakan keluarga heli AW-101. Keempat kepala negara itu dari Turkmenistan, Arab Saudi, Algeria, dan Nigeria. Dan bakal ditambah satu lagi, jika jadi, Presiden Indonesia Jokowi. Budi berharap pemerintah konsisten ingin mengembangkan industri strategis nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Dwi Bagarmanto mengaku siap mengakomodasi Pesawat Super Puma terbaru buatan PT DI. Namun, dengan catatan, spesifikasi pesawat sesuai dengan kebutuhan TNI AU.

"Kalau punya kemampuan sesuai yang kita inginkan ya kenapa tidak," ujanya saat dihubungi tadi malam. Namun, karena belum adanya pembicaraan dari PT DI, hingga saat ini, TNI AU hanya memiliki pilihan Pesawat AW 101 guna melengkapi skuadron VVIP. "Tapi belum ada pembicaraan dengan PT DI," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga menjelaskan, jika pembelian peswat AW 101 bukan semata-mata memenuhi kebutuhan kunjungan RI 1, melainkan untuk mengganti Skuadron VVIP. Sebab, beberapa pesawat Super Puma lama sudah harus dikandangkan.

"Jadi bisa digunakan Wapres, panglima TNI atau tamu VVIP lain," pungkasnya. Dosen aerodinamika ITB Djoko Sardjadi menuturkan pemerintah harus memberikan kesempatan terhadap PT DI. "Kalau direksi PT DI sudah mengeluarkan statement bisa membuat helikopter kepresidenan, harus diberikan kesempatan" katanya.

Supaya muncul kepercayaan dini untuk meningkatkan kualitas industri penerbangan nasional. Djoko menuturkan pemerintah harus memenag komitmen untuk meningkatkan industri strategis nasional. Terkait dengan spesifikasi teknis, seperti keamanan dan dekorasi kabin, Djoko mengatakan bisa dibuat di dalam negeri juga.

Bahkan dia mengatakan jaminan keamanan justru lebih bagus ketika pembuatan interior dan fasilitas keamanan presiden dilakukan di dalam negeri. Kalaupun ada spesifikasi yang belum bisa dipenuhi oleh helikopter buatan PT DI, pemerintah yang harus perlahan menyesuaikan.

"Standar keamanan untuk helikopter presiden Indonesia tentu tidak harus sama dengan presiden Amerika dengan Marine One-nya," kata dia. Djoko menyebutkan selama masa Soeharto sampai sekarang presiden juga aman menggunakan helikopter Super Puma.

Lombok Post