[Foto] Inilah Senjata Penangkis Serangan Udara Milik TNI AU

Senjata penangkis serangan udara Oerlikon Sky Shield MK-2 milik Detasemen Hanud 473 Paskhas Pontianak akhirnya tiba di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jl Pak Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (10/11/2015) pukul 10.40 WIB. Senjata ini diklaim sebagai senjata tercanggih di dunia, bahkan Indonesia merupakan negara pertama yang membeli langsung dari pabrik Rheinmetall Air Defance dari Swiss. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

tribunnews 

[Dunia] Israel Ketir-ketir Rusia Hendak Pasok S-300 ke Iran

Rencana Rusia untuk memasok sistem rudal S-300 ke Iran membuat Israel ketir-ketir. | (Business Insider)

Pemerintah Israel mulai ketir-ketir dengan rencana Rusia memasok sistem rudal pertahanan udara S-300 ke Iran. Israel tidak berharap kesepakatan pengiriman sistem rudal itu akan memicu perlombaan senjata di kawasan regional.

Israel sebelumnya cemas dengan kesepakatan nuklir antara Iran dan enam negara kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis dan Jerman). Kesepakatan itu dianggap Israel tidak akan mencegah Teheran untuk memiliki senjata nuklir.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mencegah penjualan sistem rudal pertahanan udara S-300 sejak 2013. Namun, Putin resmi mencabut larangan penjualan S-300 ke Iran beberapa bulan lalu.

Arieh Herzog, mantan ketua program pertahanan rudal Israel mengatakan kepada Associated Press, bahwa dia berharap kesepakatan penjualan sistem pertahanan rudal S-300 antara Moskow dan Teheran itu tidak akan memicu perlombaan senjata di wilayah Timur Tengah.

”Sifat penyebarannya di Iran akan defensif dan mencoba untuk mencegah kemampuan angkatan udara untuk beroperasi di sana, karena mungkin hari ini masih mampu beroperasi,” kata Herzog. ”Akan ada perubahan dramatis dalam kemampuan mereka (Iran), dan tidak akan menciptakan lingkungan yang wajar untuk setiap operasi angkatan udara kami,” lanjut dia, yang dilansir Senin (10/11/2015).

Pejabat Rusia pada hari Senin kemarin menyatakan, Rusia dan Iran telah menandatangani kontrak untuk memulai pengiriman sistem rudal S-300 dari Moskow ke Teheran. ”Berbicara tentang sistem pertahanan udara S-300, kontrak telah ditandatangani," kata Sergei Chemezov, Kepala Russian Technologies Rosoboronexport, perushaan senjata negara Rusia, seperti dikutip kantor berita Rusia, RIA Novosti. (Baca: Kontrak Diteken, Rusia Siap Kirim S-300 ke Iran)

Menurut laporan Financial Times, Rusia diperkirakan akan mulai mengirimkan sistem rudal ke Iran pada akhir 2016. S-300 adalah sistem pertahanan rudal anti-pesawat.

Kesepakatan penjualan sistem rudal dengan nilai kontrak USD800 juta itu awalnya ditandatangani pada tahun 2007, tetapi diblokir pada 2010 di bawah kepemimpinan Presiden Dmitry Medvedev (pemimpin Rusia kala itu) ketika Teheran terkena sanksi internasional karena mengembangkan program nuklir.

Lantaran dibataIkan, Iran kemudian mengajukan gugatan ke Rusia sebesar USD4 miliar pada 2011. Sejumlah laporan menyebut persoalan gugatan itu sudah selesai. (mas)

sindonews

Posisi Resmi Indonesia Soal Konflik Laut China Selatan

Indonesia jadi penengah negara-negara yang terlibat konflik Laut China Selatan. | (Reuters)

Pemerintah Indonesia menegaskan posisi resminya dalam menyikapi konflik Laut China Selatan. Indonesia akan tetap pada posisi sebagai penengah negara-negara yang berkonflik atau bersengketa atas kawasan kaya energi itu.

Indonesia akan mendorong tercapainya Code of Conduct (CoC) antara ASEAN dan China soal wilayah tersebut. Menurut Direktur Mitra Wicara dan Antar-Kawasan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Derry Aman, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membahas CoC.

"Posisi indonesia tetapa berada dalam bagaimana menjaga kestabilan dan perdamaian di wilayah tersebut. Implementasikan penuh CoC. Pencapaian COC saat ini sudah masuk tahap negosiasi. Indonesia menyampaikan tegas, ini saatnya dibahas soal elemen yang ada dalam CoC," ucap Derry.

"Indonesia mendorong negara-negara yang terkait konflik menyelesaikannya secara damai. CoC ada dalam rangka menjaga wilayah itu tetap stabil, aman, damai, dan terjamin arus perdagangan di sana. Penyelesaian sengketa tetap di tangan negara-negara yang bersangkutan," sambung dia pada Kamis (12/11/2015).

Menurutnya, masalah Laut China Selatan akan turut dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digerlar di Malaysia pada pekan depan, meski sebenarnya hal itu tidak ada dalam agenda inti ASEAN. Masalah itu kemungkinan juga akan diangkat dalam pertemuan KTT Asia Timur- ASEAN. (mas)

9 Titik Imajiner China Tak Sesuai Hukum Internasional

Indonesia menyatakan sembilan titik imajiner China di Laut China Selatan tak sesuai hukum internasional. (Reuters)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nassir, mengatakan bahwa, sikap Pemerintah Indonesia soal sembilan titik imajiner atau “nine dash line” China di Luar China Selatan sudah sangat jelas. Indonesia menganggap sembilan titik itu tidak sesuai hukum internasional.

"Nine dash line adalah sebuah klaim. Bagi Indonesia kita sudah menyampaikan beberapa kali kepada Pemerintah China, bahwa klaim tersebut tidak berdasarkan hukum internasional. Kita juga sudah sampaikan pada UNCLOS, jadi posisi Indonesia sudah jelas," ucap Arrmanatha.

Nine dash line merupakan garis putus-putus yang menunjukkan klaim China atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan, termasuk didalamnya Kepulauan Spratly dan Paracel. (Baca juga: Inilah Posisi Resmi Indonesia soal Konflik Laut China Selatan)

Sembilan garis imajiner inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik di wilayah tersebut. Klaim ini memancing emosi sejumlah negara yang turut mengklaim memiliki hak di wilayah yang jadi jalur perdagangan dunia itu.

Seperti diketahui, selain China, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Brunei, dan Filipinan adalah negara lain yang turut mengklaim wilayah Laut China Selatan. Filipina bahkan sudah mengajukan gugatan atas klaim China itu ke pengadilan internasional. (mas)

Indonesia Minta Klarifikasi China

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanantha Nassir mengatakan, Indonesia terus meminta klarifikasi China soal nine dash line di kawasan Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanantha Nassir mengatakan, Indonesia terus meminta klarifikasi China soal nine dash line di kawasan Laut China Selatan. Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menunjukkan klaim China atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan

"Kami telah meminta klarifikasi dari China mengenai apa yang dimaksud dengan nine dash line. Sejauh ini, belum ada klarifikasi mengenai hal itu," kata Arrmanantha saat briefing mingguan pada Kamis (12/11).

Sebelumnya, diplomat Indonesia yang kerap disapa Tata tersebut juga mengatakan, Indoensia tidak mengakui sembilan garis imaginer tersebut. Ini dikarenakan, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.

"Nine dash line adalah sebuah klaim. Bagi Indonesia. Kita sudah menyampaikan beberapa kali kepada Pemerintah China, bahwa klaim tersebut tidak berdasarkan hukum internasional. Kita juga sudah sampaikan pada UNCLOS, jadi posisi Indonesia sudah jelas," ucapnya.

Sembilan titik imaginer itu sendiri merupakan salah satu penyebab munculnya konflik di wilayah Laut China Selatan. Klaim ini memancing emosi sejumlah negara yang turut mengklaim memiliki hak di wilayah yang jadi jalur perdagangan dunia itu. (esn)

sindonews

Di Negeri Ini kalau Tidak Diributkan, Enggak Dibereskan....

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menyesalkan masih maraknya ikan-ikan dari perairan luar yang merembes ke pasar Indonesia.

Salah satunya adalah ikan patin asal Vietnam yang banyak masuk ke Indonesia, pun dengan label ikan dori. Menurut Susi, rembesan yang terjadi itu jelas-jelas merupakan pemalsuan dokumen.

Ikan illegal yang masuk pasar Indonesia ini telah memukul para nelayan lokal. “Banyak petambak ikan mati di Riau, tidak bisa jualan ikan patin filetnya,” ucap Susi di Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Susi menyadari hal ini sudah terjadi sejak lama. Dia pun terang-terangan meminta media untuk terus mengangkat isu rembesan impor ikan ini.

Harapannya, Presiden Joko Widodo juga menaruh perhatian pada massifnya pemberitaan. Kemudian kasus ini pun dibahas dalam rapat kabinet terbatas.

Di sisi lain, Susi berharap, dengan pemberitaan yang masif, aparat bea dan cukai serta polisi air bisa langsung menindaklanjuti.

Dia menegaskan, hal-hal seperti ini sudah seharusnya menjadi keresahan masyarakat. “(Sebab) Di negeri ini kalau tidak diributin, enggak diberesin. Persoalannya, ini kan bukan cuma pekerjaan ibu, ada departemen lain,” sindir Susi.  

kompas

Sritex Produksi Seragam Militer Kamboja

Ilustrasi pasukan TNI

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tidak hanya dikenal sebagai produsen di bidang tekstil dan garmen dengan kualitas ekspor.

Emiten berkode SRIL ini juga dikenal karena memproduksi seragam militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun militer berbagai negara di dunia.

Guna melebarkan sayap bisnisnya di mancanegara, Sritex kini akan segera memproduksi dan menjual seragam militer Kamboja.

Menurut Direktur Keuangan Sritex Allan Moran Severino, Sritex akan bekerjasama dengan perusahaan lokal untuk mendirikan sebuah perusahaan baru di Kamboja. Kemudian, seragam militer akan dijual kepada pemerintah Kamboja.

Allan memaparkan, saat ini Sritex sedang mematangkan perjanjian kerjasama ini, baik dengan perusahaan lokal maupun pemerintah Kamboja.

Dia memprediksi, perjanjian tersebut akan selesai pada akhir tahun 2015 ini. "MoU (perjanjian kerjasama) selesai akhir tahun ini. Tahun depan mulai produksi dan trading," sebut Allan di Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Allan mengaku, perseroan belum dapat memastikan jangka waktu kontrak perjanjian produksi dan pengadaan seragam militer Kamboja tersebut.

Meskipun demikian, dia menuturkan bahwa nilai transaksi seragam militer Kamboja itu cukup besar, yakni mencapai kisaran 50 juta dollar AS per tahun.

"Maunya pemerintah Kamboja produknya dijual ke perusahaan Kamboja. Kemudian perusahaan ini yang jual ke pemerintahnya. Nilai kontraknya belum tahu, tapi bisa puluhan juta dollar AS. Mungkin kalau kita bisa bikin seragam buat tentara dan militer di sana, ke pemerintahannya di sana itu bisa sampai 50 juta dollar AS per tahun," tutur Allan.

Sekedar informasi, Sritex kini memproduksi seragam militer untuk setidaknya untuk 30 negara di dunia.

Adapun delapan dari negara-negara tersebut adalah negara di kawasan Eropa. Sritex pun memproduksi seragam militer untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Tidak hanya itu, Sritex juga merupakan satu-satunya pemegang lisensi di Asia yang berhak memproduksi seragam militer Jerman.

 

 kompas

[Dunia] AU China dan Thailand Akan Latihan Bersama untuk Pertama Kali

Ilustrasi AU China. (Reuters/Stringer)

Untuk pertama kalinya, pasukan angkatan udara China dan Thailand akan melakukan latihan bersama di Pangkalan Udara Angkatan Laut Kerajaan Thailand Korat pada 12-30 November mendatang.

"Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman bersama antara angkatan udara kedua negara, memperdalam praktik kerja sama Sino-Thai dan meningkatkan rasa saling percaya dan pertemanan," demikian kutipan pernyataan resmi Kementerian Pertahanan China, Rabu (11/11).

Seperti dilansir Reuters, pernyataan ini dianggap sebagai pertanda meningkatnya hubungan antara Beijing dan Thailand.

Sebelumnya, Thailand dikecam oleh negara-negara Barat akibat aksi kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih pada Mei tahun lalu. Hubungan diplomatik Thailand dengan negara-negara Barat pun mengendur.

Sejak saat itu, Thailand yang awalnya merupakan sekutu Amerika Serikat mulai mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga. Hubungan Thailand dengan China pun menguat, seiring meningkatnya pengaruh Beijing melalui pinjaman dan bantuan infrastruktur.

China sendiri sedang berseteru dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam dalam konflik sengketa di Laut China Selatan.

Keadaan di Laut China Selatan kian panas setelah Amerika Serikat mengirimkan kapal angkatan lautnya ke lahan sengketa tersebut atas nama kebebasan pelayaran di perairan internasional.

Di tengah ketegangan tersebut, para pejabat pertahanan negara-negara Asia Tenggara bersama China dan AS bertemu dalam konferensi ASEAN di Malaysia pekan lalu. Namun, konferensi tersebut tak menghasilkan pernyataan bersama lantaran China menolak pembahasan masalah Laut China Selatan. (den)

CNN 

Menteri Susi : Di Negara Kita, Maling Saja Berani Menggugat Negara

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masih tidak percaya ada perusahaan perikanan yang jelas-jelas melakukan penangkapan ikan ilegal (IUU fishing), tetapi masih berani mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Itu di negara kita, maling saja berani menggugat negara, apalagi orang yang benar," kata Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Sementara itu, dalam konferensi pers di kediamannya, Susi sempat meluapkan kekesalan tindakan pelaku IUU fishing yang menggugatnya di PTUN Jakarta.

Perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum, seperti penyelundupan barang ilegal, memalsukan dokumen, dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Atas dasar pelanggaran hukum tersebut, Susi mencabut surat izin usaha perikanan (SIUP) dan surat izin penangkapan ikan (SIPI) keempat perusahaan.

Keempat perusahaan yang dicabut itu ialah PT S&T Mitra Mina Industri, PT Era Sistem Informasindo, PT Dwi Karya Reksa Abadi, serta PT Aru Samudera Lestari.

PT S&T Mitra Mina Industri melayangkan surat gugatan Nomor 203/G/2015/PTUN-Jakarta atas pencabutan SIUP dan surat gugatan Nomor 204/G/2015/PTUN-JKT atas pencabutan SIPI.

PT Era Sistem Informasindo melayangkan surat gugatan Nomor 205/G/2015/PTUN-JKT atas pencabutan SIPI.

PT Dwi Karya Reksa Abadi melayangkan surat gugatan Nomor 2010/G/2015/PTUN-JKT atas pencabutan SIUP. 

Sementara itu, PT Aru Samudera Lestari melayangkan surat gugatan Nomor 2010/G/2015/PTUN-JKT juga atas pencabutan SIUP. 

kompas