Pertanian Sebagai Pertahanan Negara

Sebagin besar penduduk Indonesia merupakan orang yang bekerja sebagai petani. Di negeri ibu pertiwi ini rakyat “lapar” dan kaum petani dianak tirikan. Sungguh ironi negeri agraris yang setiap harinya makan beras dari hasil para petani.

Mengingat beras sudah melekat menjadi makanan pokok kita semua, sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan masalah beras yang nantinya akan menjadi ketahanan pangan negara.

Namun perkembangan mutaakhir ini lebih ironis. Negara yang sempat swasembada beras tahun 1984, kini telah dibanjiri oleh impor beras. 

Dalam meningkatkan produksi pangan, antusias pemerintah menjadi hal yang utama, pemerintah harus menata ulang kebijakan yang riil pada pertanian. Terutama anggaran satu milyar per desa harus dialokasikan untuk pro pertanian dan buruh taninya. 

Selain itu petani dibenturkan dengan berbagai macam persoalan seperti mahalnya pupuk, pupuk yang tidak pas bagi tanaman petani, mutu benih yang jelek, serta iklim yang tidak bersahabat untuk proses pertumbuhan tanaman. Jika kebijakan pemerintah lebih memperioritaskan beras yang sebagai komoditas Asia, hal itu akan berdampak pada kehidupan petani Indonesiai semakin sejahtera, baik secara moril dan materiil, jumlah beras Rojo Lele made in Indonesia pun bisa mengalahkan beras-beras impor Thailand dan india.

Dengan demikian, masalah beras ini tidak bias hanya dipikirkan oleh pemerintah saja namun harus dipikirkan juga oleh lintas sektoral sehingga “dejavu impor” dapat teratasi. Kalau petani diuntungkan maka Indonesia akan jaya, Angka kemiskinan absolut pun akan turun, pengangguran turun. Untuk kedepannya, kebijakan pemerintah itu bisa membantu petani lebih maju, semoga petani maju, rakyat sejahtera sebagaimana janji-janji Presiden Jokowi yang optimis memajikan sektor pertanian.

M. Zainul Arifin
Mahasiswa Ilmu Politik Mahasiswa Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta

jakartagreater 

Tentara Tak Disiplin, Militer Dinilai Belum Pantas Ajari Bela Negara

Geladi bersih HUT Ke-70 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Sabtu (3/10/2015).

Peneliti Pengadilan Militer Alex Argo Hernowo menilai, Kementerian Pertahanan seharusnya menyelesaikan persoalan di dalam institusi militer terlebih dahulu sebelum memikirkan program bela negara.

"Tidak usah jauh-jauh untuk mendidik masyarakat soal bela negara padahal masalah di institusi mereka sendiri TNI belum selesai sampai sekarang," ujar Alex saat ditemui usai konferensi pers di Kantor LBH Jakarta Jl. Pangeran Diponegoro No. 74, Jakarta, Rabu (14/10/2015).

Alex memaparkan, dari kurun waktu 2007-2012, terdapat sekitar 800 putusan peradilan militer tinggi yang melibatkan anggota TNI. Sebanyak 434 putusan adalah kejahatan yang tekait dengan masalah narkotika. Sedangkan, pelanggaran terbesar kedua adalah desersi, dan ketiga adalah penganiayaan.

Adapun berdasarkan wilayah hukumnya, pengadilan militer Jakarta menempati posisi tertinggi yang mengadili personel militer bermasalah. Sedangkan dua posisi berikutnya secara berurutan ditempati Palembang dan Surabaya.

Dari fakta tersebut, Alex menilai institusi militer masih memiliki permasalahan besar terkait disiplin anggotanya sehingga dia menilai tak pantas jika personel militer mengajari masyarakat soal bela negara.

"Bagaimana mungkin militer yang problemnya sedemikian besar dan tidak pernah terselesaikan menjadikan dirinya sebagai contoh bagi masyarakat soal disiplin," sambung Alex.

Dia menilai, isu bela negara merupakan suatu hal yang berlebihan untuk dilontarkan menteri pertahanan, mengingat masih banyak masalah di institusi militer yang tak kunjung selesai penanganannya. Menurut Alex, idealnya prioritas pertama yang dilakukan menhan adalah menyelesaikan persoalan disiplin di tubuh institusi militer baik perangkat hukumnya maupun terhadap anggota-anggotanya. 

Kompas 

Kementerian Pertahanan Sebut Bela Negara Bukan Wajib Militer

Kementerian Pertahanan Membantah Program Bela Negara Merupakan Bentuk Lain dari Wajib Militer

Memberi hormat saat pengibaran Bendera Merah Putih raksasa di Tugu Monas, Jakarta. (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Kementerian Pertahanan membantah program bela negara merupakan bentuk lain dari wajib militer. Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, Laksamana Pertama Muhammad Faizal, mengatakan kementeriannya tidak meniru program wajib militer yang diaplikasikan Singapura, Korea Selatan, atau Amerika Serikat.

"Mereka menerapkan wajib militer, kalau kami wajib bela negara. Itu diatur Pasal 27 UUD 1945," ujar Faizal di Jakarta, Senin (12/10).

Pernyataan Faizal tadi meneruskan pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Riyacudu yang menyebut bela negara bertujuan membentuk disiplin pribadi yang kemudian akan berujung pada disiplin kelompok dan disiplin nasional.

"Kami tidak meniru siapa-siapa. Ini bukan wajib militer. Ini hak dan kewajiban. Hak boleh dituntut, tapi kewajiban harus dilaksanakan. Negara membolehkan demonstrasi, sekarang negara meminta warganya bela negara," ujar Ryamizard pada kesempatan yang sama.

Konstitusi melalui Pasal 27 ayat 3 UUD 45 mengatur setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Faizal berkata, aturan tersebut telah dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 9 pada beleid tersebut menyebut keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat disalurkan melalui empat kategori, yakni pendidikan kewarganegaraan; pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; pengabdian secara sukarela atau wajib oleh prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesi masing-masing warga.

 

Faizal menuturkan, pelatihan bela negara akan diselenggarakan satuan-satuan pendidikan TNI seperti resimen induk daerah militer selama 30 hari. Para peserta pelatihan akan diinapkan di asrama. Direktorat pimpinan Faizal saat ini sudah menyelesaikan kurikulum bela negara. Pembuatan kurikulum yang akan diaplikasikan ke seluruh Indonesia itu tidak hanya melibatkan Kemhan, tapi juga beberapa kementerian dan lembaga negara lain.

Meski diklaim berbeda dengan wajib militer, kata Ryamizard, warga perbatasan perlu menerima pendidikan dasar persenjataan pada pelatihan bela negara, sebab daerah perbatasan memiliki tingkat kerawanan militer lebih besar karena berhadapan langsung dengan potensi pelanggaran wilayah negara. (utd) CNN

[Dunia] AS Tuding Uji Coba Rudal Balistik Iran Langgar Resolusi DK PBB

Rudal balistik Emad. (.trend.az) Gedung Putih menyatakan, uji coba rudal balistik yang dilakukan Iran pada akhir pekan lalu memiliki indikasi kuat telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Kami punya indikasi kuat, bahwa tes rudal yang dilakukan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, yang berkaitan dengan kegiatan rudal balistik Iran," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Josh Earnest, seperti dikutip dari Wall Street Journal, Selasa (13/10).

Sebelumnya, Pemerintah Iran memang telah mengumumkan kesuksesan mereka melakukan uji tembak rudal balistik Emad. Militer Iran mengklaim, rudal Emad memiliki tingkat presisi tinggi dan bisa menghantam target yang berjarak 1.700 km. Earnest menduga, tes rudal balistik itu dimaksudkan untuk menepis kekhawatiran di kalangan garis keras di Iran yang menentang kesepakatan nuklir Iran dengan enam negara kekuatan dunia. Earnest mengaku, AS masih mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang tes rudal balistik Iran ini, sebelum mengumumkan sikap final pemerintah AS.

Ia juga menyatakan, uji coba rudal balistik Iran ini tak akan menyulitkan upaya untuk menerapkan kesepakatan nuklir dengan Iran. “Ini sama sekali terpisah dari perjanjian nuklir yang dicapai Iran dengan seluruh dunia," kata Mr Earnest.

"Berbeda dengan pelanggaran berulang resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan kegiatan rudal balistik mereka, kita telah melihat bahwa Iran selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan track record mematuhi komitmen yang mereka buat dalam konteks pembicaraan nuklir,” lanjut Earnest. (esn)

Sindonews

[Dunia] Bagaimana Nasib Suriah Selanjutnya?

Dua Koalisi Melawan Daesh

Peta konflik di Suriah antara koalisi AS, ISIS dan pro-Rusia. (Daily Mirror) 

Seminggu setelah Rusia meluncurkan serangan udara terhadap ISIS di Suriah, harapan untuk koalisi yang lebih luas dalam memerangi militan ISIS yang merebut sejumlah besar wilayah Suriah menguap. Harapan bahwa musuh bersama, yang merepresentasikan tantangan peradaban, dapat mendekatkan kembali Rusia dan Barat, ternyata prematur.

Di luar kritik tajam Barat terhadap serangan Rusia, yang menuduh Rusia menyerang oposisi Suriah bukannya ISIS, militer Rusia bersikeras bahwa serangan tersebut terbukti efektif sejauh ini. Menghadapi langkah Rusia yang cukup tegas, Presiden AS Barack Obama mengumumkan rencana strategis untuk meluncurkan serangan umum secara de facto ke ibu kota ISIS, kota Raqqa di timur laut Suriah.

Operasi tersebut akan melibatkan 20 ribu tentara Kurdi dan sekitar lima ribu pemberontak yang merepresentasikan oposisi Suriah, didukung oleh AU Amerika. Inisiatif Obama untuk meluncurkan serangan pada ISIS di Suriah, yang tak dilakukan selama lebih dari setahun sejak kehadiran koalisi yang dipimpin AS, hanya memperburuk hubungan Moskow dan Obama terkait strategi memerangi ISIS.

Ada kecurigaan di kalangan pengamat Rusia bahwa rencana tersebut tak lain hendak menunjukan kompetensi AS untuk ‘menyelesaikan hal yang tak tertangani oleh Rusia’. Sementara, koalisi anti-ISIS yang mulai terbentuk antara Russia, Iran, dan Irak serata Damaskus menggunakan caranya sendiri untuk bersatu sebagai sebuah pasukan anti-ISIS. Koalisi baru ini membentuk pusat koordinasi di Baghdad untuk melakukan pengintaian dan analisis, dan unit tersebut akan mulai beroperasi dalam beberapa minggu mendatang.

Pendatang baru di koalisi anti-ISIS kedua, yang dipimpin oleh Moskow, yakni Irak, membuat komitmen tegas. Dilihat sebagai negara klien setelah lebih dari satu dekade kehadiran militer Amerika di negara tersebut sejak jatuhnya diktator Saddam Hussein, Irak berjanji akan lebih aktif memerangi ISIS dan menyediakan data intelijen untuk Iran, Suriah, dan Rusia. Sementara, reaksi internasional atas aksi militer Rusia berkisar dari penolakan penuh (Arab Saudi dan Turki) hingga potensi kerja sama (Prancis), dan keacuhan (Uni Emirat Arab).

Secara tak terduga, Emirat menyambut keterlibatan Rusia, menyebutkan bahwa mereka tak keberatan akan hal itu. Pejabat senior di Abu Dhabi, seperti dikutip oleh harian Prancis Le Figaro, menyatakan bahwa jika Rusia mampu melemahkan ISIS dan kelompok radikal al-Nusra, hal itu akan dianggap sebagai hal positif oleh UEA.

Selain itu, negara tersebut juga tak peduli bahkan jika Rusia membuat Assad tetap bertahan. “Kami tak bermasalah bekerja sama dengan Rusia,” kata pejabat yang tak mau disebutkan namanya. “Tapi tidak dengan Iran.” Secara keseluruhan, sejak Moskow terlibat dalam konflik Suriah, perubahan konfigurasi aliansi politik dan loyalitas meningkat.

Namun, hal ini tetap tak membuka jalan bagi aliansi yang benar-benar luas dan komprehensif. Dua koalisi anti-ISIS tak sepenuhnya saling bicara, meski terdapat kontak intens antara pejabat militer Rusia dan Amerika. Terdapat cukup banyak retorika di udara yang menyebutkan dua sekutu tersebut bersaing satu sama lain, mencoba melegitimasi superioritas terkait pasukan anti-ISIS.

Apakah hal ini akan mengganggu proses penumpasan ISIS dan kelompok regional lain yang mengacaukan stabilitas regional? Dmitry Polikanov, anggota Center for Policy Studies in Russia yang berbasis di Moskow, menyampaikan pada Troika Report.

“Ini bisa mengarah pada upaya yang tak terkoordinasi dan menciptakan pergesekan antara anggota kelompok koalisi, secara tak disengaja. Saya berasumsi sepertinya lebih baik kedua koalisi mengeluarkan pakta untuk menghindari perselisihan. Rusia dan AS harus sepakat untuk bertindak lebih bijak.”

“Saat ini, Barack Obama telah menyatakan perlunya menyediakan senjata lebih banyak bagi pemberontak Suriah. Seperti kita tahu, persenjataan tersebut sebelumnya dikirim oleh para pemberontak untuk teroris, yang menghambat operasi yang dilakukan Rusia."

- ISIS dianggap sebagai ancaman global, tantangan global. Perlu upaya global untuk menumpas hal itu. Mengapa tak ada koordinasi antara Rusia dan Barat pada titik kritis ini?

“Hal ini karena kurangnya keinginan politik dari pihak Barat. Pemerintah Rusia berulang kali mengajak membentuk upaya bersama memerangi ISIS. Semua upaya gagal, sayangnya. Hal ini mungkin dimotivasi oleh ambisi personal pemimpin negara tertentu.”

- Apakah mungkin salah satu koalisi menyatakan diri sebagai pemenang?

“Sesungguhnya, tak ada yang benar-benar menang dalam perang ini. Sangat berbahaya untuk mengaku sebagai pemenang. ISIS, sama seperti organisasi teroris lain, merupakan organisasi jaringan. Secara praktis tak mungkin mencapai kemenangan absolut. Saya rasa lebih masuk akal untuk bicara mengenai proses, tapi tidak perlu bicara mengenai hasilnya. Tujuan koalisi Rusia dan AS harus ditegaskan untuk mengurangi potensi tempur ISIS.”

Pada dasarnya, kompetisi antara dua koalisi tak akan menentukan siapa yang menang atas ISIS, melainkan memperlihatkan siapa yang lebih kuat di wilayah tersebut. Bagi AS, mereka lebih butuh pengakuan sebagai penjaga keamanan Timur Tengah. Bagi Rusia, ini adalah tentang mengamankan rezim pro-Moskow di Damaskus, menciptakan hubungan khusus dengan kekuatan regional yang sedang tumbuh, Iran, dan kembali ke politik global sebagai agen asertif yang bisa diperhitungkan.

Di luar perbedaan kepentingan strategis, tujuan utama kedua koalisi sudah tentu memusnahkan ISIS dari dunia yang beradab. 

Moskow Ingin Suriah Kalahkan Sendiri Daesh

Kru teknisi militer Rusia menempatkan bom yang dikendalikan satelit pada pesawat tempur SU-34 di pangkalan udara Hmeimim di Suriah, Sabtu (3/10). [AP] 

Kremlin menolak untuk mengomentari informasi yang dirilis CNN terkait kemungkinan persiapan operasi darat Rusia di Suriah. Namun, para pakar Rusia satu suara dan menegaskan bahwa Moskow tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam konflik Suriah dan membatasi serangan udara.

Kremlin tidak memberikan komentar terkait mencuatnya laporan media Barat mengenai transfer sistem artileri buatan Rusia dari Latakia lebih jauh ke dalam wilayah Suriah. “CNN membingungkan. Mereka bahkan salah menyebut Putin dengan Yeltsin,” demikian dikabarkan oleh Juru Bicara Kepresidenan Dmitry Peskov kepada wartawan pada Selasa (6/10).

Sebelumnya pada 30 September, Kepala Administrasi Kepresidenan Sergei Ivanov mengatakan bahwa Rusia hanya berniat untuk mengerahkan Angkatan Udara di Suriah. Hal tersebut dilakukan menanggapi permintaan langsung dari Presiden Suriah Bashar al-Assad. Pakar Dewan Rusia Urusan Internasional Nikita Mendkovich mengatakan kepada RBTH bahwa saat ini Rusia tidak mempertimbangkan kemungkinan operasi darat di Suriah. Ini dikarenakan untuk saat ini bantuan tersebut belum dibutuhkan.

“Tujuan Rusia adalah untuk mengurangi ancaman ISIS dengan mendukung upaya pemerintah yang sah di Suriah dalam memerangi organisasi teroris tersebut. Pengalaman hari pertama operasi menunjukkan bahwa penggunaan angkatan udara menghasilkan keberhasilan taktis yang signifikan dan menstabilkan garis depan pascakrisis musim panas,” ujar Nikita Mendkovich.

Berkenaan dengan CNN, sang pakar mengatakan, “Hal tersebut mungkin senjata yang dikirimkan untuk tentara Suriah dalam rangka kontrak militer. Itu adalah artileri Suriah, bukan milik Rusia.”

Tak Ada Sumber Daya untuk Intervensi Darat

Serangan Su34 Fullback. [Reuters] 

Vladimir Khrustalev, seorang pakar dari Yayasan Lifeboat, mengatakan bahwa volume senjata dan peralatan militer yang dikabarkan oleh saluran televisi Amerika tidak melewati kerangka pengiriman senjata secara berkala untuk Assad. 

“Pasukan darat Rusia memang ada di sana. Namun, hanya dalam jumlah yang sangat minim dan sebagai sarana untuk memastikan fungsi pangkalan udara,” jelasnya. 

“Jika membahas mengenai prospek untuk operasi darat, tidak ada bukti yang kuat.” Leonid Isaev, seorang orientalis dan pengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi mengatakan kepada RBTH bahwa kemenangan atas ISIS tanpa operasi darat tidaklah mungkin.

“Dukungan dari udara membantu pasukan pemerintah mempertahankan wilayah yang dikontrol tentara Suriah. Tentara Suriah telah mengalami kerugian pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak sanggup kehilangan lebih dari itu. Untuk dapat memenangkannya, dibutuhkan pasukan darat ke Suriah,” ujar sang pakar.

Namun menurut Leonid Isaev, intervensi darat Rusia tidak memiliki sumber daya yang cukup. “Selain itu, kita dapat menyebabkan banyak hal yang merugikan Assad. Semakin besar campur tangan Rusia di Suriah, semakin kuat pula reaksi Barat, Arab Saudi, dan Turki,” katanya menambahkan.

Menurut Leonid Isaev, hal utama terletak pada kenyataan bahwa Kremlin tidak ingin mengulangi kesalahan Uni Soviet. “Rusia diharapkan dapat membatasi operasi udara dan tidak membiarkan diri mereka ditarik lebih jauh ke dalam konflik Suriah.” Ketua Asosiasi Ilmuwan Politik Militer Vasily Belozerov menekankan dalam percakapannya dengan RBTH bahwa tingkat kehadiran pasukan Rusia di wilayah udara Suriah sudah menyebabkan kerusakan serius pada ISIS, dan hal ini dinilai sudah cukup.

RBTH 

[Foto] Rudal Mistral

Rudal Pertahanan Udara Andalan Prancis

Rudal Mistral sistem pertahanan udara portabel buatan Prancis, walaupun pengembangannya terhitung telat namun rudal ini dianggap salah satu terbaik di dunia. Nama Mistral sendiri diambil dari nama angin kencang. Indonesia tercatat menggunakan rudal ini untuk mempersenjatai kapal Korvet kelas Sigma. [army-technology.com]

Mistral dirancang oleh BAe Dynamics sekarang bersalin nama menjadi MBDA Missile System. Digagas pada tahun 1974 dengan program SATCP (sol-air a tres coutre portee) dan baru selesai pada tahun 1980, dan masuk dinas operasional pada 1989. Walaupun terhitung telat, namun Mistral dirancang dengan tingkat teknologi yang tinggi. [Getty Images]

Rudal Mistral dikenal sangat modular dan mampu ditembakan dari beragam platform salah satunya kapal perang. MBDA perancang Mistral melansir beberapa platform peluncur Albi, Atlas, Simbad, Tetral dan Sadral. Indonesia menggunakan Mistral sebagai rudal VSHORAD (Very Short Range Air Defense Systems). [army-technology.com]

Berikut ini penjelasan sistem platform peluncur dari Mistral, Albi dan Atlas merupakan peluncur kapasitas 2 rudal di kendaraan taktis, Simbad peluncur kapasitas 2 rudal untuk kapal perang, sedangkan Tetral peluncur 4 rudal dari kapal perang, dan Sadral peluncur 6 rudal dari kapal perang. [Fallen PX]

Walaupun Mistral berukuran kecil namun memiliki bobot yang sangat berat sekitar 40 Kg. Mistral dilengkapi dengan hulu ledak high explosive with tungsten projectiles. Mistral menggunakan sistem detonasi impact fuze dan laser proximity fuze. Memiliki kecepatan mencapai mach 2,5 dengan jangkauan luncur mencapai 5 Km dan ketinggian 3 Km. [Kaskus]

Mistral didesain dapat menerima data target yang berasal dari radar Giraffe 3D Radar, serta MCP (Mistral Coordinator Post). Operator membidik target mengunakan thermal imaging night sight, sehingga rudal membidik sasaran menggunakan sistem suhu atau tingkatan panas. Mistral menggunakan sistem pemandu passive IR Homing dan sensor multi element IR Detector dengan pendingin gas argon. [armytechnology.com]

Tempo

Tiga KRI Punya Komandan Baru

KRI Pattimura-371 [antara]

Tiga Kapal Republik Indonesia yang berada di bawah jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Barat secara resmi mulai Selasa memiliki komandan baru. 

Keterangan pers yang diterima di Jakarta menyebutkan upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Komandan Satkor Koarmabar Kolonel Laut (P) Rachmad Jayadi di Dermaga JITC 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa.

Ketiga KRI yang memiliki komandan baru adalah KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376, KRI Pattimura-371 dan KRI Silas Papare-386. Letnan Kolonel Laut (P) Komaruddin ditunjuk sebagai Komandan KRI Sultan Thaha Syaifuddin-376 menggantikan Letkol Laut (P) Ario Sasongko. KRI Pattimura-371 memiliki komandan baru yakni Letkol Laut (P) Hartanto yang menerima jabatan dari Letkol Laut (P) Fajar Hermawan.

Sedangkan jabatan Komandan KRI Silas Papare-386 yang sebelumnya dijabat Letkol Laut (P) Andri Kristianto diserahterimakan kepada Letkol Laut (P) Agus Lukman. Ketiga Komandan baru KRI tersebut merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1998.

Letkol Komaruddin sebelumnya menjabat Kasubdep Stranas Bismar Depstra Seskoal, Letkol Hartanto bertugas sebagai Kasubdit Rendik, Ditdik, Kobangdikal sedangkan Letkol Agus merupakan mantan Kabag Laut Pusoyu, Sesko TNI.

Para mantan komandan juga akan menempati jabatan baru. Letkol Ario sebagai Kasubdit Bilateral Militer Non ASEAN, Purskersin, Mabes TNI, Letkol Fajar sebagai Komandan KRI Tanjung Kambani-971 Satlinlamil Jakarta dan Letkol Andri sebagai Pabanops Sops Kolinlamil.

Antara