Center for Strategic and International Studies merilis hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap institusi politik dan hukum. Berdasarkan hasil survei tersebut, Tentara Nasional Indonesia memperoleh kepercayaan tertinggi mengalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di peringkat dua.
"Kepercayaan publik terhadap TNI sebesar 90 persen, disusul KPK sebesar 80,8 persen," kata Philips Jusario Vermonte, Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (25/10).
Reformasi di tubuh TNI secara terus-menerus untuk tidak berpolitik, kata Philips, menjadi faktor kuat yang membuat TNI dipercaya publik. Selain itu, peran TNI dalam menjaga keamanan juga berkontribusi meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, peneliti CSIS Joseph Kristiadi mengatakan TNI meraih kepercayaan tinggi karena diandalkan dalam berbagai hal yang dinilai tidak mampu dilakukan oleh masyarakat sipil.
"Misalnya ketika terjadi kabut asap dan kebakaran hutan, TNI masuk untuk memadamkan api dan mengatasinya," ujar Kristiadi. Kristiadi menyatakan besarnya kepercayaan terhadap TNI bukan berarti pertanda publik ingin TNI kembali berkuasa seperti ketika Orde Baru. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepolisian menjadi institusi politik dan hukum yang memperoleh kepercayaan terendah dari masyarakat.
"Polisi mendapat kepercayaan 63,5 persen, sedangkan DPR 53 persen," ujar Philips. Ketidakpuasaan publik kepada DPR juga tinggi, yakni 67,5 persen. Hal tersebut karena fungsi DPR dinilai tidak berjalan dengan maksimal. Dalam fungsi legislasi, 52,4 persen responden menyatakan DPR buruk. Terkait fungsi anggaran, 54,7 persen responden juga menyatakan kinerja DPR buruk. Hal serupa juga berlaku dalam fungsi pengawasan, di mana 48,7 persen responden mengatakan pengawasan DPR selama ini buruk.
Namun meski kinerja DPR buruk, publik mengapresiasi keberadaan partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Sebesar 57,6 persen responden berpendapat KMP memberi manfaat. Namun publik menilai hubungan eksekutif dan legislatif tidak harmonis setahun ini. "Saya kira ini potret menarik dari politik Indonesia, di mana masyarakat mengapresiasi keberadaan partai oposisi. Publik kita semakin lama makin rasional.
Mereka bisa melihat manfaat partai oposisi untuk mengimbangi pemerintah," ujar Philips. Selanjutnya, 79,7 persen responden lebih percaya kepada Presiden Jokowi ketimbang Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dipercaya 75,2 persen responden. Survei CSIS ini dilakukan terhadap 1.183 orang di 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (agk)
CNN
No comments:
Post a Comment