Setiap Blusukan, Jokowi Bakal Pakai Helikopter Baru AW-101

Jokowi kunjungi pameran alutsista di monas.

Presiden Joko Widodo akan menggunakan helikopter baru jika menggelar kunjungan ke daerah terpencil. Heli baru itu adalah AgustaWestland AW-101, hasil joint venture antara Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia. Heli ini tengah direncakan untuk didatangkan ke Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Dwi Badarmato mengatakan, helikopter ini akan dipakai untuk kepentingan VVIP, termasuk presiden dan wakil presiden. Terdapat sejumlah keunggulan dibandingkan heli SuperPuma yang dipakai Jokowi sebelumnya.

"Helikopter ini di atasnya SuperPuma, punya daya angkut lebih besar dan endurance lebih baik," ungkap Badarmanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11).

Heli baru ini ditempatkan di Lanud Halim Perdanakusuma. TNI Angkatan Udara berencana menambah lebih banyak helikopter jenis ini hingga menjadi satu skadron khusus.

"Kita ingin melengkapi satu skadron dengan bermacam-macam pesawat," tandasnya.

Dari penelusuran merdeka.com, AgustaWestland AW101 dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, di mana terdapat beberapa fasilitas kelas VVIP. Tak hanya itu, heli ini memiliki standar keamanan seperti perahu karet, sarana bantalan udara seperti airbag saat terjadi benturan. Sekali terbang, heli ini mampu mengangkut 13 orang di dalamnya.
 

merdeka

Helikopter Mewah TNI AU Untuk Jokowi

 AgustaWestland AW-101

Guna menunjang kegiatan kepresidenan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berencana membeli helikopter baru. Heli yang diincar tersebut adalah AgustaWestland AW101, yang diklaim sebagai kendaraan udara jenis terbaru di dunia.

Pembelian helikopter ini dilakukan untuk menggantikan peran SuperPuma yang biasa dipakai presiden dan wakil presiden saat berkunjung ke daerah. Pemilihan heli sebagai alat transportasi udara dilakukan karena bisa menjangkau daerah sulit ditempuh dengan kendaraan biasa.

Helikopter menawarkan pelbagai kenyamanan kepada penumpangnya, terutama tamu VVIP. Mulai dari sofa, ruangan yang lebih luas, dan mampu memuat lebih banyak penumpang.

"Helikopter ini di atasnya SuperPuma, punya daya angkut lebih besar dan endurance lebih baik," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11).

Berikut fakta-fakta soal helikopter mewah yang dibeli TNI AU buat Jokowi: 

1. Desain mewah dan keamanan terjamin

Selain digunakan untuk kepentingan militer, AgustaWestland AW-101 juga didesain khusus bagi orang-orang penting. Tranportasi udara jenis rotary wing ini merupakan hasil joint venture antara Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia.

AgustaWestland AW101 dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi penumpangnya, di mana terdapat beberapa fasilitas kelas VVIP. Tak hanya itu, heli ini memiliki standar keamanan seperti perahu karet, sarana bantalan udara seperti airbag saat terjadi benturan.

Terdapat dua ruangan di dalam helikopter ini, keduanya hanya dipisahkan satu buah dinding salah satunya bisa dibuat sebagai ruang rapat. Untuk memberikan kenyamanan, produsen memasang 13 unit kursi.

Untuk keamanan, terpasang pelat anti-peluru di setiap sisinya. Bahkan, Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama Umar Sugeng Hariyono meyakini pelat tersebut lebih baik dibandingkan SuperPuma.

"Pastinya ada pelat anti-peluru, SuperPuma juga ada, tapi Agusta lebih baik," katanya. 

2. Dibeli atas inisiatif TNI AU, bukan Jokowi


Jokowi kunjungi pameran alutsista di monas.
Sekretaris Militer Kepresidenan (Sesmilpres) Marsekal Madya Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah tak terlibat sama sekali dalam pembelian helikopter mewah tersebut. Pengadaan itu sepenuhnya inisiatif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

"Pengadaannya dilakukan TNI AU. Sedangkan kami hanya pengguna saja," ungkap Hadi saat dikonfirmasi merdeka.com, Rabu (18/11).

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto mengungkapkan pembelian pesawat ini dilakukan untuk menggantikan helikopter VVIP SuperPuma. Heli tersebut sebelumnya kerap mengantarkan Jokowi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

"Kita kan punya SuperPuma dan sudah lama sekali. Kalau Presiden yang pakai itu lain urusan," jelas Badarmanto saat dihubungi merdeka.com. 

3. Kabin lebih luas dibanding SuperPuma
 

 AgustaWestland AW-101. 

Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama Umar Sugeng Hariyono melihat ada banyak kelebihan yang dimiliki heli hasil joint venture antara perusahaan Italia dan Inggris tersebut. Apalagi, AW-101 merupakan heli generasi terbaru yang akan didatangkan Indonesia.

"Heli Augusta ini Lebih besar kabinnya, masuk ke dalam berdiri enggak sampai nunduk. Enggak seperti naik heli biasanya, dan canggih," ungkap Umar saat dihubungi.

Dia menjelaskan, heli ini bisa memuat hingga 13 orang penumpang. Sedangkan SuperPuma hanya memuat penumpang lebih sedikit, yakni 12 orang.

Jika tak berhalangan, Umar berharap heli tersebut tiba di Jakarta pada 9 April mendatang, atau tepatnya saat hari jadi TNI AU. Kehadiran SuperPuma ini juga bakal menambah jumlah helikopter VVIP di Lanud Halim Perdanakusuma.

merdeka 

Pangkalan TNI AU Natuna Jadi Pearl Harbour Indonesia 2016

Operasi Senyap, memantau kapal-kapal penangkap ikan di perairan Natuna menggunakan pesawat jenis Pilatus. TEMPO/Ijar Karim

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan pangkalan udara TNI AU Natuna dirancang untuk menjadi pangkalan militer terpadu.

"Kami memang bercita-cita membangun Pangkalan Udara TNI AU Natuna menjadi pangkalan militer terpadu, menjadi Pearl Harbor-nya Indonesia," kata Agus di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2015.

Menurut Agus, Pearl Harbor merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Kepulauan Hawaii. Sedangkan, Pangkalan Udara TNI AU Natuna kini tipenya masih C dan akan ditingkatkan menjadi tipe B, yang dikomandani seorang kolonel.

Untuk saat ini, kata Agus, Kementerian Pertahanan menurunkan lebih dari Rp 200 miliar sebagai dana penguatan Pangkalan Udara TNI AU Natuna dan diharapkan sudah selesai pada 2016.

Pangkalan Udara TNI AU Natuna diperkuat karena perairan di sana jalur pelayaran strategis dan juga untuk memantau keamanan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain. "Jika ada negara lain yang saling mengklaim, tapi Indonesia berdiri di wilayah itu sebagai pihak ketiga, akan ikut menjaga keamanan," katanya.

Pearl Harbour di Pulau Oahu, Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat, berada sangat jauh dari tanah induk Amerika Serikat. Pulau Natuna juga berada di tepi Laut Cina Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir makin menghangat sejalan klaim sepihak Cina atas hampir seluruh perairan itu.
Jadilah Pulau Natuna dan Kepulauan Natuna menjadi pagar penting bangsa ini menghadapi berbagai dampak dinamika di Laut Cina Selatan.
 

tempo 

Pilot Pesawat Tempur Wanita Pakistan Tewas Saat Misi Terbang

Marium Mukhtiar. ©Pakistan Air Force

Pilot wanita Pakistan Marium Mukhtiar tewas dalam kecelakaan saat latihan. Pesawat tempurnya jatuh di Provinsi Punjab. Demikian dilaporkan BBC, Selasa (24/11).

Pihak Angkatan Udara Pakistan menyebut ada kerusakan teknis di pesawatnya. Mukhtiar dan sang kopilot sempat keluar dari pesawat dengan kursi lontar. Namun dia menderita luka-luka dan meninggal di rumah sakit.

Marium Mukhtiar Pakistan Air Force

Pilot wanita masih jadi hal langka di Angkatan Udara Pakistan. Dan dia dalah pilot wanita pertama yang tewas dalam operasi penerbangan.

Mukhtiar sangat menikmati pekerjaannya sebagai pilot tempur. Dia bangga bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan menembus hal yang selama ini menjadi dominasi kaum pria. [ian]

 

Merdeka

Indonesia Segera Produksi Pesawat Amfibi

Pesawat Amfibi ShinMaywa US-2.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyambut baik rencana kerja sama industri pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Jepang khususnya produksi pesawat amfibi.

“Rencana kerja sama ini sangat baik dan harus didukung semua pihak. Sebab nantinya akan melibatkan BUMN Indonesia yakni PT DI dan ShinMaywa dari Jepang yang memproduksi pesawat ampibi,” kata Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Rabu (18/11).

Menurut Mahfudz, Indonesia memang membutuhkan pesawat ampibi yang multi-fungsi, khususnya untuk maritime surveillance dan fire fighting. Kebutuhan tersebut, menurut Mahfudz, terungkap saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Jepang dan hal itu ditindaklanjuti melalui komunikasi Menteri Pertahanan kedua negara.

“Pemerintah Jepang menindaklanjuti kesepakatan kerja sama antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia sebagai hasil kunjungan Presiden Jokowi dan pertemuan Menhan kedua negara yang saat ini sedang membangun komunikasi untuk penjajakan kerja sama antar-industri pertahanan kedua negara,” kata Mahfudz Siddiq.

Saat kunjungan Ketua DPR ke Jepang, kata Mahfudz, juga menyinggung rencana kerja sama pembuatan pesawat amfibi antara Indonesia dan Jepang. Ketua DPR Setya Novanto juga merespons positif rencana kerja sama tersebut yang masih dalam tahap rintisan awal.

“Saya melihat, jika rencana kerja sama produksi bisa terwujud maka Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pesawat amphibi yang multi-fungsi dari hasil kerja sama produksi sehingga punya nilai tambah,” ujar politikus PKS ini.
Dalam prosesnya, menurut Mahfudz, tentu saja pengadaan pesawat ampibi ke depan akan dilakukan sesuai perencanaan dari pemerintah. Soal anggarannya, nanti akan dibahas bersama DPR.

“Jadi saya melihat pembicaraan pihak pemerintah Jepang dengan Ketua DPR soal pesawat ampibi adalah hal yang lazim dalam konteks tindak lanjut kesepakatan kerja sama bidang pertahanan dan industri pertahanan kedua negara,” katanya.

Ia menegaskan Indonesia sangat membutuhkan pesawat ampibi terutama untuk fire fighting dan maritime surveillance. Namun, Mahfudz mengakui, sampai tahun ini belum masuk dalam perencanaan karena keterbatasan anggaran.

JPNN

Susi Tolak Usulan Pengusaha Buka Izin Kapal Tangkap Untuk Asing

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengusulkan agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali membuka izin bagi kapal tangkap asing untuk beroperasi dan menangkap ikan di Indonesia.

Hal tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Susi. Menurutnya, tak ada alasan lagi bagi Indonesia untuk mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Perairan Indonesia.
‎
"Saya ingin menanggapi berita dari kadin yang diwakili oleh Yugi Prayanto. Dia bicara, biar saja perikanan tangkap untuk asing dibuka kembali, tinggal kita kawal sahamnya. Saya katakan dengan tegas, tidak ada lagi izin untuk kapal asing," tegas Susi di Rumah Dinasnya, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Susi pun menolak argumen yang disampaikan Yugi yang mengatakan bahwa nelayan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan pengolahan ikan nasional dan khawatir bila asing tak diberi kesempatan untuk menangkap ikan. Maka perusahaan pengolahan ikan di dalam negeri akan kekurangan pasokan.

"Dia bilang penutupan izin kapal ikan asing akan menyebabkan perusahaan pengolahan ikan kita kekurangan pasokan. Saya bilang itu bohong.‎ Ikan kita banyak," tegas susi geram.

Buktinya kata Susi, sektor perikanan Indonesia bisa tumbuh hingga 8,4% setelah kebijakan moratorium izin kapal tangkap untuk asing diberlakukan. Bukti lain, adalah hasil tangkapan nelayan Indonesia naik 40% dari 6 juta ton per tahun menjadi 10 juta ton per tahun.

"Padahal itu nelayan belum diberdayakan. Itu mereka masih pakai alat tangkap tardisional. Alat pancing seperti biasa. Jaring biasa. Tahun ini akan mulai kita berdayakan, hasilnya akan lebih tinggi lagi. Yang begitu kok katanya butuh kapal asing. Saya katakan tegas, tidak ada kapal asing," pungkas Susi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menyatakan dukungannya atas usulan Susi tersebut. Bagi pengusaha lokal, tak masalah bila investor asing masuk ke sektor pengolahan ikan.

Tetapi, Yugi menolak usulan Susi yang ingin menutup rapat sektor perikanan tangkap untuk asing. Sebab, penutupan usaha perikanan tangkap untuk asing akan membuat industri-industri pengolahan ikan di Indonesia kekurangan ikan untuk bahan baku. Kapal-kapal nelayan lokal belum bisa memenuhi pasokan untuk industri pengolahan ikan.

Dia mengusulkan agar perikanan tangkap tetap terbuka untuk asing, tetapi kepemilikannya dibatasi.

"Biar saja perikanan tangkap terbuka untuk asing, tapi kita kawal mayoritas sahamnya harus milik orang Indonesia. Kapalnya dari mereka nggak apa-apa‎," paparnya.

Hanya Negara Terbelakang Yang Izinkan Asing Tangkap Ikan

TNI AL akan menenggelamkan sebuah kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Kuala Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan secara konsisten menerapkan larangan bagi kapal asing untuk menangkap ikan di Perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun menegaskan, tak akan lagi memberikan izin kapal tangkap untuk asing.

Susi punya alasan sendiri mengapa begitu berkeras hati menerapkan aturan tersebut.‎ "Hanya negara yang masih terbelakang yang memberikan izin tangkap ikan ke asing. Kalau negara mampu tidak boleh," tegas Susi di Rumah Dinasnya, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Susi pun tidak ingin, buah kerja keras pemerintah yang kini mulai dinikmati para nelayan berupa melimpahnya ketersediaan ikan di laut sejak diterapkan larangan ini, menghilang hanya karena dirinya kembali memberikan izin kepada kapal asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.

"Kita tidak mungkin ambil kesejahteraan nelayan Indonesia yang sudah dirasakan 1 tahun ini," tegas Susi.

Menurutnya, bila nelayan Indonesia dianggap kurang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pasokan ikan perusahaan pengolahan ikan, justru adalah tugas pengusaha yang lebih memiliki modal untuk membuat nelayan tersebut lebih berdaya.

"Bukan justru memberikan kesempatan asing untuk tangkap ikan lagi di Indonesia," tutur Susi.

Menurutnya, tanpa pemberdayaan saja saat ini nelayan Indonesia sudah bisa memberikan sumbangan pertumbuhan sektor perikanan hingga 8,4% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya di kisaran 4%.

Dengan pemberdayaan seperti bantuan peralatan, perlengkapan memancing hingga infrastruktur penyimpnan, maka prestasi nelayan Indonesia akan lebih cemerlang lagi.

"Menangkap ikan itu di mana-mana sama. Pakai pancing, pakai jaring. Bedanya paling hanya penyimpanannya saja. Kalau pengusaha mau kasih dukungan bikin dong infrastruktur, cold storage, filet dan lainnya. Masa urusan tangkap ikan saja harus asing," pungkas dia.

Illegal Fishing Jadi Kejahatan Internasional, Ini Untungnya Bagi RI

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan ke International Criminal Police Organization (Interpol) agar illegal fishing menjadi kejahatan internasional.

Ada sejumlah manfaat yang bisa diperoleh oleh negara-negara anggota Interpol, termasuk Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan wilayah laut terluas di dunia.

"Nama kapal yang bikin kejahatan di Indonesia, saya tinggal setor namanya ke Interpol. Mereka akan jadi penjahat dunia," kata Susi di Rumah Dinasnya, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Susi mencontohkan, seperti kapal-kapal asing yang 'meloloskan diri' dan kabur ke luar Indonesia, seperti Hai Fa dan Silver Sea dapat diburu oleh Interpol. Sehingga menurut Susi, tidak ada ruang lagi bagi kapal-kapal asing maling ikan itu untuk melarikan diri lagi setelah berbuat kejahatan di Indonesia.

Selama ini, Indonesia sulit menindak kapal-kapal asing yang melarikan diri ke luar negeri. Hal ini dikarenakan ada batas hukum negara lain yang tidak bisa dilanggar, bila kapal yang bersangkutan sudah berada di luar wilayah hukum Indonesia.

Bila usulan ini disetujui, maka kendala wilayah hukum tadi tidak akan lagi menjadi masalah. "Interpol akan buru dia sampai dapat, mau lari ke negara manapun," tegas dia,

Sistem kerja Interpol kata Susi, akan memberikan data-data keberadaan kapal memanfaatkan satelit yang dimiliki negara-negara anggota Interpol. Kapal yang masuk daftar pencarian akan diburu hingga tertangkap oleh Interpol

Kapal yang 'buron' yang tertangkap akan diadili di negara tempat kapal itu ditangkap. "Misalnya ditangkap di Inggris, ya diadili di Inggris. Tertangkap di Afrika, diadilinya di Afrika. Jadi tidak dibawa pulang ke Indonesia," jelas Susi.

Meski demikian tak perlu khawatir kapal tersebut akan kabur lagi. Karena Indonesia tetap bisa menyampaikan tuntutannya meski proses peradilan dilakukan di luar negeri.

"Kalau kita punya tuntutan apa yang belum selesai, itu bisa dititipkan ke pengadilan yang mengadili mereka.‎ Seperti Hai Fa, kita sedang menyiapkan novum (fakta hukum) baru untuk menuntut Hai Fa. Kita akan buat tuntutan baru," pungkas Susi.

Alasan Susi menyampaikan usulan tersebut, karena ia berpendapat kejahatan perikanan seperti penangkapan ikan ilegal umumnya melibatkan kapal-kapal besar untuk mengangkut ikan hasil tangkapan.

Hal ini sering dimanfaatkan juga untuk berbagai kejahatan lain seperti penyelundupan hewan dilindungi hingga perdagangan manusia antar negara. Sehingga menurutnya, tak berlebihan bila kejahatan perikanan dikategaorikan sebagai kejahatan internasional. (dna/rrd)

detik 

Pembelian ShinMaywa US-2 Bisa Gagalkan Pembelian Su-35

Komisi I DPR RI menilai Indonesia memang membutuhkan pesawat amfibi untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Namun, pengadaan pesawat tersebut belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menerangkan, TNI dan Kementerian Pertahanan belum berencana membeli pesawat tersebut tahun depan. Menurut Mahfudz, anggaran tak tersedia. “Kalau bicara prioritas kebutuhan, itu prioritas. Tapi kalau melihat anggaran belum tercover,” kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2015).

Pengadaan pesawat ini disebut jadi salah satu proyek yang dicaloi Ketua DPR Setya Novanto. Media Japan Times menyebutkan Setya melobi Jepang untuk membeli pesawat amfibi US-2.

Inisiatif dari Setya itu disampaikan langsung Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, pada 12 November 2015. Suga menyebutkan, Setya melontarkan keinginan untuk membeli pesawat tersebut langsung kepada Perdana Menteri Shinzo Abe.

Upaya lobi ini melengkapi polemik yang tengah menjerat Setya. Di dalam negeri, Setya kini ramai dibicarakan lantaran diduga meminta jatah saham kepada PT Freeport Indonesia. Permintaan itu bahkan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dan dibuka Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said.

Mahfudz pun tak menampik, jika Jepang adalah satu di antara negara yang mengembangkan pesawat amfibi US-2. Namun sejauh ini, kata Mahfudz, pemerintah hanya akan membeli pesawat Shukoi SU-35 untuk melengkapi alutsista TNI. Bukan membeli pesawat amfibi. “Kita perlu memperkuat skuadron kita yang lain dan kita akan melengkapi yang sudah ada, termasuk kapal selam,” pungkas dia.

metrotv