Andalan Amerika Serikat dan Rusia
Pesawat B-1 Lancer pesawat pembom supersonic yang bertugas untuk meluncurkan rudal nuklir. Pesawat ini dibangun oleh Boeing pada 23 Desember 1974, dioperasikan oleh USAF. Kecepatan pesawat ini mencapai mach 1,25 dengan jarak radius terbang 11.997 km di ketinggian terbang 18 km. Pesawat ini mampu membawa 15 jenis tipe bom, salah satunya adalah bom nukir B83. [USAF/Getty Images]
B-52 Stratofortress atau biasa disebut BUFF, merupakan pembom strategis super berat yang bertugas meluncurkan bom nuklir. Dirancang oleh Boeing pada 15 April 1952, dan digunakan oleh USAF. Pesawat ini diawaki oleh 5 orang kru yang terdiri dari pilot, copilot, weapon system officer, navigator, electronic warfare officer. Kecepatan terbang dari BUFF mencapai 1.047 km/perjam, dengan radius terbang 16.232 km, di ketinggian 15 km. Seluruh jenis bom yang dimiliki oleh Amerika sanggup diangkut oleh BUFF. [Ethan Miller/Getty Images]
B-2 Spirit pesawat pembom paling sulit dilacak dan ditangkap oleh radar, pesawat ini terbang sangat senyap. Dirancang oleh Northrop Grumman, pada 17 Juli 1989, digunakan oleh USAF dan diawaki oleh 2 orang pilot dan co pilot. B2 terbang dengan kecepatan mach 0.95, jarak jangkau operasi mencapai 11.100 km, di ketinggian 15 km. Misi yang diemban oleh B2 sangatlah berat, pesawat ini harus menembus garis pertahanan lawan untuk meluncurkan serangan bom nuklir ke arah jantung pertahanan lawan. [Ethan Miller/Getty Images]
Tu-95 Bear pesawat pembom nuklir jarak jauh buatan Rusia, yang paling terkenal membuat armada tempur NORAD kerepotan. TU-95 paling rajin melakukan operasi patroli jarak jauh, sehingga negara yang wilayah udaranya yang dilewati TU-95 harus mengerahkan pesawat tempur untuk mengawal. Pesawat ini dirancang oleh Tupolev pada 12 November 1952, dan diawaki 7 orang terdiri dari pilot, co-pilot, flight engineer, communication system operator, navigator, dan tail gunner. TU-95 sanggup melaju hingga kecepatan 920 km/perjam, dengan radius tempur mencapai 15.000 km, di ketinggian terbang 13 km. [U.S. Navy via Getty Images]
Tempo
Pejabat Militer Australia Prihatin
Pelabuhan Darwin, Australia
Pemerintah Northern Territory (NT) Australia telah menyewakan operasional Pelabuhan Darwin kepada Landbridge Group, perusahaan milik pengusaha China Ye Cheng. Sewa senilai 506 juta dolar selama 99 tahun itu memicu keprihatinan pejabat militer Australia. Perjanjian sewa ini mencakup operasional pelabuhan dan fasilitas yang ada di East Arm Wharf, termasuk pangkalan Angkatan Laut Darwin Marine Supply Base, dan Fort Hill.
Kesepakatan yang disebut oleh Menteri Utama NT Adam Giles sebagai "hasil luar biasa bagi NT" antara lain menyebutkan bahwa Landbridge akan menguasai 80 persen saham dan sisanya 20 persen akan dimiliki Australia. Menanggapi hal ini, seorang pejabat tinggi Australian Defence Force (ADF) mengatakan adanya kekhawatiran mengenai implikasi dari penguasaan pelabuhan ini oleh perusahaan China. Menurut website AL Australia, Darwin "merupakan pelabuhan penting AL, dan pusat operasi dalam menjaga perbatasan negara".
"Darwin menjadi pangkalan latihan AL dan latihan gabungan multi-nasional serta operasi yang melibatkan sekitar 100 kapal perang Australia dari negara lain setiap tahunnya," demikian disebutkan website AL. Landbridge Group mengoperasikan pelabuhan di Shandong, China, dan bisnisnya mencakup logistik, petrokimia, perdagangan internasional, dan real estate.
Menurut keterangan AusTrade, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 7 ribu pegawai. Keputusan Pemerintah NT menyewakan Pelabuhan Darwin dikecam keras pihak oposisi yang menyebutnya dipenuhi kerahasiaan dan "tidak lebih dari upaya mendapatkan uang kontan secara cepat". Landbridge sendiri menjanjikan akan menanamkan investasi 35 juta dolar dalam 5 tahun.
"Landbridge bertujuan menumbuhkan perdagangan dua arah antara Australia dan Asia, dan menempatkan Darwin dalam peta bisnis China," kata Mike Hughes dari Landbridge.
Jpnn
Anggaran 1,5 % dari PDB, akan mengarah Rp 160 triliun setiap tahunnya.
Anggaran Pertahanan Indonesia [supermarine]
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan membuat roadmap agar besar anggaran pertahanan menjadi 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto.
Anggaran tersebut, menurut Bambang, tak hanya untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista). Selain untuk alutsista, anggaran pertahanan juga akan digunakan untuk kesejahteraan prajurit dan anggaran perumahannya.
Bambang menambahkan, dengan besaran 1,5 persen dari PDB, anggaran pertahanan akan mengarah ke nilai Rp 160 triliun setiap tahunnya. “Sumbernya penerimaan negara dan prioritas ke alokasi anggaran,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 19 Oktober 2015. Saat ini, menurut dia, anggaran pertahanan masih menjadi prioritas pemerintah.
Buktinya, Kementerian Pertahanan selalu menjadi pemilik anggaran terbesar. Hanya tahun ini, Kementerian Pertahanan menjadi peringkat kedua anggaran terbesar. “Tahun ini, yang pertama, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat karena dapat anggaran infrastruktur yang besar,” kata dia. Penundaan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 13,2 triliun, kata Bambang, disesuaikan dengan penerimaan pajak tahun ini. Berikut grafik perbandingan anggaran pertahanan di Asean :
Tempo
Ketika KRI John Lie latihan bersama US Navy [US Navy/supermarine]
Indonesia menolak ajakan latihan militer bersama Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan. Langkah ini didukung oleh akademisi bidang pertahanan Andi Widjajanto.
"Sangat tepat, karena salah satu masalah sensitif itu adalah Laut China Selatan," ujar Andi usai menjadi pembicara dalam diskusi CSIS di Gedung Pakarti Center, Jl Tanah Abang III, Jakarta, Senin (19/10/2015).
Jika Indonesia, dalam hal ini TNI, mengamini undangan Tiongkok maka posisi pemerintah disebut Andi akan kesulitan. Pasalnya Tiongkok sudah mengklaim ranah teritori di Laut China Selatan sendiri yang tidak diakui negara-negara lainnya. "Mereka definisikan teritorial mereka di Laut China Selatan karena Tiongkok mendasari peta-peta yang belum diakui banyak negara di kawasan. Itu bisa menjadi masalah," kata Andi.
Menurut Andi, permasalahan yang sensitif perlu dihindari. Hubungan bilateral pun disebutnya harus dipertimbangkan dengan seksama. "Jadi sebisa mungkin sensitivitas itu dihindari dan tidak melakukan interaksi-interkasi bilateral terutama yang sifatnya keras seperti latihan militer," ucapnya. Undangan latihan militer ini sendiri berbeda dengan patroli bersama di kawasan, termasuk Tiongkok, di wilayah Laut China Selatan.
Ide tersebut pernah dilontarkan oleh Menhan Ryamizard Ryacudu. "Oh iya kalau tidak salah itu diungkap Menhan di forum Shangrila dialog ya. Kalau itu kan tujuannya untuk meningkatkan rasa saling percaya, diplomasi," tutur pengamat pertahanan dari UI ini. Namun dalam menghadapi permasalahan Laut China Selatan, Andi menilai lebih baik semua dikembalikan pada strategi diplomasi Indonesia terkait konflik yang belum berkesudahan itu.
Pertama bagaimana Indonesia harus memposisikan diri sebagai negara yang tidak ikut berkonflik. "Lalu Indonesia bersedia menjadi host broker, di situ kalau ada negara-negara yang membutuhkan Indonesia sebagai fasilitator atau bahkan mediator dan ketiga Indonesia mengandalkan proses-proses yang sudah dilakukan di ASEAN," jelas Andi. Dalam hal ini adalah declaration of conduct (DoC) dan code of conduct (CoC) atau etika berhubungan di Laut China Selatan.
Semua kementerian dan atau lembaga pun diminta kembali pada strategi dasar diplomasi Indonesia tersebut jika berhadapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Laut China Selatan. "Dan setahu saya Presiden Jokowi juga menggunakan ketiga strategi dasar itu sebagai rujukan bagaimana kita bersikap tentang apapun tawaran. Tidak hanya dari Tiongkok tapi dari negara-negara lain tentang Laut China Selatan," tukas Andi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Kerja itu.
Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa TNI menolak tawaran latihan militer Tiongkok di Laut China Selatan. Sebabnya Presiden Jokowi melarang. "TNI itu harus segaris mematuhi apa yang jadi kebijakan politik luar negeri pemerintah. Pemerintah mengimbau agar semua menahan diri tak melaksanakan kegiatan di Laut China Selatan yang dapat meningkatkan tensi instabilitas di Laut China Selatan," ungkap Gatot di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10).
Detik
Disebut-sebut helikopter anti kapal selam buatan AgustaWestland (Inggris-Italia)
Helikopter NAS-332 Super Puma yang dioperasikan Skuadron Udara 45 VIP TNI AU. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, mengatakan, presiden dan wakil presiden memerlukan helikopter antipeluru untuk memastikan keamanan kepala negara dalam mobilisasi.
"Pesawat (helikopter) untuk presiden itu pesawat militer Puma tahun 2002, sebenarnya tidak untuk VVIP karena tidak antipeluru, maka perlu yang untuk VVIP," kata Nurmantyo, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.
Helikopter kepresidenan sempat dioperasikan Skuadron 17 VIP TNI AU yang berpangkalan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sejak beberapa tahun lalu, organisasi yang memelihara dan mengoperasikan helikopter VIP kepresidenan ini adalah Skudron Udara 45 VIP, yang juga berpangkalan di sana. Sampai saat ini, skuadron udara sayap putar itu mengoperasikan AS-332 Super Puma, yang aslinya dibuat di hanggar produksi Aerospatiale, Prancis, dan lalu diproduksi di PT Dirgantara Indonesia. Dia lalu diberi designasi baru: NAS-332 Super Puma. Belakangan, TNI AU akan diberi Eurocopter AS-532 Cougar yang lebih besar dimensi dan performansinya.
Disebut-sebut helikopter anti kapal selam buatan AgustaWestland (Inggris-Italia) AW101/EH101 Merlin juga akan dibeli TNI. Namun proses pengadaan, tender, dan lain sebagainya terkait tidak pernah diungkap kepada publik Indonesia. AW101/EH101 Merlin juga digadang-gadang akan dipakai Gedung Putih sebagai Marine One, helikopter kepresidenan Amerika Serikat, yang lalu diberi designasi baru, VH-71 Kestrel.
Dia diimbuhi banyak peralatan dan sistem pertahanan pasif dan aktif, walau ProgramVXX tentang pengadaan helikopter ini ditinjau lagi dan publik diberitahu secara transparan. India pada 2008 juga sempat akan membeli 12 helikopter AW101/EH101 Merlin ini walau juga akhirnya dihentikan pada 2013, karena Finmecannica (induk perusahaan AgustaWestland), terlibat suap untuk memenangi kontrak. Sekali lagi, publik melalui pers diberitahu secara transparan tentang proses pengadaan dan tender hingga keputusan akhir.
Dari kasus India dan Amerika Serikat itu, penunjukan secara tidak transparan beresiko pada korupsi. Pada kesempatan itu, Nurmantyo menyampaikan arsenal yang secara umum dibutuhkan TNI untuk memastikan keamanan negara.
Ilustrasi penghacuran kapal ilegal asing [harianaceh]
TNI AL pada Selasa (20/10/2015), akan menenggelamkan sebuah kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Kuala Langsa, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Danlanal Lhokseumawe, Kolonel Marinir Nasruddin kepada Kompas.com, Senin (19/10/2015), menyebutkan kapal dengan nomor KHFI 1780 KP Zaitun itu telah melewati proses hukum di PN Langsa beberapa waktu lalu.
PN Langsa memutuskan kapal itu terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia dan memerintahkan kapal itu disita untuk dimusnahkan. “Kapal itu ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Kita menenggelamkan kapal itu setelah menerima putusan pengadilan dan tidak ada banding dari pemilik kapal itu. Artinya putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Kolonel Nasruddin. Dia menambahkan, TNI AL akan menggelamkan kapal itu dengan cara diledakkan pada jarak 12 mil dari Kuala Langsa dengan kedalaman 45 meter.
Disinggung soal perairan Aceh, Nasriddin menyebutkan pihaknya terus melakukan patroli laut secara teratur. Dia juga mengajak seluruh masyarakat memberikan laporan ke pos TNI AL terdekat jika melihat kapal asing melintas di perairan Aceh. “Kapal asing itu harus kita tangkap, pertama mereka melanggar batas wilayah kita, kedua mereka melakukan penangkapan ikan ilegal. Apalagi menggunakan trawl. Itu sangat merugikan masyarakat nelayan kita,” ujarnya.
103 Kapal Illegal Fishing Dimusnahkan, Terbanyak Vietnam
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti hingga saat ini sudah berhasil menenggelamkan 103 kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).
Filipina dan Vietnam menjadi negara terbanyak yang kapalnya ditenggelamkan. Dari data Kementerian KKP, sebelum Senin (19/10/2015), sudah 91 kapal yang ditenggelamkam. Jumlah ini ditambah 12 unit kapal yang ditenggelamkan selama dua hari yaitu Senin (19/10) dan Selasa (20/10). "Jadi, jumlah 91 itu ditambah 12 dari Senin sampai Selasa besok. Besok kan itu di Batam dan Aceh semuanya ada 4," kata Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kementerian KKP, Abdur Rouf Sam di Pelabuhan Sungai Rengas, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (19/10/2015).
Dia merincikan dari 103 kapal yang ditenggelamkan, Vietnam merupakan negara terbanyak dengan 35 unit kapal. Kemudian, disusul Filipina sebanyak 34 kapal. Lalu, ada Thailand dengan 21 kapal. Berikutnya, Malaysia 6 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Indonesia 4 kapal. "TNI AL tangkap dan sudah tenggelamkan 49 kapal, 54 kapal ditangkap Kementerian KKP bekerjasama dengan Polri," sebut Abdur.
Terkait pengawasan, pihak Kementerian KKP akan memaksimalkan jumlah kapal patroli. Saat ini, kapal patroli pengawas yang dimiliki baru berjumlah 27 unit. Idealnya untuk memenuhi luas wilayah Indonesia dibutuhkan minimal 90 kapal pengawas. "Itu idealnya 90 kapal patroli pengawas untuk mengimbangi luas wilayah negara kita," tuturnya. Meski demikian, 27 unit kapal yang akan ditambah empat kapal baru Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI).
Empat kapal ini memiliki desain Marite System Service (MSS) dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. "Kapal-kapal yang ada lebih ditingkatkan pengawasannya karena ada beberapa daerah rawan seperti Natuna, Arafura, Laut Cina Selatan," tuturnya.
Berikut data 12 kapal ilegal yang ditenggelamkan 19 dan 20 Oktober 2015 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI AL:
- Di Pulau Datuk, Perairan Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (19/10/2015).
★ KG 90512 TS (asal Vietnam)
★ KM KG 91751 (Vietnam)
★ KM Tan Vinh KG 1365B TS (Vietnam)
★ KM Tan Vinh KG 91089 TS (Vietnam)
- Di Perairan Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/10/2015).
★ KM Sudita 15 (Thailand)
★ KG 92728 TS (Vietnam)
★ KG 90540 TS (Vietnam)
- Di Perairan Langsa, Aceh.
★ KM KHF 1780 (Thailand). Ditenggelamkan oleh TNI Angkatan Laut: Di Perairan Tarakan, Kalimantan Timur, Senin (19/10/2015).
★ F/B RELL RENN 8 (Filipina)
★ F/B RELL RENN 6 (Filipina)
★ F/B LB C-N-C (Filipina)
★ F/B RR-SA (Filipina) (hat/slm)
Kompas
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan RBTH, Wakil Menteri Kementerian Koordinasi Maritim Indonesia Arif Havas Oegroseno bicara mengenai tantangan keamanan di Asia Pasifik dan peran Rusia sebagai kekuatan maritim di wilayah tersebut
Sebuah kapal perang Tiongkok menembakkan rudal selama latihan militer bersama antara Tiongkok-Rusia di Semenanjung Shandong, Tiongkok. [Reuters]
RBTH: Apa yang Anda anggap sebagai ancaman tradisional dan nontradisional keamanan maritim di wilayah Asia Pasifik?
A.H. Oegroseno: Ancaman tradisional utama menurut saya adalah sengketa kedaulatan, yang masih kita lihat di wilayah ini. Sayangnya, sengketa tersebut tak selalu diatasi dengan diskusi.
Tentu ada diskusi, lokakarya, seminar, dan konferensi, namun realita langsung berkat lain. Ancaman nontradisional yang paling penting terdapat dua bagian secara umum, ulah manusia dan yang bukan ulah manusia. Ancaman akibat ulah manusia termasuk penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, serta penangkapan ikan secara ilegal. Ada juga masalah penyelundupan senjata di bagian selatan Filipina dan bagian utara Sulawesi. Terdapat konflik di Mindanao.
Masalah tersebut telah berhasil diatasi. Ancaman yang bukan ulah manusia adalah alam. Pemanasan suhu laut, yang sesungguhnya juga merupakan ulah manusia. Meningkatnya level permukaan laut, pengasaman laut, serta perubahan pola cuaca. Hal itu adalah tantangan yang kita hadapi saat ini. Beberapa ancaman tak bisa dikendalikan sendiri. Beberapa di antaranya perlu diatasi dengan kerja sama antarnegara, organisasi internasional, dan pemegang kebijakan.
Arif Havas Oegroseno.
RBTH: Mengenai ketegangan atas sengketa perbatasan maritim di wilayah ini, menurut Anda bagaimana pendekatan yang paling benar untuk menemukan solusi?
A.H. Oegroseno: Semua negara harus melihat isu ini dengan saat hati-hati, penuh pertimbangan, dan komprehensif. Pejabat marinir harus membangun mekanisme yang tak menciptakan kerumitan yang tak diperlukan. Kita harus menanamkan budaya hukum internasional, yakni jika kita menghadapi konflik, kita mendiskusikannya dengan sikap beradab.
Bawa ke pengadilan. Jika Anda tak bisa membawanya ke pengadilan, coba ke arbitrasi. Jika itu tak berhasil, tak apa-apa. Ada negara-negara menghadapi masalah sengketa kedaulatan selama ratusan tahun, seperti di Gibraltar. Namun (Inggris dan Spanyol) masih bisa menciptakan atmosfer saling percaya. Diskusi adalah cara terbaik untuk mengatasi sengketa.
Sesuai Piagam PBB dan Konvensi PBB mengenai Hukum Kelautan, Trakat Persahabatan dan Kerja Sama Asia Tenggara, kita harus menyelesaikan isu ini dengan damai. Kita harus mengimplementasikan trakat tersebut, dan tak kehilangan arah. Pada akhirnya, pertanyaannya sangat jelas: apakah kita lebih suka kekacauan atau perdamaian? Ini bukan waktunya bagi kita untuk kembali menghadapi Perang Dingin.
Dalam Perang Dingin, semua dikelompokkan hitam dan putih, konflik bertemu dengan militer. Pada masa itu, tak ada yang membayangkan seseorang akan menempatkan bom di tubuhnya dan pergi ke pusat perbelanjaan lalu meledakkan diri. Itu terjadi saat ini dan itu bukan ancaman yang bisa dihadapi satu negara sendirian. Lingkungan strategis telah berubah seutuhnya dan kita tak bisa memisahkan hitam dan putih. Kita juga menghadapi kejahatan siber.
Pada masa Perang Dingin, komputer sangat langka. Pengembangan terbaru menciptakan situasi yang memaksa kita semua memiliki mitra. Kita butuh lebih banyak mitra untuk mengatasi sengketa maritim dan membawa perdamaian.
RBTH: Bagaimana Indonesia menanggapi peningkatan jumlah markas angkatan laut dan udara di Asia Pasifik, seperti Cam Ranh Bay, yang menggunakan pesawat Rusia?
A.H. Oegroseno: Kita harus melihat konteksnya. Saya pikir markas militer merupakan refleksi dari trakat. AS berada di Asia karena traktat yang dimiliki dengan sejumlah negara. Kita juga harus memperhatikan wilayah kita sendiri mengenai infrastruktur yang ada. ASEAN memainkan peran penting dalam memediasi kepentingan yang beragam. Elemen yang paling penting dalam keamanan adalah pendirian arsitektur regional yang dapat menstabilkan situasi semacam konflik.
RBTH: Menurut Anda, bagaimana peran Rusia dalam lingkungan keamanan maritim Asia Pasifik?
A.H. Oegroseno: Rusia memiliki peran penting di Asia Pasifik. Rusia hadir dalam Konferensi Asia Timur. Dalam konteks Konferensi Asia Timur, kita mendiskusikan keamanan maritim. Saya juga baru menghadiri Forum Maritim ASEAN dan bertemu dengan kolega dari Rusia, dan kami mendiskusikan beragam isu terkait keamanan maritim di lingkungan kami. Kontribusi Rusia di area ini sangat dinantikan. Saya percaya skenario ini akan bertahan. Rusia merupakan bagian penting mekanisme keamanan Asia.
RBTH: Apakah menurut Anda Rusia bisa berperan sebagai mediator antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara mengenai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan?
A.H. Oegroseno: Saya rasa tak ada negara tertentu yang bisa menjadi mediator konflik tersebut. Jika kita melihat yurisprudensi konflik kedaulatan wilayah, hanya pengadilan internasional yang dapat menyelesaikan hal tersebut. Fakta menyedihkan mengenai sengketa maritim di Laut Cina Selatan ialah biasanya dalam sengketa wilayah, hanya ada dua negara yang berebut, sedangkan ini ada enam negara. Jadi, ini akan sangat sulit bagi Rusia untuk melakukan mediasi.
Bahkan Indonesia, kami tak ikut bersengketa, namun kami tak berharap bisa menjadi mediator konflik Laut Cina Selatan. Indonesia, Rusia, dan negara-negara lain dapat berperan dalam manajemen konflik. Saya ingin menambahkan konteks untuk pembaca agar memahami konflik ini. Faktanya ialah tak ada negara yang benar-benar melakukan klaim. Tiongkok berkata 'Kami pemilik Laut Cina Selatan'. Pemerintah Vietnam mengklaim diri sebagai pemilik Pulau Paracel dan Spratley. Filipina mengklaim Pulau Spratly. Brunei dan Malaysia mengklaim pulau-pulau berdasarkan lokasinya.
Di pengadilan internasional, tak ada negara yang memiliki klaim yang sangat kuat dan legal. Pandangan Indonesia mengenai masalah ini jelas. Kami meminta semua pihak untuk mengklarifikasi klaim mereka, menyebutkan berapa banyak pulau yang mereka klaim, namanya, koordinatnya, serta landasan hukumnya.
RBTH: belum lama ini ada laporan mengenai ketertarikan Indonesia untuk membeli kapal selam Rusia kelas Kilo. Apa mungkin akan segera muncul kesepakatan dalam waktu dekat?
A.H. Oegroseno: Ini bukan wilayah saya, tapi sejauh yang saya tahu, DPR sedang mendiskusikan anggaran serta perencanaan belanja pertahanan. Kementerian Pertahanan Indonesia akan mengupayakan penyediaan perangkatnya. Namun, saya pikir kebijakan fundamental Indonesia adalah meningkatkan kapasitas produksi domestik kami dalam pertahanan. Kami telah mampu membuat senapan dan mengekspornya. Kami bisa memproduksi enam juta peluru per tahun, untuk penggunaan sendiri dan ekspor.
Kami cukup mandiri. Galangan kapal kami kini membangun rumah sakit apung untuk Filipina. Kami juga berhasil membangun helikopter kami sendiri. Dalam konteks kerja sama internasional, kami terbuka dengan negara yang memiliki teknologi canggih, seperti Rusia. Kami juga mencari negara lain seperti Korea Selatan. Kami membangun kapal selam bersama Korea. Kami hendak membangun kapal fregat siluman dengan pendampingan Korea pada 2017.
RBTH: Rusia dan Indonesia menghadapi ancaman yang sama dari ISIS. Apakah Indonesia berniat bekerja sama dalam koalisi melawan kelompok teroris tersebut?
A.H. Oegroseno: Kami telah bekerja sama dengan Rusia untuk melawan radikalisasi. ISIS memiliki sel jaringan global yang sangat aktif. Kita butuh pemahaman global karena mereka melakukan rekrutmen dari mana-mana. Jumlah warga negara Indonesia yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS tak sebanyak dari Eropa. Terdapat sekitar 300 orang dari Indonesia. Kami melihat dari berbagai sudut, khususnya kerja sama intelijen dengan mitra kami.
RBTH: Apakah ada rencana untuk membuat kerangka kerja keamanan maritim bersama di antara negara-negara Asia Pasifik?
A.H. Oegroseno: Tak seperti OSCE atau NATO, tapi kita punya Kementerian Pertahanan ASEAN Plus, dengan melibatkan Rusia, India, Tiongkok, dan AS. Infrastruktur akan datang dari sana.
RBTH
