KSAU Tegaskan Halim Tak Akan Jadi Bandara Sipil

Pesawat Kepresidenan Republik Indonesia lepas landas dari Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Pangkalan udara ini juga difungsikan sebagai Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, untuk penerbangan sipil dan komersial. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Agus Supriatna, mengatakan, Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, di Jakarta Timur, tidak akan menjadi bandar udara sipil, meskipun PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) memenangkan gugatan menyangkut kewenangan pengelolaan bandara itu.

"Jangan berpikiran ini nanti jadi bandara sipil semua. Ini kan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, itu titik pertahanan udara ibu kota ada di situ, pusatnya pertahanan," kata Agus, usai bertemu Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan kewenangan pengelolaan yang dimenangi PT ATS, yang merupakan anak perusahaan Lion Air, akan dibuat kesepakatan bersama dengan Induk Koperasi Angkatan Udara dan PT Angkasa Pura.

Bentuk kesepakatan nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan ketiga pihak.

"Ini nanti akan ada kerja sama pengelolaan itu, ada koperasi AU (Inkopau), Angkasa Pura dan ATS itu. Saya sebagai Kepala Staf AU sebagai penengah supaya (Halim Perdanakusuma) ini bisa dikelola dengan baik oleh mereka," jelas dia.

Agus menegaskan, dengan dimenangkannya perkara kewenangan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma, bukan berarti Lion Group berwenang memiliki kawasan ini.

"Siapa saja yang menang, ini untuk mengelola, bukan mengambilalih, maka lebih baik dibicarakan sebaik-baiknya untuk dikelola dengan baik," tambahnya.

Agus juga telah memanggil para petinggi perusahaan maskapai penerbangan ini untuk membicarakan lebih lanjut mengenai perjanjian pengelolaan bersama terhadap Bandara Halim Perdanakusuma.

"Sudah ada pembicaraan, saya sudah panggil semua bos-bosnya itu. Nanti akan kita buat bagaimana kerja sama pengelolaan itu, jadi ada suatu jalan tengah yang baik," tegas Agus.

Antara 

Pemerintah Anggarkan Pembelian Empat Pesawat Rusia Beriev

Pesawat Beriev BE-200

Pemerintah memutuskan menganggarkan pembelian empat unit pesawat Beriev BE-200 untuk alutsista, termasuk di antaranya sebagai penyemaian garam hujan buatan di daerah terkena bencana asap.
Hal itu disampikan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Jumat.
"Kami sudah mengajukan itu dan dalam rencana strategis kami, rencana kita akan membeli pesawat itu sebanyak empat unit, itu sudah cukup," kata Agus.
Dia menjelaskan pesawat jenis Beriev BE-200 lebih efektif dalam mengangkut air untuk menyemprot lahan yang terbakar.
Dengan lebih banyak armada Beriev yang digunakan, maka penyemaian garam untuk hujan buatan akan lebih cepat dilakukan.
"Shorty itu butuh banyak, sedangkan satu pesawat itu untuk ambil air di laut perlu 20 sampai 30 menit, kemudian 15 sampai 17 detik mengambil air, lalu setelah itu terbang lagi setengah jam," jelasnya.
Untuk upaya penanganan asap di Sumatera, Pemerintah menyewa dua pesawat terbang amfibi asal Rusia untuk penyemaian garam hujan buatan.
Pada pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono, dua Be-200 tersebut pernah disewa untuk operasi serupa dengan nilai kontrak hingga 5,4 juta dolar Amerika Serikat selama beberapa bulan. Be-200 itu juga sempat ditawarkan kepada Indonesia untuk dibeli saja.
Pesawat Be-200 dengan dua mesin jet di atas sayapnya itu bisa langsung menyerok belasan ton air tanpa mendarat. Hanya dengan memposisikan pesawat terbang sejajar dengan air, maka pengambilan air ke dalam pesawat dapat dilakukan.
Komandan Pangkalan Udara TNI AU Palembang, Letnan Kolonel Penerbang MRY Fahlefie, mengatakan, pesawat terbang amfibi ini mendarat di Palembang untuk berkoordinasi terkait persiapan operasi pemadaman air dari udara, di Selat Malaka.
"Nanti pesawat amfibi ini akan mengambil air di Selat Malaka, sehingga akan disiagakan di Bandara Pangkal Pinang," katanya.

antara 

Wapres Perintahkan KSAU Segera Bikin Hujan Buatan

Persiapan membuat hujan buatan. MI/Panca Syurkani

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta sejumlah pihak terkait memanfaatkan hujan yang sudah mengguyur beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan. Pemanfaatan dilakukan dengan cara membuat hujan buatan guna mengurangi kebakaran hutan dan lahan di dua pulau itu.
"Bapak Wapres mengarahkan apabila ini cuaca sudah mulai banyak awan, harus koordinasi dengan BMKG untuk segera melaksanakan hujan buatan itu. Seperti apa yang pernah kita laksanakan kemarin," kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriyatna yang baru saja menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015).
Agus mengatakan, BMKG menyebut sudah ada potensi awan di daerah Riau. Hujan buatan pun sudah mulai dilaksankan. Hasilnya, lima jam daerah Riau diguyur hujan semalam.
JK, kata dia, juga meminta dirinya menyiapkan pesawat untuk membuat hujan buatan di daerah Kalimantan dan daerah timur Indonesia. Agus mengatakan, anggotanya akan bekerja sama dengan BMKG untuk melihat potensi awan yang memungkinkan untuk dilaksanakan hujan buatan.
"Kita juga perhatikan arah angin. Jangan kita inginnya hujan buatan di tempat yang banyak, tapi awannya ke mana-mana, sayang kan," kata dia.
Untuk saat ini, kata dia, wilayah Sumatera adalah daerah yang memiliki potensi cukup tinggi dilaksanakan hujan buatan. Apalagi, bagian utara Sumatera memiliki curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Agus mengatakan, Angkatan Udara telah menyiapkan tiga pesawat yang selalu siap untuk melaksanakan hujan buatan. Selain itu, lima buah pesawat jenis Hercules dan lima buah pesawat CN 295 juga disiagakan untuk evakuasi warga.
"Apabila ada perintah evakuasi, kita segera lakukan," kata dia. TII 

metrotvnews