Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pulau-pulau terluar Indonesia menjadi prioritas pengawasan TNI.
Hal itu diungkapkan Gatot usai menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, tadi malam. "Yang menjadi prioritas pulau-pulau terluar. Terdepan daerah perbatasan ini harus kita tuntaskan, semua tempat harus ada listrik, tempatnya tertata, komunikasi terintegrasi, apapun yang kejadian di perbatasan bisa kita pantau dari sini. KSAL bisa lihat dari tempatnya, KSAD juga sama" tegas Gatot, Jumat 18 Desember 2015 malam.
Meski pulau terluar mendapatkan prioritas, Gatot mengaku, TNI tidak akan melakukan penambahan pasukan. "Hanya aktivitas dan rentang kendali yang dipermudah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gatot menuturkan, TNI juga mengamati perkembangan yang terjadi di tingkat regional dan internasional. Termasuk ancaman terorisme negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen Tatang Sulaiman menjelaskan, pelaksanaan Rapim TNI 2016 membahas berbagai hal dan pembekalan dari Menko Polhukam seperti, penanggulangan ancaman sebagai bagian dari penyelenggaraan keamanan nasional, faktor-faktor penghambat disahkannya RUU Kamnas menjadi Undang-Undang, serta hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian peserta Rapim TNI.
"Ada juga pembekalan oleh Menteri Luar Negeri terkait kebijakan politik luar negeri yang erat dengan pertahanan negara, fungsi pengamanan wilayah perbatasan dan pelaksanaan operasi di lingkup internasional terkait diplomasi luar negeri yang mampu menunjang pelaksanaan pengamanan perbatasan baik di wilayah darat, laut maupun udara," ujarnya.
Menurut dia, peran TNI diharapkan mendukung kebijakan luar negeri. Serta pembekalan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai belum sinkronnya program pengelolaan wilayah pertahanan dan pembangunan di daerah, kebijakan Kemendagri dalam mendukung pembangunan di daerah melalui Program TMMD.
Sindonews
No comments:
Post a Comment