Rusia berencana menumpuk kekuatan militer di wilayah Asia Tengah. | (RIA Novosti)
Para pemimpin negara-negara pecahan Uni Soviet berkumpul di Kazakhstan untuk menghadiri forum Commonwealth of Independent States (CIS), sebuah organisasi regional yang didominasi Rusia. Dalam forum itu, negara-negara tersebut akan meneken dokumen tentang rencana Rusia menumpuk kekuatan militer di Asia Tengah.
Dokumen itu, seperti dikutip BBC, Jumat (16/10/2015), merupakan konsep kerjasama militer CIS hingga 2020. Rusia sendiri sudah terikat perjanjian dengan Tajikistan dan Kirgistan untuk memperpanjang izin pangkalan militernya masing-masing sampai 2042 dan 2032.
Rusia juga berencana untuk memperbaharui armada pangkalan udara di Kant, Kirgistan pada tahun 2016. Hal itu akan diikuti dengan pengiriman selusin pesawat jet tempur Su-25 versi baru dan modifikasi untuk menggantikan pesawat-pesawat tua.
Rusia juga telah berjanji untuk memberikan bantuan militer sebesar USD1 miliar kepada Kirgistan. Sedangkan Tajikistan telah menerima bantuan militer Rusia, tapi nominalnya tidak diketahui.
Alexander Golts, seorang analis militer yang berbasis di Moskow, mengatakan bahwa selama latihan militer, Rusia tidak hanya melatih pasukannya tetapi juga meningkatkan kontak antara para pemimpinan politik. Tujuannya untuk bekerja pada skenario guna mendapatkan "hak sah" untuk campur tangan dari pasukan Rusia ketika terjadi konflik.
Sementara itu, Kremlin sebelumnya mengkonfirmasi bahwa peningkatan kehadiran militer di wilayah Asia Tengah tak lepas dari ancaman yang ada seperti dari militan Afghanistan dan pihak luar.
”Ada ancaman yang berkembang bahwa kelompok teroris dan ekstremis yang dapat menembus ke dalam wilayah yang berbatasan Afghanistan,” kata Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam forum Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif di Dushanbe, September lalu. Putin menambahkan bahwa situasi itu diperparah dengan munculnya ISIS di Afghanistan.
KASAD Jenderal TNI Mulyono (ist)
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono mengajak
seluruh rakyat Indonesia untuk ikut dalam mewujudkan Sistem Pertahanan
Semesta (Sishanta). Salah satunya peran TNI di wilayah yakni Kodim,
Korem, hingga Koramil dinilai berperan penting.
Hal itu diungkapkan Mulyono dalam seminar nasional bertema
‘Mewujudkan Sishanta yang Tangguh Melalui Penguatan Peran Binter TNI AD
dalam Membantu Menyiapkan Kekuatan Pertahanan Negara’ di kampus UI
Depok.
Mulyono menjelaskan, sesuai UUD 1945 seluruh komponen negara wajib ikut dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan negara.
“Sehingga generasi saat ini jelas dengan blueprint konsep sinergi
dengan TNI mendukung sistem pertahanan negara,” tegasnya, Kamis
(15/10/2015).
Ia menambahkan, Sishanta yang dianut bersifat semesta melibatkan
seluruh warga negara dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, berlanjut
melindungi keselamatan bangsa. Dengan mengembangkan seluruh sumber daya
nasional memelihara pertahanan negara.
“Dilakukan untuk mempertahankan melindungi dan memelihara kedaulatan.
Menempatkan TNI jadi komponen utama. Ancaman non-militer pertahanan
unsur utama dengan ancaman yang dihadapi. Pertahanan bukan berarti
bicara perang tetapi memberdayakan seluruh komponen bangsa
mempertahankan kedaulatan,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan generasi muda terkait ancaman proxy war. “Memanfaatkan sumber daya didukung sarana dan prasarana. Proxy war nyata–nyata kedepan kita hadapi,” tegas Mulyono.(Okezone)
Skadron Udara 021 Malang
Empat unit pesawat Super Tucano EMB-314 berada di landasan parkir Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (15/10/2015). Pesawat dari Skadron Udara 021 Malang tersebut dikerahkan untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan Ambalat, Kalimantan Utara. [ANTARA/Fadlansyah] Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Hubungan China dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, telah menegang akibat klaim teritorial China di sengketa Laut China Selatan. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)
Menteri Pertahanan China, Chang Wanquan, meluncurkan pernyataan bernada damai pada Jumat (16/10) dengan menyebutkan bahwa pihaknya ingin menggelar latihan angkatan laut dengan negara-negara ASEAN.
Dilansir dari Reuters, hubungan China dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, telah menegang akibat klaim teritorial China di sengketa Laut China Selatan. Klaim itu saling tumpang tindih dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei di Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan laut dengan keuntungan US$ 5 miliar, atau sekitar Rp 66,9 triliun per tahunnya.
Chang mengatakan pada pembukaan pertemuan informal di Beijing bahwa semua pihak perlu mendorong ikatan pengembangan yang "tepat". Menurut Chang, kepentingan bersama yang terbesar adalah menjaga stabilitas. "Saat ini situasi regional stabil secara umum, namun ada tekanan penurunan ekonomi yang jelas serta tantangan keamanan tradisional yang meningkat," ujarnya, merujuk pada ancaman dari kelompok teroris. "Tekanan dari luar sedang menggunakan internet, media sosial, dan lainnya untuk menghasut negara-negara di wilayah ini, mengancam stabilitas sosial," kata Chang, tanpa menjelaskannya.
China tengah menghadapi ancaman dari kelompok militan di wilayah Xinjiang, yang menurutnya seringkali menggunakan internet untuk menyebarkan propaganda, berjaringan dengan kelompok di luar China, dan mendorong peluncuran serangan. Chang menambahkan negaranya juga ingin bekerja sama dengan ASEAN di bidang militer demi menjaga keamanan dan stabilitas regional bersama. Meski begitu, Chang tidak secara spesifik menyinggung secara langsung soal Laut China Selatan di hadapan para wartawan, yang hanya diperbolehkan mendengar menit-menit awal pidato pembukaannya.
Tahun lalu, China mulai menciptakan pulau-pulau buatan di Laut China Selatan. Hal ini memicu kritisisme dari Washington. Laporan media mengatakan, Amerika Serikat telah memutuskan untuk menjalankan operasi kebebasan navigasi seluas 19 km laut, yang diklaim China berada di sekitar pulau buatannya di Kepulauan Spratly.
China menampik tuduhan militerisasi di Laut China Selatan, serta menyatakan bahwa pembangunan yang tengah dikerjakan merupakan kebutuhan warga sipil. Beijing mengingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam atas pelanggaran di teritori lautnya meski atas nama kebebasan navigasi. Menurut AS, di bawah hukum internasional, negara yang membangun pulau buatan di atas karang terendam tidak berhak mengklaim batas teritorialnya. Hukum ini penting untuk menjaga kebebasan navigasi. (ama)
CNN
Setelah parlemen Jepang mensahkan RUU Keamanan
Pesawat anti-kapal selam, tipe P3C terbang rendah setelah menjatuhkan bom saat persiapan menjelang acara peringatan tiga tahun peresmian Pasukan Bela Diri Jepang di Sagami Bay, Jepang, 15 Oktober 2015. [AP/Koji Ueda]
Kapal perang bernama `Kurama` melakukan persiapan menjelang acara peringatan tiga tahun peresmian Pasukan Bela Diri Jepang di Sagami Bay, Jepang, 15 Oktober 2015. [AP/Koji Ueda]
Tim aerobatic `Blue Impulse` berlatih menjelang acara peringatan tiga tahun peresmian Pasukan Bela Diri Jepang di Sagami Bay, Jepang, 15 Oktober 2015. [AP/Koji Ueda]
Pesawat tipe P-1 terbang rendah sambil menjatuhkan fires flare saat persiapan menjelang acara peringatan tiga tahun peresmian Pasukan Bela Diri Jepang di Sagami Bay, Jepang, 15 Oktober 2015. Setelah parlemen Jepang mensahkan RUU Keamanan, angkatan bersenjata Jepang fokus pada pembentukan kekuatan pertahanan berbasis maritim. [AP/Koji Ueda]
Kapal tipe Landing Craft Air Cushion bermanuver saat persiapan menjelang acara peringatan tiga tahun peresmian Pasukan Bela Diri Jepang di Sagami Bay, Jepang, 15 Oktober 2015. Jepang fokus membangun kekuatan berbasis maritim karena memiliki sengketa dengan Tiongkok atas kepemilikan sejumlah pulau. [AP/Koji Ueda]
Kapal perang berlatih menjelang acara peringatan tiga tahun peresmian Pasukan Bela Diri Jepang di Sagami Bay, Jepang, 15 Oktober 2015. Saat ini Jepang memiliki teknologi kapal perusak, kapal selam dan pesawat tempur yang canggih. [AP/Koji Ueda]
tempo
Enam Perusahaan Ajukan Konsep Fregat SEA 5000
Program SEA 5000 Departemen Pertahanan Australia (image : ASPI, photos : Navy Recognition)☆ Pada ajang pameran maritim internasional PACIFIC 2015 (6-8 Oktober 2015) di Sydney, Australia, yang baru lalu, Navy Recognition mencatat ada enam perusahaan yang mengajukan konsep untuk proyek SEA 5000 bagi Angkatan Laut Australia. Proyek SEA 5000 adalah penggantian fregat ANZAC class yang saat ini dioperasikan oleh Angkatan Laut Australia dan Angkatan Laut New Zealand. Setidaknya akan ada pembangunan delapan fregat baru yang fokus pada kemampuan peperangan anti-kapal selam (ASW) dan menggunakan radar CEA Active Phased Array yang dibuat oleh perusahaan Australia, CEA.
Navantia dari Spanyol mengajukan desain SEA 5000 yang didasarkan pada kapal perusak Hobart class AWD yang saat ini sedang dibuat di Australia sebanyak tiga buah. Kapal ini mempunyai bobot penuh 6.890 ton dan panjang 147,2 meter.
DCNS dari Prancis mengajukan desain SEA 5000 yang didasarkan pada desain fregat FREMM versi ASW Angkatan Laut Prancis (Aquitane class) yang mempunyai bobot penuh 6.000 ton dan panjang 142 meter.
Fincantieri dari Italia juga mengajukan desain SEA 5000 didasarkan pada desain fregat FREMM versi ASW Angkatan Laut Italia (Virginio Fasan class) yang mempunyai bobot penuh 6.700 ton dan panjang 144 meter.
BAE Systems dari Inggris mengajukan desain SEA 5000 didasarkan pada desain fregat Type 26 Angkatan Laut Inggris yang mempunyai bobot penuh 6.000 ton dan panjang 148,5 meter.
TKMS dari German mengajukan desain SEA 5000 didasarkan pada desain fregat F-125 Angkatan Laut German yang mempunyai bobot penuh 7.200 ton dan panjang 149,5 meter.
Mitsubishi Heavy Industries dari Jepang mengajukan desain SEA 5000 didasarkan pada desain fregat Proyek 30DEX Angkatan Laut Jepang yang mempunyai bobot penuh 3.000 ton dan panjang 120 meter. Desain dari Jepang ini adalah fregat dengan bobot paling ringan diantara lima perusahaan lainnya. Proyek SEA 5000 meskipun baru akan dibangun pada tahun 2022 namun seleksi pertama (first pass) akan dilakukan pada tahun 2016 dan seleksi kedua (second pass) akan dilakukan pada tahun 2018.
defense-studies
