Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari. (Victor Maulana/Sindonews)
India berharap dapat terus mengembangkan kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari kala menyampaikan pernyataan publiknya di Jakarta, Senin (2/11).
Ansari menuturkan, Indonesia dan India sudah lebih dari satu dekade menjalin kerjasama pertahanan, khususnya dalam bidang pertahanan maritim. Kedua negara setidaknya sudah 13 tahun melakukan patroli bersama di wilayah perbatasan maritim kedua negara, yakni Balawan di sisi Indonesia, dan Andaman dari sisi India.
Indonesia dan India, lanjut wakil Pranab Mukherjee itu, saat ini bahkan sudah mulai melakukan latihan militer bersama di wilayah perbatasan maritim kedua negara. Dirinya berharap, kerjasama pertahanan kedua negara tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tapi juga non teknis, seperti pengembangan sumber daya manusia.
"Ada potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kita. Indonesia dalam beberapa kesempatan sudah menjadi tuan rumah yang baik kala menyambut kapal Angkatan Luat dan penjaga pantai kami. India juga senang kapal-kapal Indonesia semakin sering merapat ke pelabuhan kami. Patroli terkoordinasi kita di laut Balawan dan Andaman sudah berjalan selama 13 tahun, dan saat ini sudah meningkat menjadi latihan bersama," ucap Ansari.
"Angkatan Laut dan Penjaga Pantai India sangat menghormati Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Indonesia, dan kami berharap bisa melanjutkan kerjasama melalui bidang teknik, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan kapastitas, dan berkontribusi dalam pengembangan kapasitas Indonesia, baik pengembangan manusia atau atapun infrastuktur," sambungnya. (esn)
Ilustrasi
Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari mengatakan, pihaknya siap membantu Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi pusat maritim dunia. Salah satu caranya adalah, India siap berbagi ilmu bagaimana cara mengembangkan dan membangun sebuah kapal perang ukuran sedang.
Berbicara saat menyampaikan pernyataan publik di salah satu hotel di bilangan Sudirman, Jakarta, Senin (2/11), Ansari mengatakan, India memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa dibagi dengan Indonesia soal pengembangan kapal perang ukuran sedang.
"Pengalaman dan kemampuan yang dimiliki India selalu siap dibagikan kepada sahabat kami Indonesia dalam bidang ini (maritim). Kami siap untuk mendukung tranfer teknologi dan kami siap bekerjasama untuk membangun sebuah kapal ukuran sedang, sebagai kontribusi kami terhadap kebijakan maritim Indonesia," ucap Ansari.
"Kami siap memberikan dukungan dengan melakukan survey hidrografik dan melakukan kerjasama antar lembaga kedua negara," sambung wakil dari Pranab Mukherjee tersebut.
Sektor pertahanan maritim nampaknya menjadi salah satu fokus Ansari kala melakukan kunjungan ke Indonesia. Sebelumnya, di kesempatan yang sama dirinya juga sempat menyampaikan harapan akan adanya kerjasama Angkatan Laut dan Penjaga Pantai antara kedua negara, yang saat ini masih terbatas pada kerjasama teknis. (esn)
Ilustrasi pesawat Malaysian Airlines. (Flightlevel 80)
Pencarian pesawat Malaysian Airlines penerbangan MH370 yang menghilang
Maret tahun lalu masih terus dilanjutkan. Hingga akhir Oktober ini,
Malaysia sudah mengucurkan dana 231,45 juta ringgit atau setara Rp735,4
miliar.
Seperti diberitakan The Malaysian Insider, biaya total
operasi pencarian ini belum dapat dipastikan karena pencarian masih
terus dilakukan.
Sementara itu, Kementerian Transportasi Malaysia
juga telah menggelontorkan dana sekitar 12,87 juta ringgit atau setara
Rp40,8 miliar untuk menangani kasus jatuhnya pesawat Malaysian Airlines
penerbangan MH17 pada Juli tahun lalu.
Kementerian Transportasi
akhirnya melansir data penanganan kedua kasus ini atas permintaan
Anggota Parlemen daerah Seputeh dari Partai Aksi Demokrasi (DAP), Teresa
Kok.
Selain itu, pihak kementerian juga menjabarkan jumlah kompensasi yang
harus dibayarkan kepada kerabat korban sesuai dengan Konvensi Montreal
tahun 1999.
Hingga kini, Malaysian Airlines Bhd sudah memberikan
dana kompensasi lanjutan (ACP) dan Paket Bantuan Kru (CAP) sekitar US$50
ribu atau setara Rp683 juta bagi anggota keluarga korban sebagai bagian
dari kompensasi keseluruhan.
Hingga kini, 236 dan 74 keluarga
dari penumpang MH17 dan MH370 sudah mendapatkan dana kompensasi yang
mencapai angka total US$16,6 juta atau setara Rp226,7 miliar.
Dua kecelakaan mematikan Malaysian Airlines ini dimulai pada Maret tahun
lalu, ketika MH17 hilang tanpa jejak setelah lepas landas dari Malaysia
menuju Beijing.
Pada Juli 2014, dunia kembali gempar ketika
Malaysian Airlines penerbangan MH17 yang lepas landas dari Belanda
menuju Malaysia dikabarkan ditembak jatuh di perbatasan Ukraina dan
Rusia. Sebanyak 283 penumpang dan 15 awak kabin tewas.
Menurut
data penerbangan, pesawat hilang kontak sekitar 50 kilometer dari
perbatasan Rusia dan Ukraina di dekat Torez di Donetsk.
Pertengahan
Oktober lalu, Dewan Keamanan Belanda mengumumkan hasil investigasinya
terkait insiden ini. Menurut mereka, pesawat tersebut jatuh akibat
ditembak rudal Buk buatan Rusia, tapi tak mengungkap pelakunya.
Namun, masih banyak pihak yang menganggap hasil penyelidikan ini tak komperhensif, termasuk Indonesia.
"Proses
yang di Belanda itu belum komprehensif sehingga kita masih harus terus
melakukan investigasi," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri,
Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian
Luar Negeri, Jakarta, Kamis (15/10).
Menurut Tata, demikian
Arrmanatha akrab disapa, penyelidikan tersebut seharusnya dilakukan
secara transparan, komprehensif, dan independen. Agar penyelidikan
tersebut tercapai, pemerintah Indonesia mendukung terbentuknya Tim
Investigasi Bersama, besutan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebagian
besar korban dalam penerbangan MH17 memang merupakan warga Belanda.
Namun, terdapat pula 12 warga negara Indonesia dalam penerbangan
tersebut.
Sementara itu, investigasi kriminal internasional
pimpinan Belanda lainnya juga masih berlangsung. Hakim Fred Westerbeke
mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti sampai pihak yang bertanggung
jawab atas kecelakaan MH17 diadili.
Namun, jaksa tidak dapat
mengajukan perkara jika institusi peradilannya belum ditetapkan. Pada
Juli, Rusia memveto proposal Belanda untuk mengadakan pengadilan
internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kini, pemerintah Belanda
sedang mencari alternatif lain. (stu)
Ilustrasi
Dalam pidatonya di Jakarta, Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari melemparkan sindiran halus pada China soal Laut China Selatan. Ansari mengatakan, jalur perdagangan internasional harus terbebas dari segala macam ancaman dan semua pihak harus mampu menahan diri dari melakukan tindakan yang bisa memancing keributan di wilayah tersebut.
"India memiliki visi untuk bersama-sama menjaga kedamaian di laut dan wilayah di sekitar kita. Kami percaya semua jalur dagang dan jalur laut harus terlindungi dari ancaman tradisional dan non-tradisional. Dan, semua negara yang menggunakan jalur internasional itu harus melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan menahan diri," ucap Ansari pada Senin (2/11).
Seperti diketahui, China saat ini menjadi negara yang mengklaim memiliki hak penuh atas wilayah tersebut. Untuk memperkuat klaim, China membangun pangkalan militer di wilayah tersebut, yang memancing emosi beberapa negara yang turut merasa memiliki hak atas jalur perdagangan internasional tersebut.
Di kesempatan yang sama, Ansari juga mendukung upaya yang diambil ASEAN untuk menyelesaikan konflik di wilayah Laut China Selatan. ASEAN saat ini tengah berusaha mencapai kata sepakat soal Code of Conduct (CoC) atau kode prilaku di wilayah sengketa tersebut dengan China.
"Perkembangan terbaru situasi di Laut China Selatan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Kami mendukung penuh upaya bersama negara-neagra anggota ASEAN dan China untuk menyelesaikan CoC, untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut," sambung pria berambut putih tersebut. (esn)
Ilustrasi penyisiran kelompok bersenjata di Aceh. (ANTARA FOTO/Ampelsa)
Kelompok sipil Aceh, Din Minimi, kembali melakukan kontak senjata dengan
personel polisi di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, Senin
(2/11) pagi. Dalam kontak kali ini, polisi memastikan tidak ada korban
jiwa.
Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman saat dihubungi dari
Lhokseumawe mengatakan, kontak tembak terjadi pada pukul 08.00 hingga
pukul 09.00 WIB, saat petugas melakukan penggerebekan di tempat
persembunyian kelompok Din Minimi di Desa Tualang Geudong.
"Pagi tadi sejumlah personel melakukan penggrebekan tempat persembunyian
anggota kelompok bersenjata tersebut, kemudian saling baku tembak.
Bahkan satu unit mobil polisi juga ikut tertembak," ujar Hendri Budiman
seperti dikutip dari Antara.
Hendri menambahkan,
mengetahui kedatangan polisi, kelompok bersenjata itu melakukan
perlawanan dengan menembak ke arah polisi, sehingga baku tembak tak bisa
dihindarkan.
Dalam baku tembak tersebut, kelompok bersenjata
yang dipimpin Din Minimi berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi
yang berkekuatan 40 personil. Hingga kini, puluhan petugas pun masih
terus melakukan pengejaran.
"Waktu terjadi baku tembak tadi, kelompok bersenjata itu berhasil
meloloskan diri. Hingga sampai sekarang kami terus melakukan pengejaran
dan kita juga dibantu oleh kepolisian dari Polres Aceh Utara," tutur
Hendri.
Tambahnya, menurut informasi yang diperoleh, di lokasi
penggrebekan tersebut juga ada Din Minimi bersama anggotanya. Memang,
untuk di Aceh Timur mereka belum pernah melakukan kegiatan, hanya
menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat persembunyian saja.
Kapolres
Hendri Budiman mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila ada
melihat kelompok kriminal bersejata tersebut dan identitas pelapor akan
dirahasiakan.
"Kita harapkan kepada masyarakat untuk melaporkan
kepada aparat keamanan, apabila ada melihat atau mengetahui kelompok
kriminal bersenjata itu. Bagi yang melapor indetitasnya akan
dirahasiakan dan tidak perlu takut," kata Hendri. (Antara)
Indonesia masih pikir-pikir untuk membeli pesawat jet tempur Su-35 Rusia untuk menggantikan pesawat tempur AS. | (Sputnik)
Pemerintah Indonesia masih pikir-pikir dan belum membuat keputusan akhir soal rencana pembelian 32 pesawat jet tempur Rusia, Sukhoi Su-35. Indonesia belum terlibat negosiasi dengan Rusia soal rencana pembelian pesawat tempur canggih Kremlin itu.
Pada bulan September lalu, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa Indonesia siap memutuskan untuk mengganti pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat (AS), Northrop F-5 Tiger II, dengan pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia.
Direktur Kerjsama Internasional Kementerian Pertahanan Indoneisa, Jan Pieter Ate, kepada media Rusia, RIA Novosti, pada Senin (2/11/2015) mengatakan bahwa Indonesia memang tertarik untuk membeli 32 pesawat canggih Rusia itu. Hanya saja, keputusan tentang pemasokannya belum dibuat.
Jan Pieter melanjutkan, bahwa menurut hukum Indonesia, kontrak untuk pembelian persenjataan asing harus memerlukan transfer teknologi minimal 35 persen ke Indonesia. Perjanjian soal transfer teknologi itu masih dibahas lagi dengan Rusia.
Bulan lalu, Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunai yang berbasis di Moskow, mengutip sumber-sumber terkait melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Barat telah mengintensifkan upaya mereka untuk membujuk Indonesia agar membeli pesawat mereka. Hal itu terjadi setelah Indonesia mengumumkan keputusan akan membeli pesawat jet tempur Rusia, Su-35.
Su-35 merupakan pesawat tempur Rusia yang pertama kali diperkenalkan kepada khalayak asing pada tahun 2013 di Paris Air Show. Pesawa itu merupakan pesawat jet tempur generasi empat yang merupakan upgrade dari pesawat tempur multirole Su-27.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali angkat bicara
soal ketentuan impor produk tertentu yang dikeluarkan Kementerian
Perdagangan (Kemendag). Produk perikanan masuk dalam kategori produk
tertentu.
Beberapa produk makanan jenis ikan teri masuk dalam
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 87 Tahun 2015 tentang
impor produk tertentu.
"Hasil laut kita kan melimpah. Masa
pemerintah ingin produk laut masuk ke dalam negeri, teri, tongkol,
cakalang kenapa harus dibebaskan. Masak teri saja harus impor?" kata
Susi ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan
Ridwan Rais, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Permendag Nomor 87 Tahun
2015 yang menghapus ketentuan penetapan sebagai Importir Terdaftar
(IT). Impor produk-produk tersebut tidak memerlukan IT lagi, hanya perlu
Angka Pengenal Importir Umum (API-U) saja. Aturan ini membuka peluang
importir mudah mendatangkan produk impor termasuk produk perikanan.
Aturan
tersebut, sambung Susi, justru kontra dengan usahanya membangun
industri pengolahan ikan di dalam negeri. "Ikan kita lagi banyak, impor
dikasih mudah, mau dikamanakan ikan kita," ujarnya.
Menurutnya,
semangat aturan baru Kemendag tersebut hanya akan memberi kesempatan
luas Indonesia jadi pasar produk olahan, di sisi lain industri
pengolahan ikan dalam negeri belum berkembang.
"Kalau salmon
bolehlah silakan. Apalagi kalau untuk reekspor, silakan banyakin.
Sekarang ikan kita banyak, bagaimana agar itu bisa diserap buat diolah
di dalam negeri, kalau untuk teri saja masa harus impor," tutupnya.
Seperti
diketahui dalam Permendag 87, ketentuan penetapan sebagai Importir
Terdaftar (IT) Produk Tertentu. Produk Tertentu yang dimaksud adalah
kosmetik, pakaian jadi, obat tradisional, elektronik, alas kaki, mainan
anak.
Dengan begitu, impor produk-produk tersebut tidak
memerlukan IT lagi, hanya perlu Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
saja. Hal ini dianggap akan mempermudah barang impor masuk termasuk
produk perikanan.
Menteri Susi menyoroti
soal kemudahan impor produk makanan dalam Permendag tersebut antara
lain produk olahan ikan. Susi mengungkapkan kementeriannya tidak
diikutsertakan dalam penggodokan aturan tersebut yang sudah beberapa
kali direvisi sejak 2012.
Menurut Susi, kementerian teknis
terkait seharusnya perlu diikutsertakan dalam penyusunan aturan itu.
Sebab, produk yang diatur dalam Permendag 87/2015 diantaranya adalah
makanan dan minuman, termasuk produk ikan olahan seperti teri, tuna,
cakalang, belut.
Berikut daftar produk perikanan yang boleh diimpor namun dibatasi impornya berdasarkan lampiran Permendag 87/2015:
- Salmon dalam kemasan kedap udara
- Herring dalam kemasan kedap udara
- Sardine dalam kemasan kedap udara
- Ikan tuna, cakalang, bonito dalam kemasan kedap udara
- Makerel dalam kemasan kedap udara
- Teri dalam kemasan kedap udara
- Belut dalam kemasan kedap udara
- Makerel kuda dalam kemasan kedap udara
- Sirip ikan hiu siap konsumsi
- Sosis ikan dalam kemasan kedap udara
- Bakso ikan dan udang kaviar
- Krustasea lainnya-molusca
- Kepiting dalam kemasan kedap udara
- Udang kecil, udang biasa, pasta udang, pasta ikan
(hen/hen)
