[Dunia] Assad Berterima Kasih atas Serangan Udara Rusia di Suriah

Presiden Suriah, Bashar al-Assad berterima kasih kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin atas serangan udara Rusia melawan sejumlah kelompok pemberontak di Suriah. (Reuters/Alexei Druzhinin/RIA Novosti/Kremlin) 

Presiden Suriah, Bashar al-Assad melakukan kunjungan dadakan ke Moskow pada Selasa (20/10) malam untuk berterima kasih kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin atas peluncuran serangan udara Rusia kepada sejumlah kelompok pemerontak yang menentang rezimnya, termasuk kelompok militan ISIS.

Dilaporkan Reuters, Kremlin membuat rincian publik terkait kunjungan Assad ke Moskow pada Rabu (21/10).

Meski demikian, pemerintah Rusia tidak menyebutkan apakah Assad kini masih berada di Moskow, atau telah kembali ke Suriah. 

Kunjungan ini diyakini menjadi perjalanan luar negeri pertama Assad sejak pecahnya krisis Suriah pada 2011 silam.

Kunjungan Assad ke Moskow terjadi tiga pekan setelah Rusia meluncurkan kampanye serangan udara terhadap ISIS di Suriah pada 30 September lalu.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kepemimpinan Federasi Rusia atas bantuan yang mereka berikan Suriah," kata Assad kepada Putin, menurut transkrip pertemuan yang dirilis Kremlin.

"Jika bukan karena tindakan dan keputusan Anda, terorisme yang menyebar di wilayah tersebut akan menjadi jauh lebih besar dan menyebar ke wilayah yang lebih besar," kata Assad kepada Putin.

Sementara, Putin memuji rakyat Suriah yang dinilai melawan pemberontakan kelompok militan "hampir dengan usahanya sendiri."

Putin menyatakan tentara Suriah telah membukukan kesuksesan besar di medan pertempuran selama beberapa kali. (ama)

 CNN

[Dunia] AS dan Rusia Teken Kesepakatan Serangan Udara di Suriah

Rusia memulai serangan udara menggempur ISIS di Suriah demi membela pemerintahan Presiden Bashar al-Assad awal bulan ini. (Reuters/Ministry of Defence of the Russian Federation) 

Militer Amerika Serikat dan Rusia pada Selasa (20/10) akhirnya menandatangani nota kesepahaman yang salah satu poinnya mengatur langkah pilot untuk menghindari tabrakan di langit Suriah dalam kampanye mereka menggempur ISIS.

Seperti dilansir Reuters, isu mengenai keselamatan penerbangan ini mulai menjadi sorotan setelah Rusia memulai serangan udara menggempur ISIS di Suriah demi membela pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada awal Oktober.

Di langit Suriah sendiri sudah beroperasi serangan udara di bawah komando Amerika Serikat yang juga menggempur ISIS. 
 Sebelumnya, Pentagon mengatakan bahwa koalisi AS sempat harus melakukan manuver memutar untuk menghindari berpapasan langsung dengan pesawat Rusia.

Juru bicara Pentagon, Peter Cook, mengatakan bahwa rincian nota kesepahaman tersebut tidak akan dirilis secara lengkap atas permintaan Rusia. Namun, nota tersebut mencakup protokol spesifik bagi awak pesawat.

Selain itu, terdapat pula kesepakatan mengenai hubungan komunikasi di lapangan agar tak terjadi kesalahpahaman di udara antara kedua koalisi.

"AS dan Rusia akan membentuk kelompok kerja untuk mendiskusikan impelentasi selanjutnya," ujar Cook.

Cook kemudian menekankan bahwa AS dan Rusia memang satu visi dalam penggempuran ISIS. Namun, AS tak sependapat dengan dukungan Rusia terhadap pemerintahan Assad. Menurut AS, Assad adalah dalang dari segala masalah di Suriah.

"Fakta bahwa kami menandatangani nota kesepahaman, memberikan indikasi bahwa kami memerhatikan aktivitas Rusia, juga keinginan kami untuk bekerja dengan Rusia jika ada yang menyangkut kepentingan kami," kata Cook.

AS juga menekankan kembali, persetujuan ini hanya sebatas menjaga keselamatan pilot.

"Ini bukan perjanjian kerja sama atau semacamnya. Ini bukan berarti kerja sama atau berkoordinasi untuk mencapai target bersama," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, John Kirby. (stu)

CNN 

Tiga KRI Jajaran Koarmabar Menjadi KAL

KRI Boa 807 [Kaskus] 

Tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) masing-masing KRI Boa-807, KRI Viber-820 dan KRI Tarihu-829 berubah status menjadi Kapal Angkatan Laut (KAL) untuk memperkuat jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal I) Belawan.

Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor KEP/1171/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Lantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Yudo Margono,S.E., dalam Upacara Penurunan Ular-ular Perang ketiga KRI tersebut, di Lapangan Apel Mako Lantamal I Belawan, Sumatera Utara, baru-baru ini.

Upacara yang dihadiri antara lain oleh Wakil Komandan Lantamal I Kolonel Marinir Prasodjo Sumarto, para Asisten Danlantamal I, Kasatker Lantamal I, serta Peleton Pama, Bintara, Tamtama dan PNS diawali dengan memberikan penghormatan kepada ketiga KRI tersebut. Sebagai mana diketahui bahwa KRI Boa-807 dibuat di galangan kapal Fasharkan Mentigi pada tahun 2003, diresmikan pada tanggal 12 juli 2004.

KRI Viper-820 dibuat di galangan kapal Fasharkan Jakarta pada tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 20 oktober 2006. Adapun KRI Tarihu-829 dibuat di galangan kapal Fasharkan Mentigi pada tahun 2009 diresmikan pada tanggal 7 Januari 2009. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal patroli cepat hasil karya anak bangsa Indonesia.

Dalam amanatnya Danlantamal I Belawan antara lain berharap dengan beralihnya ketiga kapal tersebut menjadi KAL tidak menurunkan semangat para prajurit pengawaknya, bahkan dapat memperkuat jajaran Lantamal I Belawan dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum dan kedaulatan di laut. Dengan persenjataan dan profesionalisme prajurit pengawak kapal ini akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Pemimpin TNI Angkatan Laut juga sudah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas baik dari segi operasi maupun pemeliharaan. Terlebih bila dihadapkan dengan keterbatasan anggaran dan kondisi alusista, sudah selayaknya ketiga kapal tersebut masuk dalam unsur patroli Lantamal I.Belawan.

koarmabar

Jokowi Akan Teken Enam Nota Kesepahaman Pertahanan di AS

Kegiatan Jokowi di Amerika Serikat akan terbagi menjadi dua segmen, yaitu di East Coast pada 25-27 Oktober dan West Coast pada 27-29 Oktober. (Detikcom/Bagus Prihantoro Nugroho)



Dalam lawatannya ke Amerika Serikat pada 25-29 Oktober, Presiden Joko Widodo akan menandatangani enam nota kesepahaman bidang pertahanan.

"Yang pertama tentu maritim termasuk dengan keamanannnya, professionalization, termasuk pertukaran informasi militer, military assistance and disaster response, peace keeping, dan masalah transnasional," ujar Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Dian Triansyah Djani, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, dalam kunjungan kali ini, Jokowi akan melakukan tujuh kegiatan utama dalam rangka memperkenalkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Kegiatan Jokowi di Amerika Serikat akan terbagi menjadi dua segmen, yaitu di East Coast pada 25-27 Oktober dan West Coast pada 27-29 Oktober.

Pada segmen pertama, Jokowi akan bertemu dengan Presiden Barack Obama dan memperkuat komitmen kerja sama.

Pada segmen kedua, Jokowi akan bertemu dengan beberapa petinggi perusahaan teknologi, seperti Facebook, Google, dan Apple.

"Hingga sekarang ada 15 kesepakatan bisnis dan kemungkinan masih akan berkembang," kata Retno.

Sebelum Jokowi memulai rangkaian acara kunjungannya, Retno akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry.

"Ada 4 kesepakatan yang akan ditandatangani dan nanti akan dielaborasi lebih lanjut," kata Retno. (ama)

CNN 

Girangnya Susi, Jokowi Teken Perpres Satgas Anti Illegal Fishing

Satgas Anti Illegal Fishing
 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Susi mengumumkan hal ini dengan wajah sumringah.

"Hari ini kita telah menerima masukan dari Setkab (Sekretaris Kabinet) dimana Perpres tentang Satgas Illegal Fishing sudah resmi dan ditandatangani Presiden. Perpres Nomor 115 tahun 2015. Ini menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK benar-benar serius menangani Illegal fishing di seantero Indonesia," kata Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Perpres ini, sambungnya, merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan illegal fishing di perairan Indonesia.

‎"Perpres ini upaya menegakan hukum terhadap illegal fishing. Satgas bertanggung jawab langsung pada Presiden. Ini bendera kemenangan pemberantasan terhadap illegal fishing di Indonesia," tandasnya.

Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya.

Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian.

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Susi sebagai Komandan Satgas, Wakilnya yaitu Kasal TNI AL sebagai Ketua Pelaksana Harian, ‎Kepala Bakamla sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Kepala Pelaksana Harian 2, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3.

Susi menuturkan, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres ini karena ‎kini banyak kapal asing yang kembali mencoba-coba mencuri ikan lagi di perairan Indonesia menjelang berakhirnya moratorium kapal eks asing pada akhir Oktober ini. Diharapkan semua pihak mendukung pemberantasan illegal fishing, apalagi setelah keluarnya Perpres ini.

‎"Kenapa Presiden keluarkan Perpres? Sekarang banyak lagi, mereka pikir bisa coba-coba lagi. Kalau masih ada main-main dari aparat, baik KKP, TNI AL, Kepolisian, tokoh masyarakat dengan illegal fishing, tentu efek jera tidak ada," tutupnya.

Satgas Anti Illegal Fishing Bisa Langsung Tenggelamkan Kapal

Persiapan penghancuran kapal ilegal fishing

Hari ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan gembira mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. Susi mengungkapkan Perpres ini memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan yang tertangkap tanpa melalui proses pengadilan.

"Kapal tanpa izin di teritorial kita, langsung tenggelamkan!" seru Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015). Sebelum adanya satgas, kapal-kapal pencuri ikan harus dibawa dulu ke darat dan menunggu keputusan pengadilan. Banyak kapal pencuri yang akhirnya lolos dari sanksi penenggelaman kapal berkat keputusan pengadilan, misalnya MV Hai Fa yang hanya terkena denda Rp 200 juta‎.

"Sekarang nggak usah nunggu berbulan-bulan, langsung kita tenggelamkan saja," ucap Susi. Selain itu, keberadaan Satgas ini juga mempermudah koordinasi antar aparat terkait. Di dalam Satgas ada unsur ‎KKP, TNI AL, Kejaksaan Agung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi terkait lainnya. Pengambilan keputusan bisa dilakukan langsung dalam Satgas, tak perlu menunggu keputusan dari masing-masing institusi. Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya.

Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian. Dalam operasinya nanti, Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi berdasarkan data intelijen.

Tim Gabungan ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Komandan Satgas. Komandan Satgas yang dijabat Menteri Susi akan mendapat arahan dan evaluasi dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. "Satgas bertanggung jawab langsung pada Presiden dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden RI," tutupnya.

Susi akan Lebur 2 Satgas Anti Illegal Fishing

Susi menjelaskan bahwa Satgas yang dibentuk berdasarkan Perpres 115 tahun 2015 memiliki kewenangan yang jauh lebih besar daripada Satgas yang dibentuknya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Rencananya dua tim ini akan dilebur menjadi satgas yang lebih besar. 

Satgas baru memiliki kewenangan untuk menegakan hukum di laut Indonesia, bahkan boleh menenggelamkan kapal pencuri ikan tanpa melalui proses pengadilan. Sedangkan Satgas yang dibentuk sebelumnya hanya punya kewenangan untuk mengkaji dan memberi rekomendasi kebijakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ‎terkait pemberantasan illegal fishing.

"Satgas yang lama kan hanya rekomendasi-rekomendasi saja, tidak bisa melakukan penegakan hukum," kata Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015). "Kalau Satgas (baru) uni bisa melakukan penindakan. Bisa langsung tenggelamkan kapal tanpa melalui pengadilan. Tidak ada penyitaan, langsung tenggelamkan," Susi menambahkan. Di samping itu, Satgas yang lama hanya bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Satgas yang dibentuk berdasarkan Perpres dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Susi menambahkan, Satgas yang telah dibentuk sebelumnya akan dilebur ke dalam Satgas baru dan dilibatkan dalam urusan administrasi. ‎Dengan demikian, hanya akan ada 1 Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. "Satgas di KKP itu akan melebur ke sini (Satgas baru) untuk urusan administrasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Satgas Pemberantasan Illegal Fishing yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya. Satgas berwenang menentukan target operasi, melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melakukan penegakan hukum, melaksanakan komando dan pengendalian.

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Susi sebagai Komandan Satgas, Wakil Kasal TNI AL sebagai Ketua Pelaksana Harian, ‎Kepala Bakamla sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 1, Kepala Baharkam Polri sebagai Kepala Pelaksana Harian 2, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum sebagai Wakil Kepala Pelaksana Harian 3. Dalam operasinya nanti, Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (On Scene Commander) di laut dan melaksanakan operasi berdasarkan data intelijen.

Tim Gabungan ini berada di bawah dan bertanggung jawab pada Komandan Satgas. Komandan Satgas yang dijabat Menteri Susi akan mendapat arahan dan evaluasi dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. (hen/hen) 

Susi Jadi Komandan Satgas Anti Illegal Fishing

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing. 

Dalam Satgas yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum bisa langsung menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti duduk sebagai Komandan Satgas ini.

Berikut susunan lengkap organisasi Satgas Pemberantasan Illegal Fishing:
★ Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan
★ Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kasal TNI AL
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Bakamla
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Baharkam Polri
★ Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI ‎

"Satgas Pemberantasan Illegal Fishing bertugas untuk menegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan melibatkan KKP, TNI AL, Polri, Kejagung, Bakamla, SKK Migas, Pertamina, dan institusi lainnya," ujar Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Detik

Situasi Memanas, TNI Kerahkan Tujuh KRI

Salah satu kapal perang milik TNI AL sedang unjuk kebolehan

Situasi di Laut China Selatan makin panas. TNI pun mengerahkan sejumlah alutsista berupa KRI dan pesawat. Tujuannya, untuk memberi deterrent effect kepada sejumlah negara yang bersengketa di wilayah perairan tersebut.
 

"Kita siagakan tiga KRI dan Pesut Patmar (pesawat udara patroli maritim, red)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Muda (Laksma) Muhammad Zainuddin kepada Jawa Pos kemarin (20/10).

Bahkan, tiga KRI tersebut sudah berada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Tanjung Pinang, yang merupakan Lantamal terdekat yang dimiliki Komando Armada Indonesia Kawasan Barat (Koarmabar). Namun, Zainuddin tidak bisa menyebutkan nama ketiga KRI tambahan tersebut.

Dengan penambahan tiga KRI tersebut, sudah tujuh kapal perang yang disiagakan untuk memberikan deterrent effect di kawasan tersebut. Sebelumnya, sudah ada empat KRI yang disiagakan. Selain itu, lanjut Zainuddin, intensitas patroli udara di kawasan juga akan ditingkatkan.

Untuk diketahui, ketegangan di Laut China Selatan belakangan memanas seiring pembangunan tujuh pulau reklamasi yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spartly. Serta pembangunan landasan udara dan fasilitas militer di Karang Fiery Cross. Kedua tempat tersebut merupakan kawasan yang menjadi sengketa Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN dalam beberapa tahun terakhir.

Belakangan Indonesia juga masuk dalam pusaran konflik Laut China Selatan setelah pemerintah Tiongkok mamasukkan sebagian wilayah Natuna ke peta wilayahnya. Meski belum berpengaruh terhadap hubungan Jakarta-Beijing, sikap keras diperlihatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam beberapa kesempatan.

Terakhir, Gatot menolak ajakan Menteri Pertahanan Tiongkok Chang Wanquan untuk menggelar latihan bersama di Laut China Selatan. Gatot beralasan, semua negara harus menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas militer di kawasan tersebut.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (pur) Marsetio mengatakan, penguatan keamanan di kawasan Laut China Selatan sebagai hal yang mutlak dilakukan. "Di situ terdapat sumber energi yang besar," ujarnya di Kantor Lemhannas, Jakarta.

Sebab, lanjutnya, persoalan energi akan menjadi sumber utama pertikaian antar bangsa di masa mendatang. Sebagai kawasan penyimpan energi, Laut China Selatan menjadi daerah yang rawan. "Perang tidak di eropa lagi, tapi di kawasan yang menyimpan energi," ujarnya. (far/agm)

jpnn 

Kasdam IV Diponegoro Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 400 Raider

Sebanyak 450 prajurit Yonif 400/Raider tiba di Semarang usai melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG di Papua. Mereka telah bertugas di perbatasan selama 10 bulan.

Sukses berlabuh di bibir dermaga Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, ratusan prajurit Yonif 400/Raider berseragam lengkap menuruni tangga KRI Teluk Hading, Selasa (20/10). Mereka membentuk barisan kemudian meletakkan sejumlah perlengkapannya di atas lantai dermaga. 

Mereka baru saja menyelesaikan tugas negara yaitu mengamankan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, dan kini tiba di Semarang. Genap sembilan bulan mereka meninggalkan satuan Kodam IV/ Diponegoro, demi menunaikan tugas pengamanan perbatasan.

Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Joni Supriyanto selaku instruktur upacara penyambutan prajurit, berjalan naik panggung utama. Prosesi upacara pun dimulai dengan nyanyian Mars Kodam IV/ Diponegoro.

"Selaku Panglima Kodam IV/ Diponegoro saya ucapkan selamat kembali ke kesatuan. Saya terima kembali para prajurit Yonif 400/ Raider kembali ke lingkungan Kodam," ucap Brigjen TNI Joni Supriyanto membacakan sambutan Pangdam IV/ Diponegoro, Mayjen TNI Jaswandi.
Joni mengucap syukur, seluruh pasukan dapat kembali ke kesatuan, setelah menjaga keamanan perbatasan di Papua. Menurutnya, prestasi itu secara tidak langsung mengangkat harkat dan martabat Kodam IV/ Diponegoro.

"Setelah ini, kalian akan diberikan cuti selama 12 hari. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Laksanakan pengecekan atas alat-alat perlengkapan. Ingat, tidak boleh ada prajurit membawa senjata, amunisi, maupun bahan peledak ke rumah masing-masing," tegas Joni di hadapan para prajurit Yonif 400/ Raider, sekaligus menutup upacara penyambutan.

Terpisah, Danyon 400/ Raider, Letkol Infantri Heri Bambang Wahyudi mengatakan jumlah prajurit Yonif 400/ Raider yang ditugaskan sebanyak 450 orang. Perjalanan dari Papua menuju Jawa menumpangi KRI Teluk Hading milik TNI AL, selama dua minggu.

"Selain menjaga keamanan daerah perbatasan, kami juga melakukan kegiatan bakti sosial dan bina teritorial. Tidak ada kesulitan selama kami bertugas sembilan bulan," ucapnya. 

tribunnews